<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/Screenshot-2025-09-22-230336-3960871981.png" alt="Demonstran Filipina berkumpul di Rizal Park pada 21 September 2025" width="100%">
<figcaption>Demonstran Filipina berkumpul di Rizal Park pada 21 September 2025</figcaption>
</figure> <strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Lebih dari 200 orang ditangkap setelah bentrokan antara polisi dan warga dalam demonstrasi antikorupsi di ibu kota Filipina, Manila.</p> <p dir="ltr">Dalam pernyataan kepolisian regional pada Senin pagi (22/09/2025), dikatakan bahwa meskipun sebagian besar demonstrasi pada mulanya berlangsung damai, namun kerumunan di Ayala Bridge dan Mendiola tiba-tiba menjadi sangat brutal.</p> <p dir="ltr">"Demonstran berubah menjadi gerombolan yang menyerang petugas polisi dengan batu dan apa pun yang bisa mereka dapatkan. Selain melukai petugas polisi yang mengenakan seragam, demonstran juga melakukan kekerasan lain seperti membakar sepeda motor, merusak, dan merampok sebuah tempat usaha."</p> <p dir="ltr">Mengutip dari&nbsp;<em>Manila News</em>,&nbsp;disebut bahwa setidaknya terdapat 88 anak di bawah umur yang termasuk dalam jumlah 216 orang yang ditahan. Penangkapan ini terjadi saat polisi menggunakan&nbsp;water cannon&nbsp;dan sirine yang memekakkan telinga untuk menghadapi kerumunan demonstran muda yang melempar batu.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016606509/trump-sebut-murdoch-dell-dan-ellison-akan-jadi-investor-kunci-dalam-kesepakatan-tiktok-di-tengah-tekanan-terhadap-bytedance">Trump Sebut Murdoch, Dell, dan Ellison Akan Jadi Investor Kunci dalam Kesepakatan TikTok di Tengah Tekanan terhadap ByteDance</a></strong></p> <p dir="ltr">Melansir dari<em> Al Jazeera</em>, disebutkan bahwa meskipun suasana normal mulai kembali di jalan-jalan Manila pada Senin pagi, namun terdapat kehadiran polisi yang lebih banyak dari biasanya.</p> <p dir="ltr">"Sekolah-sekolah ditutup, jam malam untuk anak di bawah umur diberlakukan, sementara penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir terus berlanjut, demonstrasi lain diperkirakan akan terjadi," ucap jurnalis Barnaby Lo.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Juru bicara polisi setempat, Mayor Hazel Asilo mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa hingga saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang ditangkap memberitahukan alasan mereka ataupun membagikan kabar terkait 'siapa yang berada di belakang mereka'.</p> <p dir="ltr">"Begitu kami mengetahui afiliasi mereka, kami dapat mengetahui secara jelas apakah mereka bagian dari demonstran atau hanya membuat keributan," tambah Asilo.</p> <p dir="ltr">Seorang juru bicara polisi lainnya, Mayor Philipp Ines, mengatakan terdapat 131 petugas terluka dalam bentrokan tersebut, beberapa di antaranya dalam kondisi sangat serius. Ia juga menambahkan bahwa jumlah orang yang ditangkap masih memiliki kemungkinan untuk meningkat karena proses penahanan masih berlangsung.</p> <p dir="ltr">Demonstrasi ini dilatarbelakangi dari kekecewaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur sistem pengendalian banjir yang tidak kunjung selesai. Proyek tersebut merupakan isu yang cukup meningkat di Filipina, sejak Presiden Ferdinand Marcos menempatkannya sebagai fokus utama dalam pidato kenegaraan pada Juli, yang mengikuti banjir mematikan selama berminggu-minggu.</p> <p dir="ltr">Departemen Keuangan memperkirakan Filipina telah kehilangan dana hingga 118,5 miliar peso atau sekitar 33 miliar rupiah, akibat korupsi dalam proyek pengendalian banjir. Negara kepulauan ini rata-rata dilanda 20 badai dan topan setiap tahun, yang menyebabkan jutaan orang di daerah rawan bencana berada dalam kemiskinan yang terus-menerus.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016606307/istri-charlie-kirk-memaafkan-penembak-suaminya-dan-berkomitmen-meneruskan-gerakan-konservatif-as">Istri Charlie Kirk Memaafkan Penembak Suaminya dan Berkomitmen Meneruskan Gerakan Konservatif AS</a></strong></p>

Lebih dari 200 orang ditangkap setelah bentrokan antara polisi dan warga dalam demonstrasi antikorupsi di ibu kota Filipina, Manila.

Lebih dari 200 Warga Ditangkap Usai Demo Anti-Korupsi di Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Peradilan. KPK menyebut, surat edaran itu selaras dengan semangat antikorupsi yang terus digaung lembaga antirasuah.</p> <p>"KPK menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung atas penerbitan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/5).</p> <p>"Imbauan tersebut selaras dengan semangat antikorupsi yang terus disuarakan oleh KPK, di antaranya melalui sembilan nilai antikorupsi, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras, yang sering disingkat JUMAT BERSEPEDA KK," sambungnya.</p> <p>Menurutnya, lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam rangkaian proses penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.</p> <p>Sebab, masyarakat menaruh harapan besar bagi kepada lembaga peradilan, dalam setiap proses hukum yang ditangani.</p> <p>"Masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap penegakan hukum yang berintegritas, sehingga upaya-upaya pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan secara efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus rasa keadilan dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagai pemantik upaya pencegahan korupsi ke depannya," tegasnya.</p> <p>Adapun, SEMA 4/2025 yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, berisi imbauan kepada aparatur peradilan, termasuk para hakim, untuk menjauhi gaya hidup mewah dan hedonis yang berorientasi pada pencarian kesenangan serta kepuasan tanpa batas.</p> <p>Dalam SE tersebut, juga disebutkan bahwa penerapan pola hidup sederhana merupakan langkah preventif dalam mencegah korupsi dan pelanggaran etik. Selain itu, hal itu juga dianggap sebagai upaya kolektif dalam menjaga marwah peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.</p> <p>Selain menekankan pentingnya menjauhi hedonisme, surat edaran itu juga mengimbau aparatur peradilan umum beserta keluarganya untuk menghindari perilaku konsumtif, seperti membeli, menggunakan, dan memamerkan barang-barang mewah. Hakim juga diminta untuk tidak mengunggah foto atau video bergaya hidup berlebihan di media sosial.</p>

KPK mendukung Surat Edaran MA yang mengimbau hakim untuk hidup sederhana dan menjauhi hedonisme, demi penegakan hukum yang berintegritas.

Dukung MA Larang Hakim Hidup Hedon, KPK: Selaras dengan Semangat Antikorupsi

<div id="m#msg-f:1825467346147491064" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/PRABOWO-26-3047729040.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Foto: YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Foto: YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825467346147491064-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto dinilai konsisten membangun narasi antikorupsi ke tengah-tengah masyarakat. Konsistensi itu dibangun Prabowo sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinannya sebagai kepala negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dosen Komunikasi UIN Bandung, Ridwan Sutandi menyebut, dalam berbagai pidato kenegaraan, Prabowo selalu menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan komitmen untuk memberantas korupsi. Hal itu sempat disampaikan Prabowo</div> <div dir="auto">dalam pidato pelantikan pada Oktober 2024, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Narasi ini kemudian diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan membangun legitimasi kebijakan antikorupsi. Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, konsistensi itu telah berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, langkah-langkah awal yang diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi berfungsi sebagai simbol politik yang kuat dari komitmen pemerintahan Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi menjadi pesan yang jelas kepada publik dan elit politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik koruptif. Menurutnya, sikap ini dipertegas dengan pernyataan Prabowo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, di mana menyatakan, tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapapun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendekatan komunikasi yang tegas ini telah menimbulkan efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi," ujar Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015707146/hashim-djojohadikusumo-blak-blakan-banyak-konglomerat-minta-power-wheeling-pak-prabowo-sudah-putuskan-tidak">Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Banyak Konglomerat Minta Power Wheeling: Pak Prabowo Sudah Putuskan, Tidak!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjukkan penurunan sebesar 15 persen pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan antikorupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Strategi komunikasi itu ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menekankan, keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus dugaan megakorupsi perkara PT Timah, Harvey Moeis yang merugikan keuangan negara Rp 271 triliun, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20 persen pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," papar Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, berdasarkan data statistik dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30 persen dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret," tegas Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara personal dan institusional, Presiden Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Strategi manajemen citra ini tidak hanya diterapkan pada dirinya, tetapi juga pada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo memperkenalkan pakta integritas yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga, yang berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, Prabowo juga menerapkan sistem evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi sebagai komponen penilaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68 persen responden mempercayai keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, meningkat dari 52 persen pada Oktober 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Presiden Prabowo Subianto dinilai konsisten membangun narasi antikorupsi ke tengah-tengah masyarakat.

Presiden Prabowo Dinilai Konsisten Bangun Narasi Antikorupsi ke Tengah Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/kap-385567129.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir di acara peringatan Hakordia di PTIK pada Senin (9/12). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir di acara peringatan Hakordia di PTIK pada Senin (9/12). (Polri)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan oleh Satgassus Pencegahan Tipikor Polri pada Senin (9/12) turut diramaikan dengan peluncuran dua buku.</p> <p dir="ltr">Pertama buku berjudul Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin. Kedua buku berjudul Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi lahirnya kedua buku tersebut. Dia menyebut, isi buku-buku itu pedas.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Komentar tersebut keluar lantaran para penulis menuangkan pemikirannya tanpa ragu-ragu. Termasuk mengkritisi Polri. Dia akui oleh Jenderal Sigit, pihaknya memang memberikan kebebasan kepada Satgassus Pencegahan Tipikor Polri untuk menghadirkan karya terbaik mereka.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015403902/pelatih-persebaya-surabaya-paul-munster-ultimatum-gilson-costa-tingkatkan-performa-atau-siap-tergusur-oleh-toni-firmansyah">Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster Ultimatum Gilson Costa: Tingkatkan Performa atau Siap Tergusur oleh Toni Firmansyah</a></strong></p> <p dir="ltr">Karena itu, dia tidak heran bila kedua buku tersebut agak pedas mengkritisi Korps Bhayangkara. Namun demikian, Sigit tidak mempersoalkan hal itu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Dalam rapat, kami sepakat kami berikan ruang yang seluas-luasnya, sehingga kemudian memang yang ditulis di buku ini kalau kita baca isinya pedas gitu,&rdquo; kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Mantan kepala Bareskrim Polri itu menyatakan bahwa, kritik yang disampaikan dalam buku tersebut harus dijadikan sebagai catatan. Juga menjadi motivasi bagi Polri untuk berbenah diri menjadi institusi yang lebih baik lagi. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015403897/anak-yang-bunuh-ayah-nenek-sempat-dibawa-ibunya-ke-psikiater">Anak yang Bunuh Ayah-Nenek Sempat Dibawa Ibunya ke Psikiater</a></strong> <p dir="ltr">&rdquo;Karena memang itu ya hal-hal yang kita lalui misalnya, termasuk di dalamnya perilaku birokrat, ada juga di dalamnya institusi Polri, itu memang satu hal yang harus kita perbaiki, kita evaluasi,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Buku berjudul Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin ditulis oleh beberapa tokoh besar. Termasuk diantaranya eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau akrab dipanggil BW. Kemudian Novel Baswedan sebagai eks penyidik senior di KPK yang saat ini bertugas sebagai ASN Polri juga ikut menulis di buku tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Nama-nama besar lainnya terdiri atas mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, mantan Direktur KPK Giri Suprapdiono, Ketua Satgassus Pencegahan Tipikor Polri Herry Muryanto, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, akademisi UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, dan Sekretaris TII Danang Widoyoko.</p> <p dir="ltr">Sementara itu, Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi atau BOBA merupakan karya kolaborasi dari Satgassus Pencegahan Tipikor Polri bersama Universitas Islam Indonesia (UII). &rdquo;Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ini merupakan kado di hari antikorupsi dari teman-teman semua dan untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,&rdquo; ucap dia.</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi lahirnya kedua buku tersebut. Dia menyebut, isi buku-buku itu pedas.

Apresiasi Peluncuran Dua Buku Antikorupsi di Hakordia, Kapolri: Isinya Pedas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/IMG-20240531-WA0032-1863121694.jpeg" alt="Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5). (IST)" width="100%">
<figcaption>Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5). (IST)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Yusuf Ateh memastikan, pihaknya akan mulai bekerja untuk mencari komisioner dan dewas KPK yang berintegritas. Ia memastikan, akan mendengar masukan publik untuk merumuskan Pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029.</p> <div dir="auto">"Terima kasih, kami baru saja mendapat Keppres dari sekretariat, jadi kami ini berdelapan juga baru ketemu dan belum bertemu dengan pak Presiden, ini pak presiden tentu belum memberikan arahan, cuma memang ada pesan yang disampaikan. Tentu kita akan cari pimpinan KPK yang pertama, tentu punya integritas tinggi dan sebagainya, nanti masih akan dirumuskan kembali dengan mendengar masukan-masukan dari publik," kata Yusuf Ateh di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf Ateh, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini mengaku baru pertama kali mendapatkan tugas menyeleksi calon pimpinan dan dewas KPK. Karena itu, pihaknya akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pegiat antikorupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014711596/gaji-ke-13-dan-14-pns-pemkot-surabaya-segera-cair-berapa-nominalnya">Gaji ke-13 dan 14 PNS Pemkot Surabaya Segera Cair, Berapa Nominalnya?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam jadwal yang nanti akan kami bahas kita akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari media-media, kemudian dari para akademisi, para ormas, LSM dan sebagainya, termasuk penggiat-penggiat antikorupsi dan sebagainya," ucap Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh menyatakan, tidak mudah menyeleksi untuk mencari orang yang berintegritas tinggi dalam menahkodai KPK ke depan. Ia memahami kondisi KPK saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah kami menyadari, tidak mudah dan beban yang ini cukup besar sekali.</div> <div dir="auto">Karena kondisinya seperti ini dan harapan masyarakat tentu besar sekali kepada pansel, untuk memilih pimpinan KPK yang bisa katakanlah memperbaiki keadaan sekarang menjadi lebih baik," ujar Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ia meminta publik untuk memberi waktu untuk melaksanakan proses penjaringan capim dan dewas KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah kami akan banyak sekali berkonsultasi dan menerima masukan publik dengan sebaik-baiknya kita tolong beri waktu aja bagi kami mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik," pungkasnya.</div>

Pansel capim dan dewas KPK memastikan  akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pegiat antikorupsi.

Cari Capim dan Dewas KPK Berintegritas Tinggi, Tim Pansel Akan Minta Masukan dari Pegiat Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/77_nilai_2-677437947.jpg" alt="BERINTEGRITAS: Pelajar SD di tengah seremoni Hardiknas pada Kamis (2/5). Semakin dini nilai integritas disemai, semakin cepat praktik baik terwujud." width="100%">
<figcaption>BERINTEGRITAS: Pelajar SD di tengah seremoni Hardiknas pada Kamis (2/5). Semakin dini nilai integritas disemai, semakin cepat praktik baik terwujud.</figcaption>
</figure> <p><strong>PENANAMAN</strong> nilai integritas atau antikorupsi tidak cukup hanya melalui pembelajaran materi di kelas. Praktik secara nyata lebih penting. Itu akan membuat para siswa maupun mahasiswa terbiasa mewujudkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto mengatakan bahwa dunia pendidikan masih diwarnai banyak perilaku koruptif. &rsquo;&rsquo;Kita masih banyak menemui praktik pungli, guru yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, Kepsek tidak menjalankan tugas dengan baik. Banyak sekali perilaku yang tidak menunjukkan integritas. Itu adalah warning bagi kita semua,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos, Jumat (3/5).</p> <p>Totok merupakan salah satu sosok yang menggagas mata kuliah antikorupsi di Universitas Paramadina pada 2008 lalu. Dalam silabus disebutkan, perkuliahan antikorupsi berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar-mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami ingin memberikan pemahaman bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime yang memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat,&rdquo; urainya.</p> <p>Dilemanya, lanjut Totok, konsep moral, etika, dan nilai bukanlah mata pelajaran. Etika, moral, dan nilai adalah sesuatu yang harus dipraktikkan. Sehingga, perlu ada teladan untuk melakukan berbagai hal dengan moral dan etika.</p> <p>Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengkritik survei yang dilakukan KPK. &rsquo;&rsquo;Kalau digeneralisasi, hasilnya seperti itu. Survei tidak bisa melihat realitas yang individual atau partikular,&rdquo; paparnya.</p> <p>Walaupun skor SPI pendidikan masih rendah, bukan berarti pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan manusia yang baik. Sebenarnya, lembaga pendidikan masih banyak melahirkan manusia yang unggul dari sisi karakter. Tapi, survei tidak bisa memotret hal itu.</p> <p>Yang menjadi persoalan, kata Zainuddin, sosok-sosok baik yang dicetak oleh pendidikan yang baik itu tidak bisa muncul di ruang publik. Mereka sulit menjadi pemimpin karena akses ke ruang publik dipenuhi dengan praktik transaksional dan pragmatisme.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami harap orang-orang yang baik bisa mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin. Jadi, sistem di ruang publik harus diperbaiki,&rdquo; ungkapnya. <strong>(dee/lum/c6/hep)</strong></p> <p>---</p> <p class="class-paragraph"><strong>KEBIASAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN INTEGRITAS*</strong></p> <ul> <li>Perilaku menyontek di kalangan siswa dan mahasiswa</li> <li>Plagiarisme guru dan dosen</li> <li>Ketidakdisiplinan peserta didik</li> <li class="class-paragraph">Ketidakdisiplinan guru dan dosen</li> <li>Gratifikasi sekolah dan kampus</li> <li>Praktik suap dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru</li> <li>Kecurangan dalam akreditasi dan pengawasan</li> <li>Kecurangan terkait dengan tunjangan sertifikasi</li> <li>Penyimpangan laporan keuangan</li> <li>Penyalahgunaan dana BOS</li> <li>Ketidakjujuran pengadaan barang dan jasa</li> </ul> <p><strong>*) Temuan KPK dalam SPI Pendidikan 2023</strong></p> <p><em><strong>Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi</strong></em></p>

PENANAMAN nilai integritas atau antikorupsi tidak cukup hanya melalui pembelajaran materi di kelas. Praktik secara nyata lebih penting.

Lembaga Pendidikan Tanamkan Integritas kepada Anak Didik, Nilai Antikorupsi Perlu Dipraktikkan agar Menjadi Kebiasaan

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/Sekolah-Bekasi-1170969104.jpg" alt="Sekolah di Bekasi terapkan Pendidikan antikorupsi (6/2/2024). (Antara/HO-Protokol Pimpinan Pemkab Bekasi)" width="100%">
<figcaption>Sekolah di Bekasi terapkan Pendidikan antikorupsi (6/2/2024). (Antara/HO-Protokol Pimpinan Pemkab Bekasi)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Kurikulum Pendidikan Pancasila maupun muatan lokal kini telah memiliki program baru yakni pendidikan antikorupsi melalui Dinas Pendidikan dan diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p style="font-weight: 400;">Pendidikan antikorupsi sejak dini dinilai dapat menjadi salah satu kunci utama mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi.</p> <p style="font-weight: 400;">Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menerapkan program pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah formal.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014129061/hasil-semifinal-piala-asia-2023-di-luar-dugaan-yordania-pulangkan-korea-selatan-dan-melaju-ke-final-untuk-pertama-kali">Hasil Semifinal Piala Asia 2023: di Luar Dugaan Yordania Pulangkan Korea Selatan dan Melaju ke Final untuk Pertama Kali</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang ingin menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan generasi muda.</p> <p style="font-weight: 400;">Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, bahwa program pendidikan tersebut sudah berjalan dan sudah memiliki Peraturan Bupati Bekasi.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Sudah ada Peraturan Bupati Bekasi mengenai itu. Masuk juga di Kurikulum Pendidikan Pancasila maupun muatan lokal,&rdquo; ungkapnya setelah menghadiri Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014129050/wakapolres-bandara-soetta-minta-jajarannya-tetap-netral-dalam-pengamanan-tps">Wakapolres Bandara Soetta Minta Jajarannya Tetap Netral dalam Pengamanan TPS</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Nantinya, melalui kurikulum itu siswa-siswi akan mendapatkan wawasan terkait nilai-nilai luhur Pancasila, maupun kearifan lokal yang mampu menangkal potensi perilaku koruptif.</p> <p style="font-weight: 400;">"Karena diakui maupun tidak, suka atau tidak suka, perilaku koruptif ini masih jadi persoalan bangsa hingga kini dengan rentetan kasus yang terjadi. Nah upaya pemahaman sejak dini diharapkan menjadi solusi dalam mencegah tindakan korup tersebut.&rdquo; Imbuhnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda dan bisa mencegah perilaku-perilaku koruptif sejak dini.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014129034/pn-tulungagung-siapkan-ruang-sidang-untuk-fasilitasi-warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-yang-masih-menolak-nilai-appraisal">PN Tulungagung Siapkan Ruang Sidang untuk Fasilitasi Warga Terdampak Tol Kediri - Tulungagung yang Masih Menolak Nilai Appraisal</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Lebih lanjut, Dani menjelaskan jika pendidikan antikorupsi di Kabupaten Bekasi juga ditopang melalui program sosialisasi oleh forum koordinasi pimpinan daerah, seperti yang dilakukan kejaksaan dan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Melansir dari Antara, Rabu (7/2) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah bekerja sama dengan KPK RI dan merumuskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pembangunan integritas.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya pendidikan antikorupsi ini menjadi salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu adanya kerja sama antara pemerintahan daerah dengan KPK untuk menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai gerakan masif di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014129007/tegas-tpt-tempuh-jalur-pengadilan-untuk-bebaskan-29-bidang-tanah-terdampak-tol-kediri-tulungagung-ini-indikasinya">Tegas! TPT Tempuh Jalur Pengadilan untuk Bebaskan 29 Bidang Tanah Terdampak Tol Kediri - Tulungagung, Ini Indikasinya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Tito juga menekankan kepada lembaga pendidikan untuk berperan dalam membentuk karakter antikorupsi pada diri anak-anak. Ia menyebut jika anak didik mesti ditanamkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Saran kami kepada teman-teman di sekolah, kalau kita ingin mendidik anak kita untuk mereka paham gerakan antikorupsi, bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang buruk dan negatif; maka harus ditanamkan kepada mereka, melanggar itu adalah negatif,&rdquo; jelas Tito.</p> <p style="font-weight: 400;">KPK diamanahkan untuk menyelenggarakan program ini di jejaring pendidikan sebagai proses pembelajaran tentang etika, integritas, dan nilai-nilai moral yang dapat mencegah serta mengurangi risiko tindakan korupsi.</p>

Ingin berantas korupsi sejak dini, KPK dan Kementerian Dalam Negeri buat program Pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.

Sekolah Formal di Bekasi Mulai Terapkan Pendidikan Anti Korupsi pada Kurikulum Pendidikan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Ormas-Anti-korupsi-2483602520.jpg" alt="Ketua ormas DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Wajo berinisial M bersiap dibawa ke Rutan Sengkang usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi." width="100%">
<figcaption>Ketua ormas DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Wajo berinisial M bersiap dibawa ke Rutan Sengkang usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan Ketua Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Wajo berinisial M sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2021. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor:03/P.4.19/Fd.1/01/2024 tertanggal 30 Januari 2024.</p> <p>"Tim penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan saudara M selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo sebagai tersangka," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Wajo, Saifullah dalam keterangannya, Selasa (6/2).</p> <p>Saifullah menjelaskan, penetapan tersangka itu berdasarkan dua alat bukti yang sah. Sehingga, M yang merupakan Ketua Ormas LAKI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2021.</p> <p>Kejari Wajo langsung melakukan penahanan terhadap M, untuk 20 hari pertama di di Rutan Kelas II B Sengkang. Upaya paksa penahanan itu dilakukan, untuk mencegah hal-hal yang tidak dinginkan.</p> <p>"Yaitu dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barangbukti dan/atau mengulangi tindak pidana," ucap Saifullah.</p> <p>Selain itu, ancaman hukuman terhadap M di atas 5 lima tahun penjara. Sebab, perbuatannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.</p> <p>"Akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor:700.01.2.1/213.1/DH/V/Itda tanggal 22 Desember 2023," pungkas Saifullah.</p> <p>Akibat perbuatannya, M disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

Penetapan tersangka itu berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor:03/P.4.19/Fd.1/01/2024 tertanggal 30 Januari 2024.

Ketua Ormas Antikorupsi Wajo jadi Tersangka Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah

<div id="m#msg-f:1787681376178285039" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Ganjar-Pranowo-Berdialog-Dengan-Nelayan-Cilacap-5-2688658322.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com-</strong>Calon presiden (Capres) nomor urut&nbsp; Ganjar Pranowo merespons rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal mengundang tiga apres untuk ikut pembekalan terkait antikorupsi.</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013716350/rekomendasi-wisata-pantai-di-pacitan-harga-tiket-daya-tarik-dan-lokasi">Rekomendasi Wisata Pantai di Pacitan: Harga Tiket, Daya Tarik, dan Lokasi</a></strong><br /> <p dir="ltr">Ganjar mengapresiasi rencana komisi antirasuah yang akan mengadakan pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai kegiatan yang bagus dari lembaga tersebut.</p> <p dir="ltr">"Bagus itu," singkat Ganjar di sela-sela kunjungannya ke Cilacap, Jawa Tengah. Hal itu sebagi bentuk apresiasi Ganjar kepada KPK yang ingin melakukan kampanye antikorupsi.</p> <p dir="ltr">Dalam setiap kegiatan kampanye, Ganjar dan Mahfud selalu mendukung pemberantasan korupsi. Sebab, tindakan melanggar hukum itu bisa merusak bangsa dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi harus diberantas ke akar-akarnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Ganjar-Mahfud mempunyai empat program pemberantasan korupsi. Pertama adalah memperkuat kembali KPK dengan memilih komisioner dan Dewan Pengawas (Dewas), serta Panitia Seleksi (Pansel) KPK dengan pertimbangan standar integritas yang tinggi.</p> <p dir="ltr">Kedua, dalam jangka panjang, Ganjar -Mahfud akan menggalang dukungan dari partai politik, ormas, dan seluruh elemen civil society untuk mengembalikan independensi KPK dan melindungi dari berbagai intervensi politik.</p> <p dir="ltr">Program Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas aparat penegak hukum. Dengan aparat penegak hukum yang sejahtera, maka praktik penyalahgunaan hukum dan korupsi di lembaga peradilan akan diselesaikan.</p> <p dir="ltr">Yang keempat, meningkatkan profesionalitas para aparat penegak hukum dan menghilangkan suap atau facilitation payment dan perdagangan pengaruh dalam seluruh proses penegakan hukum.</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013716348/264-kendaraan-curian-di-gudang-tni-ternyata-akan-dikirim-ke-timor-leste-cuma-dibanderol-rp-8-juta-sampai-rp-10-juta">264 Kendaraan Curian di Gudang TNI Ternyata Akan Dikirim ke Timor Leste, Cuma Dibanderol Rp 8 Juta sampai Rp 10 Juta</a></strong><br /> <p dir="ltr">Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, pihaknya akan mengundang tiga capres terkait pembekalan pencegahan korupsi. Acara tersebut diagendakan pada 17 Januari 2024. (*)</p> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ganjar Pranowo merespons rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal mengundang tiga apres untuk ikut pembekalan terkait antikorup

Ganjar Dukung KPK Undang Tiga Capres untuk Pembekalan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Debat-ketiga-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-3JPG-1306191650.jpg" alt="Capres nomor urut satu Anies Baswedan, capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut satu Anies Baswedan, capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - KPK bakal mengundang tiga pasangan capres-cawapres untuk mengikuti acara Paku Integritas pekan depan (17/1). Paku Integritas merupakan singkatan dari program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Dalam acara itu, KPK juga ingin melihat kesiapan masing-masing paslon dalam upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>Hari ini KPK mengundang liaison officer (LO) masing-masing paslon untuk membahas teknis acara yang dilangsungkan Rabu pekan depan itu. &rdquo;Rencana pelaksanaan kegiatan di Gedung K4 Merah Putih KPK,&rsquo;&rsquo; terang Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>Dalam kegiatan itu, KPK akan memberikan pembekalan dan pemahaman terkait pemberantasan korupsi. Termasuk ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang belum diimplementasikan dalam bentuk regulasi di Indonesia.</p> <p>KPK juga ingin melihat keseriusan paslon dalam menjalankan Jakarta Statement of Principles for Anti-Corruption Agencies pada 2012. &rdquo;KPK minta komitmen dan program yang jelas dari para paslon untuk pemberantasan korupsi ke depan,&rsquo;&rsquo; paparnya.</p> <p>Apakah ada sesi diskusi paslon? Wawan menegaskan tidak. Sebab, format debat sudah difasilitasi lewat rangkaian di KPU. Namun, KPK akan memberikan waktu kepada masing-masing paslon untuk berbicara mengenai komitmen mereka. Acara Paku Integritas bagi capres dan cawapres itu baru pertama diadakan KPK.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, acara tersebut merupakan upaya KPK untuk penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara. Program itu berada di bawah naungan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. &rdquo;Kami ingin ada komitmen bersama dan pakta integritas. Untuk pemberantasan korupsi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Saat dikonfirmasi KPK, ketiga paslon menyebut bakal hadir dalam kegiatan Paku Integritas itu.</p> <p>Dalam acara tersebut, KPU dan Bawaslu juga akan hadir. Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu itu turut diundang untuk mengawal proses demokrasi. Khususnya terkait agenda KPK dalam Hajar Serangan Fajar di setiap momen pemilu. <strong>(elo/c6/oni)</strong></p>

KPK bakal mengundang tiga pasangan capres-cawapres untuk mengikuti acara Paku Integritas pekan depan (17/1).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antikorupsi

Berita Terkini