<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMKO-MEDAN-2.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution saat melantik 6 pejabat tinggi dan pejabat administrasi di halaman tengah Balai Kota Medan, Rabu (16/11) petang." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution saat melantik 6 pejabat tinggi dan pejabat administrasi di halaman tengah Balai Kota Medan, Rabu (16/11) petang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jangan ada korupsi di lingkungan Pemko Medan menjadi penekanan utama Wali Kota Medan Bobby Nasution saat melantik 6 pejabat tinggi dan pejabat administrasi di halaman tengah Balai Kota Medan, Rabu (16/11) petang. Sebab, setiap jabatan di lingkungan Pemko Medan tidak ada transaksional.  “Artinya, tidak ada yang menggunakan uang untuk menempati maupun menduduki sebuah jabatan. Hal ini harus terus dipertahankan. Untuk itu kita harus komitmen bersama agar SDM di lingkungan Pemko Medan siap menjalani tantangan di setiap era maupun tahun,” kata Bobby Nasution.  Dikatakan menantu Presiden Joko Widodo ini, setiap tahunnya, tantangan yang dihadapi bukan semakin ringan justru semakin berat. “Ini harus bisa kita capai bersama-sama untuk meningkatkan SDM yang lebih berkualitas di lingkungan Pemko Medan. Jadi ini tantangan kita bersama untuk mewujudkannya,” ungkapnya.  Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) yang baru dilantik, orang nomor satu di Pemko Medan ini berpesan, guna terus meningkatkan SDM yang berkualitas dengan dana APBD yang dimiliki. “Tingkatkan terus skill dan kemampuan ASN kita,” pesannya.  Sedangkan kepada Kadis Ketenagakerjaan, suami Ketua TP PKK Kota Medan ini mengingatkan, masih banyak pekerja di Kota Medan yang belum tercover program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Terkait itu, Bobby Nasution minta untuk memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja bisa terlindungi.  “Kita minta seluruh tenaga kerja tercover BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, saya minta kepada Pak Kadis Ketenagakerjaan agar fokus untuk masalah ini sehingga seluruh pekerja, termasuk yang ada di industri di Kota Medan dapat tercover seluruhnya. Sebab, program ini saya lihat sangat baik dan bermanfaat sekali,” ujarnya.  Untuk lurah, Bobby Nasution berpesan agar dana kelurahan yang sudah diberikan dan dialokasikan untuk melakukan pembangunan di kelurahan agar dilaksanakan. Sebab, ungkapnya, telah mendapat laporan masih ada beberapa kelurahan yang dana kelurahannya tidak terserap dengan baik.  “Gunakan dana kelurahan yang sudah ada untuk mendukung pembangunan, terutama terkait beberapa program prioritas yang sudah ditetapkan, termasuk dengan program yang sesuai dengan kelurahannya masing-masing. Intinya, penggunaan dana kelurahan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun keinginan masyarakat,” paparnya seraya menambahkan bahwa penggunaan dana kelurahan menjadi salah satu indikator penilaian bagi para lurah.  Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat dan Kepala Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap. Adapun pejabat yang dilantik yakni Sutan Tolang Lubis menjadi Kepala BKDPSDM. Kemudian, Ilyan Chandra Simbolon menjadi Kadis Ketenagakerjaan.  Selanjutnya, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Chusnul Fanany Sitorus menjadi Kabag Umum. Lalu, Hendra Ridho Purnama Siregar menjadi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan. Serta Marisi Duma Tamba menjadi Lurah Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota dan Fahreza Ksatria Purba menjadi Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun.

Bobby Nasution: Jangan Ada Korupsi di Lingkungan Pemko Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-09-11-at-12.58.37.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sudin Kominfotik Jakarta Selatan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sudin Kominfotik Jakarta Selatan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta meminta para ASN dapat menumbuhkan budaya kearifan lokal nusantara dalam hal apa pun, termasuk untuk menangkal perilaku korupsi.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, budaya kearifan lokal nusantara dapat diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Salah satunya adalah menerapkan kearifan lokal asal Aceh yaitu budaya mela, alias rasa malu. Budaya malu sebaiknya diterapkan mulai dari keluarga. Sebab, rasa malu yang masuk ke dalam kesadaran ditambah nilai etis lainnya di masyarakat. Hal itu menjadi salah satu investasi budaya pokok yang perlu diajarkan dalam keluarga berintegritas.  "Agar suami maupun istri dapat memahami pentingnya keterbukaan antara pasangan dalam hal finansial dengan bersikap kritis terhadap sumber pendapatan keluarga dan penggunaannya,” kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3).  Riza mengungkapkan, dalam keluarga yang berintegritas dan dapat nilai-nilai anti korupsi kepada ASN DKI Jakarta. “Pemprov DKI Jakarta Insya Allah akan terus konsisten dan berkelanjutan menjaga komitmen mendukung program ini demi meminimalisasi potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan dan didukung oleh keluarga ASN DKI Jakarta,” tuturnya.  Riza memaparkan, berdasarkan data indeks anti korupsi tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), perilaku masyarakat Indonesia yang masih permisif terhadap korupsi di lingkungan keluarga. Sebanyak 25,46 persen masyarakat yang disurvei menganggap wajar jika dalam keluarga, suami memberikan uang tambahan di luar gaji atau penghasilan yang biasa diterima tanpa perlu menjelaskan dari mana uang tersebut berasal.  Namun angka tersebut mengalami penurunan 4,26 persen dibanding 2020. Artinya, perilaku anti korupsi semakin membaik.  Selain itu, dari sebesar 18,25 persen masyarakat menganggap wajar bila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga. Angka tersebut juga mengalami penurunan 5,15 persen dibanding 2020.  “Masih banyak yang menganggap wajar melakukan gratifikasi. Hal itu bisa dilihat dari indeks yang menunjukkan peningkatan gratifikasi dari 8,2 persen pada tahun 2020 menjadi 9,31 persen pada tahun 2021,” paparnya.  Riza menambahkan, sifat hedonisme dan upaya memperoleh kekayaan secepat-cepatnya tanpa melihat sumbernya harus dihindari. Menurutnya, ini dapat menjadi peringatan di i bahwa sangat penting menanamkan nilai-nilai yang baik di lingkungan keluarga.  “Tindakan korupsi bukan menjadi salah satu sikap yang dikagumi dan diteladani oleh pasangan dan anaknya. Hal ini akan mencegah korupsi terus menjadi bola salju, yang terus menerus bergulir dan menjadi besar di lingkungan keluarga,” pungkasnya.

Integritas Antikorupsi Bisa Dipupuk Lewat Kearifan Lokal Asal Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-06-at-16.10.20.jpeg" alt="Kajari Surabaya Anton Delianto mengajarkan nilai anti korupsi kepada siswa SMPN 1 Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kajari Surabaya Anton Delianto mengajarkan nilai anti korupsi kepada siswa SMPN 1 Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya berupaya menanamkan dan menumbuhkan karakter anti korupsi kepada pelajar. Hal tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.  Rabu (6/1), siswa SMP Negeri 1 Surabaya mengikuti pelajaran anti korupsi dengan protokol kesehatan ketat. Materi disampaikan Kepala Kejari Surabaya Anton Delianto. Selain siswa yang hadir di sekolah, ribuan peserta yang terdiri atas guru, pelajar, serta wali murid mengikuti pelajaran itu secara virtual.  Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto berharap kehadirannya mampu memupuk jiwa anti korupsi di kalangan pelajar khususnya. Sebab, karakter yang baik harus ditanamkan sejak dini di bangku sekolah.  ”Tadi juga disampaikan pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur. Sehingga diharapkan pelajar akan getok tular untuk saling menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan peduli kepada sekitarnya. Ini akan menjadi role mode di kalangan pelajar,” tutur Anton.  Dia mengatakan, saat siswa-siswi itu sudah memasuki dunia kerja, mereka sudah memiliki bekal jiwa anti korupsi. Harapannya, mereka akan menjauhi tindakan tercela tersebut.  Kajari juga meminta pelajar ketika menemukan penyimpangan agar berani melaporkan. Misalnya, saat menemukan persoalan suap menyuap, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan.  ”Kami jelaskan perbuatan korupsi di lingkungan sekolah itu termasuk menyontek. Lalu memalak teman. Kita jelaskan aturan-aturan hukumnya di Indonesia hingga pasal per pasal secara detail,” ujar Anton.  Anton mendapatkan banyak pertanyaan. Para pelajar itu terlihat aktif dan antusias mendengarkan paparan dengan seksama.  ”Saya melihat anak-anak punya cita-cita luar biasa. Ini berkat bimbingan bapak ibu guru di sekolah. Oleh sebab itu, kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang pintar dan memiliki integritas,” ucap Anton.  Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menambahkan, peserta yang mengikuti pendidikan anti korupsi melalui virtual jumlahnya mencapai ribuan. Dia berencana menggelar kegiatan serupa setiap satu bulan sekali.  Bulan depan, pihaknya bakal memilih tema Anti Kekerasan dengan mendatangkan pihak kepolisian sebagai narasumber.  ”Kita melihat saat demo beberapa waktu lalu, pelajar juga ada yang ikut-ikutan demo. Oleh karenanya kita antisipasi dengan program ini. Dengan harapan dapat menekan kasus kekerasan dan juga bahaya korupsi,” ujar Supomo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/3Q5jylVJaog

Kajari Surabaya Ajarkan Nilai Anti Korupsi pada Siswa SMPN 1 Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SIG1.jpg" alt="Penyerahan bantuan CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada Desa Tanjung Harjo Kec Ngaringan Kab Grobogan - Jawa Tengah senilai Rp 400 juta." width="100%">
<figcaption>Penyerahan bantuan CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada Desa Tanjung Harjo Kec Ngaringan Kab Grobogan - Jawa Tengah senilai Rp 400 juta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berkomitmen mencegah segala bentuk penyuapan di lingkungan perusahaan dan terus berupaya menjadi perusahaan publik yang menjalankan Good Corporate Governance (GCG). Langkah ini diwujudkan melalui Sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diperoleh perusahaan bulan Agustus 2020 lalu.  Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso, mengatakan, penerapan ISO 37001:2016 memberi panduan bagi SIG untuk mengimplementasikan dan terus meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan. Hal ini akan berdampak pada proses bisnis Perseroan untuk lebih transparan.  “Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah SIG jalankan sebelumnya, seperti pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan lainnya. Implementasi ISO 37001 ini merupakan komitmen SIG untuk selalu mengedepankan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perusahaan,” ungkap Hendi Prio Santoso dalam keterangannya, Selasa (29/12).  Hendi menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), setiap tahun seluruh insan SIG melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Perilaku Etika.  “SIG juga berperan aktif dalam mensosialisasikan mengenai penerapan GCG dengan memberikan edaran pengumuman kepada karyawan dan stakeholders untuk tidak menerima atau melaporkan apabila menerima gratifikasi”, kata Hendi.  SIG melarang insan perusahaan terlibat dalam praktik suap. Sebagai bagian dari upaya penerapan GCG, Perseroan menyediakan wadah pelaporan (whistleblowing system).

Komit Jalankan Anti Korupsi, SIG Raih Sertifikasi ISO 37001:2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/YUDDI-BJB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – bank bjb dipercaya mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua bidang sekaligus, yakni pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Unit pengendalian Gratifikasi (UPG). Penghargaan ini diberikan dalam ajang Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga antirasuah pada Rabu (16/12/2020) siang.  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyambut positif pencapaian ini. Menurutnya, apresiasi dari KPK merupakan cerminan dari komitmen dan implementasi kinerja pencegahan serta pemberantasan korupsi khususnya di tubuh internal perseroan, termasuk melalui pelaporan LHKPN secara rutin dan optimalisasi fungsi UPG sebagai unit preventif antikorupsi.  "bank bjb merupakan bank pembangunan daerah yang memiliki orientasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan sebagai salah satu tujuan usahanya. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala cara untuk mendukung implementasi tujuan ini, termasuk dengan mencegah praktik korupsi sebagai penyakit yang akan menghambat pembangunan," kata Yuddy.  Berawal dari komitmen bersama tentang LHKPN dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) antara bank bjb dengan KPK pada 2011, bank bjb terus-menerus melakukan peningkatan upaya pengendalian korupsi di tubuh perusahaan. Hasilnya, bank bjb kerap diganjar penghargaan dari KPK termasuk dalam Hakordia 2020.  Sebelumnya bank bjb telah meraih beberapa penghargaan terkait pengendalian gratifikasi dan tertib LHKPN dari KPK, baik itu sebagai BUMD yang melaporkan gratifikasi terbanyak, BUMD dengan UPG terbaik, maupun BUMD dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik.  Yuddy menyebut rentetan prestasi antikorupsi bank bjb yang telah diraih akan sekuat tenaga dipertahankan dengan penguatan komitmen. Penguatan komitmen ini penting untuk dipelihara karena akan menggedor kontribusi bank bjb sebagai agen penggerak.  "Ruh bank bjb sebagai bank pembangunan dengan sendirinya mengarahkan perusahaan untuk selalu bergerak dalam koridor optimalisasi kontribusi terhadap pembangunan. Melawan korupsi adalah salah satu cara yang niscaya harus dilakukan karena pembangunan yang berkualitas hanya mungkin dicapai dengan kerja penuh dedikasi dan akuntabilitas," kata dia.

Dapat Penghargaan dari KPK, Dirut bank bjb: Korupsi Hambat Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpkad-ajak-pemda-ikut-workhsop-pengelolaan-keuangan_m_185821.jpeg" alt="Transaksi Nontunai Cegah" width="100%">
<figcaption>Transaksi Nontunai Cegah</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat edaran bernomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai. Sejak 1 Januari tahun 2018 ini, transaksi itu sudah diterapkan. Hanya saja, belum semua bendahara pemasukan, pengeluaran dan pengelola anggaran menguasai implementasi itu. Olehnya itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj. Isma mengimbau semua intansi terkait untuk mengikuti workshop dan pelatihan transaksi nontunai. Kendari Pos sudah menginisiasi kegiatan dimaksud. Rencananya itu akan digelar 8 Februari mendatang di Grand Clarion Hotel Kendari. Menurutnya, sejumlah kabupaten/kota di Sultra baru menerapkan transaksi nontunai dalam bentuk pembayaran gaji. Sementara, untuk honor maupun insentif kegiatan hingga perjalanan dinas sudah dilarang menggunakan cash. "Ini memang tidak bisa dipelajari sekaligus. Di Pemrov sudah menerapkan ini sejak tahun 2017 lalu. Tapi ada kabupaten bahkan gaji pun masih manual, 2018 ini sudah tidak diperbolehkan lagi," katanya. Mantan Kepala BPAKD Konawe Selatan itu memastikan, semua bendahara keuangan di Sultra wajib menguasai teknik pengelolaan anggaran dengan transaksi tanpa uang cash itu. Selain mekanismenya, mereka juga harus memahami kesalahan-kesalahan fatal yang bisa berdampak pada urusan hukum dan kerugian negara. Soal manfaat masih kata Isma, model transaksi noncash itu secara otomatis dapat memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi. Termasuk juga dalam pelaporan keuangan daerah. Sebagai informasi, transaksi nontunai juga mendukung implementasi Inpres nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Tidak ada celah mau dikorupsi. Karena semuanya ada bukti transaksi yang tidak bisa dimanipulasi," jelasnya. Tak hanya bagian keuangan, dirinya juga menilai butuh komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan nontunai itu. "Pemda harus proaktif. Kita patut apresiasi karena Kendari Pos sudah sediakan wadahnya lewat workshop dan pelatihan," imbuhnya. (b/ely) Seperti dikutip Kendari Pos (JawaPosGroup) Sabtu 2 Februari 2018.

BPKAD Ajak Pemda Ikut Workhsop Pengelolaan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dimulai-dari-masa-orde-baru_m_173557.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 9 Desember selalu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI). Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi pun tak dipungkiri kerap dihadapkan dengan berbagai rintangan dan tantangan.&nbsp; Lantas, seperti apa perjalanan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia? Rupanya, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia telah ada sejak masa awal orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada HUT RI Tahun 1970, Soeharto mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar.&nbsp; Soeharto juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. &ldquo;Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin," kata Soeharto kala itu.&nbsp; Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan, karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Sayangnya, tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia.&nbsp; Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173687/sely-martini-tak-kalah-dari-penggiat-anti-korupsi-luar-negeri" target="_blank">Korupsi</a>. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-Garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor, karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim orde baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen.&nbsp; Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173679/semua-elemen-bangsa-harus-ikut-perang-lawan-korupsi-di-indonesia" target="_blank">pemberantasan korupsi</a> secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi.&nbsp; Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai 1969 dan puncaknya di 1970. Kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Masih di tahun yang sama, mantan Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto yang terbilang masih begitu muda.&nbsp; Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, &ldquo;Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.&rdquo; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas didirikan pada 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun, jaksa dan polisi sulit dibubarkan sehingga dibentuklah <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173634/taufik-kurniawan-momentum-eksistensi-kpk" target="_blank">KPK</a>. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.(Dikutip dari Berbagai Sumber)   Baca juga berita mengenai&nbsp;Hari Antikorupsi Internasional di: <a href="https://www.jawapos.com/topic/506/tekad-bebaskan-negara-dari-korupsi" target="_blank">Tekad Bebaskan Negara dari Korupsi</a>

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dimulai dari Masa Orde Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepentingan-nasional-pemberantasan-korupsi_m_124208.jpeg" alt="Adnan Topan Husodo" width="100%">
<figcaption>Adnan Topan Husodo</figcaption>
</figure> TIDAK sulit memahami bahwa pemberantasan korupsi menduduki posisi yang sangat penting, terutama bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Almarhum Gus Dur, dalam sebuah acara talk show di televisi nasional, pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya, tetapi kenyataannya sangat melarat karena pembiaran terhadap kejahatan korupsi.  Tidak menindak korupsi telah mengakibatkan kejahatan ini menjadi bagian dari &rsquo;&rsquo;nilai&rsquo;&rsquo; yang tak terpisahkan dari cara hidup individu, masyarakat, dan pemerintahan. Hampir semua menerimanya sebagai sesuatu yang lumrah serta wajar dan adanya segudang pembenaran untuk melakukannya. Padahal, dampak dan risiko yang ditimbulkan begitu merusak.  <a target="_blank"></a> Kita bisa ambil contoh dalam perkara skandal korupsi e-KTP yang menurut dakwaan KPK telah menyeret berbagai nama penting, mulai sektor politik (politisi), elite di eksekutif, dan sektor swasta. Jejaring korupsi antartiga ranah itu memang terlihat dalam berbagai perkara korupsi yang lain.  Menurut catatan ICW (2016), sektor pemerintah dan sektor swasta menduduki peringkat pertama dan kedua untuk kategori aktor korupsi yang paling banyak diproses hukum. Sementara itu, menurut laporan Global Barometer Korupsi yang diluncurkan TI Indonesia (2016), parlemen kembali ditempatkan sebagai institusi terkorup.  <a target="_blank"></a> Selain korupsi merupakan kejahatan yang di dalamnya berkelindan berbagai kepentingan dari pemegang kendali kekuasaan, korupsi (e-KTP) sebagai contoh telah menciptakan ketidakpastian yang sangat luas dalam pelayanan publik. Padahal, mendapatkan identitas diri dengan data yang benar dan akurat merupakan hak mendasar setiap warga negara. Pengakuan negara atas warganya salah satunya ditunjukkan dari identitas diri yang dimiliki warga.  <a target="_blank"></a> Akibat lanjutan persoalan itu, layanan publik lain yang mensyaratkan adanya KTP juga terganggu. Bisa dikatakan, nyaris di semua wilayah di Indonesia, layanan pembuatan e-KTP lumpuh. Demikian pula, proyek senilai Rp 5,9 triliun itu sejatinya dimaksudkan untuk menyediakan informasi data diri penduduk yang akurat yang didukung konsep single identity number (SIN). Database tersebut bisa digunakan untuk kepentingan besar lain seperti pemilihan umum, baik tingkat nasional maupun regional. Namun, dugaan korupsi e-KTP yang menelan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun telah menghancurkan semua tujuan awalnya.  Kita juga bisa melihat &rsquo;&rsquo;karya&rsquo;&rsquo; monumental pelaku korupsi pada proyek lain yang menelan anggaran triliunan seperti proyek pembangkit listrik dan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Hampir sebagian nilai bangunan atau fisik proyek menyusut drastis atau bahkan tidak bisa lagi dihitung (total loss) plus nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik penggarongan anggaran publik secara masif.  Dalam skala yang lebih kecil, berbagai macam proyek infrastruktur seperti jalan, gedung, dan jembatan teronggok tak terurus karena ditinggalkan kontraktor yang tidak bertanggung jawab dan menjadi bangkai berserakan di berbagai tempat. Dampaknya, tidak terjadi efek multiplier ekonomi karena akses publik untuk melakukan mobilisasi barang sangat terbatas dan jikapun tetap dilakukan akan sangat tidak efisien lantaran biaya transportasi yang teramat mahal.    Insentif Agenda Antikorupsi  <a target="_blank"></a> Karena pelaku korupsi adalah mereka yang berada di pusaran kekuasaan dan paling bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan publik, pemberantasan korupsi sulit mendapatkan tempat dalam agenda negara. Pemberantasan korupsi sering dikalahkan atau ditundukkan berbagai macam kepentingan personal atau golongan yang secara pelan tapi pasti telah menggerogoti imajinasi bersama banyak orang terhadap Indonesia. Tak ayal, ada berbagai geliat protes berujung tuntutan untuk memisahkan diri atau sebaliknya, meyakini secara bersama-sama bahwa korupsi adalah jalan bagi setiap orang untuk selamat dan bertahan hidup di republik ini.  <a target="_blank"></a> Jika korupsi sudah dipahami sebagai jalan hidup, kita akan terjebak pada situasi yang disebut collective action problem (Anna Persson dkk, 2013). Dalam praktik busuk korupsi yang menggurita dan sistemik, tidak ada insentif bagi siapa pun yang berperilaku jujur. Sikap jujur yang diambil tidak akan bisa mengubah sistem permainan yang berlaku. Meski sebagian besar masyarakat secara moral sangat mengutuk korupsi, dan mereka mungkin sadar akan bahaya serius yang dirasakan akibat korupsi, setiap individu tetap melakukannya. Pendek kata, ada prinsip, jika yang lain melakukannya, mengapa saya tidak?  <a target="_blank"></a> Karena tingkat dan dampak korupsi yang sangat merusak, sedangkan pada saat yang sama korupsi telah menjadi bagian dari rule of the game, korupsi dan pemberantasannya tidak bisa diperlakukan hanya sebagai masalah sektoral. Finlandia, contoh negara yang berhasil memberantas korupsi, telah mengatur dan mengkriminalisasi korupsi di berbagai tempat, baik sektor publik, sektor swasta, maupun sektor politik, dalam konstitusi mereka sejak tiga abad lalu. Sangat mustahil kita bisa memberantasnya jika perbuatan korupsi dan bukan korupsi dibedakan hanya karena perbedaan tempatnya, meski secara substansial perbuatan yang dilakukan adalah korupsi.  <a target="_blank"></a> Demikian halnya, kondisi darurat korupsi dan dampaknya perlu dibunyikan lebih keras supaya ada kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan penggerus moralitas publik yang paling ganas. Upaya membalikkan keadaan perlu diambil cepat, terutama menghadirkan sebuah realitas bahwa tidak melakukan korupsi memiliki berbagai keuntungan daripada melakukannya.  Kepercayaan publik terhadap upaya melawan korupsi mesti dituntun oleh bukti adanya perbaikan di berbagai macam sektor kehidupan. Merasakan langsung manfaat program antikorupsi menjadi kunci usaha mengembalikan kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam perang panjang melawan korupsi. (*)    <a target="_blank"></a> *Koordinator Indonesia Corruption Watch

Kepentingan Nasional Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69818_89039_Bimbim-Slank-ded.jpg" alt="Bimbim SLANK" width="100%">
<figcaption>Bimbim SLANK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musikus Bimbim dari band Slank turut berkomentar soal hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.&nbsp; Drummer Slank ini &nbsp;mengatakan penanganan kasus korupsi, khususnya di Indonesia semakin baik. Apalagi kini KPK dan aparat mulai bersinergi dengan baik. &quot;Senang polisi sama KPK sudah mesra sama-sama lawan korupsi. TNI juga habis vonis anggotanya yang korupsi, seumur hidup lagi,&quot; kata Bimbim kepada JawaPos.com saat dihubungi, Jumat (9/12). Selain semakin kuatnya aparat penegak hukum, ayah tiga anak ini juga mengapresiasi adanya satuan petugas untuk memberantas pungutan liar. Bimbim mengatakan satuan itu efektif mencegah korupsi dari hal kecil. &quot;Trus sekarang ada satgas pungli yeah makin kepojok aja deh para koruptor,&quot; ujarnya. Di samping itu, Bimbim juga berharap hukuman untuk koruptor tetap semaksimal mungkin. &quot;Maksimal masih bisa kan. Seperti lagu Slank, koruptor dor,&quot; tutupnya. (ded/JPG)

Komentar Bimbim SLANK di Hari Anti Korupsi Sedunia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anti-korupsi

Berita Terkini