<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/antasari.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dikabarkan meninggal dunia, pada Sabtu (8/11). Kabar duka itu disampaikan kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) itu menyampaikan, rencananya jenazah Antasari Azhar akan disalatkan di Masjid As-Syarif, BSD, Tangerang Selatan, pada sore ini. "Betul, barusan konfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan pengurus Masjid Assyarif, memang akan dilaksanakan salat jenazah Pak Antasari ba'da Ashar," kata Boyamin kepada JawaPos.com. Boyamin meminta semua pihak untuk memaafkan setiap kesalahan Antasari Azhar semasa hidupnya. "Jadi memang dipastikan Pak Antasari meninggal, mohon doanya, mohon dimaafkan segala hal yang salahnya dan kita doakan semua mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di akhirat," ucapnya. "Saya hanya menyampaikan itu selaku kuasa hukum," imbuhnya. <h3>Profil Antasari Azhar</h3> Antasari Azhar merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia dikenal luas sebagai Ketua KPK periode 2007&ndash;2009. Antasari Azhar merupakan pria kelahiran Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953. Antasari menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan kuat pada dunia hukum dan penegakan keadilan. Kariernya dimulai di lingkungan Kejaksaan Agung RI, dan ia meniti karier hingga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Reputasi Antasari sebagai jaksa tegas dan komunikatif membuatnya terpilih sebagai Ketua KPK pada 2007. Di bawah kepemimpinannya, KPK aktif melakukan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat tinggi dan pengusaha yang terlibat kasus korupsi. Namun, karier gemilang itu berhenti mendadak pada 2009, ketika Antasari dijerat kasus pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.&nbsp; Kasus tersebut menarik perhatian publik luas karena melibatkan pejabat tinggi negara dan berbagai spekulasi politik. Pada 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Antasari. Meski demikian, Antasari menolak tuduhan tersebut dan menyebut bahwa kasusnya sarat rekayasa politik.&nbsp;

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar meninggal dunia pada 8 November 2023, jenazah disalatkan di Masjid As-Syarif, BSD, Tangerang Selatan.

Kabar Duka! Antasari Azhar Mantan Ketua KPK Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-184744-1893352742.jpeg" alt="Adik kandung Antasari Azhar (mantan Ketua KPK), Azwardy Azhar, menyatakan siap maju di perhelatan Pilkada Belitung 2024." width="100%">
<figcaption>Adik kandung Antasari Azhar (mantan Ketua KPK), Azwardy Azhar, menyatakan siap maju di perhelatan Pilkada Belitung 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adik kandung Antasari Azhar&nbsp;(mantan Ketua KPK),&nbsp;Azwardy Azhar, menyatakan siap maju di perhelatan Pilkada Belitung 2024. "Hari ini, 26 April 2024, saya Azwardy Azhar menyatakan ikut dalam Pemilihan Bupati Belitung 2024," kata Azwardy Azhar di Tanjung Pandan, Jumat (26/4). Menurut dia, pertimbangan ini diambil begitu pelik karena dalam tiga bulan terakhir begitu banyak pertanyaan dari masyarakat apakah dirinya akan maju kembali dalam Pilkada Belitung 2024. Sebelumnya,&nbsp;Azwardy Azhar juga sempat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Belitung 2018-2023 berpasangan dengan Erwandi A Rani. "Semoga dengan pengambilan formulir tadi di DPC PDI Perjuangan Belitung pertanyaan dari masyarakat dapat terjawab," ujarnya. Bahkan dalam dua bulan terakhir, Away panggilan Azwardy Azhar juga mendapatkan dorongan untuk maju dalam bursa pencalonan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pilkada 2024. "Desakan itu datang dari para sesepuh di provinsi, kawula muda, juga kalangan emak-emak untuk membuat nuansa dan suasana baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," katanya. Namun, lanjut dia, dengan segala pertimbangan dirinya memutuskan untuk kembali maju di Pilkada Belitung 2024. Hal ini tidak terlepas dari niat dan motivasi maju pada&nbsp;Pilkada 2024 bukan untuk mengejar jabatan, melainkan pengabdian kepada masyarakat di tanah kelahirannya. "Saya ikut kontestasi menyangkut khalayak ramai, tempat saya dilahirkan di Belitung, ari-ari saya di Belitung, pada masa-masa tua saya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saya punya, saya ingin membuat Belitung lebih baik dari apa yang kita lihat sekarang," ujarnya. Untuk itu, dia menyatakan sampai saat ini tetap istikamah untuk maju pada Pilkada Belitung 2024. "Walaupun sampai semalam, beberapa senior di Bangka mempertanyakan kapasitas saya sudah tidak cocok untuk mengikuti kontestasi bupati," kata dia. Ia melanjutkan, "Saya bilang ukurannya mana dan siapa yang mengukur? Karena sekali lagi saya bukan untuk mencari posisi jabatan, melainkan sebesar apa saya bermanfaat bagi orang banyak. Untuk itu, saya berpikir, saya akan bermanfaat lebih banyak jika saya berada di Belitung." Maju pada Pilkada Belitung 2024, kata&nbsp;Away, juga telah mendapatkan restu dari abang kandungnya, Antasari Azhar. "Kalau mendapatkan restu, sudah.&nbsp;Beliau abang tertua saya saat ini. Pesan beliau hati-hati dan jangan menyakiti hati siapa pun, baik itu lawan kontestasi maupun pasangan, itu pesan beliau (Antasari Azhar)," ujarnya.

"Semoga dengan pengambilan formulir tadi di DPC PDI Perjuangan Belitung pertanyaan dari masyarakat dapat terjawab," ujar Azwardy Azhar.

Maju Pilkada Belitung Lewat PDIP, Adik Antasari Azhar Dapat Pesan dari 'Abangnya' Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/image-46-310263017.png" alt="Ilustrasi daftar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri tahun 2003. (Benardy Ferdiansyah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi daftar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri tahun 2003. (Benardy Ferdiansyah/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-&nbsp;Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara pada Senin (27/11). Hal tersebut sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Firli Bahuri yang terhenti karena dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dilansir dari akun Tiktok @bellezzacleona dan Antara pada Senin (27/11), pimpinan KPK diketahui menjabat selama empat tahun dalam satu periode kepemimpinan. Sebelum Nawawi, kepemimpinan KPK sejak berdiri pada tahun 2003 telah melibatkan berbagai tokoh yang memiliki kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah Taufiqurahman Ruki, Ruki menjadi ketua KPK pertama periode 2003-2007. Dia menempuh karier cemerlang di kepolisian sejak tahun 1970 sebelum akhirnya dipilih menjadi ketua KPK pertama pada 2004. Ruki dikenal sebagai sosok yang tegas dan visioner, yang meletakkan fondasi kuat bagi KPK di era awal berdirinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013330058/kpk-belum-putuskan-beri-bantuan-hukum-kepada-firli-bahuri">KPK Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Kepada Firli Bahuri</a> Periode kedua ketua KPK dipegang oleh Antasari Azhar, yang memegang kursi kepemimpinan dari tahun 2007-2010. Nama Antasari Azhar juga mencuat ketika ia menjabat sebagai kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayangnya, sebelum masa jabatannya habis Antasari Azhar didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasrudin Zulkarnaen, direktur Putra Rajawali Banjaran. Muhammad Busyro Muqoddas menyusul sebagai Ketua KPK periode 2010-2011. Sapaan Busyro merupakan seorang akademisi dan pakar hukum lulusan Universitas Islam Indonesia. Busyro sebelumnya menjabat sebagai ketua Komisi Yudisial. Di bawah kepemimpinannya, KPK mulai menangani kasus-kasus besar dan menjerat sejumlah pejabat negara. Periode berikutnya, KPK dipimpin oleh Abraham Samad ketua KPK periode 2011-2015., aktivis antikorupsi asal Sulawesi Selatan yang juga pendiri LSM Anti Corruption Committee. Abraham terkenal karena gaya kepemimpinannya yang energik dan langsung turun ke lapangan menangani kasus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013328816/resmi-dilantik-jadi-ketua-kpk-sementara-nawawi-pomolango-janji-pimpin-kpk-secara-independen">Resmi Dilantik jadi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango Janji Pimpin KPK Secara Independen</a> Beberapa kasus besar seperti kasus suap pengadaan simulator SIM dan kasus Hambalang terungkap di bawah kepemimpinannya. Kemudian Agus Rahardjo, seorang birokrat reformis yang pernah menjabat di Bappenas dan LKPP, menjadi ketua KPK periode 2015-2019. Meski baru dua tahun menjabat, Agus sempat menangani kasus e-KTP yang menyeret ketua DPR Setya Novanto. Terakhir, Firli Bahuri kepemimpinan KPK sebagai ketua periode 2019-2023, perwira polisi senior yang sebelumnya menjadi Wakapolda Banten dan NTB. Firli menjadi ketua KPK di tengah situasi yang penuh tekanan politik. Namun akhirnya Firli sendiri harus berhadapan dengan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Dia diberhentikan sementara dari jabatannya pada November 2023. Kemudian digantikan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. Sepanjang dua dekade berdiri, telah banyak kasus besar korupsi berhasil diungkap KPK di bawah kepemimpinan para ketuanya. Meski tidak selalu mulus dan kerap menerima tekanan politik, namun perjuangan KPK dalam memberantas korupsi patut diacungi jempol. Seiring dengan perubahan kepemimpinan, harapannya KPK terus menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia. ***

Nawawi Pomolango remi dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sementara. Intip kursi kepemimpinan di KPK.

Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua KPK Sementara, Intip Estafet Kursi Kepemimpinan di KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-kpk-diteror-bom-antasari-azhar-biasa-saja-bukan-hal-yang-baru_m_.jpg" alt="Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menilai teror yang terjadi pada pimpinan KPK saat ini biasa saja, bukan hal baru." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menilai teror yang terjadi pada pimpinan KPK saat ini biasa saja, bukan hal baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komnas HAM menyebut kondisi Lapas Kelas I Tangerang, Banten tidak layak dan tidak manusia. Baik itu dari segi kemanusiaan maupun keamanan para narapidana dan petugas.  Pernyataan itu menuai reaksi dari Antasari Azhar. Sebagai orang yang pernah menjadi warga binaan di Lapas Tangerang, dia mempertanyakan solusi dari Komnas HAM atas pernyataan tersebut.  "Pernyataan Komnas HAM bahwa kehidupan di Lapas Kelas 1 Tangerang tidak manusiawi saya rasa kurang tepat dan terlalu dini. Apakah mereka pernah tinggal di Lapas Tangerang seperti saya, mereka kan tidak pernah tinggal dan hidup di lapas seperti saya," kata Antasari kepada wartawan, Selasa (14/9).  "Lalu kalau tidak manusiawi apa solusi mereka, toh tidak ada solusi juga kan? Sejak dulu dikatakan lapas tidak manusiawi, namun juga tidak pernah ada solusi," imbuhnya.  Antasari secara pribadi menilai kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang cukup manusiawi dibandingkan Lapas lainnya. Di Lapas tersebut juga menerapkan pembagian blok. Sistem ini dianggap mampu mengurangi risiko fatalitas ketika kondisi darurar terjadi.  "Kalau tidak ada pembagian blok, pasti jika terjadi kebakaran korbannya lebih banyak. Kalau Komnas HAM berpatokan peristiwa kebakaran sebagai argumen lapas Tangerang tidak manusiawi, ini jelas tanpa alasan. Sebab kebakaran adalah musibah dan dapat menimpa siapa saja. Kapal laut yang dikelilingi air saja bisa terbakar," imbuhnya.  Antasari menilai bahwa persoalan minimnya jumlah sipir yang seharusnya disorot. Sebab, jumlah narapidana setiap tahun terus meningkat.  "Saya sebelumnya pernah katakan jumlah rasio sipir yang tidak sebanding dengan jumlah napi, sehingga pengawasan juga tidak maksimal. Itu yang perlu diperbaiki," pungkasnya.  Sebelumnya Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai bangunan Lapas Tangerang yang terbakar dalam kondisi tidak manusiawi dan tidak layak dari segi keamanan. Dia mengaku telah mendatangi langsung lokasi dan membandingkan dengan bangunan yang tidak terbakar.  Anam menilai masih ada bagian bangunan yang mudah terbakar berbahan tripleks. Oleh karena itu, dia mendorong adanya renovasi dan evaluasi atas kelayakan bangunan tersebut. "Oleh karena itu bangunan harus didaur ulang. Agar semua petugasnya aman dan penghuninya juga aman," kata Anam.

Lapas Tangerang Disebut Tidak Layak, Antasari: Solusi Komnas HAM Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/antasari.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten, turut memantik komentar dari Antasari Azhar. Mantan ketua KPK itu meminta kepada semua pihak agar tidak saling menyalahkan atas insiden tersebut.  "Yang namanya kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di laut saja bisa terjadi kebakaran," kata Antasari kepada wartawan, Senin (13/9).  Dia menjelaskan, desain blok per blok membuat kebakaran bisa dicegah meluas ke seluruh bangunan Lapas. "Kalau kebakaran itu menimpa LP lain yang satu blok penuh, maka kalau ada kebakaran akan menghanguskan seluruh Lapas. Lihat saja bagaimana kebakaran gedung Kejagung, kan terbakar semua," imbuhnya.  Antasari mengaku masih ingat saat menjadi warga binaan Lapas Tangerang selama 6 tahun. Oleh karena itu, dia meminta kepada keluarga para korban agar ikhlas dalam menghadapi musibah ini.  "Saya dulu juga pernah merasa senasib sepenanggungan sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, sehingga saya sudah seperti keluarga di sana," jelasnya.  Di sisi lain, Antasari meminta Kemenkumham untuk segera menjadikan kasus kebakaran ini sebagai bahan evaluasi perbaikan lapas. Sehingga peristiwa semacam ini tidak terulang.  "Karena kalau kita lihat saat ini ada perbandingan rasio yang jauh antara jumlah sipir dengan jumlah narapidana, sehingga lapas jadi sangat tidak ideal. Mungkin 1 sipir berbanding dengan 50 orang narapidana, jelas ini tidak sesuai," tandasnya.  Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya resmi menaikkan kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kebakaran ini.  "Semalam gelar perkara oleh penyidik dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Ada dugaan pidana di sini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (10/9).  Yusri menjelaskan, kebakaran Lapas ini diduga memenuhi unsur Pasal 187 dan 188 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Diduga telah terjadi kelalaian yang membuat terjadinya kebakaran hebat.  Kebakaran melanda Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Sejauh ini korban tewas berjumlah 45 orang, dan puluhan lainnya luka-luka. Para korban luka dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Sitanala dan Poliklinik Lapas Tangerang.

Soal Kebakaran Lapas Tangerang, Antasari Azhar Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antasari-saya-tak-ragu-dengan-jokowi-beliau-pasti-akan-tampil-prima_m_.jpg" alt="Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, saat diwawancarai awak media, Kamis (10/1)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, saat diwawancarai awak media, Kamis (10/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar angkat bicara terkait kasus Djoko Tjandra. Antsari mempertanyakan transparansi eksekusi barang bukti dalam kasus korupsi cessie Bank Bali yakni uang senilai Rp 546 miliar.  Infonya, uang tersebut sudah disita pada 2009 dan kemudian dititipkan ke rekening escrow account di Bank Permata. “Kepada semua pihak yang peduli pada kasus ini dan pemberantasan korupsi di saat ini dan masa depan, saya secara pribadi mempertanyakan itu. Apakah itu sudah dieksekusi atau belum?” kata Antasari seperti dikutip PojokSatu.id (JawaPos Group), Jumat (21/8).  Sebagai penyidik sekaligus jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi cessie Bank Bali, dia memiliki beban moral agar kasus ini tuntas. Antasari juga menyayangkan bahwa kasus ini berujung karut marut.  “Yang perlu diingat penyidik baik dari jaksa, KPK, maupun kepolisian dalam pemberantasan korupsi yang utama adalah penyelamatan uang negara,” ucapnya.  Antasari mengatakan eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi cessie Bank Bali, terutama barang bukti uang yang disita penyidik harus dibuatkan berita acaranya. Di situ, katanya, juga akan tertera siapa yang mengeksekusi putusan tersebut. Lanjut dia, hal tersebut menjadi bentuk transparansi penegak hukum dalam mengeksekusi sebuah putusan.  “Kalau sudah (dieksekusi) kok tidak ada transparansinya? Eksekusi itu disita untuk negara, bukan untuk dibagi-bagi dan saya secara moral juga merasa tuntas (kasus) ini,” kata Antasari.  Kasus korupsi cessie Bank Bali pada tingkat pertama disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Antasari, eksekutor putusan pengadilan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.  Dia mengatakan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan itu sudah dieksekusi lengkap dengan berita acaranya, maka kepolisian bisa meminta keterangan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menjabat saat itu.  “Siapa kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan waktu itu, tinggal dipanggil. Kalau menunjuk petugas, siapa petugasnya. Jadi begitu,” jelas Antasari menambahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2009 dijabat oleh Setia Untung Arimuladi. Setia Untung kini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung.

Antasari: Barang Bukti Uang Rp 546 Miliar Kasus Djoko Tjandra ke Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/antasari.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra. Pemeriksaan kepada Antasari dilakukan pada 13 Agustus 2020.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono memebenarkan pemeriksaan tersebut. "Ya (Antasari dipanggil) sebagai saksi," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (20/8).  Pemanggilan kepada Antasari tertuang dalam surat panggila nomor B/PK-257/VII/Res.3.3/2020/Tipidkor tertanggal 11 Agustus 2020. Argo memastikan Antasari hadir memenuhi panggilan penyidik. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/08/2020/djoko-tjandra-dicecar-soal-lokasi-pelarian-hingga-sewa-jet-pribadi/">Djoko Tjandra Dicecar Soal Lokasi Pelarian Hingga Sewa Jet Pribadi</a></li> </ul> Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menuturkan, Antasari dimintai keterangan terkait kasus korupsi cessie Bank Bali yang menjerat Djoko Tjandra. Dalam kasus itu, Antasari diketahui sebagai salah satu jaksa yang ikut menangani Djoko Tjandra.  "AA dimintai keterangan Terkait penyelidikan dugaan permasalahan hukum JC (Djoko Candra). Khususnya tentang latar belakang permasalahan JC," jelas Argo.  Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=a_Ip7lJH1OQ

Polri Periksa Antasari Azhar Terkait Kasus Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/terima-grasi-komisi-iii-dorong-antasari-bongkar-kasusnya_m_104836.jpeg" alt="Antasari Azhar" width="100%">
<figcaption>Antasari Azhar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Antasari Azhar geram lantaran namanya disebut-sebut masuk bursa calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bahkan ingin menggugat orang-orang yang dianggapnya telah mencemarkan namanya itu.  “Ada dua kemungkinan (yakni) membuat baik saya atau ingin menghancurkan saya. Tadi saya sudah pertanyakan, bolehkah saya melakukan gugatan pencemaran nama baik? Kenapa saya harus ikut diviralkan di situ? Atas inisiatif siapa?" tanya Antasari dalam diskusi “Mengintip Figur Dewan pengawas KPK” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11).  Antasari juga menuturkan, alasan dirinya tidak ingin diseret-serat dalam daftar nama calon Anggota Dewas KPK, karena menurutnya, ia tidak pernah dipanggil, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah komunikasi tentang itu.  "Jadi begitu nama saya muncul, ini ada apa?” katanya.  Antasari mengatakan, selama ini dia tidak pernah mengikuti kegiatan apa pun, selain bersama keluarga di rumah dan mengajak cucunya jalan-jalan.  “Jadi isu yang muncul di beberapa sosial media adalah menurut saya hoaks,” tegasnya.  Sementara itu, pembicara lainnya, Politikus PDIP Trimedya Panjaitan lantas merespons pernyataan Antasari tersebut. Trimedya mengaku baru saja membaca berita di media online bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ditunjuk jadi ketua tim untuk seleksi Dewas KPK.  Bahkan, lanjutnya, berdasarkan pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, proses seleksi akan mulai dilakukan sejak sekarang ini. Jadi, karena baru mulai sekarang, maka bisa saja Antasari belum dipanggil ke Istana.  "Bisa saja besok, minggu depan dipanggil. Kemungkinan itu masih ada,” kata Trimedya.  Mendengar hal itu, Antasari pun bereaksi dengan langsung menjawab pernyataan Anggota Komisi III DPR tersebut. Mantan jaksa itu juga menjelaskan aspek hukum, bahwa dirinya sudah tidak bisa menjadi pejabat negara.  “Pak Trimedya, saya ini sarjana hukum, jadi saya tahu hukumnya. Saya sudah baca, pintu untuk saya sudah tertutup. Karena ada satu butir mengatakan bahwa (syarat Dewas) tidak pernah menjalani tindak pidana penjara yang ancaman hukumannya lima tahun. Bagi saya sudah selesai,” kata Antasari.  Seperti diketahui, yang dimaksud Antasari adalah salah satu syarat menjadi Dewas KPK yang diatur dalam Pasal 37D Huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pasal 37D Huruf f menyatakan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun”.  Trimedya pun menjawab pertanyaan Antasari tersebut. Menurut Trimedya, Antasari bebas murni dari hukumannya karena mendapatkan grasi dari presiden. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Antasari masih bisa menjadi Dewas KPK.  “Tidak menutup kemungkinan Pak. Kita sama -sama orang hukum juga. Saya tahu Bapak kan dapat grasi dari presiden. Terkecuali presiden tak mau menggunakan haknya bahwa dia pernah memberikan grasi kepada bapak Antasari ya tertutup (peluang itu),” katanya.  Legislator dari Sumatera Utara itu juga menjelaskan, bahwa tidak mungkin nama-nama itu muncul kalau tak ada dasarnya. “Kita berdoa saja siapa tahu (Antasari) akan dipanggil dan Pak Presiden juga menggunakan diskresinya,” ujar Trimed, panggilan akrabnya.  Lebih jauh Trimedya menambahkan bahwa untuk periode pertama ini, keanggotaan Dewas KPK dipilih langsung oleh presiden sebagaimana diamanatkan UU 19/2019. Menurut dia, saat pembahasan UU 19/2019, DPR berpandangan waktu untuk membentuk panitia seleksi terlalu pendek, sementara komposisi Dewas KPK akan dilantik bersama pimpinan komisi antirasuah yang baru pada Desember 2019.  Dia menjelaskan kalau calon Dewas KPK harus diseleksi lagi oleh DPR paling tidak membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan. Trimedya pun menambahkan, untuk menghindari kecurigaan yang lebih besar kepada DPR, dan membentuk sistem yang baik, maka pemilihan Dewas KPK untuk periode pertama diserahkan kepada presiden.  “Kami berharap presiden melakukan secara terbuka,” pungkas Trimedya.

Ngaku Pernah Dipenjara, Antasari Geram Disebut-Sebut Masuk Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/antasari-daripada-mengeluh-mending-sby-ungkap-kasus-saya_m_104444.jpeg" alt="Antasari Azhar" width="100%">
<figcaption>Antasari Azhar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mendapat dukungan dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Karena bisa menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan personel lembaga antikorupsi tersebut.  "Berdasar pengalaman saya di KPK, adanya Dewas KPK itu bisa untuk menghindari abuse of power," kata Antasari dalam diskusi “Mengintip Figur Dewan Pengawas KPK” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11).  Bahkan, Antasari berharap, sudah seharusnya di dalam Dewas KPK ada unsur dari wartawan. Alasannya, jurnalis itu “kupingnya banyak”, matanya tajam, bisa mendengar permasalahan dan menginformasikannya.  Antasari melanjutkan, Dewas KPK perlu diisi orang yang tahu seluk beluk, sistem, dan personel KPK. Selain itu, ujar dia, Dewas juga harus tahu situasi di internal KPK yang terdiri dari berbagai unsur seperti Polri, kejaksaan, BPKP, dan yang direkrut melalui program Indonesia Memanggil.  “Makanya, Dewan Pengawas KPK itu harus yang tahu situasi itu,” tegasnya.  Menurut Antasari, kalau hanya sekadar Dewas KPK saja tetapi tidak tahu masalah-masalah yang ada di internal KPK, maka hanya akan menjadi simbol dan makan gaji buta setiap bulan.  “Itu tidak efektif. Jadi, orang yang diawasi harus tahu siapa yang mengawasi dan apa yang harus diawasi," ungkapnya.  Penekanan pengawasan yang dilakukan Dewas KPK, kata Antasari, harus lebih kepada kinerja. Menurut mantan Jaksa itu, kalau soal pengawasan keuangan, itu rutin setiap tahun diawasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Persoalan penyadapan diawasai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).  "Pengawasan kinerja selama ini belum ada. Jadi, perlu pengawasan kinerja (KPK),” jelas Antasari.  Labih lanjut, Antasari juga memberikan ilustrasi pentingnya pengawasan kinerja di KPK. Antasari menjelaskan di KPK ada Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas), yang menerima pelaporaan dugaan korupsi. Kalau dalam sebulan atau November ke Desember misalnya ada 100 pengaduan yang masuk, maka harus divalidasi terlebih dahulu.  “Di KPK itu mulai penyelidikan (berarti) mulai cari alat bukti. Berapa, katakanlah untuk 50 (pengaduan dulu). Lalu pimpinan tanya, yang 50 (pengaduan lainnya) ke mana? (Dijawab) belum selesai divalidasi laporannya,” katanya.  Antasari pun menuturkan, dari 50 laporan yang sudah divalidasi itu kemudian bergeserlah ke tingkat penyidikan. Ternyata dari 50 yang diselidiki, hanya 30 yang naik ke penyidikan. Pimpinan pun bertanya ke mana 20 pengaduan lainnya.  “Tidak cukup alat bukti, apakah bukan tindak pidana, atau demi hukum (tidak diproses misalnya karena meninggal dunia), atau “86”? Kan begitu pertanyaannya, yang singkat saja,” sambungnya lagi.  Namun, kata dia, selama ini juga di KPK itu sebenarnya saling mengawasi antara satu dengan lainnya.  Sementara itu, pihak istana kepresidenan memastikan mantan narapidana (napi) dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK.  Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman mengatakan, hal itu mengacu pada Pasal 37D huruf f Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Dewas KPK, Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun," ucap Fajroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).  Menurutnya, proses pengisian posisi Dewas KPK sedang berproses. Sekretariat Negara sudah mendapatkan nama-nama yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Nantinya, Dewas KPK akan diangkat bersamaan dengan komisioner terpilih.  "Berdasarkan undang-undang juga, pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023, ini bersamaan dengan pengangkatan Dewas. Jadi tepat nanti pengangkatan komisioner bersamaan itu juga dewas diangkat," jelasnya.  Ada banyak nama yang sudah diterima oleh Setneg. Nantinya, hanya 5 orang yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewas KPK. Namun, Fajroel menyatakan nama-nama yang sudah masuk belum dipublikasikan.  "Tidak ada nama yang disebutkan. Banyak nama yang dimasukkan oleh masyarakat, banyak juga yang didata. Tetapi umumnya berdasarkan kriteria normatif dari Undang-undang. Paling tidak, misalnya berusia minimal 55 tahun," tambahnya.  &nbsp;  &nbsp;

Demi Hindari Abuse of Power, Antasari Dukung Pembentukan Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/antasari.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyatakan, dirinya tidak akan bisa menjadi Dewan Pengawas KPK. Karena terbentur dengan UU 19/2019 Pasal 37D huruf F yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdsarkan putusan pengadilan paling singkat lima tahun.  "Kan saya sudah bilang, ada satu pasal yang enggak bisa, pernah menjalani pidana penjara yang ancamannya lima tahun," kata Antasari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).  Menurutnya, itu merupakan isu bahwa dirinya ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Sebab diketahui, Antasari pernah divonis penjara 18 tahun karena terlibat pembunuhan berencana kepada Nasrudin Zulkarnaen. "Tujuannya tercapai ngerjain saya dulu kan, akhirnya sekarang saya jadi susah," ucapnya.  Kendati demikian, Antasari menyebut Presiden harus benar-benar selektif memilih Dewan Pengawas KPK. Terlebih mengerti isu hukum dan terkait kepemimpinan di KPK. "Harus betul-betul selektif, berintgritas, dia paham dan mengerti teknis hukum. Jangan sampai dikritisi oleh yang diawasi," tegas Antasari.  Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk orang-orang yang tak pernah dipidana untuk menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).  "Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Jadi pidana korupsi, itu sedang disampaikan," ucap Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).  Menurut Fadjroel, saat ini penunjukkan Dewas KPK masih berproses di Setneg. Sejumlah nama pun sudah diajukan ke Jokowi namun masih memerlukan banyak pendapat dari banyak pihak.  "Berdasarkan UU juga, pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023 ini bersamaan dengan pengangkatan Dewas. Jadi tepat nanti pengangkatan komisioner bersamaan itu juga Dewas diangkat," pungkasnya.

Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar Curhat Dulu Dikerjain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antasari azhar

Berita Terkini