<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled222-4126464347.jpg" alt="Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai mempercepat proses pencairan bantuan sosial tahap keempat tahun 2025 bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) kini sudah bergulir di sekitar 150 kabupaten dan kota. Bantuan tersebut disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti BRI dan BNI. Sementara PT Pos Indonesia akan turun langsung mengantarkan bantuan ke dua kategori penerima, yaitu lansia dan penyandang disabilitas. Meski sebagian daerah sudah menerima bantuan melalui transfer bank, penyaluran lewat Bank Mandiri disebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Pemerintah meminta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersabar karena proses verifikasi dan pencairan sedang dikebut agar merata di seluruh wilayah. Jadwal resmi pencairan BLTS Kesra sendiri dimulai sejak 20 Oktober 2025 dan melibatkan Bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia sebagai penyalur utama. Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), proses distribusi lewat bank telah mencapai tahap lanjutan di awal November dengan sistem transfer langsung ke rekening penerima. Sementara itu, mekanisme door to door oleh PT Pos masih berlangsung di sejumlah daerah, terutama yang memiliki kendala akses dan logistik. Hingga akhir Oktober, beberapa wilayah masih mengalami keterlambatan karena proses verifikasi data yang belum rampung, sehingga distribusi tidak serentak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh penyaluran bantuan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025. Ia menegaskan percepatan pencairan dilakukan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat bantuan di pengujung tahun. Memasuki awal November, penyaluran bansos mulai merata di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan fokus utama pada BLT Kesra dan PKH tahap empat. Meski belum ada pembaruan informasi resmi pada Senin (3/11), proses verifikasi penerima masih berlanjut melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Untuk memastikan data penerima akurat dan mencegah penyaluran ganda. KPM yang belum menerima bantuan kemungkinan masih menunggu giliran pencairan tahap November, yang akan terus berlangsung hingga dua pekan ke depan. <h2>Total 18,2 Juta KPM Terima Bansos</h2> Secara keseluruhan, Kementerian Sosial mencatat sekitar 18,2 juta KPM akan menerima bantuan sosial reguler tahun ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 390 ribu penerima PKH murni, 8,6 juta penerima BPNT murni, dan 9,6 juta KPM penerima bantuan ganda. Penyaluran bagi penerima yang memiliki rekening dilakukan melalui bank Himbara, sementara PT Pos Indonesia ditugaskan menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki rekening bank. Dengan sistem pencairan bertahap dan pengawasan digital, pemerintah berharap distribusi bansos tahun ini berjalan lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah percepat pencairan bantuan sosial 2025, jangkau 18,2 juta KPM, distribusi lebih cepat dan transparan.

Update Pencairan PKH-BPNT Tahap 4 dan BLTS: PT Pos Akan Antar Bantuan untuk 2 Kategori KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/WhatsApp-Image-2025-10-16-at-123932-3100154192.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto dan Steve Forbes&nbsp;dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025&nbsp;di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dan Steve Forbes&nbsp;dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025&nbsp;di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat, khususnya dari sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10) malam. Dalam sesi dialog yang dipandu langsung oleh Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih. Termasuk transformasi koperasi desa merah putih menjadi pusat distribusi pangan nasional. &ldquo;Koperasi tidak hanya wadah simpan pinjam, tetapi juga lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat,&rdquo; kata Prabowo.&nbsp; &ldquo;Kami sudah membangun 81.000 koperasi desa, masing-masing dilengkapi gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, dan klinik," sambungnya. Prabowo menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil panen petani dan tangkapan nelayan terserap pasar secara optimal. &ldquo;Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap,&rdquo; ujarnya. Selain memperkuat koperasi, Prabowo juga menyinggung kebijakan penghapusan utang lama bagi petani dan pelaku UMKM yang selama puluhan tahun tidak dapat mengakses pinjaman baru, karena masih tercatat memiliki tunggakan. &ldquo;Banyak petani datang dan berkata, &lsquo;Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.&rsquo; Setelah saya pelajari, sebagian besar sebenarnya sudah write off di pembukuan bank,&rdquo; ungkapnya. Prabowo mengakui ada resistensi dari sebagian kalangan perbankan yang menilai langkah itu berisiko. Namun, pemerintah perlu bersikap realistis dan berpihak pada rakyat kecil. &ldquo;Mereka tidak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan lain-lain. Tidak mungkin mereka melunasi. Maka harus ada keberanian untuk menghapus utang,&rdquo; tutur Prabowo.&nbsp; Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di setiap daerah. &ldquo;Kebijakan ini bukan sekadar keringanan, tapi strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali ekonomi rakyat kecil," pungkasnya. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya koperasi dalam distribusi hasil pertanian dan penghapusan utang bagi petani.

Truk Koperasi Desa Merah Putih Antar Produk ke Pasar, Prabowo: Tak Ada Lagi Cerita Panen Busuk

antar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antar

Berita Terkini

Update Pencairan PKH-BPNT Tahap 4 dan BLTS: PT Pos Akan Antar Bantuan untuk 2 Kategori KPM

Truk Koperasi Desa Merah Putih Antar Produk ke Pasar, Prabowo: Tak Ada Lagi Cerita Panen Busuk

Download Aplikasi JawaPos.com