<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IKAN-PATIN1.jpg" alt="Sekjen KKP, Antam Novambar pada Rabu (19/5/2021) menggelar Halal bi halal secara daring dan luring dengan jajaran LPMUKP beserta seluruh pendamping di berbagai daerah." width="100%">
<figcaption>Sekjen KKP, Antam Novambar pada Rabu (19/5/2021) menggelar Halal bi halal secara daring dan luring dengan jajaran LPMUKP beserta seluruh pendamping di berbagai daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dalam memfasilitasi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh kinerja SDM nya. Untuk itu jajaran LPMUKP diharapkan senantiasa meminimalisasi risiko, baik kesehatan maupun layanan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.  “Kita saling mendoakan, semoga semua dijauhkan dari penyakit, selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terlebih untuk pendamping, kalian luar biasa. Kalian peranan penting dalam memberikan layanan. Pertahankan semangat, kejujuran, dan dedikasi,” kata Sekjen KKP, Antam Novambar pada Rabu (19/5/2021), dalam Halal bi halal secara daring dan luring dengan jajaran LPMUKP beserta seluruh pendamping di berbagai daerah.  Kegiatan tersebut dihadiri 302 pegawai LPMUKP yang terdiri dari pegawai pusat dan pendamping dari 358 Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) dari seluruh Indonesia.  Menurut Antam, momentum berkumpulnya seluruh jajaran Badan Layanan Umum (BLU) di bawah KKP ini sangat spesial karena perayaan Idul Fitri bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Almasih yang dirayakan umat Kristiani.  “Hari ini, seminggu setelah Idul Fitri yang luar biasa karena berbarengan dengan Kenaikan Isa Almasih. Alhamdulilah suasana kondusif. Kita harus bersyukur masih diberikan hidayah dan rezeki dari Allah berupa kesehatan dan kesempatan bertemu dalam halal bihalal ini. Taqobbalalahu minna wa minkum taqabbal yaa kariim, mohon maaf lahir dan batin,” kata Antam.  Pada kesempatan itu pula, Direktur LPMUKP Syarif Syahrial menjelaskan makna halal bi halal ini untuk silaturahmi sekaligus recharge semangat usai menjalankan ibadah puasa. “Kita kumpul supaya bisa bersilaturahmi, kembali fitri. Melalui momentum Idul Fitri ini, semoga kita selalu semangat memberikan layanan yang terbaik bagi insan kelautan dan perikanan. Atas nama pribadi dan keluarga besar LPMUKP, saya mengucapkan maaf lahir dan batin,” katanya.  Sementara itu, Romaenun, perwakilan pendamping Wilayah II, menyampaikan ucapan terima kasih kepada LPMUKP karena selalu konsisten memberikan layanan kepada para nelayan. “Semoga kita bisa selalu bersama bergandengan tangan memberikan pelayanan. Terima kasih kepada KKP dan LPMUKP yang selalu memberikan dukungan, terutama bagi kami di Indramayu yang usai terkena musibah banjir, bisa kembali bangkit,” katanya.  Selanjutnya Wan Fadlansyah, perwakilan pendamping Wilayah I, menyampaikan terima kasihnya atas konsistensi LPMUKP dalam memberikan bantuan pinjaman modal usaha dan layanan terbaik, sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan bisa bertahan di tengah pandemi.  “LPMUKP telah menjadi napas bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan Indonesia. Ikan gabus ikan patin… Jaring ikan milik Pak Jamal… Mohon maaf lahir batin… Semoga diterima semua amal,” demikian pantun pendamping wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Apresiasi Kinerja Pendamping, Sekjen KKP: Kalian Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar dalam persidangan. Keterangan Antam dinilai penting dalam kasus penetapan izin ekspor bemih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Terlebih, nama Antam Novambar muncul dalam surat dakwaan Edhy Prabowo. Karena Edhy meminta Antam untuk membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan. Hal ini bertujuan untuk membuat bank garansi terkait penerimaan uang dari para eksportir benih lobster atau benur.  "ICW mendesak agar Antam Novambar dapat dimintai keterangan sebagai saksi dalam forum persidangan nanti. Hal ini penting, untuk mengklarifikasi perihal perintah dari Edhy Prabowo tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Jumat (16/4).  Keterangan Antam dinilai penting untuk menjelaskan soal bank garansi. Dalam proses penyidikan, KPK sempat mengagendakan Antam untuk bersaksi, tetapi ia berhalangan hadir. Karena itu, ICW meminta mantan Wakabareskrim Polri itu dihadirkan ke persidangan.  "Dalam surat dakwaan Edhy Prabowo, disebutkan ada peran Antam Novambar pada beberapa bagian, khususnya bank garansi," tegas Kurnia.  Dalam dakwaan Edhy Prabowo yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (15/4) kemarin, Antam mendapat perintah dari Edhy Prabowo untuk membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan. Penerbitan surat tersebut bertujuan untuk membuat bank garansi dalam perizinan ekspor benih lobster.  Antam lantas membuat surat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020. Hal ini menindaklanjuti pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di Indonesia.  "Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Habrin Yake selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan Bank Garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL," kata Jaksa Ronald membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/4).  Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Edhy Prabowo yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster meminta para eksportir benih lobster menyetor uang ke rekening bank garansi sebesar Rp 1.000 perekor benih lobster yang diekspor.  "Walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di bank garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 52.319.542.040," ungkap Jaksa.  Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya. Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ICW Minta Antam Novambar Bersaksi Dalam Persidangan Edhy Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KKP.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pelarangan ekspor benur (benih) lobster. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu dan nilai ekspor.  Sebab, saat ini negara penghasil ekspor lobster terbesar adalah Vietnam. Padahal, benurnya diperoleh dari Indonesia.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar mengungkapkan, selama ekspor benur lobster dihentikan sementara, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dengan cara melakukan penyelundupan.  Antam membeberkan, modus penyelundupan pun beragam untuk mengelabui para petugas yang lengah. Para pelaku  selalu mencari celah dengan memanfaatkan kondisi di lapangan. "Ada berbagai modus dari koper, sayuran, styrofoam, dan lain-lain," ujarnya dalam konferensi pers di kantor KKP Jakarta, Kamis (15/4).  Modus yang baru ditemukan, Antam menyebut, para penyelundup menggunakan media sayuran untuk mengelabui petugas. "Kalau yang di Cengkareng kemarin penyelundupan lewat kangkung dan aneka sayuran. Itu modus baru," katanya.  "Jadi sayur-sayuran dijadikan sebagai media benur lobster. Luar biasa kita temukan. Biasanya mereka cari modus lagi," ungkapnya.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/04/2021/muncul-dalam-dakwaan-ini-peran-antam-novambar-di-kasus-ekspor-benur/">Muncul dalam Dakwaan, Ini Peran Antam Novambar di Kasus Ekspor Benur</a>  Jika melalui armada pesawat, lanjutnya, para penyelundup menggunakan modus yang memanfaatkan kecepatan waktu agar koper bisa lolos dari pemeriksaan petugas. "Biasanya waktunya di buat mepet-mepet sehingga luput dari pengawasan petugas," ucapnya.  Antam menambahkan, dengan adanya pelarangan benur lobster, nantinya harga jual akan semakin tinggi. Artinya, keuntungan para penyelundup semakin besar.  Sehingga, pihaknya melakukan pengetatan pengawasan dengan bersinergi dengan lembaga dan instansi terkait. "Dengan adanya pelarangan ini modusnya lebih tinggi. Biasanya (penyelundupan) start-nya di bandung, Jambi, lama-lama jauh start-nya. Namanya barang haram kan," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=nGisoUtjssE  &nbsp;

Sekjen KKP Sebut Modus Baru Penyelundupan Benih Lobster Pakai Kangkung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Perpanjangan-Masa-Tahanan-Edhy-Prabowo_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-248.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar muncul dalam surat dakwaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020. Edhy telah didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Mantan Wakabareskrim) Polri itu mendapat perintah dari Edhy Prabowo untuk membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan. Penerbitan surat tersebut bertujuan untuk membuat bank garansi dalam perizinan ekspor benih lobster.  Jaksa KPK Ronald Worotikan menyampaikan, Antam lantas membuat surat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020. Hal ini menindaklanjuti pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di Indonesia.  "Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Habrin Yake selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan Bank Garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL," kata Jaksa Ronald membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/4).  Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Edhy Prabowo yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster meminta para eksportir benih lobster menyetor uang ke rekening bank garansi sebesar Rp 1.000 perekor benih lobster yang diekspor.  "Walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di bank garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 52.319.542.040," ungkap Jaksa.  Terkait hal ini, sebelumnya Antam pernha dipanggil penyidik KPK. Namun Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tidak bisa menghadiri panggilan KPK, karena melakukan kunjungan kerja ke luar kota.  “Yang bersangkutan konfirmasi secara tertulis tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan dinas luar kota yang telah terjadwal sebelumnya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Meski demikian, Ali tidak menjelaskan kapan Antam bakal dijadwalkan ulang. KPK juga tidak menjelaskan rinci soal materi pemeriksaan yang akan didalami kepada Antam.  Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/04/2021/eks-menteri-kelautan-dan-perikanan-edhy-prabowo-hadapi-sidang-dakwaan/">Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Hadapi Sidang Dakwaan</a>  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya. Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Muncul dalam Dakwaan, Ini Peran Antam Novambar di Kasus Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan dasar argumentasi pernyataan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan Sekjen KKP Antam Novambar tidak dibutuhkan oleh lembaga antirasuah itu.  "Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, beberapa waktu lalu. Kala itu, Ali secara terang benderang menyebutkan bahwa Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank dari para eksportir kepada Kepala BKIPM KKP. Selanjutnya, kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi itu," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (25/3).  Kurnia menyebut, dalam konteks ini Antam selaku Sekjen KKP memiliki pengetahuan soal perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank garansi dari para eksportir kepada Kepala BKIPM KKP. Terlebih, KPK telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar dalam kasus tersebut.  "Mestinya dapat dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPK. Lagi pun, ucapan Deputi Penindakan itu seolah-olah ingin menegaskan fakta, bahwa Antam sebenarnya telah dikirim surat panggilan sebagai saksi beberapa waktu lalu oleh KPK," ucap Kurnia.  Kurnia menilai janggal jika kemudian pihak-pihak tertentu tidak diperiksa sebagai saksi guna mengonfirmasi uang senilai Rp 52,3 miliar yang disita tersebut. Kurnia curiga, pernyataan Deputi Penindakan itu tidak mewakili sikap para penyidik KPK, melainkan keinginan pribadi yang enggan memeriksa pihak-pihak tertentu, dalam hal ini termasuk Sekjen KKP, Antam Novambar.  "Untuk itu, ICW mendorong agar Pimpinan KPK menegur Deputi Penindakan karena mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan kerja Penyidik KPK," tegas Kurnia.  Sebelumnya, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto sungkan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar. Padahal keterangan Antam diduga dibutuhkan dalam perkara dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur.  "Sebenarnya enggak perlu panggil Irjen (Irjen KKP, Muhammad Yusuf) dan Sekjen Sekjen KKP, Antam Novambar) pun cukup karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (24/3).  Jenderal bintang dua ini menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi alat bukti terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Edhy. "Hari ini sudah P21 untuk segera disidangkan," ucap Karyoto.  KPK sempat mengagendakan pemeriksaan terhadap Antam dan Yusuf pada Rabu (17/3). Tetapi hanya Yusuf yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara Antam beralasan sedang berada di luar kota.  Pemeriksaan terhadap Yusuf didalami mengenai bank garansi terkait penyitaan uang senilai Rp 52,3 miliar. Sebab KPK menduga, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis, terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sikap Deputi Penindakan KPK Dipertanyakan Karena Enggan Periksa Antam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto merasa pihaknya tak perlu memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar. "Sebenarnya enggak perlu panggil Irjen (Irjen KKP, Muhammad Yusuf) dan Sekjen (Sekjen KKP, Antam Novambar) pun cukup, karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (24/3).  Jenderal bintang dua ini menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi alat bukti terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. "Hari ini sudah P21 untuk segera disidangkan," ucap Karyoto.  Sebelumnya KPK sempat mengagendakan pemeriksaan terhadap Antam dan Yusuf pada Rabu (17/3). Tetapi hanya Yusuf yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara Antam beralasan sedang berada di luar kota.  Pemeriksaan terhadap Yusuf didalami mengenai bank guarantee terkait penyitaan uang senilai Rp 52,3 miliar. Sebab KPK menduga, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis, terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); dan Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD).  Lalu, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  https://youtu.be/LjG-uukfYOg

KPK Merasa Tak Perlu Panggil Sekjen KKP untuk Kasus Edhy Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tidak bisa menghadiri panggilan KPK, karena melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Antam sedianya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020. "Yang bersangkutan konfirmasi secara tertulis tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan dinas luar kota yang telah terjadwal sebelumnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3). Meski demikian, Ali tidak menjelaskan kapan Antam bakal dijadwalkan ulang. KPK juga tidak menjelaskan rinci soal materi pemeriksaan yang akan didalami kepada Antam. Dalam mengusut perkara dugaan suap bansos, KPK kekinian telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar yang diduga dari para eksportir benur. Edhy Prabowo diduga memerintahkan Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir benur. Adapun dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka. KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur. Baca juga: <a href="https://Kasus Korupsi Benur, KPK Panggil Antam Novambar dan Muhammad Yusuf">Kasus Korupsi Benur, KPK Panggil Antam Novambar dan Muhammad Yusuf</a> Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Alasan di Luar Kota, Antam Novambar Tak Penuhi Panggilan Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tidak bisa menghadiri panggilan KPK, karena melakukan kunjungan kerja ke luar kota.  Antam sedianya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.  "Yang bersangkutan konfirmasi secara tertulis tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan dinas luar kota yang telah terjadwal sebelumnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Meski demikian, Ali tidak menjelaskan kapan Antam bakal dijadwalkan ulang. KPK juga tidak menjelaskan rinci soal materi pemeriksaan yang akan didalami kepada Antam.  Dalam mengusut perkara dugaan suap bansos, KPK kekinian telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar yang diduga dari para eksportir benur. Edhy Prabowo diduga memerintahkan Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir benur.  Adapun dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/JKT1-EDHY-PRABOWO_RIKSA-PERDANA-FED-7.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami arahan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar terkait penarikan bank garansi dari para eksportir benih lobster kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Hal ini terkait penyitaan uang senilai Rp 52,3 miliar yang diduga dari hasil suap para eksportir benur.  "Tersangka Edhy Prabowo dikonfirmasi terkait dengan perintah dan kebijakan untuk dibuatkannya bank garansi bagi para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa tersangka Ainul Faqih (AF). Dia didalami soal aliran uang ke berbagai pihak yang diduga turut menikmati uang suap ekspor benur.  Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa tersangka dua mantan staf khusus (Stafsus) Edhy, Safri dan Andreau Pribadi Misanta. Keduanya dicecar soal aliran suap ke Edhy Prabowo.  "Tersangka SAF dan tersangka APM, oleh tim penyidik KPK dilakukan konfrontir terkait dengan aliran sejumlah dana yang diterima tersangka EP," ucap Ali.  KPK sebelumnya telah menyita uang tunai senilai Rp 52,3 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menduga, uang puluhan miliar itu bersumber dari para eksportir benih lobster yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir. Hal itu kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi tersebut.  "Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," pungkas Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/03/2021/kasus-korupsi-benur-kpk-panggil-antam-novambar-dan-muhammad-yusuf/">Kasus Korupsi Benur, KPK Panggil Antam Novambar dan Muhammad Yusuf</a>  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

KPK Dalami Arahan Edhy Prabowo ke Sekjen KKP Antam Novambar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Antam Novambar

Berita Terkini