<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/1000066850-3924197943.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan, masih mendalami terkait isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas melalui situs daring luar negeri. Ansar menyatakan telah menginstruksikan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Anambas guna mengecek kebenaran informasi tersebut. &rdquo;Pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga turun tangan menangani isu penjualan empat pulau di Anambas,&rdquo; kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (23/6). Dia mengaku belum mengetahui siapa pemilik pulau-pulau tersebut. Termasuk sosok yang mempromosikan keempat pulau itu untuk dijual secara daring di situs www.privatislandonline.com. Keempat pulau dimaksud, yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok, dengan total seluas 159 hektare. &rdquo;Masih perlu didalami, apakah memang benar dijual atau cuma isu saja atau hoaks,&rdquo; ucap Ansar. Dia menegaskan, sesuai peraturan perundang-undangan, tak ada pulau yang bisa dimiliki pribadi, melainkan ada batasan dan ketentuan. Penguasaan lahan pulau secara pribadi dibatasi pemerintah pusat, maksimal dari luas pulau yang bisa dikuasai hanya 70 persen, sisanya 30 persen untuk akses pemerintah (negara) dan masyarakat. &rdquo;Artinya, pulau-pulau itu tetap bisa dimanfaatkan nvestor untuk berinvestasi sesuai ketentuan,&rdquo; tandas Ansar. Mantan Anggota DPR RI itu menambahkan, total ada 2.408 pulau besar dan kecil tersebar di seluruh wilayah Kepri. Terdata ada 390 pulau berpenghuni. Gubernur tetap memperhatikan pulau-pulau tidak berpenghuni, terutama pulau-pulau terluar di Natuna dan Anambas. Khususnya untuk ditawarkan kepada investor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). &rdquo;Kalau untuk pembangunan, di pulau berpenghuni saja masih banyak yang perlu dibangun, apalagi tidak berpenghuni. Nah, salah satunya kita dorong pemanfaatan pulau-pulau tak berpenghuni untuk kegiatan investasi,&rdquo; ucap Ansar.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad masih mendalami terkait isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas melalui situs daring luar negeri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Dalami Isu Penjualan Empat Pulau di Kabupaten Anambas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/1000028209-1007485556.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 5 Agustus sampai 5 Oktober. &rdquo;Program ini digulirkan dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI dan HUT ke-22 Provinsi Kepri,&rdquo; kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Kamis (1/8). Ansar menyebut, program pemutihan pajak bertujuan meringankan beban masyarakat. Sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib administrasi PKB. Program tersebut meliputi pengurangan pokok tunggakan PKB dengan diskon sebesar 50 persen, lalu pembebasan sanksi administrasi PKB, serta pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya (SWDKLJJ), selain tahun berjalan. Selain program pemutihan PKB, kata Ansar, Pemprov Kepri juga tetap melanjutkan program bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke-2 (BBNKB II). &rdquo;Program tersebut berlaku bagi seluruh kendaraan bermotor yang dibeli atau dijual di wilayah Kepri. Program bebas BBNKB-2 ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor. Dengan demikian, data kepemilikan kendaraan bermotor di Kepri dapat lebih akurat dan terbarukan,&rdquo; ujar Ansar. Gubernur Ansar mengimbau masyarakat memanfaatkan program pemutihan PKB. Program itu juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan upaya Pemprov Kepri meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). &rdquo;Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban PKB mereka. Kita ingin buktikan masyarakat Kepri semua taat pajak,&rdquo; ucap Ansar. Ansar menambahkan, masyarakat yang ingin mengurus PKB atau BBNKB kendaraan bermotor roda dua dapat mengunjungi kantor Samsat terdekat di wilayah Kepri. Masyarakat pun bisa memanfaatkan layanan Samsat Online atau Samsat Keliling yang disediakan oleh Pemprov Kepri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemprov Kepri kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 5 Agustus sampai 5 Oktober

Pemprov Kepri Kembali Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/IMG-20240427-WA0004_4-4045207408.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih&nbsp;Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuntaskan sejumlah proyek strategis. Termasuk di daerah Kepri. Beberapa proyek dimaksud Ansar, antara lain pembangunan jembatan penghubung Batam dan Bintan, monumen bahasa Indonesia di Pulau Penyengat. Selain itu, pembangunan ruas jalan di kabupaten/kota se-Kepri. &rdquo;Proyek-proyek itu sudah kami usulkan ke pemerintah pusat, semoga dapat diselesaikan di era kepemimpinan Prabowo-Gibran,&rdquo; kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Ansar menyebut, proyek jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap survei kedalaman (soil investigation). Proyek jembatan sepanjang 14 kilometer itu akan meningkatkan perekonomian daerah hingga nasional. Total nilai investasi sekitar Rp 14 triliun. Kemudian, pembangunan monumen bahasa Indonesia di Pulau Penyengat sudah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan total anggaran sekitar Rp93 miliar. Pembangunan monumen itu sebagai bentuk penghargaan sekaligus penanda bahwa bahasa Indonesia lahir di Pulau Penyengat oleh seorang sastrawan Raja Ali Haji. &rdquo;Berikutnya sejumlah ruas jalan di kabupaten/kota perlu ditingkatkan, salah satunya bertujuan meningkatkan akses perekonomian masyarakat,&rdquo; ujar Ansar. Lebih lanjut Ansar turut mengharapkan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, Indonesia menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Baik dari segi peningkatan ekonomi maupun pembangunan. Dia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung Prabowo-Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI, Rabu (24/4). &rdquo;Pemilu sudah selesai. Saatnya kita bersatu padu membangun Indonesia, khususnya Kepri agar semakin maju,&rdquo; tutur Ansar.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih menuntaskan sejumlah proyek strategis. Termasuk di daerah Kepri

Gubernur Kepri Berharap Prabowo-Gibran Tuntaskan Proyek Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/12/IMG-20240411-WA0001_2-1606806438.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) masuk kerja sesuai jadwal, usai libur dan cuti bersama Lebaran. &rdquo;16 April, ASN sudah wajib datang ke kantor dan fingerprint,&rdquo; kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Ansar menyebut, jatah libur Lebaran ASN tahun ini cukup panjang. Yakni sekitar sepuluh hari termasuk Sabtu-Minggu (6-7 April) hingga 15 April. Dia melarang ASN menambah waktu libur Lebaran, kecuali sedang menjalani masa cuti atau mengalami musibah, seperti sakit. &rdquo;Selain daripada itu, ASN dilarang menambah jatah libur. Apalagi karena unsur kesengajaan, tak akan ditolerir,&rdquo; ujar Ansar. Menurut dia, Pemprov Kepri tak akan segan-segan memberikan sanksi kepada ASN yang sengaja tidak datang ke kantor sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada 16 April. Ada sanksi disiplin hingga pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut. Dia mengajak ASN memanfaatkan momen libur Lebaran dengan sebaik mungkin untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga maupun sanak saudara. ASN juga diimbau tidak bermewah-mewahan merayakan Idul Fitri, melainkan dengan cara yang sederhana. &rdquo;Di tengah kondisi ekonomi yang baru mulai pulih dampak pandemi Covid-19, sebaiknya perbanyak silaturahmi dan bermaaf-maafan di hari yang fitri ini,&rdquo; ucap Ansar. Bagi ASN yang sedang melaksanakan mudik Lebaran, dia menambahkan, tetap menjaga keamanan diri, keluarga, serta kondisi kesehatan masing-masing. &rdquo;Jaga tubuh tetap sehat supaya masuk kerja nanti semakin segar dan semangat,&rdquo; ucap Ansar.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad minta seluruh ASN masuk kerja sesuai jadwal, usai libur dan cuti bersama Lebaran

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta ASN Masuk Kerja Sesuai Jadwal usai Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waspada-penipuan-belanja-online-mengatasnamakan-bea-cukai-kian-marak_m_.jpg" alt="Ilustrasi penipuan rental mobil." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan rental mobil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Riau membantah tudingan Gubernur Riau Ansar Ahmad meminta uang ke sejumlah pengurus masjid dan yayasan di daerah tersebut. &rdquo;Ini penipuan. Saya menilai ini sebagai upaya mencemarkan nama baik Gubernur Kepri,&rdquo; kata Kepala Diskominfo Kepri Hasan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Hasan menyayangkan tindakan penipuan yang mengatasnamakan Gubernur Ansar Ahmad. Sehingga menimbulkan korban sejumlah pengurus masjid dan yayasan di Kepri. Menurut dia, Gubernur Ansar mengaku kaget menerima laporan mengenai adanya beberapa masjid dan yayasan yang mentransfer sejumlah uang melalui rekening pribadi. &rdquo;Gubernur sudah menerima laporan berikut bukti transfer uang dari sejumlah masjid dan yayasan melalui fasilitas transfer di mobile bangking,&rdquo; ujar Hasan. Hasan menyatakan, masjid dan yayasan yang mentransfer uang itu, sebelumnya telah dijanjikan seseorang tak bertanggung jawab sebagai calon penerima bantuan dari Pemprov Kepri. Tapi sebagai syaratnya, masjid dan yayasan tersebut harus terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang kepada Gubernur Ansar. Dia menyampaikan, masjid dan yayasan yang telah mentransfer uang melalui rekening pribadi Gubernur Ansar itu semuanya berada di Kota Batam. Masjid dan yayasan dimaksud, yakni Masjid Al Islah senilai Rp 5 juta, Masjid Jami' Nurul Amanatul Haq Batam senilai Rp 5 juta, serta Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang dua kali melakukan transaksi, masing-masing senilai Rp 10 juta dan Rp 15 juta. &rdquo;Ini tidak betul. Jelas-jelas sebuah penipuan,&rdquo; ungkap Hasan. Kalaupun Pemprov Kepri akan memberikan bantuan, lanjut Hasan, murni sebagai bantuan yang harus melalui persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan. Mulai dari adanya proposal, kelayakan sebagai penerima melalui survei, hingga ketersediaan anggaran. &rdquo;Tidak mungkin pemberian bantuan Pemprov Kepri dengan diiming-imingi pemberian uang terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi ini menyangkut rumah ibadah,&rdquo; ucap Hasan. Hasan mengingatkan agar semua pihak lebih berhati-hati dan terlebih dahulu memastikan sebelum mengirim uang terkait modus penipuan. Masyarakat yang menerima telepon dari siapapun yang mengatasnamakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dengan tujuan serupa, agar segera konfirmasi ke Biro Kesra di nomor 08127082465, Diskominfo Kepri 085361094189, atau ajudan Gubernur Kepri di nomor 085264499323. Hasan menegaskan, Gubernur Kepri akan melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib sebagai bentuk keyakinan bahwa itu adalah penipuan. Gubernur Ansar perlu memastikan kebenaran transaksi dan pemilik rekening yang sebenarnya. &rdquo;Ini merupakan sebuah penipuan dan upaya pencemaran nama baik Gubernur,&rdquo; kata Hasan.

Dinas Kominfo Kepulauan Riau bantah tudingan Gubernur Riau Ansar Ahmad meminta uang ke sejumlah pengurus masjid dan yayasan

Pemprov Kepri Bantah Gubernur Minta Uang ke Masjid dan Yayasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231122_154918_137-866568895.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad larang pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia menjelaskan, larangan itu tidak berkaitan dengan kasus yang diselidiki polisi terkait dugaan perekrutan honorer fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kepri. &rdquo;Tidak ada kaitannya (dengan kasus dugaan adanya perekrutan honorer fiktif di DPRD Kepri). Tujuannya agar terkontrol saja,&rdquo; ujar Ansar seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau. Dia menyebutkan, selama ini, baik dari dinas dan sekolah&nbsp;di bawah lingkup Provinsi Kepri, masih ada yang menerima tenaga-tenaga honorer. &rdquo;Kami tidak benarkan lagi, semua harus terdata dan harus melalui saya. Jadi bisa terkontrol, karena biasanya yang diterima bukan melalui Pemprov, mereka menuntut hak-haknya kepada kami,&rdquo; papar Ansar Ahmad. &rdquo;Setiap kepala OPD di lingkup Pemprov Kepri dilarang mengangkat PTT/THL atau sebutan lain sebagai PPPK, ataupun alasan lain tanpa izin Gubernur Kepri,&rdquo; tegas gubernur. Guna mempertegas pernyataan tersebut, dia juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: B/812.2/37/BKDKORPRI-SET/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Larangan Pengangkatan PTT/THL sebagai PPPK. Surat edaran itu ditujukan kepada semua kepala OPD Pemprov Kepri. Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Kepri Kombespol Nasriadi mengatakan, sudah memeriksa 22 orang saksi yang berkaitan dalam kasus itu. &rdquo;Kami sudah meminta keterangan 22 orang dari korban hingga pekerja di Setwan DPRD Kepri bagian keuangan, rekrutmen, dan lainnya. Kalau oknum pejabat belum diperiksa, ini masih terus bergulir,&rdquo; tutur Nasriadi. Dia menyebutkan penyelidikan dilakukan karena adanya laporan dari anggota masyarakat yang menjadi korban honorer fiktif itu. Dari hasil penyelidikan Polda Kepri, diketahui ada sekitar 605 pegawai honorer fiktif yang direkrut di Setwan DPRD Kepri selama 2021-2023.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad larang pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Gubernur Sebut Larangan Pengangkatan Honorer Tak Terkait Kasus Honorer Fiktif di DPRD Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221026-WA0012.jpg" alt="Guru besar Fakultas Kedokteran Unair Irwanto di Puskesmas Arosbaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Guru besar Fakultas Kedokteran Unair Irwanto di Puskesmas Arosbaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, roda pemerintahan tetap berjalan normal dan sama sekali tidak terganggu dengan isu konflik politik antara dirinya dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina.  ”Pemerintahan tetap berjalan normal, tidak seperti yang disampaikan ada kubu-kubu sana dan kubu sini. ASN tidak terlibat konflik politik. Mereka bekerja profesional sehingga pemerintahan tetap berjalan optimal,” kata Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Dalam perspektif pemerintahan, Ansar menjelaskan, hubungan dirinya dengan Marlin Agustina berjalan baik. Isu keretakan hubungannya dengan Marlin itu sudah lama terdengar, meski Ansar maupun Marlin berupaya menepisnya.  ”Sudah banyak isu soal itu, yang mungkin belakangan menyudutkan diri saya. Saya hanya ingin sampaikan bahwa kami lahir dari amanah rakyat, tentu kami bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan peraturan,” ucap Ansar.  Ansar juga mengingatkan, konstitusi dan peraturan lain mengatur secara jelas tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Tugas dan wewenang yang diberikan negara itu merupakan amanah suci yang dipercayakan rakyat kepada pemimpinnya.  ”Gubernur dan wakil gubernur akan mampu memberi kontribusi yang berarti untuk masyarakat, dan merealisasikan janji politik saat pilkada bila seluruh peraturan dilaksanakan,” papar Ansar.  ”Peraturan itu pula mendorong gubernur dan wakil gubernur berjalan seirama agar program pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan optimal. Jika tidak seirama, memungkinkan ada peraturan yang dilanggar,” ujar dia.  ”Saya hanya ingin sampaikan bahwa banyak pekerjaan sebagai kepala daerah yang harus dilaksanakan. Tentu setiap organisasi perangkat daerah harus dievaluasi, membutuhkan masukan dari kepala daerah agar program pemerintahan terlaksana secara maksimal,” tambah Ansar.  Gubernur Ansar memerintahkan seluruh ASN tetap bekerja optimal, tidak terpengaruh dengan isu politik yang belakangan ini berkembang. Dia juga mengingatkan para ASN bekerja profesional, dan tidak terlibat politik praktis menjelang pemilu dan pilkada.  ”Pemilu dan pilkada masih jauh. Saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” tutur Ansar.

Gubernur Kepri Tegaskan Tidak Terganggu Isu Konflik Gubernur-Wagub

Ansar Ahmad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ansar Ahmad

Berita Terkini