<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/rina-3392539740.jpg" alt="Rina Lauwy istri Dirut Taspan Antonius NS Kosasih di kanal YouTube Uya Kuya (YouTube)." width="100%">
<figcaption>Rina Lauwy istri Dirut Taspan Antonius NS Kosasih di kanal YouTube Uya Kuya (YouTube).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan istri Direktur Utama (Dirut) PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, Rina Lauwy Kosasih, pada Selasa (21/5) kemarin. Rina didalami penyidik KPK soal dugaan aliran uang ke salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di PT Taspen (Persero).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi Rina Lauwy Kosasih hadir dan dikonfirmasi di antaranya terkait bukti dokumen aliran uang dari salah satu pihak yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal besaran aliran uang tersebut, serta siapa saja penerima aliran uang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014678866/terduga-otak-pembunuhan-vina-cirebon-kerja-kuli-bangunan-di-bandung">Terduga Otak Pembunuhan Vina Cirebon Kerja Kuli Bangunan di Bandung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rina Lauwy sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi dibPT Taspen pada 1 September 2022. Saat itu, perkara dugaan korupsi di PT Taspen masih dalam tahap penyelidikan.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK juga telah memeriksa mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih, pada Selasa (7/5) lalu. Saat itu, penyidik KPK mencecar Kosasih terkait kebijakannya yang merupakan mantan Direktur Investasi PT Taspen terkait penempatan uang senilai Rp 1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi di PT Taspen ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka dimaksud.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga antikorupsi menduga jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. KPK saat ini masih menghitung jumlah pasti kerugian negaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat. Lembaga antirasuah pun telah menggeledah kantor PT Taspen dan kantor pihak swasta yang berada di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/3). Lembaga antirasuah berhasil mengamankan berbagai dokumen, alat elektronik hingga catatan keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK setidaknya telah menggeledah tujuh tempat lokasi berbeda. Selain kantor, tim penyidik turut menyasar apartemen dan rumah kediaman para pihak berperkara. Saat itu, tim KPK menyita catatan investasi keuangan, barang bukti elektronik, hingga sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun telah mencegah dua pihak ke luar negeri dalam pengusutan kasus ini. Pencegahan ke luar negeri dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan kepada para pihak dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang dicegah yakni, Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih&nbsp;selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) mulai tahun 2020, dan Ekiawan Heri Primaryanto sebagai Dirut PT Insight Investments Management.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat mengungkap konstruksi perkara dan identitas pihak yang telah menjadi tersangka kasus ini. KPK juga meminta masyarakat untuk terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PT Taspen.</div> </div> </div> </div> </div>

KPK telah memeriksa mantan istri Direktur Utama (Dirut) PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, Rina Lauwy Kosasih.

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Terkait Aliran Uang Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-PT-Taspen-Antonius-N.S-Kosasih-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero). Kosasif dinonaktifkan karena diduga terlibat dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas arahan dari Pak Erick, sehubungan dengan kasus Taspen yang terjadi awal-awal tahun 2019, maka Pak Erick sudah melakukan langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada wartawan, ditulis Minggu (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai pengganti sementara, saat ini Kementerian BUMN menunjuk Direktur Investasi Rony Hanityo Aprianto sebagai Plt Dirut Taspen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014425039/sekeluarga-yang-bunuh-diri-di-apartemen-jakut-mengalami-sejumlah-luka-hingga-patah-tulang">Sekeluarga yang Bunuh Diri di Apartemen Jakut Mengalami Sejumlah Luka Hingga Patah Tulang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arya memastikan, penonaktifan Kosasih sebagai bentuk langkah dari Kementerian BUMN untuk membuka jalan penyidikan lebih lanjut bagi KPK. Untuk diketahui, Kosasih telah dicegah KPK untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan hingga September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan supaya apa yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan dengan baik dan semua langkah-langkah pembersihan Taspen berjalan dengan baik," pungkas Arya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan dimulainya penyidikan perkara dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di Taspen untuk tahun anggaran 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Benar, dengan ditindaklanjutinya laporan masyarakat berkaitan dugaan korupsi yang menjadi wewenang KPK, saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (9/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut juga diduga melibatkan beberapa perusahaan lain. Tim penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sesuai dengan kebijakan lembaga antirasuah, siapa saja para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta uraian lengkap perkara akan disampaikan saat dilakukan penahanan terhadap para tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Juru bicara bidang penindakan KPK itu juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan meminta masyarakat untuk tidak segan melapor ke KPK apabila mempunyai informasi yang relevan terkait perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan dari penyidikan ini akan kami sampaikan pada publik dan kami persilakan untuk dikawal," pungkas Ali.</div> </div> </div>

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut PT Taspen ANS Kosasih Gegara Terlibat Kasus Korupsi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-Taspen-Antonius-N.S-Kosasih-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Utama PT Taspen  Antonius N.S Kosasih saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas keuangan PT. TASPEN (Persero).  Foto: Dery Ridwa" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Taspen  Antonius N.S Kosasih saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas keuangan PT. TASPEN (Persero).  Foto: Dery Ridwa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri BUMN Erick Thohir langsung mencopot atau menonaktifkan sementara Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih dari jabatan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Tbk. Pencopotan itu setelah ANS Kosasih terseret kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen, yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta ANS Kosasih pun menuai sorotan. Apalagi, pada 2023 lalu sempat heboh pernyataan advokat Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut Dirut PT Taspen itu mengelola uang hingga Rp 300 triliun sebagai modal kampanye capres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Antonius Kosasih dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1710121679791000&amp;usg=AOvVaw1budUudrfpg0wbOfiFrNEK">elhkpn.kpk.go.id</a>&nbsp;memiliki total harta kekayaan senilai Rp 47.085.215.329 atau Rp 47 miliar. Harta kekayaan itu dilaporkan Antonius Kosasih pada 31 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014424701/ganjar-siapkan-bukti-dugaan-kecurangan-pemilu-untuk-ajukan-gugatan-ke-mk">Ganjar Siapkan Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu untuk Ajukan Gugatan ke MK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Antonius tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang yang seluruhnya tersebar di wilayah DKI Jakarta. Tercatat harta tidak bergerak milik Antonius mencapai Rp 19.825.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin, yang terdiri dari Mitsubishi Pajero Sport 2014 senilai Rp 300 juta, Honda CRV 2020 senilai Rp 488 juta, dan Honda CRV 2022 senilai Rp 659 juta. Total harta bergerak milik Antonius berjumlah Rp 1.447.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Presiden Direktur PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 8.912.660.000, kas dan setara kas Rp 16.363.218.909.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta harta lainnya berjumlah Rp 537.336.420. Sehingga total harta Antonius Kosasih seluruhnya mencapai Rp 47.085.215.329.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. KPK pun telah mencegah dua pihak ke luar negeri dalam pengusutan kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pencegahan ke luar negeri itu dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan kepada para pihak dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang dicegah yakni, Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) mulai tahun 2020 dan Ekiawan Heri Primaryanto sebagai Dirut PT Insight Investments Management.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat mengungkap konstruksi perkara dan identitas pihak yang telah menjadi tersangka kasus ini. KPK juga meminta masyarakat untuk terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PT Taspen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Harta ANS Kosasih menuai sorotan. Terlebih dikabarkan ANS mengelola uang hingga Rp 300 triliun sebagai modal kampanye capres 2024.

Terseret Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen, Total Harta ANS Kosasih Capai Rp 47 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-6JPG-475243008.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.&nbsp;Bahkan, lembaga antirasuah disinyalir telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka dalam penyidikan itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dengan ditindaklanjutinya laporan masyarakat kaitan dugaan korupsi yang menjadi wewenang KPK, saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, kasus dugaan korupsi di PT Taspen diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Meski demikian, KPK belum dapat mengungkap konstruksi perkara dan identitas pihak yang telah menjadi tersangka kasus ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014420242/kecelakaan-beruntun-libatkan-6-kendaraan-di-tol-jakarta-tangerang">Kecelakaan Beruntun Libatkan 6 Kendaraan di Tol Jakarta-Tangerang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konstruksi kasus yang menjerat para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk siapa saja yang menjadi tersangka belum dapat diumumkan kepada publik hingga kami anggap seluruh tahapan pengumpulan alat bukti ini cukup," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini ke publik. KPK juga meminta masyarakat untuk terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PT Taspen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan dari penyidikan ini akan kami sampaikan pada publik dan kami persilakan untuk dikawal," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan mantan istri Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih, Rina Lauwy, pada Jumat 1 September 2023. Saat itu, Rina mengakui didalami KPK soal dugaan korupsi yang tengah diusut KPK yakni periode 2018 sampai 2022 atau saat sang mantan suami yakni, ANS Kosasih menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen periode 2019-2020 dan Direktur Utama sejak 2020.</div> </div>

KPK mengakui membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen, Rugikan Ratusan Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-netral-4-asn-di-riau-diganjar-sanksi-moral_m_211419.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau diganjar sanksi moral. Mereka dinyatakan terbukti melanggar netralitas pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2018.</p><br /> <p>Dua ASN di antaranya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Adalah Kiki Syamputra yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kemudian Azhari dari Disdukcapil Kabupaten Pelalawan.</p><br /> <p>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya sudah menerima tembusan surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). "Surat itu ditujukan kepada Bupati Pelalawan HM Harris sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian setempat untuk memberikan sanksi moral kepada dua ASN tersebut," ujar Rusidi kepada JawaPos.com, Kamis (10/5).</p><br /> <p>Sanksi diputuskan KASN setelah menerima rekomendasi dari Panwas Pelalawan tentang adanya pelanggaran yang telah dilakukan Kiki. Bahwa yang bersangkutan mengunggah gambar atau foto salah satu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Nasution.</p><br /> <p>Foto itu diunggah Kiki di akun Facebooknya pada Jumat, 13 Januari 2018. Kemudian dikomentari Azhari yang mengatakan, "Membangun Riau lebih baik, semoga Allah memberkati".</p><br /> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap ASN tidak boleh berpihak yang dapat menguntungkan salah satu pihak atau golongan tertentu. "Berdasarkan hal tersebut, KASN telah melakukan klarifikasi dan pengkajian secara mendalam dengan meminta informasi kepada Panwslu Pelalawan beberapa waktu lalu," terangnya.</p><br /> <p>Setelah proses yang panjang, akhirnya KASN berkesimpulan bahwa perbuatan Kiki Syaputra dan Azhari diberikan sanksi moral. "Berupa pernyataan secara terbuka. Alasanya, tindakan Kiki dan Azhari dikategori dalam pelanggaran kode etik dan kode perilaku," paparnya.</p><br /> <p>Surat rekomendasi yang dikeluarkan KASN harus dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya dalam waktu paling lambat 14 hari. KASN juga meminta Bupati Pelalawan HM Harris agar memperhatikan, menghimbau dan melaksanakan surat MenPAN-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.</p><br /> <p>Selanjutnya, dua ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga dikenakan sanksi serupa. Mereka adalah Zulkarnain Kadir selaku Sekwan Provinsi Riau yang sekarang bertugas di Litbang Riau. Satu lagi adalah Pegawai Balai Pelatihan Kerja Riau Suroso. "Surat dengan maksud yang sama juga telah kami terima terkait pelanggaran netralitas ASN yg dilakukan dua ASN Pemprov Riau," ungkap Rusidi.</p><br /> <p>Adapun kesimpulan surat rekomendasinya menyatakan, perbuatan keduanya sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran. Serta telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN dalam rangka Pilgub Riau 2018.</p><br /> <p>"Menilai yang bersangkutan sudah melanggar netralitas dan direkomendasikan kepada Plt Gubernur Riau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Riau untuk memberi sanksi," pungkasnya.</p>

Tak Netral, 4 ASN di Riau Diganjar Sanksi Moral

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ans

Berita Terkini

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Terkait Aliran Uang Korupsi

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut PT Taspen ANS Kosasih Gegara Terlibat Kasus Korupsi

Terseret Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen, Total Harta ANS Kosasih Capai Rp 47 Miliar

KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen, Rugikan Ratusan Miliar

Tak Netral, 4 ASN di Riau Diganjar Sanksi Moral

Download Aplikasi JawaPos.com