<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/makam-peneleh-1-1-3004361458.jpg" alt="Makan Eropa Peneleh Surabaya mendapatkan penghargaan dan masuk sebagai bagian Memori Kolektif Bangsa (MKB). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Makan Eropa Peneleh Surabaya mendapatkan penghargaan dan masuk sebagai bagian Memori Kolektif Bangsa (MKB). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Prestasi kembali diraih oleh Pemkot Surabaya. Kota Surabaya berhasil memborong dua penghargaan sekaligus dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-54.</p> <p>Perhargaan pertama adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Tertinggi secara Nasional Tahun 2024 untuk kategori "AA". Pemkot Surabaya memperoleh nilai sangat memuaskan, yakni 98,51.</p> <p>ANRI juga memberikan penghargaan kepada Pemkot Surabaya atas Arsip Makam Eropa Peneleh (1848-2024) sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa (MKB) Tahun 2025.</p> <p>Arsip bersejarah tersebut dinilai memenuhi kriteria utama MKB. Mmeliputi signifikansi sejarah, bentuk dan corak arsip, serta signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas yang melekat di dalamnya.</p> <p>"Terima kasih kepada seluruh jajaran atas kerja keras dan dedikasinya. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kamis (22/5).</p> <p>Eri memastikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pengelolaan kearsipan, sehingga dapat bermanfaat di masa depan.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Kami terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di Kota Surabaya agar arsip dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan generasi mendatang,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Dispusip Surabaya Mia Santi Dewi mengatakan bahwa penghargaan Arsip Makam Eropa Peneleh menjadi penghargaan Memori Kolektif Bangsa kedua yang diraih oleh Kota Pahlawan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016047714/pemkot-surabaya-dan-bbws-bongkar-6-bangunan-liar-di-sempadan-sungai-lamon">Pemkot Surabaya dan BBWS Bongkar 6 Bangunan Liar di Sempadan Sungai Lamon</a></strong><br />&nbsp;<br />&ldquo;Sebelumnya, Arsip Pembangunan Tugu Pahlawan telah dinobatkan sebagai bagian dari MKB pada tahun 2024. Kami terus berinovasi dengan mengintegrasikan arsip ke dalam web portal yang dapat diakses publik," jelasnya.</p> <p>Melalui fitur pencarian arsip secara daring, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi dari arsip-arsip yang bersifat terbuka, seperti arsip mengenai tokoh pahlawan dan berbagai informasi penting lainnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan kearsipan nasional, termasuk penghargaan untuk Arsip Makam Eropa Peneleh.

Arsip Makam Eropa Peneleh Masuk Memori Kolektif Bangsa, Pemkot Surabaya Borong 2 Penghargaan di Hari Kearsipan Nasional 2025

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/dite-surendra-pns-2842375187.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dite Surendra/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dite Surendra/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara resmi membuka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 sebanyak 99 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peluang ini terbuka bagi para lulusan diploma tiga (D2), sarjana (S1), dan magister (S2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015001553/dpr-tak-pakai-putusan-mk-soal-batas-usia-kaesang-tetap-bisa-melenggang-di-pilkada-2024">DPR Tak Pakai Putusan MK Soal Batas Usia, Kaesang Tetap Bisa Melenggang di Pilkada 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip Surat Pengumuman ANRI Nomor: KP.01.00/2/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2024, pengadaan ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu formasi umum, formasi penyandang disabilitas, dan formasi putra/putri Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun gaji yang akan diterima bagi pelamar yang lolos menjadi CPNS ANRI 2024, minimal sebesar Rp 6,4 juta dan maksimal sebesar Rp 8,6 juta. Lebih lengkap, berikut rincian nama jabatan, jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, dan rentang gaji setiap bulan CPNS ANRI 2024:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015001556/ramalan-percintaan-shio-anjing-hari-rabu-21-agustus-2024-pendekatan-yang-tenang-membantumu-untuk-mengambil-langkah-yang-tepat">Ramalan Percintaan Shio Anjing Hari Rabu 21 Agustus 2024, Pendekatan yang Tenang Membantumu untuk Mengambil Langkah yang Tepat!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Perencana Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Administrasi Negara, D4 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, D4 Administrasi Publik, S1 Statistik, atau S1 Statistika.</div> <div dir="auto">Formasi umum: 5 orang</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Analis SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 2. orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Negara atau S1 Teknik Informatika.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 5 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 1 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.774.000 - Rp 8.386.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>5. Pranata Komputer Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi: Umum 5 orang, Disabilitas 1 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Informatika, S1 Sistem Informasi, D4 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, atau S1 Sains Komputasi.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>6. Pranata SDM Aparatur Terampil</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 1 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknologi Informasi.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 6.429.000 - Rp 6.995.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>7. Dokter Ahli Pertama - Dokter Umum</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 2 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.897.000 - Rp 8.520.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>8. Penata Laksana Barang Terampil</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 5 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi atau D3 Manajemen Keuangan.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 6.429.000 - Rp 6.995.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>9. Arsiparis Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi: Umum 27 orang dan putra dan putri Kalimantan 3 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Sipil, S1 Komputer, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen Informatika, S1 Administrasi Negara, D4 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, D4 Administrasi Publik, S1 Ilmu Politik, S1 Sejarah, D4 Kearsipan Digital, D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, S1 Kearsipan, S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, atau S1 Ilmu Pemerintahan. D4 Kearsipan, S1 Sastra Belanda, S1 Manajemen Informatika, S1 Analis Kimia, D4 Analis Kimia, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Teknik Mesin dan Biosistem, S1 Teknik Komputer dan Informatika, S1 Teknik Mesin, S1 Sastra Arab, S1 Sastra Melayu, S1 Ilmu Informatika, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Manajemen Teknologi, S1 Statistika, S1 Statistika Terapan, S1 Ilmu Informasi, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Hukum.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.974.000 - Rp 8.581.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>10. Arsiparis Terampil</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi: umum 21 orang dan putra/putri Kalimantan 2 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Sipil Bangunan, D3 Kearsipan, D3 Manajemen Informasi dan Dokumen, D3 Kearsipan, D3 Komputer, D3 Teknik Komputer, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Analis Kimia, D3 Multimedia, D3 Desain Grafis, D3 Penerbitan, D3 Kearsipan Keperpustakaan, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, atau D3 Perbankan Syariah.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 6.419.000 - Rp 6.985.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>11. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Belanda</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 2 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Belanda atau S1 Bahasa Belanda.&nbsp;</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 6.429.000 - Rp 6.995.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>12. Pranata Komputer Terampil</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 2 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknologi Informasi.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 6.429.000 - Rp 6.995.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>13. Analis Kebijakan Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 5 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Teknologi Informasi, atau S1 Ilmu Komputer.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>14. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi: umum 1 orang dan penyandang disabilitas 1 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Informasi atau S1 Sistem dan Teknologi Informasi.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>15. Widyaiswara Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 2 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S2 Manajemen Sumber Daya Manusia.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 8.112.000 - Rp 8.735.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>16. Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 1 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.994.000 - Rp 8.601.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>17. Auditor Ahli Pertama</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi umum: 5 orang</div> <div dir="auto">Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Keuangan Sektor Publik, S1 Akuntansi, atau S1 Hukum.</div> <div dir="auto">Rentang penghasilan: Rp 7.904.000 - Rp 8.511.000.</div> <p>&nbsp;</p>

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara resmi membuka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 sebanyak 99 formasi.

Buruan Daftar, Ini Formasi CPNS ANRI 2024 Lengkap Nama Jabatan hingga Besaran Gaji Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/IMG_20231117_095920-2567227180.jpg" alt="Kepala ANRI Imam Gunarto." width="100%">
<figcaption>Kepala ANRI Imam Gunarto.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengumpulkan lebih dari 300 arsip. Salah satunya sejumlah surat cinta Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno kepada istrinya Ratna Sari Dewi di Tokyo, Jepang, yang berisi fakta baru soal G30S/PKI.</p> <p>&rdquo;(Arsip) sudah di Indonesia tapi aslinya masih di sana (Jepang). Nanti pelan-pelan kami akan bawa juga aslinya,&rdquo; kata Kepala ANRI Imam Gunarto seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Denpasar, Bali, Jumat (17/11).</p> <p>Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menyusun sebagian arsip yang sudah dibawa ke Tanah Air dari kediaman Ratna Sari Dewi di Tokyo pada minggu lalu. Arsip tersebut tergolong baru dibuka yang selama ini disimpan rapi oleh istri keenam Sang Proklamator RI Soekarno.</p> <p>ANRI, lanjut dia, sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang, untuk memantau dan melanjutkan arsip bersejarah itu.</p> <p>&rdquo;Selama ini kan disimpan terus oleh Ibu Dewi, belum dibuka (publik) dan itu ada 300 lebih arsip di sana (kediaman Ratna Sari Dewi di Tokyo),&rdquo; papar Imam Gunarto.</p> <p>Sementara itu, Menpan RB&nbsp;Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan yang sama mengungkapkan surat cinta Bung Karno kepada Ratna Sari Dewi itu tertanggal 1-10 Oktober 1965. Ada sejarah baru&nbsp;belum diungkapkan kepada publik yang tertulis melalui surat cinta Bung Karno yang dikirimkan kepada Ratna Sari Dewi.</p> <p>&rdquo;Dari curahan hati paling dalam Bung Karno. Bung Karno merasa tidak tahu sama sekali dengan peristiwa G30S/PKI. Itu dari kami baca suratnya, ini <em>fresh</em> ini,&rdquo; terang Abdulah Azwar Anas.</p> <p>Dia mengungkapkan surat itu merupakan terbaru yang dikumpulkan ANRI dan baru ditemukan dari Tokyo.</p> <p>&rdquo;Dalam surat itu, tidak boleh dipegang, hanya boleh dibaca, salah satunya dari hati paling dalam Bung Karno menyatakan tidak tahu menahu tentang G30S/PKI, <em>saya tidak tahu tiba-tiba diajak ke sekitar Lubang Buaya terus digeser ke mana</em>. Seolah-olah memberi kesan beliau terlibat,&rdquo; kata Abdulah Azwar Anas mengutip petikan isi surat Bung Karno kepada Ratna Sari Dewi</p>

ANRI kumpulkan lebih dari 300 arsip. Salah satunya surat cinta Bung Karno kepada istrinya Ratna Sari Dewi yang berisi soal G30S/PKI

ANRI Kumpulkan Surat Cinta Bung Karno Berisi Fakta Baru Soal G30S/PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMUSNAHAN-ARSIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Sebanyak 129.149 arsip dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (17/11) dimusnahkan. Pemusnahan itu bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi ruang. Terlebih, sekarang sudah menerapkan arsip digital.<br /> <br /> Bertempat di aula lantai 2, pemusnahan ratusan ribu berkas kertas itu dilakukan dengan menggunakan mesin pencacah. Kegiatan tersebut juga disaksikan langsung oleh perwakilan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kanwil Kemenkumham Jatim.<br /> <br /> Menurut Indra Bangsawan, kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, berkas yang dihancurkan itu antara lain berupa berkas permohonan paspor dan perpanjangan izin tinggal di RI. Dokumen tersebut terkumpul mulai 2012 hingga 2018.<br /> <br /> "Ini bagian dari upaya efektifitas dan efisiensi. Kalau tidak dimusnahkan, semakin menambah jumlah berkas dan ruang yang ada untuk penyimpanan," ujarnya dalam rilis yang diterima Jawa Pos,.<br /> <br /> Indra mengatakan, proses pemusnahan tentu sesuai standar yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. Sebelum dimusnahkan, pihaknya melakukan pendataan lebih dulu, kemudian dikonversi menjadi arsip digital.<br /> <br /> "Kami sudah ada database terkait dengan data-data mereka. Karena memang arsip fisiknya sudah tidak aktif sehingga bisa dimusnahkan dengan meminta izin ke ANRI," jelasnya.<br /> <br /> Dia menyatakan, arsip digital sudah dilakukan di Kemenkum HAM. Khususnya di kantor imigrasi. Database para pemohon semua sudha tersimpan dalam arsip digital. Apalagi, menyangkut data-data warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). ’’Jadi harus berhati-hati dalam pelaksanaan pemusnahan arsip serta sesuai aturan yang berlaku," tegas Indra.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Akuisisi ANRI Wawan menambahkan, pemusnahan arsip milik negara adalah bagian dari proses penyelamatan. Pemusnahan arsip milik negara itu dilakukan jika sudah tidak digunakan lagi.<br /> <br /> ’’Berdasarkan regulasi yang ditetapkan menteri, apabila sudah habis retensinya dan berketerangan musnah dan tidak berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang melarang pemusnahan, serta tidak dalam proses penegakan hukum, maka harus segera dimusnahkan," ungkapnya.<br /> <br /> Kalau tidak dimusnahkan, lanjut Wawan, nilai ekonomisnya bermasalah. Selain itu, dikhawatirkan akan jatuh kepada orang-orang yang tidak diinginkan. Soal arsip digital, masih dikelola masing-masing entitas organisasi.<br /> <br /> Yang terpenting, sambung Wawan, tidak keluar dan tidak bocor dari jangkauan orang lain. "Pemusnahan sendiri bergantung dari jadwal retensi arsip yang ditetapkan masing masing kementerian lembaga. Ada yang dua sampai lima tahun, bahkan sepuluh tahun lebih. Sampai mana arsip itu bisa digunakan," terangnya.<br /> <br /> Wawan menambahkan, arsip mempunyai dua nilai guna. Yakni, nilai guna primer masih digunakan dalam kegiatan administrasi dan nilai sekunder atau kesejarahan. Ketika sudah tidak memiliki nilai guna primer, maka dilakukan penilaian apakah memiliki nilai sekunder yang harus diserahkan ke negara sebagai arsip nasional.<br /> <br /> "Kalau sudah tidak memiliki dua nilai guna tersebut maka direkomendasikan untuk dimusnahkan," pungkasnya.

Ratusan Ribu Arsip Dokumen Keimigrasian Dihancurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/teks-proklamasi-antara.jpeg" alt="Sekretariat Presiden (Setpres) menempatkan naskah asli teks proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/8/2022). ANTARA/Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Sekretariat Presiden (Setpres) menempatkan naskah asli teks proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/8/2022). ANTARA/Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretariat Presiden (Setpres) melakukan serah terima naskah asli teks proklamasi di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Selasa (16/8). Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden RI pertama Soekarno tersebut akan kembali hadir dan disandingkan dengan bendera pusaka dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2022 esok.<br /> <br /> "Ini adalah tahun ketiga Setpres bekerja sama dengan ANRI dengan tujuan untuk menghadirkan dan menyandingkan naskah proklamasi tersebut dengan bendera pusaka di Istana Merdeka pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022," kata Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Sony Kartiko dalam sambutannya.<br /> <br /> Sony menjelaskan, tim dari ANRI telah melakukan penilaian terhadap kondisi ruang penyimpanan naskah di Istana Merdeka, mulai dari suhu ruangan hingga tingkat kelembapan. Hal itu penting dilakukan, mengingat naskah asli teks proklamasi tersebut merupakan bukti sejarah perjuangan bangsa yang memiliki nilai sangat berharga bagi bangsa Indonesia. "Alhamdulillah ruangan di Istana Merdeka telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara naskah proklamasi tersebut," ucap Sony.<br /> <br /> Selain itu, Setpres juga telah mengikuti proses penilaian risiko yang dilakukan oleh ANRI secara berkala setiap tahunnya, sebagai upaya dari ANRI untuk menjaga memori kolektif bangsa. Sony pun yakin, dokumen negara berupa naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang diserahterimakan dalam kondisi terawat dengan baik.<br /> <br /> Untuk itu, Sony menyampaikan apresiasi kepada ANRI yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan sehingga acara serah terima naskah asli teks proklamasi dapat berjalan dengan baik. Sony mengatakan bahwa Sekretariat Presiden akan segera mengembalikan naskah asli teks proklamasi kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang. "Kami mewakili pimpinan Setpres mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kerja sama dari ANRI atas terselenggaranya kegiatan ini," tutur Sony.<br /> <br /> Senada, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama, dalam acara serah terima naskah asli teks proklamasi selama tiga tahun terakhir untuk ikut serta dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.<br /> <br /> "Pagi ini 16 Agustus 2022, seperti kita telah lakukan di tahun-tahun sebelumnya ANRI dan Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, bersama-sama menyiapkan upacara penghantaran pusaka bangsa naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno asli ikut dalam prosesi suci Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia," urai Imam. <strong>(*)</strong>

Naskah Asli Proklamasi Disandingkan Bendera Pusaka di Upacara HUT RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BRIN-dan-ANRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjalin kerja sama Bidang Riset dan Inovasi. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bangsa. Untuk membangun kerangka kerja sama yang sinergis antara dua institusi dalam meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal di bidang kearsipan.<br /> <br /> Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Kamis (13/01)<br /> <br /> Imam Gunarto sangat mengapresiasi komitmen BRIN dalam meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.<br /> <br /> "Saya mengapresiasi kepada BRIN dalam penyelenggaraan kearsipan mulai dari aspek pembangunan SDM, sistem kearsipan, kajian kebijakan, riset dan Inovasi, serta dapat memperkuat dunia kearsipan melalui proses riset dan inovasi sesuai dengan arahan bapak Presiden Jokowi yaitu menjadikan Indonesia sebagai rujukan dan referensi kearsipan dunia,” ujar Imam dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, (13/1).<br /> <br /> Imam juga menambahkan, komitmen yang diberikan BRIN ini merupakan upaya menyelamatkan arsip.<br /> <br /> “Kami mengapresiasi BRIN yang terus menunjukkan komitmen untuk menyelamatkan arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional,” tambah Imam.<br /> <br /> Dalam kesempatan ini, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wujud bahwa BRIN terus berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan arsip negara, Penyelamatan Arsip Ilmiah Nasional, termasuk data primer ilmiah, serta manuskrip sejarah.<br /> <br /> “Kami juga memiliki arsip yang berpotensi memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional. Kami juga berencana untuk menyerahkan arsip khususnya terkait riset,” kata Handoko.<br /> <br /> Pada kesempatan yang sama ditandatangani juga Deklarasi Komitmen Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Bangun Kolaborasi, BRIN dan ANRI Tandatangani Nota Kesepahaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SEKJEN-DPD.jpg" alt="Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. (DPD RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. (DPD RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). GNSTA merupakan upaya pembenahan dan peningkatan kesadaran penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (18/10/21).<br /> <br /> Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengatakan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebenarnya telah mengatur bahkan mewajibkan setiap lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan perguruan tinggi untuk mengelola arsipnya sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan guna menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.<br /> <br /> "Kami berkomitmen bahwa arsip harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dengan mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),” ungkap Sekjen DPD RI didampingi Deputi Administrsi Lalu Niqman Zahir, para Kepala Biro/Pusat yang berlangsung secara fisik dan virtual.<br /> <br /> Lebih lanjut Rahman Hadi menyatakan, dari hasil pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh ANRI, Alhamdulillah DPD RI mendapat nilai 81,55 dengan kategori A (memuaskan). Komitmen GNSTA ini diharapkan DPD RI terus berbenah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan<br /> <br /> “Kami sangat mengapresiasi atas hasil tersebut, dan kedepannya kearsipan Setjen DPD RI perlu ditingkatkan lebih baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipan adalah dengan berkomitmen sadar tertib arsip melalui Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip,” ungkap Rahman Hadi.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Nana Sutisna selaku Ketua Pelaksana Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan beberapa kegiatan kearsipan. Kegiatan tersebut di antaranya sosialisasi Peraturan Sekreteris Jenderal DPD RI terkait Kearsipan dan 4 Instrumen Kearsipan kepada seluruh Pejabat Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI hingga seluruh Pejabat dan Pegawai di Kantor DPD RI Ibu Kota Provinsi.<br /> <br /> “Kami sudah melakukan sosialisasi sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI terkait Kearsipan, juga bimbingan teknis pemberkasan arsip dan pengelolaan arsip media baru, pengenalan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), serta pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2020 dan sudah dilaporkan kepada ANRI," ujar Nana Sutisna.<br /> <br /> Kepala ANRI Imam Gunardi, mengungkapkan rasa bangga dengan prestasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam komitmennya dengan mendapatkan nilai yang memuaskan bahkan sejajar dengan Lembaga lain yang sudah lama berdiri.<br /> <br /> “Meskipun di tengah pandemi kearsipan tidak boleh berhenti apalagi menurut saya tugas DPD RI sangat penting dan strategis, karena itu penciptaan arsip terus terjadi, belum fungi-fungsi persidangan dan layanan publik. Kerja-kerja Anggota DPD RI harus didokumntasi dan menjadi pembelajaran bagi generasi muda nanti,” jelas Kepala ANRI itu.<br /> <br /> Imam Gunarni melanjutkan bahwa sarana prasarana membutuhkan peralatan yang memadai juga pendanaan, dengan komitmen ini diharapkan DPD RI mempu menyediakan anggaran yang layak untuk melaksanakan komitmennya.<br /> <br /> “Kami menawarkan Kerjasama agar kinerja para Anggota DPD RI yang meguasai aspek hal-hal bersifat kerakyatan, politik hingga local wisdom dengan mendokumentasikan arsip-arsip individual maupun kelembagaan, sampai membuat museum biorama, kalau bisa dijalankan ini akan sangat baik sekali,” pugkasnya.<br /> <br /> Di akhir acara dilakukan Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Setjen DPD RI, yaitu dengan mendukung gerakan nasional sadar tertib arsip, melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mewujudkan tertib arsip sebagai program prioritas yang berkelanjutan, melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip, membangun kesadaran kesamaan persepsi dan keterikatan seluruh pegawai pada unit kerja terhadap nilai guna dan manfaat arsip.

Sekjen DPD RI Canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bank-indonesia.jpg" alt="Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bank Indonesia (BI) meraih sertifikat akreditasi A dengan predikat sangat baik dalam mengelola dokumentasi atau kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, capaian tersebut merupakan kado pengujung tahun sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian, mencetak dan mengedarkan uang, hingga mendorong perekonomian nasional.<br /> <br /> Pencapaian tersebut menjadi wujud komitmen BI dalam menerapkan prinsip tata kelola <em>(governance)</em> dari sisi pengelolaan kearsipan. Pengelolaan arsip BI dinilai sangat baik karena beberapa komponen, yaitu fungsi kearsipan, pelaksanaan tugas unit kearsipan, kedudukan hukum (birokrasi) dalam pelaksanaan kearsipan, dan program penyelenggaraan kearsipan.<br /> <br /> "Ini merupakan hadiah di penghujung tahun, ini sungguh-sungguh membanggakan buat kami," ujar Perry dalam acara Apresiasi Kearsipan oleh ANRI kepada Bank Indonesia secara virtual, Senin (28/12).<br /> <br /> Perry memandang, kegiatan kearsipan memiliki nilai sejarah yang penting. Presiden RI pertama, Ir. Soekarno pun pernah berpesan jangan sampai meninggalkan sejarah termasuk dokumentasi penting. Amanah itulah yang dipegang teguh oleh BI agar dapat melakukan kegiatan kearsipan secara baik dan meninggalkannya sebagai sumber referensi untuk dipelajari dan memajukan perekonomian nasional.<br /> <br /> "Kita ingat Presiden pertama, Soekarno mengingatkan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau yang dikenal 'Jas Merah' dan itu petuah yang terus kita lakukan dan itu menjadi semangat kita di BI," tuturnya.<br /> <br /> Pihaknya optimistis prestasi ini akan terus dipertahankan kedepannya. Bahkan berjanji akan memberikan lebih banyak arsip penting lainnya sebagai wujud keseriusannya tersebut. Adapun<br /> <br /> arsip bernilai guna sejarah yang diserahkan BI tahun ini adalah sebanyak 64 berkas biro lalu lintas devisa (BLLD) periode tahun 1965-1970 kepada ANRI. "Tahun-tahun depan kami juga akan bisa menyerahkan arsip-arsip statis, misal BI perannya dalam sistem pembayaran, pembangunan Monas, pembangunan Masjud Istiqlal," imbuhnya.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=vp6UKis92EI<br /> <br /> &nbsp;

Pengelolaan Dokumen BI Dapat Sertifikat Akreditasi A dari ANRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Deputi-ANRI-Multi-Siswanti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arsip Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dimiliki atau disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ternyata bukan surat yang asli. Hal ini diakui Pelaksana tugas (Plt) Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Multi Siswanti.<br /> <br /> "Kita memiliki arsip Supersemar tapi itu dari berbagai versi. Setelah kita lihat dari autentikasinya ternyata itu bukan arsip yang asli," kata Multi Siswanti, saat diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Minggu (13/12) dikutip dari ANTARA.<br /> <br /> Multi menambahkan, saat ini pemerintah melalui ANRI terus berusaha mencari dan menemukan arsip Supersemar yang asli. "Kita memang masih mencari tentang arsip tersebut," katanya.<br /> <br /> Untuk mendapatkan arsip-arsip penting seperti Supersemar, ANRI melakukan sejumlah upaya salah satunya menerbitkan daftar pencarian arsip.<br /> <br /> Multi menjelaskan, bagi pemerintah atau lembaga yang menciptakan arsip ada sebuah kewajiban yang mengharuskan menyerahkan arsip statis miliknya ke ANRI.<br /> <br /> Secara umum, arsip yang masuk atau tersimpan ke ANRI tidak banyak hanya berkisar sembilan hingga 10 persen saja, terutama yang betul-betul berguna bagi penelitian.<br /> <br /> Ia mengatakan ANRI memiliki sebuah program, yakni penyelamatan arsip yang bertujuan menyelamatkan dokumen atau arsip bernilai sejarah.<br /> <br /> "Itu dilakukan dengan adanya kegiatan akuisisi arsip statis," ujarnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/09/2020/dijual-surat-nikah-dan-cerai-inggit-soekarno-kebanjiran-peminat/">Dijual, Surat Nikah dan Cerai Inggit-Soekarno Kebanjiran Peminat</a><br /> <br /> Oleh karena itu, tidak semua arsip yang datang dari berbagai lembaga dapat diterima atau masuk ke dalam ANRI sebagai warisan sejarah masa lalu.<br /> <br /> Setelah diserahkan, ANRI akan memeriksa hingga proses penilaian. Setelah itu barulah dilakukan penetapan status dari arsip itu sendiri apakah diserahkan ke ANRI atau dikembalikan kepada instansi penciptanya.<br /> <br /> "Jadi kita menambah koleksi arsip dengan cara mengakuisisi arsip dari para pencipta," ujar dia.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=H3GLOI3-uRo

ANRI Sebut Arsip Supersemar yang Dimilikinya Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Banjir-Pasar-Cipulir-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah pedagang mengamankan barang dagangannya ketika banjir merendam kiosnya di Pasar Raya Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2020). Banjir setinggi sekitar 50 cm - 1 meter tersebut yang disebabkan meluapnya kali Pesanggrahan, dan mengakibatkan aktivi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pedagang mengamankan barang dagangannya ketika banjir merendam kiosnya di Pasar Raya Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2020). Banjir setinggi sekitar 50 cm - 1 meter tersebut yang disebabkan meluapnya kali Pesanggrahan, dan mengakibatkan aktivi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengunjungi tiga lokasi pengungsian di Jakarta dan Bekasi kemarin (2/1). Menurut dia, ancaman penyakit gara-gara banjir tidak hanya dihadapi masyarakat saat bencana terjadi, tapi juga pascabencana. ”Potensinya (penyakit, Red) tidak bisa dilihat dalam satu–dua hari saja,” kata dia.<br /> <br /> Potensi penyakit itu, menurut Terawan, adalah diare, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), dan leptospirosis. Dia menggarisbawahi, penyakit leptospirosis terjadi karena bangkai tikus. Karena itu, masyarakat diberi penyuluhan agar menjaga kebersihan.<br /> <br /> Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana menambahkan, pengungsi harus mendapatkan layanan kesehatan. Di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), tersedia 11.153 tenaga kesehatan gabungan yang siaga dalam penanganan bencana. ”Di setiap titik pengungsian, pasti ada tenaga kesehatan,” ucapnya.<br /> <br /> Di pengungsian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya, penempatan bayi dan lansia. Mereka harus terpisah karena merupakan kelompok rentan. Selain itu, ketersediaan air bersih. Dia telah meminta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) untuk menyediakan akses air bersih.<br /> <br /> Menurut laporan yang dia terima hingga kemarin pukul 16.00, di hampir seluruh wilayah banjir, genangan mulai surut. Namun, masyarakat yang terdampak masih harus melakukan pembersihan lingkungan dan penataan.<br /> <br /> Sementara itu, banjir juga merusak dokumen penting milik warga. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membuka posko khusus untuk menerima dokumen yang rusak akibat banjir. Layanan itu diberikan secara gratis.<br /> <br /> Sejumlah warga mendatangi kantor ANRI di Cilandak, Jakarta Selatan, kemarin (2/1). Salah satunya Syam’i Musabba, warga Kampung Melayu. Rumahnya terendam hingga atap setelah hujan mengguyur sejak Selasa malam (31/12). Tak sempat menyelamatkan dokumen, dia harus melihat berkas-berkas itu terendam air. ”Ini sudah surut, lalu saya bawa ke sini,” ungkap Syam’i.<br /> <br /> Dokumen yang dia bawa, antara lain, sertifikat rumah dan tanah, lengkap dengan denah hunian. Beberapa dokumen sudah dilaminating. Ketika dia menyerahkannya, petugas menyatakan tidak bisa memperbaiki dokumen yang sudah dilaminating tersebut. ”Saya baru tahu, katanya nanti bisa rusak,” lanjut Syam’i. Perbaikan bisa dilakukan untuk dokumen yang belum dilaminating.<br /> <br /> Kepala Subdit Restorasi Arsip ANRI Anak Agung Gede Sumardika menjelaskan, dokumen yang sudah dilaminating tidak bisa direstorasi. Isi dokumen sudah menempel dengan plastik. Jika plastik dibuka, justru dokumen bisa rusak. Untuk dokumen yang bisa diperbaiki, ANRI bakal melakukan enkapsulasi. ”Kalau enkapsulasi, metodenya memberikan double tape di sisi arsipnya, berbeda dengan laminating,” jelas Agung.<br /> <br /> Seperti laminating, enkapsulasi tidak menjamin dokumen aman dari air. Namun, ketika terendam dan basah, masih bisa diperbaiki karena plastiknya tidak menempel pada kertas dokumen. Posko restorasi arsip korban banjir Jabodetabek itu baru dibuka kemarin.<br /> <br /> Agung menjelaskan, ada 50 warga yang menyerahkan dokumen-dokumen penting untuk direstorasi. ”Hari ini (kemarin, Red) surat tanah yang terbanyak,” ungkap Agung. Selain surat tanah, ANRI juga memperbaiki dua jilid arsip Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).<br /> <br /> Tidak tertutup kemungkinan permintaan perbaikan dokumen meningkat di hari-hari berikutnya. ”Sudah ada ribuan kontak yang masuk dan laporan dari media sosial,” imbuhnya. Normalnya, restorasi dilakukan dalam hitungan jam. Tetapi, jika antrean membeludak, ANRI akan memberikan surat tanda terima untuk warga supaya mengambil dokumen yang sudah selesai di kemudian hari.

ANRI Buka Layanan Restorasi Dokumen yang Terendam Banjir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anri

Berita Terkini