<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12136_29875_Annas-Maamun.jpg" alt="Mantan Gubernur Riau Annas Maamun." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan paksa terhadap mantan Gubernur Riau Annas Maamun.  Menurut Ali, Tim Penyidik KPK memanggil paksa Annas Maamun dari kediamannya di Pekanbaru, Riau. Saat ini Annas telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.  "Hari ini Tim Penyidik KPK memanggil paksa AM (Gubernur Riau perode 2014-2019) dari tempat tinggalnya di Pekanbaru, Riau," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (30/3).  Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menjelaskan, pemanggilan paksa lembaga antirasuah ini dilakukan karena Annas Maamun telah dua kali mangkir dari pemeriksaan tim penyidik.  "Perintah membawa tersebut dilakukan karena KPK menilai yang bersangkutan tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik KPK," katanya.  Namun demikian, Ali belum menjelaskan secara detail terkait pemanggilan paksa Annas Maamun berkaitan dengan kasus korupsi apa.  "Pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah menurut hukum. Berikutnya untuk pemeriksaan lanjutan perkembangan akan diinfokan," kata Ali.  Diketahui, Annas Maamun merupakan mantan narapidana kasus suap alih fungsi kawasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung pada 21 September 2020.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberkan grasi untuk Annas Maamun. Salah satu alasan pemotongan masa hukuman ini ialah penyakit komplikasi yang diderita Annas.  Pemberian grasi terhadap Annas Maamun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Grasi.

KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12136_29875_Annas-Maamun.jpg" alt="Mantan Gubernur Riau Annas Maamun." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Riau Annas Maamun bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Senin (21/9) kemarin. Annas telah menjalani masa pidana selama enam tahun penjara, terkait kasus suap alih fungsi hutan.  Meski telah bebas dari masa hukuman perkara suap alih fungsi hutan, Annas Maamun saat ini masih menyandang status sebagai tersangka di KPK. Annas terjerat kasus dugaan suap kepada DPRD Riau terkait pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2014 dan RAPBD tahun 2015.  "Masih proses penyidikan," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (22/9).  Terkait bebasnya Annas, Ali menyebut tugas pokok fungsi KPK sebagaimana Pasal 6 huruf f UU KPK adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara sebelumnya, Annas telah menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin.  "Pembinaan Narapidana dan hak-haknya tentu selanjutnya menjadi wewenang sepenuhnya pihak Kementerian Hukum dan HAM," pungkasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/09/2020/eks-gubernur-riau-annas-maamun-hirup-udara-bebas/">Eks Gubernur Riau Annas Maamun Hirup Udara Bebas</a>  Sebelumnya, Annas Maamun bebas murni dari masa hukuman pidana. Terpidana kasus suap alih fungsi kawasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singing itu telah menghirup udara segar sejak Senin (21/9) kemarin  "Annas Maamun Bin Maamun, perkara korupsi bebas pada 21 September 2020," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Apriyanti dalam keterangannya, Selasa (22/9).  Dalam perjalanan masa hukumannya, Annas mendapat pengurangan hukuman satu tahun penjara atas pemberian grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertimbangan pemberian grasi lantaran Annas berusia di atas 70 tahun.  Pengurangan masa pemenjaraan itu, membuat Annas Maamun, sudah dapat bebas pada Oktober 2021. Selama ini, Annas Maamun menjalani masa pidananya dalam penjara LP Sukamiskin, Jawa Barat (Jabar).  Annas dihukum tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah satu tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. Namun dengan adanya grasi dari Jokowi, hukuman Annas menjadi enam tahun penjara.  Annas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Annas terbukti menerima USD 166.100 dari pengusaha bernama Gulat Medali Emas Manurung.  Pemberian suap itu agar Anas memasukkan permintaan Gulat Manurung dalam surat Gubernur Riau tentang revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu.  Annas juga dinilai terbukti menerima uang Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung. Uang suap itu terkait pengerjaan proyek di lingkungan Pemprov Riau.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7orO9Vs_yz0

Meski Bebas dari Lapas, Anas Maamun Masih Menyandang Status Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12136_29875_Annas-Maamun.jpg" alt="Mantan Gubernur Riau Annas Maamun." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun bebas murni dari masa hukuman pidana. Terpidana kasus suap alih fungsi kawasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi itu telah menghirup udara segar sejak Senin (21/9) kemarin.  "Annas Maamun Bin Maamun, perkara korupsi bebas pada 21 September 2020," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Apriyanti dalam keterangannya, Selasa (22/9).  Namun, Rika belum menjelaskan rinci terkait proses bebasnya Annas Maamun. Dalam masa pidananya, Annas Maamun juga telah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo.  Annas mendapat pengurangan hukuman satu tahun penjara. Pertimbangan pemberian grasi lantaran Annas berusia di atas 70 tahun.  Pengurangan masa pemenjaraan itu, membuat Annas Maamun, sudah dapat bebas pada Oktober 2021. Selama ini, Annas Maamun menjalani masa pidananya dalam penjara LP Sukamiskin, Jawa Barat (Jabar).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/06/2020/nazaruddin-sudah-keluar-dari-lapas-sukamiskin-tapi-wajib-lapor/">Nazaruddin Sudah Keluar dari Lapas Sukamiskin, Tapi Wajib Lapo</a>r  Annas dihukum tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah satu tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. Namun dengan adanya grasi dari Jokowi, hukuman Annas menjadi enam tahun penjara.  Annas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Annas terbukti menerima USD 166.100 dari pengusaha bernama Gulat Medali Emas Manurung.  Pemberian suap itu agar Anas memasukkan permintaan Gulat Manurung dalam surat Gubernur Riau tentang revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu.  Annas juga dinilai terbukti menerima uang Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung. Uang suap itu terkait pengerjaan proyek di lingkungan Pemprov Riau.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SAxaCs-CSQo

Eks Gubernur Riau Annas Maamun Hirup Udara Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Zulhas-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengonfrontir mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Zulkifli Hasan, dengan bekas Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun. Hal ini dilakukan guna mengungkap kebenaran proses izin alih fungsi hutan Provinsi Riau pada 2014.  "Segala kemungkinan bisa saja akan dilakukan, ketika penyidik membutuhkan itu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).  Ali menyampaikan, keterangan Zulhas dibutuhkan sebagai alat bukti untuk mengungkap kasus yang menyeret PT Palma. Namun, usai menjalani pemeriksaan, Zulhas tidak mengakui memberikan izin alih fungsi hutan di Riau pada 2014.  "Antara saksi satu dengan yang lain memang dimungkinkan untuk bisa berbeda keterangannya. Namun, tentu nanti ketika pemberkasan sudah selesai dan itu tidak hanya mengandalkan keterangan seorang saksi saja," tegas Ali.  Usai menjalani pemeriksaan, Zulhas mengklaim, dirinya menolak surat perizinan alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014. Padahal, pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan, kepada Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun.  "Sampai Kemenhut semuanya ditolak. Jadi tidak ada satu pun (izin) diberikan alias semua permohonan itu ditolak," ucap Zulhas usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).  Ketua Umum PAN dua periode itu pun mengklaim tidak pernah melakukan komunikasi dengan Annas. Sebab menurutnya surat terkait alih fungsi hutan di Riau pads 2014 telah dia tolak. "Tidak ada izin karena ditolak, jadi tidak ada," tegas Zulhas.  Pemeriksaan terhadap Zulhas pada Jumat (14/2) hari ini merupakan penjadwalan ulang pada Kamis (6/2) lalu. Sebab Zulhas saat itu mangkir dari panggilan lembaga antirasuah. Dalam perkara ini, KPK menetapkan pemilik PT. Darmex Group; Surya Darmadi dan Legal Manager PT. Duta Palma Group, Suheri Terta sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu merupakan pengembangan kasus suap alih fungsi hutan Riau, yang sebelumnya telah menjerat tiga orang tersangka.   Mereka adalah Gubernur Riau Annas Maamun, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia; Gulat Medali Emas Manurung, dan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.  Surya Darmadi diduga bersama orang kepercayaannya, Suheri Terta menyuap Annas Maamun Rp 3 miliar. Uang suap tersebut terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan.  Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.  Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.  Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.

KPK Buka Peluang Konfrontir Zulhas dengan Annas Maamun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12136_29875_Annas-Maamun.jpg" alt="Mantan Gubernur Riau Annas Maamun." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski mantan Gubernu Riau Annas Maamun diberikan grasi atau pengampunan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memproses kasus dugaan suap di lingkungan DPRD Provinsi Riau. Grasi yang diterima Annas dalam perkara lain, yakni suap terkait perubahan fungsi kawasan hutan di Riau.  "Penyidikan untuk Annas Maamun (kasus lain) masih berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (29/11).  Selain kasus suap terkait perubahan kawasan hutan, Annas juga terjerat dugaan suap kepada anggota DPRD Riau mengenai pembahasan RAPBD 2014 dan RAPBD 2015 Provinsi Riau. Dia ditetapkan tersangka pada 2015 lalu.  KPK memastikan, meski Annas diberi grasi tidak memengaruhi proses hukum pada kasus lain yang juga menjeratnya. Penyidikan kasus itu, kini telah rampung dan masuk ke pelimpahan tahap pertama.  "Penyidikannya sudah hampir selesai. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama bisa masuk ke pelimpahan tahap kedua dan kemudian diproses di persidangan," jelas Febri.  Sebelumnya, Annas yang merupakan terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Riau mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo. Dia bakal menjalani hukuman lebih cepat dan bebas tahun depan. Grasi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2019.  Meski menuai kritik dari kalangan pegiat antikorupsi, Presiden Jokowi menegaskan pemberian grasi kepada Annas dikeluarkan dengan alasan kemanusiaan. Alasan yang disampaikan dalam surat permohonan grasi Annas ialah karena faktor usia yang sudah uzur, sakit-sakitan, dan kesehatan mulai menurun.  "Kalau setiap hari atau setiap bulan kita mengeluarkan grasi untuk koruptor, itu baru silakan dikomentari," tukas Jokowi beberapa waktu lalu.

KPK Tetap Sidik Annas Maamun Terkait Kasus Lain Walau Dapat Grasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-Kunjungi-Pameran-Foto-Haritsah-Almudatsir-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama kurator Oscar Motuloh saat mengunjungi pameran fotografi Membangun Indonesia di Atrium Neo Soho Mall, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Pameran fotografi yang diselenggarakan Pewarta Foto Istana Kepresidenan tersebut menampilkan 6" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama kurator Oscar Motuloh saat mengunjungi pameran fotografi Membangun Indonesia di Atrium Neo Soho Mall, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Pameran fotografi yang diselenggarakan Pewarta Foto Istana Kepresidenan tersebut menampilkan 6</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada mantan gubernur Riau yang menjadi terpidana korupsi, Annas Maamun, menuai kecaman. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat antikorupsi yang semestinya memberikan hukuman dengan efek jera bagi koruptor.  Namun, Jokowi membantah anggapan tersebut. Dia berdalih, keputusan itu sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam undang-undang. ’’Grasi itu adalah hak yang diberikan kepada presiden atas pertimbangan MA (Mahkamah Agung). Itu jelas sekali dalam UUD (Undang-Undang Dasar) kita. Jelas sekali,’’ ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin (27/11).  Annas Maamun merupakan terpidana korupsi alih fungsi lahan. Dia ditangkap KPK pada 25 September 2014. Hakim telah memvonisnya tujuh tahun penjara. Jokowi memberikan grasi berupaya potongan masa hukuman satu tahun. Dengan ’’korting’’ tersebut, pria 79 tahun itu diprediksi bebas pada Oktober 2020.  Pemberian grasi kepada Annas, lanjut Jokowi, sudah dipertimbangkan MA serta Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Dia mengakui, aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan utama. ’’Dari sisi kemanusiaan, memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus,’’ ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6023_23379_Annas-Maamun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. (Dok JawaPos.com)  Sementara itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana menilai, pemberian grasi itu mempertegas kesan minimnya sikap antikorupsi presiden. ’’Jadi, kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki komitmen antikorupsi itu bukan tanpa dasar,’’ ujarnya kemarin.  Sebelumnya, kata dia, presiden juga merestui calon pimpinan KPK yang diduga mempunyai banyak persoalan, menyetujui revisi UU KPK, serta menolak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menyelamatkan KPK.  Kurnia menambahkan, pemberian grasi bagi Annas harus dipertanyakan. Sebab, korupsi telah digolongkan sebagai extraordinary crime alias kejahatan luar biasa. ’’Pengurangan hukuman dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan,’’ tegasnya.

Penjelasan Jokowi soal Pemberian Grasi kepada Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Presiden-Jokowi-Jenguk-Wiranto-di-RSPAD-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi terhadan mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hal ini pun mengundang tanya. Hal itu karena kepala negara tersebut memberikan grasi ke koruptor.  Lantas sampai saat ini Presiden Jokowi sudah memberikan grasi ke siapa saja. Berikut rangkuman data yang dihimpun JawaPos.com pun.  1. Antasari Azhar Presiden Jok‎owi pertama kalinya memberikan grasi di awal tahun 2017 kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.‎ Grasi itu membuat hukuman yang diterima Antasari berkurang, dari 18 tahun menjadi 12 tahun.  Sebelumnya pada 2010 silam, mantan Ketua KPK ini mendapatkan vonis 18 tahun penjara atas dugaan pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.   2. Neil Bantleman Pada 19 Juni 2019, mantan guru Jakarta Internasional School (JIS) Neil Bantleman diberian grasi oleh Presiden Jokowi. Melalui Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, grasi yang diberikan Jokowi atas dasar kemanusiaan.  Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ade Kusmato‎ membenarkan grasi yang telah diberikan dari Jokowi kepada Bantleman. Grasi itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/G Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019. Hukuman mantan guru JIS itu berkurang dari 11 tahun menjadi 5 tahun dan 1 bulan penjara serta denda Rp 100 juta.  Ade menyebut Neil sudah bebas dari Lapas Klas 1 Cipinang sejak 21 juni 2019. Neil pun sudah membayar denda sebesar Rp 100 juta itu. Setelah bebas Neil diserahterimakan kepada pihak imigrasi dan langsung dipulangkan ke negaranya.  3. Annas Maamun Presiden Jokowi belum lama ini memberikan grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Sehingga, Annas akan bebas pada 2020 mendatang.  Hal ini pun dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, Annas akan bebas pada akhir 2020 mendatang.  Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun.  Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 karena terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara.‎

Tiga Kali Presiden Beri Grasi, 1 ke Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana Korupsi Annas Maamun dikecam pegiat korupsi. Namun Jokowi berdalih 'hadiah' untuk mantan Gubernur Riau tersebut sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.  "Grasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Itu jelas sekali dalam UUD kita," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/11).  Mantan Wali Kota Solo itu juga menuturkan, pemberian grasi yang dilakukan selama ini tidak asal-asalan. Namun sudah dipertimbangan terlebih dahulu.  "Tidak semua yang diajukan pada saya kita kabulkan. Coba dicek sudah berapa ratus yang mengajukan grasi dalam satu tahun ini. Dan yang dikabulkan sudah berapa. Itu tolong dicek betul," imbuhnya.  Pemberian grasi kepada Annas, lanjut dia, sudah dipertimbangkan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Diakui Jokowi, grasi pada Annas Maamun itu mempertimbangkan aspek kemanusiaan.  "Dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan grasi itu diberikan," tuturnya.  Untuk itu, Jokowi menampik jika komitmen pemerintah terhadap korupsi dipertanyakan. "Kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan itu silakan dikomentari," pungkasnya.  Seperti diketahui, Annas yang merupakan terpidana korupsi kasus alih fungsi lahan diberi grasi berupaya potongan masa hukuman satu tahun dari vonis tujuh tahun menjadi enam tahun. Dengan grasi tersebut, dia diprediksi akan bebas pada Oktober 2020.  Sebelumnya, Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya telah menerima surat dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin terkait pemberian grasi terhadap Annas.  Isi surat tersebut meminta KPK melakukan eksekusi dan melaksanakan Kepres Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pemberian grasi terhadap Annas Maamun.  “Tentunya dengan tetap menghargai kewenangan Presiden memberikan pengampunan (grasi) terhadap terpidana kasus korupsi saudara Annas Maamun dalam perkara ini, KPK akan mempelajari surat yang dikirim oleh Lapas Sukamiskin tersebut,” kata Febri, Selasa (26/11).  Menurut Febri, KPK cukup kaget atas sikap Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap Annas. Padahal Annas merupakan terpidana kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.  “Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK. Bahkan kasus korupsi yang dilakukan terkait dengan sektor kehutanan, yakni suap untuk perubahan kawasan bukan hutan untuk kebutuhan perkebunan sawit saat itu,” sesal Febri.  Padahal, lanjut Febri, penanganan perkara terhadap Annas Maamun telah melewati proses yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama.  “Prosesnya lama, sejak OTT 25 September 2014 hingga putusan berkekuatan hukum tetap di MA pada 4 Februari 2016,” tegas Febri.  “Perlu kita pahami, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan memiliki akibat yang lebih besar terhadap hutan itu sendiri, lingkungan dan kepentingan publik untuk lingkungan yang sehat,” pungkasnya.  Diketahui, Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, Annas akan bebas pada akhir 2020 mendatang.  “Menurut data pada sistem data base pemasyarakatan, bebas awal 3 oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 (satu) tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020, dan denda telah dibayar tanggal 11 Juli 2016,” kata Ade dalam keterangannya, Selasa (26/11).  Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.  “Namun pidana denda Rp 200.000.000 subsidair pidana kurungan selama enam bulan tetap harus dibayar,” tukas Ade.  Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 karena terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara.

Kemanusian Jadi Pertimbangan Jokowi Beri Grasi Terpidana Korupsi Annas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut angkat suara terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi grasi kepada mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Komisioner KPK, Laode M Syarif kaget dengan keputusan tersebut, sebab hingga saat ini penyelidikan kasus terkait Annas Maamun masih berjalan.  "Terus terang kasus yang melibatkan Pak Annas Maamun itu juga sebagian masih dalam penyidikan KPK seperti koorporasinya. Jadi, kami kaget juga," ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11).  Namun, meski mendapatkan grasi, Annas Maamun diharapkan bisa kooperatif mengikuti proses yang masih berjalan di KPK. "Kami berharap kalau beliau sudah di luar akan kooperatif terus untuk menindaklanjuti kasus yang berhubungan dengan dirinya," ungkap Laode.  Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Dengan adanya grasi ini Annas diperkirakan bebas pada 2020.  Hal ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham, Ade Kusmanto. "Menurut data pada sistem data base pemasyarakatan, bebas awal 3 Oktober 2021. Setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 (satu) tahun, diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020, dan denda telah dibayar tanggal 11 Juli 2016," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (26/11).  Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun. "Namun pidana denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan tetap harus dibayar," tukas Ade.  Sebagai informasi, Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 karena terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara.‎

KPK Kaget Presiden Jokowi Beri Grasi ke Koruptor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Annas Maamun

Berita Terkini