<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/Screen-Shot-2025-11-08-at-201157-3588112986.png" alt="Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).(Ist)" width="100%">
<figcaption>Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).(Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, mengkritisi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, seharusnya Pemerintah melihat rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi, dan represi politik selama masa Orde Baru. &ldquo;Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Enggak matching,&rdquo; kata Anita dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11). Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. &ldquo;Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu,&rdquo; ujarnya. Anita juga mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarganya. Ia menceritakan bagaimana dirinya, yang kala itu masih duduk di bangku SMP, kerap menerima ancaman lewat sambungan telepon rumah. &ldquo;Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, &lsquo;Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu&rsquo;,&rdquo; tutur Anita. Ia mengaku, ancaman tersebut terjadi hampir setiap hari saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berseberangan dengan penguasa Orde Baru.&nbsp; &ldquo;Bayangin diterima oleh anak umur 12&ndash;13 tahun. Itu trauma banget. Tapi lama-lama aku sama adikku malah ngelawakin aja, karena mau gimana lagi,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &ldquo;Enggak ada anak di negara ini yang seharusnya diperlakukan seperti itu,&rdquo; tambahnya. Ia juga mengenang bagaimana ayahnya kerap mengingatkan keluarga agar siap melarikan diri jika sewaktu-waktu situasi memburuk.&nbsp; &ldquo;Bapak sering bilang, &lsquo;Kita siap-siap ya untuk kabur. Enggak usah bawa apa-apa, yang di badan aja.&rsquo; Padahal Bapak kan orangnya santai banget. Kalau sampai ngomong seserius itu, berarti situasinya memang genting banget,&rdquo; kenangnya. Anita juga menyoroti kecenderungan bangsa Indonesia yang sering memilih memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menuntut akuntabilitas. Menurutnya, warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis.&nbsp; &ldquo;Zaman itu, kita bahkan enggak berani ngomong ke teman sendiri, apalagi mempertanyakan apa yang terjadi di negara ini. Semua orang bisa saling lapor demi keselamatannya sendiri,&rdquo; urainya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016800323/usman-hamid-dan-gus-mus-beri-alasan-tolak-rencana-pemberian-gelar-pahlawan-nasional-untuk-soeharto">Usman Hamid dan Gus Mus Beri Alasan Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto</a> Lebih lanjut, Anita menegaskan bahwa ayahnya, Gus Dur, tidak pernah mengejar penghargaan atau gelar apa pun. Ia menegaskan, publik melihat bagaimana kiprah Gus Dur semasa hidupnya. &ldquo;Gus Dur enggak pernah dikenal karena beliau presiden. Tapi karena he was standing with the people, berdiri bersama rakyat, membela rakyatnya. Itu yang membuat beliau dicintai,&rdquo; pungkasnya. </div>

Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, mengkritisi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Cerita Putri Gus Dur Soal Teror Tiap Sore Lewat Telefon saat Era Orde Baru: Bilang Bapakmu Suruh Diam, Kalau Nggak Saya Kirim Kado Isi Kepala Bapakmu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/anita-wahid-RDW.jpg" alt="Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan belum dibatalkannya keputusan pimpinan KPK yang berencana memberhentikan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali didesak membatalkan pemberhentian tersebut.  Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga didesak agar membuka dokumen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijadikan dalih menyingkirkan 51 pegawai KPK.  “Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala regresi demokrasi yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akibatnya, kekuasaan pusat maupun daerah semakin sulit dikontrol," kata Deputi Direktur PVRI, Anita Wahid dalam keterangannya, Minggu (20/6).  "Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut” imbuhnya.  Pihaknya juga mendesak BKN agar membuka dokumen TWK. Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK.  "Presiden wajib menginstruksikan jajaran kepolisian agar mengusut segala bentuk teror dan ancaman kepada para pegawai KPK, baik saat mengusut korupsi maupun saat mempertanyakan keputusan pimpinan KPK. Perlu ada pula perlindungan hukum dan jaminan keamanan,” lanjut Anita.  Putri Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menuturkan, pelemahan KPK tak hanya dilakukan lewat metode kekerasan saja. Cara lainnya meliputi penempatan elite politik di luar jangkauan KPK, delegitimasi diskursif berupa labelisasi taliban terhadap penyidik-penyidiknya, pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK, dan pelemahan struktural serta agensial.  "Yang terbaru, 51 pegawai KPK diberhentikan akibat tak lolos Tes Wawasan Kebangasaan (TWK) saat proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," papar Anita.  Anita menyatakan, rencana pemecatan terhadap 51 pegawai KPK adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah. Terlebih Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kini berada di peringkat 102 dari 180, turun drastis dari peringkat 85 pada tahun 2019 berdasarkan Transparency International, 2020.  "Korupsi masih menjadi sesuatu yang mewabah di badan legislatif nasional dan lokal, pelayanan sipil, peradilan, dan kepolisian. Ini adalah tantangan berat bagi kehidupan demokrasi Indonesia," cetus Anita.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/06/2021/usut-polemik-twk-komnas-ham-periksa-4-eks-pimpinan-kpk/">Usut Polemik TWK, Komnas HAM Periksa 4 Eks Pimpinan KPK</a>  Sementara itu, peneliti PVRI Naufal Rofi menyesalkan sikap diam kepolisian terhadap serangan-serangan teror terhadap pegawai KPK dan aktivis antikorupsi. Tercatat sejak 2015 sampai 2019, terdapat delapan kasus kekerasan dan ancaman yang dialami pegawai KPK, mulai dari ancaman pembunuhan, penangkapan, pencurian peralatan penyidik, ancaman bom, serangan fisik, sampai percobaan penculikan.  "Baru-baru ini, ancaman terjadi melalui peretasan hingga doxing,” pungkas Naufal.

Putri Gus Dur Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-4-1228.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi protes masyarakat terhadap pelemahan KPK terus disuarakan. Meski, di sisi lain, serangan digital bertubi-tubi menimpa sejumlah pihak yang menyuarakan dukungan tersebut. Yang terbaru, akun Instagram milik WatchDoc Documentary tiba-tiba lenyap ketika diskusi tentang KPK berlangsung.  Anita Wahid dari Public Virtue Research Institute (PVRI) mengatakan, ada upaya sistematis untuk melakukan penyempitan ruang publik. Terutama di platform digital yang selama ini menjadi ruang berekspresi dan menyatakan pendapat. ”Ini bukan hanya masalah akun diambil, tapi juga bagaimana pesan-pesan tertentu disusupkan pada gawai kita,” ujarnya kemarin (6/6).  Dia menegaskan bahwa fenomena serangan digital itu membuat masyarakat khawatir untuk menyatakan pendapatnya secara luas melalui ruang-ruang publik. ”Tentu saja tekanan bagi orang untuk bersuara menjadi sangat berkurang,” ungkap putri ketiga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid tersebut.  Di sisi lain, meski sempat mengalami peretasan, suara kritis tentang KPK yang disampaikan Watchdoc Documentary tetap mendapat respons positif dari masyarakat. Jurnalis Watchdoc Documentary Dandhy Laksono mengatakan, film dokumenter berjudul KPK Endgame ditayangkan di 169 titik nonton bareng (nobar) pada hari pertama, yakni Sabtu lalu (5/6). ”Hari kedua ini (kemarin, Red) ada 123 titik (nobar),” kata Dandhy kepada Jawa Pos.  Dia menyebut setiap penyelenggara nobar umumnya memfasilitasi 15 orang penonton untuk satu titik. Sedangkan total pendaftar penyelenggara sampai kemarin sebanyak 500 penyelenggara. ”Kalau total penonton nggak bisa kami pantau, tapi ada satu spot (nobar) sampai 100 orang di Palembang,” ujarnya.  Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap isu KPK patut diapresiasi. Penyidik yang masuk daftar 75 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu terharu atas perhatian publik yang begitu luas sampai ke pelosok daerah. ”Semoga itu (film tentang KPK) menjadi pemahaman bagi masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/09/2019/ditanya-penangkapan-dandhy-dan-ananda-badudu-jokowi-balik-badan/">Ditanya Penangkapan Dandhy dan Ananda Badudu, Jokowi Balik Badan</a>  Film KPK Endgame menampilkan sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Mereka bercerita tentang pengalaman mengikuti TWK hingga rutinitas pekerjaan yang dijalani selama di KPK. Pegawai yang tampil dalam film tersebut, antara lain, Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Budi Sukmo, dan Andre D. Nainggolan.

Ayo, Nobar Film KPK Endgame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/anita-wahid-RDW.jpg" alt="Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Anita Wahid menyesalkan pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait polemik pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anita mempertanyakan mengapa Moeldoko bisa melontarkan pernyataan keputusan Pimpinan KPK hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memecat 51 pegawai tidak bertolak belakang dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebab hasil keputusan Pimpinan KPK dalam rapat koordinasi dengan BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumham menyatakan 51 orang dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tidak lagi bisa dibina. Sedangkan 24 pegawai lainnya akan mengikutu tes ulang.  "Instruksi Presiden itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa TWK itu tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan, tetapi justru untuk perbaikan KPK. Nah kalau Kepala KSP meyakini bahwa hasil TWK berupa dipecatnya 51 orang dan 24 orang yang harus dibina itu adalah sebuah hasil yang akan membawa perbaikan, maka pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, perbaikan untuk siapa?," kata Anita kepada JawaPos.com, Jumat (28/5).  Putri almarhum Gus Dur menyatakan, sebagian dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu merupakan orang-orang yang dinilai berintegritas. Mereka banyak menangani perkara-perkara besar yang menyengsarakan negara.  "Sebagian dari 75 orang itu jelas pendekar-pendekar OTT, pengusut kasus-kasus besar. Kalau disingkirkannya mereka dari KPK dianggap sebagai perbaikan, wajar kita bertanya perbaikan untuk siapa? Jelas perbaikannya bukan untuk pemberantasan korupsi," papar Anita.  Anita menegaskan jika hal tersebut dinilai perbaikan, maka perbaikan itu dirasa untuk para koruptor. Sehingga dinilai lebih mudah untuk merampok negara.  "Perbaikannya adalah untuk koruptor, korporasi-korporasi jahat yang hobi suap, pejabat-pejabat rakus dan sebagainya. Jalan mereka akan makin mudah, nggak ada yang menghalangi, nggak perlu takut ditangkap oleh pendekar-pendekar OTT, bisa menjarah sesukanya dengan bebas," ungkap Anita.  "Jadi betul, memang hasil TKW ini perbaikan. Perbaikan bagi kemudahan dan kelancaran aksi mereka, tapi penghancuran bagi pemberantasan korupsi," cetus Anita.  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan Kantor Staf Presiden (KSP) beserta kementerian/lembaga (K/L) mengklaim solid mendukung dan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo tentang polemik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, kementerian dan lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya,” ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (27/5).  Moeldoko menekankan tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden tersebut. Untuk menjalankan arahan Presiden, di antaranya Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN, kata Moeldoko, telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya.  “Kementerian PANRB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK,” tandasnya.

Putri Gus Dur Sebut Pemecatan 51 Pegawai KPK Muluskan Agenda Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/anita-wahid-RDW.jpg" alt="Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan pimpinan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberhentikan 51 pegawainya karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), dinilai merupakan bentuk pelemahan yang nyata terhadap kinerja lenbaga antirasuah. Usaha pelemahan KPK ini dinilai sudah berkali-kali dilakukan, sejak kasus Cicak-Buaya.  Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Anita Wahid menyatakan diberhentikannya 51 pegawai KPK semakin membuat terang, tujuan utama dari alih status pegawai menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN) untuk menyingkirkan orang-orang yang dinilai berintegritas. Menurut Anita, para pegawai berintegritas ini dinilai menjadi penghalang Pimpinan KPK era Firli Bahuri.  "Kita sudah bisa melihat sendiri sejak kepemimpinan yang baru, banyak kemerosotan KPK baik secara kinerja maupun integritas, seperti pencurian barang bukti, usaha pemerasan oleh penyidik, pimpinan naik helikoter, bocornya usaha penggeledahan, hilangnya nama-nama politisi dari daftar dakwaan kasus, dan lain-lain," kata Anita kepada JawaPos.com, Rabu (26/5).  Menurut Anita, proses pelemahan terhadap KPK bukan hanya berupa serangan dari luar, tetapi justru berubah adanya pelemahan dari dalam. Hal ini terjadi sejak proses pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023, yang akhirnya memilih seseorang yang rekam jejak integritasnya dipertanyakan.  "Lalu berlanjut dengan revisi UU KPK yang menyebabkan begitu banyaknya limitasi terhadap kerja-kerja pegawai KPK, hingga status pegawai dialihkan menjadi ASN yang jelas akan menciderai independensi KPK," beber Anita.  "Lalu kemudian ditambah lagi proses litsus melalui TWK yang juga sangat dipertanyakan validitas dan reliabilitasnya karena konstruksinya tidak jelas dan tidak sesuai kaidah ilmiah dan psikometrik," imbuh dia.  Anita belum mengetahui siapa saja 51 pegawai yang akan diberhentikan, dari sebelumnya 75 pegawai tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia pun tak memungkiri, pascara revisi UU KPK, kinerja KPK kini hanya menuai kontroversi.  "Pasca revisi UU KPK, penurunan kinerja KPK salah satunya disebabkan oleh berbagai limitasi yang berlaku. Dalam kondisi sedemikian pun, para pegawai KPK yang istiqomah dengan amanat pemberantasan korupsi tetap berusaha kerja keras melakukan tugasnya, termasuk OTT yang menarik adalah penyidik yang masuk di dalam daftar 75 orang itu adalah penyidik-penyidik yang melakukan semua OTT pasca revisi UU KPK," beber Anita.  Anita meyakini, 51 pegawai yang akan diberhentikan tidak mungkin tidak berwawasan kebangsaan. Dia pun menilai, pemecatan tersebut adalah bentuk pembangkangan terhadap Presiden dan terhadap hukum.  "Presiden sudah menyatakan secara jelas apa yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap hasil TWK. Dalih bahwa ini sesuai dengan instruksi Presiden (yaitu tidak merugikan pegawai KPK itu tidak berarti harus menjadi ASN) itu jelas tidak masuk akal, mengada-ada, dan hanya bermain kata-kata, karena artinya tinggal tunggu waktu saja hingga kontrak mereka tidak diperpanjang," ujar Anita.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/05/2021/51-pegawai-kpk-tetap-dipecat-mahfud-md-pilih-bungkam/">51 Pegawai KPK Tetap Dipecat, Mahfud MD Pilih Bungkam</a>  Oleh karena itu, Anita meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak tinggal diam atas pembangkangan ini. Menurutnya, Presiden tidak boleh tunduk terhadap kepentingan-kepentingan di balik pelemahan KPK.  "Kalau negara membiarkan saja, maka negara telah dzalim terhadap putra-putri terbaik yang selama ini setia mengabdi kepada bangsa," pungkas Anita.

Putri Gusdur: Pemecatan Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan pada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/anita-wahid-RDW.jpg" alt="Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) merespons isu terkini terkait Perppu KPK, Selasa (15/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) menilai tak ada kejelasan dan ketegasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK untuk menganulir UU KPK hasil revisi.  Salah satu anggota PIA Anita Wahid menilai, pihaknya tak melihat keseriusan dan ketegasan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Padahal, kata dia, mantan Wali Kota Surakarta itu sudah menyakatan akan mempertimbangkan akan menerbitkan Perppu.  "Tetapi kan setelah itu kami tak melihat ada langkah konkret yang lebih jelas atau tanda-tanda yang lebih jelas mengenai akan dikeluarkannya (Perppu KPK) atau tidak," kata Anita, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).  Sejak DPR RI mengesahkan RUU KPK menjadi UU pada 17 September lalu, perubahan kedua Undang-undang KPK secara otomatis akan tetap berlaku pada Kamis (17/10) meski Jokowi tidak menandatangani RUU KPK tersebut. Melihat waktu yang tersisa, Anita meragukan pernyataan Jokowi, bahwa akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK.  Anita pun pesimistis. Ia merasa, memang tak ada niat dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk mengeluarkan Perppu KPK.  "Kami heran dengan mepetnya waktu ini mengapa tak ada langkah yang jelas gitu ya untuk dikemukakan kepada publik. Apakah memang di belakang layar tak ada langkah, atau ada langkah tetapi tak dikemukakan ke publik, itu yang kita tidak tahu," ucap Anita.  Kendati tak ada sinyal untuk mengeluarkan Perppu KPK, PIA bersama jaringan komunitas antikorupsi di selurih Indonesia melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.  Anggota Kemitraan, Ririn Sefrani menerangkan, pesan dari surat tersebut intinya meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Mereka yakin, penerbitan aturan itu dapat memecahkan masalah korupsi di Indonesia.  "Pesannya kita ingin ada terang di tengah kelam, dan kembali terang. Jadi, pesan ini sangat kuat, karena disampaikan oleh perempuan, oleh ibu, dimana rahimnya menjadi tempat lahirnya generasi penerus," katanya.  Dalam surat terbuka itu, setidaknya ada dua tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi. Pertama, meminta Presiden Jokowi untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, segera mengeluarkan Perppu KPK.  "Dan kami, atas nama Perempuan Indonesia Antikorupsi dan komunitas antikorupsi lainnya, menunggu sikap Bapak selaku Presiden RI yang merupakan pelayan rakyat untuk menunjukkan posisi yang jelas dan tegas atas segala upaya pemberantasan korupsi di tanah air," pungkasnya.

Putri Gus Dur Kecewa, Jokowi Tak Tegas soal Penerbitan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Firli-Bahuri-Dery.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Irjen Pol, Firli Bahuri terpilih dan telah diputuskan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Adapun masa jabatan KPK periode ini akan berakhir Desember 2019 ini.  Menanggapi hal tersebut, putri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anita Hayatunnufus Wahid menilai Firli tidak akan mampu bisa bekerja sama dengan para pegawai KPK. Sebab sedari awal para pegawai KPK melakukan penolakan terhadap Firli yang diduga melanggar kode etik saat menjadi deputi penindakan.  "Maka ketua KPK harus seseorang yang sangat didukung oleh semua pegawainya. Kenapa? Dia enggak bisa kerja sendirian," ujar Anita kepada wartawan, Senin (1/9).  Sehingga Anita meragukan KPK di bawah pimpinna Firli Bahuri ini bisa solid. Karena dia menduga para pegawai sudah tidak percaya kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut.  "Karena pegawai melihat beliau melakukan pelanggaran etik, bagaimana bisa berharap bahwa para pegawai itu mau mensupport beliau. Apa dia mau perang sendirian," katanya.  Dengan demikian, saat ini tantangan Firli adalah membuat solid lembaga antirasuah tersebut. Perlu adanya kekompakan antara pimpinan dengan para pegawai KPK. Termasuk juga pimpinan KPK ini harus bisa menjawab pelemahan yang terjadi di KPK.  ‎"Harus ditegaskan bahwa yang dilawan sekarang adalah mengenai pelemahan pemberantasan korupsinya," pungkasnya.  Menanggapi hal ini, Firli Bahuri enggan menanggapinya. "Enggak ada tanggapan itu ya," kata Firli kepada JawaPos.com, di gedung DPR RI.

Firli Jadi Ketua KPK, Putri Gus Dur Ragukan Kepemimpinannya

Anita Wahid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Anita Wahid

Berita Terkini