<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/anies-b-3216107327.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. (JAWAPOS.COM/DERY RIDWANSAH)" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. (JAWAPOS.COM/DERY RIDWANSAH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menginginkan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan harus lebih kreatif guna memenuhi banyaknya kepentingan bangsa. Dilansir dari Antara pada Sabtu (2/12), pernyataan tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan usai menjadi pembicara dalam acara Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) 2023 di Jakarta, Sabtu (2/11). "Indonesia harus dekat dengan semua, harus kreatif dalam membangun kedekatan dengan semua, dan kepentingan itu harus diakomodasi dengan kerja sama kepada berbagai pihak," ujar&nbsp;pemilik nama lengkap&nbsp;Anies Rasyid Baswedan tersebut. Anies mengatakan bahwa dalam konteks membangun hubungan internasional, pemerintah harus membangun kedekatan kepada semua pihak, seperti Uni Eropa (EU) dan Tiongkok. Segala kepentingan terkait ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan teknologi juga harus dapat terpenuhi, tambah mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Anies juga turut menyoroti hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Mantan Gubernur Jakarta itu menekankan jika terpilih menjadi presiden ke-8 RI, maka dia akan tetap mempertahankan kebijakan One China Policy atau Kebijakan Satu China untuk menjalin sejumlah kemitraan yang menguntungkan bagi Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013352643/kampanye-pilpres-2024-anies-dan-ganjar-gelar-dialog-prabowo-terima-dukungan">Kampanye Pilpres 2024: Anies dan Ganjar Gelar Dialog, Prabowo Terima Dukungan</a> Dia menyebutkan dalam konstelasi multipolar atau kekuatan dunia yang terdistribusi ke banyak aktor yang saling bersaing demi kepentingan pribadi, Indonesia harus berani bertindak kreatif guna mengambil momentum untuk kepentingan dalam negeri. "Indonesia juga harus dekat dengan Jepang, Korea, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Malaysia. Jadi, membangun kedekatan harus kreatif dengan semua," ujarnya. Anies juga menyampaikan bahwa Indonesia ke depan akan menghadapi setidaknya empat tantangan global, yaitu geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan demokrasi. Sehingga, kebijakan politik luar negeri harus disusun sekreatif mungkin. Untuk menjalin hubungan internasional yang komprehensif atau berkelanjutan, Indonesia harus mempunyai kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Anies menyatakan bahwa nilai atau pilar yang dipegang teguh pemerintah akan menjadi penunjuk arah atau kompas dalam berpijak. "Harus ada lima pilar, yaitu pertahanan adaptif, ekonomi maju berkeadilan, lingkungan lestari, brand Indonesia, dan diplomasi proaktif yang inklusif," ucapnya. Demi mewujudkan pilar tersebut, keterlibatan pemuda, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi penting dalam menyuarakan gagasan-gagasan Indonesia ke depan. ***

Anies Baswedan menginginkan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan harus lebih kreatif guna penuhi kepentingan bangsa.

Demi Penuhi Kebutuhan Bangsa, Anies Baswedan Harap Kebijakan Luar Negeri yang Lebih Kreatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bantuan-TMMIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -   PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) juga melakukan aksinya terkait penanganan pandemi covid-19 dengan mendonasikan  4 unit Kijang Innova ambulance. Hal ini dilakukan bersama supply chain yang tergabung dalam Toyota Manufacturers Club.  Selain unit mobil juga diserahkan 34.800 Face Mask kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, bantuan diserahkan Presiden Direktur  TMMIN Warih Andang Tjahjono yang diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Acara serah terima juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti. Serta tak ketinggalan Wakil Presiden Direktur TMMIN Edward Otto Kanter, dan jajaran direksi lainnya.  Kijang Innova buatan Karawang ini telah dikonversi menjadi ambulance sesuai standar yang sesuai dengan tindakan medis yang diperlukan oleh salah satu supply chain otomotif. Kami juga menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) seperti Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta untuk memproduksi face mask yang didonasikan.  Dalam keterangan resminya Warih mengungkapkan kalau ini  merupakan rangkaian dari aktivitas corporate social responsibility dalam menghadapi COVID-19. Dari total 17 unit Kijang Innova ambulance yang akan didonasikan ke berbagai instansi dan pemerintah daerah seperti Karawang dan Bekasi.  "Beberapa waktu yang lalu kami mendonasikan 5 unit Kijang Innova Ambulance kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta 105.000 Alat Pelindung Diri (APD) bersama dengan diler, supply chain, dan afiliasi. Kemudian berkolaborasi dengan PT. Serasi Autoraya (SERA) menyediakan 68 unit mobil untuk menunjang mobilitas tenaga medis covid-19 di 15 kota besar di Indonesia," kata Warih.  Bahkan TMMIN juga memberikan bantuan  paket bahan pokok dan kebutuhan untuk mencegah penularan covid-19 seperti hand sanitizer, masker kain, sabun cuci tangan antiseptik. Serta alat pencuci tangan portabel serta kebutuhan lainnya kepada masyarakat di lingkungan sekitar dan diler Toyota di seluruh Indonesia.  Selain itu, TMMIN bekerjasama dengan akademia seperti Universitas Indonesia dan beberapa supply chain Toyota dalam pengembangan berbagai Alat Pelindung Diri seperti flocked swab, medical google, hazmat suit, bag valve mask, dan face shield.  “Upaya kami hanyalah sebagian kecil dari kebutuhan, namun demikian, sebagai bagian dari warga DKI Jakarta, kami berharap donasi ini dapat mendukung transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menambah semangat warga ibukota,” pungkas Warih.

Gubernur Anies Terima 4 unit Kijang Innova Ambulance dari TMMIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/isu-jual-beli-jabatan-inspektorat-dki-buka-layanan-pengaduan_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Jual beli jabatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Jual beli jabatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu jual beli jabatan mencuat atas perombakan ribuan pejabat&nbsp;oleh Gubernur&nbsp;DKI Jakarta Anies Baswedan. Melihat hal tersebut Inspektorat DKI Jakarta bahkan mengeluarkan sebuah surat edaran. Surat tersebut menjelaskan arahan Inspektorat untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar melapor jika mengetahui adanya dugaan pemberian atau permintaan sesuatu atau janji untuk menduduki jabatan tertentu. Begitu pun jika kepala OPD mengalami hal tersebut. "Iya, saya yang tanda tangan," ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi saat dikonfirmasi, Sabtu (2/3). Surat Edaran itu dengan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang atas Penempatan/Perpindahan Pegawai untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di LingkunganPemprov DKI&nbsp;Jakarta soal mekanisme pelaporan tersebut pada Jumat (1/3) ini. "Bagi yang melakukan pelaporan maka diterima sebagai laporan korban pemerasan. Sedangkan bagi yang tidak melaporkan dan apabila di kemudian hari terverifikasi melakukan tindakan tersebut, akan diklasifikasikan sebagai pelaku penyuapan," jelas isi surat edaran tersebut. Laporan bisa dilakukan dengan menghubungi Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) DKI Jakarta di kantor Inspektorat DKI Jakarta dan seluruh kantor Inspektorat Pembantu. Inspektorat juga membuka layanan aduan di nomor berikut: - Tingkat provinsi: WA/SMS&nbsp;(081387000112), telepon&nbsp;(0213822963) - Jakarta Timur: WA/SMS&nbsp;(089646586260) - Jakarta Selatan: WA/SMS&nbsp;(081380358890) - Jakarta Pusat: WA/SMS&nbsp;(081211552121) - Jakarta Barat: WA/SMS&nbsp;(0821 19545306) - Jakarta Utara: WA/SMS&nbsp;(081296757473) - Kepulauan Seribu: WA/SMS&nbsp;(081287821182) Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui Balai Warga di laman&nbsp;jakarta.go.id, SMS di nomor&nbsp;08111272206, dan email ke&nbsp;dki@jakarta.go.id&nbsp;atau&nbsp;inspektorat@jakarta.go.id. Untuk diketahui hal ini bermula dari ungkapan Penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI&nbsp;Jakarta Hasbiallah Ilyas yang mengaku menerima, keluhan adanya tarif untuk perombakan eselon II, III dan IV. Utamanya jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.&nbsp;&nbsp; "Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," kata Hasbiallah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyatakan bahwa akan mencopot jabatan para pihak terkait. Apabila terbukti melakukan pelanggaran jual beli jabatan sebab itu adalah bentuk penyuapan. "Laporkan saja! Jadi kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut. Tapi kalau dia tidak lapor, dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu&nbsp;penyuapan," tutur Anies.

Isu Jual Beli Jabatan, Inspektorat DKI Buka Layanan Pengaduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dana-operasional-naik-rtrw-tak-perlu-setor-lpj_m_172815.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai tahun 2018 mendatang, dana operasional RT/RW mengalami kenaikan sebesar Rp 500 ribu. Maka, setiap bulannya untuk RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta, sedangkan RW Rp 2,5 juta. Meski dinaikkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin memberatkan pengurus RT/RW dengan mewajibkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang biasanya disetor setiap tiga bulan. Dia justru menghapus keberadaan aturan tersebut. "Mulai 2018, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies saat kunjungan kerja di Cempaka Putih, Selasa (5/12). Meski demikian, dia meminta pengurus RT/RW mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya dengan baik. Sebab, dana sepenuhnya hanya boleh digunakan untuk keperluan warga. "Kalau kami saja tidak percaya, bagaimana warga percaya? Harus dijaga sebaik mungkin. Kami ingin Bapak Ibu bekerja lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya, sehingga dana operasional betul-betul menunjang operasional," tuturnya. Terkait penghapusan aturan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu beralasan agar RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ. "Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan mereka itu langsung diberikan dalam bentuk pembebasan. Mereka bisa mengelola sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan," tuturnya. Sebagai informasi, LPJ RT/RW biasanya dibuat 3 bulan sekali, sama halnya seperti dana operasional yang diberikan per 3 bulan. LPJ tersebut berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya sekaligus menjadi syarat agar dana operasional tiga bulanan berikutnya bisa dicairkan.

Dana Operasional Naik, RT/RW Tak Perlu Setor LPJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/wow-anis-baswedan-sandiaga-uno-bakal-berkantor-di-kepulauan-seribu_m_172668.jpeg" alt="Anis Baswedan - Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Anis Baswedan - Sandiaga Uno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan berkantor di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Namun hanya satu hari di pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu setiap bulannya. Program kunjungan tersebut dikenalkan dengan nama berkantor di Kepulauan Seribu. Mengenai rencana itu, Sandi mengungkapkan akan menggunakan dana operasionalnya sendiri untuk biaya akomodasi kunjungan yang rencananya dilakukan setiap bulan itu. "Kami pakai anggaran yang sudah ada, baik itu penunjang operasional saya sendiri maupun anggaran yang sudah ada," ujar Sandi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12). Dia menegaskan bahwa tidak ada mata anggaran baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang khusus dialokasikan sebagai dana operasional berkantor di satu-satunya kabupaten di Jakarta itu. "Gak ada anggaran baru. Kita gak mau yang aneh-aneh. Kita penghematan sekarang. Saya orangnya hemat banget " tandasnya. Sebelumnya, Sandi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bergantian mengunjungi Kepulauan Seribu satu per satu pulau berpenghuni di sana. Nantinya, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, dan Pulau Panggang akan menjadi kunjungan sekaligus kantor pertama mereka karena letaknya yang berdekatan. Setelah itu, barulah dia berkantor di Pulau Tidung dan Pulau Pari. Kemudian dilanjutkan ke pulau-pulau lainnya sesuai jadwal bulanan. Namun, Politikus Partai Gerindra itu tidak mau sekadar berkunjung melainkan akan ada agenda-agenda khusus yang sekaligus memboyong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pada setiap kedatangannya. "Kalau yang cuma berkunjung itu enggak efektif, harus ada agenda-agenda yang kami bahas, yang kami putuskan di sana, khusus yang berkaitan dengan Kepulauan Seribu," jelas Sandi. Seperti yang diketahui, dana operasional Sandi setiap bulannya adalah Rp 1,8 miliar. Sandi pernah menjelaskan dana operasionalnya akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infak sesuai dengan janjinya pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. (yes/Yesika)

Wow, Anis Baswedan-Sandiaga Uno Bakal Berkantor di Kepulauan Seribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/anies-siap-bayar-warga-bukit-duri-rp-17-triliun_m_164975.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies memastikan terkait putusan pengadilan terhadap gugatan warga Bukit Duri, pihaknya tak bakal mengajukan banding." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies memastikan terkait putusan pengadilan terhadap gugatan warga Bukit Duri, pihaknya tak bakal mengajukan banding.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan menerima keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan warga Bukit Duri. Itu artinya, Pemprov DKI harus membayar ganti rugi Rp 1,7 triliun, sesuai putusan pengadilan. <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/27/164982/adik-prabowo-benarkan-minta-jabatan-anies-diklaim-setuju" target="_blank">Anies</a> memastikan pihaknya tak bakal mengajukan banding. "Soal Bukit Duri, kita menghormati keputusan pengadilan, kita tidak berencana melakukan banding," kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (26/10), dilansir RMOl Jakarta (Jawa Pos Grup). Anies mengatakan akan mengajak warga Bukit Duri untuk duduk bersama mengatur daerahnya, termasuk terkait ganti rugi yang harus dibayarkan Pemprov DKI kepada mereka. "Saya akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif untuk untuk mencari jalan tengah," tegas dia. Sebelumnya, Warga Bukit Duri yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung menggugat Pemprov DKI karena digusur tanpa ada ganti rugi. Mereka yang tidak terima tempat tinggalnya diratakan dengan tanah lantas menggugat ke PN Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan karena warga merasa tidak pernah diajak berdialog perihal proyek normalisasi Kali Ciliwung, semasa pemerintahan Ahok-Djarot. Selain itu, warga juga mengklaim tanah yang didiaminya bukan tanah negara. Diketahui gugatan class action yang diajukan korban penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, terhadap Pemprov DKI Jakarta, dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Pemprov DKI diputuskan dengan sanksi membayar ganti rugi seniliai Rp 1,7 triliun.

Anies Siap Bayar Warga Bukit Duri Rp 1,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66728_85866_anis-sandi-jpnn.jpg" alt="Anies-Sandi" width="100%">
<figcaption>Anies-Sandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengaku prihatin terhadap nasib guru di tanah air, termasuk Ibu Kota Jakarta. Menurutnya, seorang guru seharusnya mendapat perhatian lebih dan khusus oleh pemerintah. Sebab, menjadi garda terdepan dalam membangun generasi penerus bangsa. &quot;Baik atau buruknya Indonesia ke depan, itu bisa tercermin dari kualitas guru,&quot; ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, &nbsp;Jumat (25/11). Mantan rektor Universitas Paramadina ini lantas mencontohkan dengan negeri Jepang. Di mana, negeri matahari terbit tersebut mampu menjadi negara maju pasca pengeboman Hirosima dan Nagasaki saat Perang Dunia II (1945). &quot;Hal itu terjadi, karena pasca pengeboman, Kaisar Hirohito menginstruksikan agar para guru diberdayakan dan memberikan pendidikan kepada rakyatnya,&quot; bebernya. Karenanya, kata Anies, dirinya berjanji akan meningkatkan mutu pendidikan DKI ke depan dengan memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru. &quot;Kualitas guru juga harus ditingkatkan, agar ilmu yang disampaikan dapat diserap semaksimal mungkin kepada peserta didik,&quot; paparnya. Sementara, pendamping Anies, Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan, dirinya juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan guru agama. &quot;Bagaimana pun juga, generasi ke depan jangan hanya cerdas intelektual saja. Tapi, harus memiliki kecerdasan spiritual dan ahlak yang bagus,&quot; paparnya. &quot;Begitu juga dengan kebudayaan. Manusia Indonesia, khususnya warga DKI, harus memiliki pemahaman dan kecintaan atas budaya. Apalagi, rakyat Jakarta cukup heterogen, ada dari berbagai suku dan etnis,&quot; lanjut Sandi. Pasangan nomor urut tiga ini juga berjanji akan memperbaiki kualitas pendidikan kejuruan, agar menciptakan SDM yang memiliki kemampuan khusus dan siap bekerja. &quot;Sehingga, begitu lulus nanti, tidak ada lagi berita bahwasanya tingkat pengangguran juga bertambah, karena jumlah tenaga kerja yang terserap rendah dibanding mereka yang lulus,&quot; pungkasnya.(cr2/JPG)

Anies Sandi Akan Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64491_83590_anis-sandi-jpnn2.jpg" alt="Anis-Sandi" width="100%">
<figcaption>Anis-Sandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ungkapan sehat itu mahal memang relevan dengan kondisi masyarakat dewasa ini, terlebih di kota metropolitan seperti Jakarta. Akses dan biaya pengobatan tergolong mahal bagi kalangan menengah dan menengah ke bawah, membuat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) guna meringankan biaya pengobatan mereka. Selain warga miskin, sasaran penerima KJS yang lain adalah para guru mengaji. Namun tunjangan dan bantuan sosial bagi guru mengaji itu, dirasa Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kurang menyeluruh. &quot;Seharusnya cakupan tunjangan juga berlaku bagi semua pemuka(tokoh) agama,&quot; ujar Anies dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (15/11). Untuk itu KJS yang ada yang sekarang akan diperluas cakupannya ke pengajar sekolah, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama lainnya. Mantan ketua etik KPK itu juga akan memperbaiki mekanisme pengajuan KJS, karena selama ini para pemuka agama harus mengajukan proposal terlebih dahulu, belum lagi jumlah bantuan sosial yang bervariasi dan tidak pasti. &quot;Kita akan jemput bola dengan melakukan pendataan melalui yayasan dan organisasi keagamaan agar tercapai ketepatan sasaran penerima tunjangan,&quot; katanya. Sementara itu, Sandiaga menambahkan program yang nantinya diberi nama KJS Plus itu tetap menggandeng UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai operatornya. Sehingga para pemuka agama itu mendapatkan pelayanan terbaik di Puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah. &quot;Jaminan pemeliharaan kesehatan berupa KJS Plus ini nantinya juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov dalam memenuhi kebutuhan dasar(kesehatan) warganya,&quot; kata Sandiaga. Dengan terjaminnya kesehatan para pemuka agama, juga akan membantu proses transfer nilai dan moral ke para pengikutnya. Sebab, bagaimanapun mereka telah berjasa mengenalkan manusia dengan Tuhan serta mengamalakan setiap perintah-perintah Tuhan.(cr2/JPG)

Anies-Sandi Jamin Seluruh Pemuka Agama Nikmati KJS Plus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anis baswedan

Berita Terkini