<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/3HGwgXPfydqoRbYJDFoPnrPHiGbxMUS4ucbcFr3I-1-1157559638.jpg" alt="Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)" width="100%">
<figcaption>Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejarawan sekaligus akademisi Anhar Gonggong ikut memberikan tanggapan terkait hebohnya tayangan Trans 7 pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dinilai melecehkan kiai, santri, dan pesantren. Kasus tersebut telah melahirkan gelombang besar berupa desakan pemboikotan pada stasiun televisi milik pengusaha Chairul Tanjung. Anhar Gonggong justru melihat kasus tersebut dari sisi berbeda. Menurut dia, seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau ormas keagamaan di Tanah Air tidak emosional. Justru mereka harus menjadikan tayangan Trans 7 sebagai bahan diskusi dan introspeksi. Karena bisa saja telah terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan pesantren tertentu, yang memang seharusnya diperbaiki.&nbsp; "Kalau saya lihat apa yang ditunjukkan di dalam video atau di dalam tayangan itu, justru menurut saya yang melihat lingkungan pesantren, harus menjadikannya sebagai sesuatu yang menjadi bahan perenungan untuk memperbaiki. Bagaimana seharusnya pengelolaan pesantren itu? Apakah ada kesopanan, dan sebagainya," kata Anhar Gonggong dalam video di kanal YouTube pribadinya. Menurut dia, kiai atau guru dipastikan tidak lepas dari melakukan kesalahan dan dosa. Karena mereka tidak dijamin oleh Allah terbebas dari salah dan dosa sebagaimana Rasulullah. Oleh sebab itu, Anhar Gonggong menilai pesantren seharusnya membuka diri untuk hadirnya pintu kritik ketika ada ritual atau kebiasaan yang dinilai berjalan kurang sesuai dengan esensi dari Islam itu sendiri. "Misalnya memberikan sesuatu lalu dilemparkan begitu saja. Lalu ada murid yang datang untuk mengambil sesuatu harus jongkok, dan sebagainya. Apakah itu sebuah bentuk daripada kesopanan yang diajarkan oleh Islam? Inilah yang membuat, kalau itu benar, maka itu yang membuat keprihatinan saya sebagai seorang yang mengenal perkembangan sejarah pesantren sedemikian rupa, yang tentu saja dengan segala usaha sebenarnya adalah untuk membentuk peradaban," ungkap Anhar Gonggong. Dengan banyaknya pesantren di Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada satu dua pesantren yang menyimpang dari esensi Islam itu sendiri. Dan tugas MUI atau ormas keagamaan seharusnya melakukan pengawasan dan memberikan teguran ketika ada praktik menyimpang dilakukan kiai, guru, atau yang lainnya di pondok pesantren. "Islam tidak hanya untuk menciptakan manusia berpengetahuan, tapi juga untuk mendidik perilaku, akhlak. Islam mengajarkan tentang kesopanan, bagaimana harus bergaul, bagaimana harus menjalani pendidikan dan sebagainya," tutur Anhar Gonggong.&nbsp; "Yang diperlihatkan oleh Trans 7, saya mengharapkan menjadi bahan perenungan tentang bagaimana lingkungan pendidikan pesantren itu seharusnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu melihat itu dan membicarakannya secara jernih agar perkembangan pendidikan pesantren berkembang ke depan dengan lebih baik," imbuhnya. Anhar Gonggong berpandangan, jika tayangan yang diperlihatkan Trans 7 benar-benar terjadi di salah satu pesantren di Indonesia, dia menilai tindakan itu kurang sesuai dengan tuntunan Islam yang sesungguhnya. Karena Islam hadir justru untuk memperbaiki akhlak dan perilaku manusia supaya lebih beradab. "Saya percaya bahwa Trans 7 pasti tidak bermaksud untuk memperlihatkan borok-borok pesantren. Pasti tidak. Tetapi dia menayangkan itu sebagai bahan untuk kepentingan pemahaman masyarakat melihat situasi di sejumlah pesantren yang ditayangkan itu. Saya percaya bahwa Trans 7 pasti tidak bermaksud untuk menjelekkan pesantren, menjelekkan kehidupan pendidikan. Tapi apa yang ditunjukkan menurut saya memang tidak pantas untuk terjadi di lingkungan pesantren," imbuhnya.&nbsp;

Anhar Gonggong mengajak pesantren untuk introspeksi setelah tayangan Trans 7 yang dianggap melecehkan santri dan kiai.

Sejarawan Anhar Gonggong Dorong Tayangan Trans7 Jadi Bahan Diskusi dan Perenungan Kalangan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/anak-tabrani-2709674498.png" alt="JASA PADA BANGSA: Amie Primarni, putri Mohammad Tabrani Soerjowitjro, menerima penganugerahan gelah pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, kemarin (10/11)." width="100%">
<figcaption>JASA PADA BANGSA: Amie Primarni, putri Mohammad Tabrani Soerjowitjro, menerima penganugerahan gelah pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, kemarin (10/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amie Primarni mengenang sang ayah, Mohammad Tabrani, sebagai sosok yang tidak haus pengakuan atau penghargaan. Meski menjadi pencetus bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Tabrani memilih menjauh dari sorotan begitu Indonesia merdeka. &rdquo;Makanya, tidak mudah kalau cari cerita tentang Bapak,&rdquo; ungkap Amie, anak kelima tokoh asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tersebut. Namun, kontribusi besar Tabrani yang dikenal sebagai jurnalis dan politikus kepada Indonesia tetap tercatat. Karena itulah, bersama lima tokoh lainnya, alumnus Universitas Koln tersebut kemarin dianugerahi gelar pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo memimpin seremoni penganugerahan tersebut di Istana Negara, Jakarta, kemarin (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan. Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/TH 2023 tanggal 6 November 2023, keenam tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional adalah Tabrani (Jawa Timur), Ratu Kalinyamat (Jawa Tengah), Ida Dewa Agung Jambe (Bali), Bataha Santiago (Sulawesi Utara), Abdul Chalim (Jawa Barat), dan Ahmad Hanafiah (Lampung). Acara penganugerahan itu dihadiri para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan penghargaan. Mewakili keluarga, Amie yang hadir di Istana Negara merasa bungah atas penganugerahan yang diterima sang ayah yang meninggal pada 12 Januari 1984. &rdquo;Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak buat itu bisa bermanfaat buat banyak orang,&rdquo; tuturnya. Sejarawan Anhar Gonggong membeberkan, enam pahlawan tersebut punya jasa spesifik masing-masing karena situasi yang mereka hadapi. &rdquo;Jadi, misalnya Santiago berhadapan dengan zaman Belanda ketika itu. Tapi, kalau Haji Chalim, kondisinya pejuang agama. Tabrani itu pencetus Kongres Pemuda I dan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional,&rdquo; jelasnya. Pemberian gelar ini, menurut dia, merupakan usul dari daerah, lalu ke Kementerian Sosial. Setelah itu, usul baru diajukan kepada presiden. &rdquo;Prosesnya panjang. Bisa diteliti sampai empat tahun,&rdquo; ungkapnya. Amie mengakui, sang ayah memang sosok visioner. Saat berusia 32 tahun, Tabrani sudah mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Alasannya adalah harus ada bahasa sendiri, tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Melayu. Usul Tabrani pada Kongres Pemuda I untuk menggunakan bahasa Indonesia diterima pada Kongres Pemuda II pada 1928. Pria kelahiran Pamekasan, 10 Oktober 1904, tersebut dulunya pernah memimpin media Reveu Politik, Sekolah Kita, dan Harian Pemandangan. Sementara itu, Ratu Kalinyamat bernama lahir Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Sebagai bupati Jepara, pada 1550, dia pernah mengirim 4 ribu tentara untuk memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan negeri tersebut dari cengkeraman Portugis. Pada 1565, dia juga kembali mengirim tentara untuk melawan Portugis. Kali ini dia melakukannya atas permintaan orang-orang Hitu di Ambon, Maluku. Lalu, Ida I Dewa Agung Jambe atau Dewa Agung Jambe I adalah seorang raja dan pendiri Kerajaan Klungkung pada 1686. Dia juga merupakan penerus Dinasti Gelgel. Dia gugur ketika ikut dalam Perang Puputan melawan Belanda pada 28 April 1908. (lyn/mia/c14/ttg)

Amie Primarni mengenang sang ayah, Mohammad Tabrani, sebagai sosok yang tidak haus pengakuan atau penghargaan.

Mohammad Tabrani, Pencetus Bahasa Persatuan dari Pamekasan Jadi Pahlawan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-bentuk-tim-pertimbangan-monas-isinya-jj-rizal-anhar-dan-asro_m_.jpg" alt="Ilustrasi Monas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Monas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk sebuah tim yang bertugas memberikan pertimbangan dan menyeleksi kegiatan yang akan dilakukan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tenaga profesional. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) 267/2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Asiantoro mengatakan, tim itu sudah pernah bertemu dalam sebuah rapat. Mereka yang terpilih, yakni sebanyak 40 orang yang tiga di antaranya adalah budayawan dan sejarawan Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rohan. "Kita tim ini udah pernah rapat. Tim ini bekerja ketika ada disposisi gubernur pemakaian Monas yang ribuan orang. Perlu dipertimbangkan tim ini enggak," ujar Asiantoro di Monas, Rabu (8/8). Dia menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan untuk tim ini mencapai Rp 461 juta untuk membiayai honor para tenaga ahli selama delapan bulan. Insentif itu hanya berlaku untuk tenaga profesional dan pegawai negari sipil (PNS) non-DKI.&nbsp; "Ada sebulan empat kali. Ada tiga orang (tenaga profesional). Maksimal Rp 1,4 juta untuk sekali datang, sesuai e-budgeting. Rp 1,4 juta untuk sekali datang (selama) dua jam,"&nbsp;jelasnya. Menurutnya, penugasan itu berlaku sementara selama satu tahun. Apabila dinilai masih diperlukan, anggaran bisa kembali diajukan untuk tahun berikutnya. &ldquo;SK kan (berlaku) delapan bulan. Bisa saja tahun depan kalau dianggap perlu bisa terus. Anggaran itu kan ketika SK keluar, anggaran belum deal, masih verbal untuk anggarannya. Kan di APBDP ini juga,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Isinya JJ Rizal, Anhar, dan Asro

anhar gonggong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anhar gonggong

Berita Terkini

Sejarawan Anhar Gonggong Dorong Tayangan Trans7 Jadi Bahan Diskusi dan Perenungan Kalangan Pesantren

Mohammad Tabrani, Pencetus Bahasa Persatuan dari Pamekasan Jadi Pahlawan Nasional

Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Isinya JJ Rizal, Anhar, dan Asro

Download Aplikasi JawaPos.com