<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/4N91rw0KukUb5ZXt0t8gY1b6BR4y7jBtve5DPs3N-1-4121386951.jpg" alt="Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan (kanan) menyampaikan materi perkembangan terbaru perhajian di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11/9). (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan (kanan) menyampaikan materi perkembangan terbaru perhajian di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11/9). (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Seiring dengan pengesahan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ada beberapa regulasi baru. Di antaranya adalah calon jamaah haji (CJH) yang masih antre giliran berangkat diperbolehkan mengangsur biaya haji. Sehingga saat pelunasan nanti tidak terlalu berat. Seperti diketahui, setiap CJH saat mendaftar haji dikenakan biaya Rp 25 juta. Kemudian saat tahun keberangkatannya, CJH wajib setor biaya pelunasannya. Selama ini biaya pelunasan yang ditanggung jamaah cukup besar. Misalnya pada musim haji 2025, rata-rata biaya yang ditanggung jemaah Rp 55 jutaan. Dengan setoran awal yang hanya Rp 25 juta, uang yang harus disiapkan sekitar Rp 30 juta.&nbsp; Jumlah tersebut berkurang sedikit, karena setiap CJH mempunyai tabungan hasil investasi di rekening virtualnya. Di dalam UU tentang Haji dan Umrah yang terbaru, setiap CJH boleh melakukan top up, menambah, atau mengangsur sisa biaya haji di luar setoran awal, sambil menunggu giliran berangkat. Sehingga nanti saldonya terakumulasi menjadi lebih besar. Dampaknya, saat waktunya berangkat haji, sisa kewajiban pelunasannya tinggal sedikit. Perkembangan terbaru regulasi haji itu disampaikan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan. "Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang baru membuka setoran angsuran haji, akan memberikan harapan persiapan haji yang lebih pasti," katanya saat menjadi pembicara di forum Public Lecture di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11/9). Indra mengatakan saat ini merupakan era baru penyelenggaraan haji di Indonesia. Pasalnya, Indonesia mempunyai kementerian yang khusus membidangi urusan haji dan umrah. Selama ini haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). "BPKH siap bahu membahu mengurai dan mendukung Kementerian Haji dan Umrah," katanya. Sehingga sejumlah masalah perhajian bisa ditangani. Misalnya masalah biaya haji yang dinilai masih mahal. Biaya riil haji tahun ini Rp 89 jutaan. Setelah ada uang hasil investasi dana haji dari BPKH, biaya rukun Islam kelima yang jadi beban jemaah Rp 55 jutaan. Masalah pelik lainnya adalah antrean haji yang panjang, khususnya pada haji reguler. Indra mengatakan, panjang antrean haji di Indonesia saat ini sekitar 25 sampai 49 tahun. Bisa dibayangkan ketika daftar haji usia pensiun, maka berangkatnya bisa saat usia satu abad. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan masyarakat bisa berhaji dengan mudah dan murah.&nbsp; Indra juga menyampaikan soal pengelolaan dana haji, yang hasilnya di antaranya untuk meringankan biaya haji. Dia mengatakan, dana haji yang dikelola BPKH telah memberikan diskon haji sekitar setengah biaya riil bagi jamaah yang berangkat atau sekitar Rp 40 triliun. Sementara untuk jamaah yang antre menerima nilai manfaat virtual account semacam dividen senilai total Rp 18 triliun lebih secara akumulasi. Dia mengatakan, return investasi dana haji oleh BPKH mencapai 7 persen pada 2024. Lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank plat merah. BPKH mampu menghasilkan Rp 11,6 triliun hasil pengelolaan dana haji. Uang itu didapatkan dari Rp 172 triliun dana haji yang dikelola. Pengelolaan dana haji lewat pendekatan berkelanjutan melalui investasi green (energi terbarukan), blue (ekonomi laut), dan orange (infrastruktur halal). Saat ini ada 5,5 juta jamaah tunggu, yang merupakan amanah dalam menunjukan komitmen BPKH untuk dana haji yang aman, adil dan abadi.&nbsp;

Calon jemaah haji kini diperbolehkan mengangsur biaya haji berkat revisi UU, meringankan beban pelunasan biaya haji yang tinggi.

Calon Jamaah Haji Kini Bisa Top Up Angsuran Biaya Haji saat Antre Giliran berangkat, Meringankan saat Pelunasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/IMG-20241103-WA0012-1-442187774.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Tim Satgas Kebijakan Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil Lahadalia. (Nurul F)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Tim Satgas Kebijakan Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil Lahadalia. (Nurul F)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Tim Satgas Kebijakan Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil Lahadalia membantah soal rencana subsidi BBM dan LPG akan dialihkan menjadi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah atau angsuran rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, ide tersebut belum masuk dalam pembahasan di dalam satgas yang dipimpinnya. Pasalnya, hingga dua pekan ke depan pihaknya masih akan menggodok opsi-opsi yang akan ditawarkan kepada Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Engga, engga bener. Kita lagi meng-exercise kok, belum ada ide itu," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015270075/polemik-jet-pribadi-kaesang-disebut-kpk-bukan-gratifikasi-pdip-sebut-hukum-harusnya-tidak-tebang-pilih">Polemik Jet Pribadi Kaesang Disebut KPK Bukan Gratifikasi, PDIP Sebut Hukum Harusnya Tidak Tebang Pilih</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil membeberkan, ada sejumlah opsi yang nantinya akan digodok oleh Satgas Optimalisasi Kebijakan Subsidi Energi. Salah satunya, yakni soal subsidi BBM dan LPG yang akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu diantaranya adalah kita akan memberikan BLT kepada masyarakat," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah sebagian subsidi BBM dan LPG (elpiji) yang tidak tepat sasaran. Subsidi itu akan dialihkan menjadi subsidi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini didasarkan pada rencana Prabowo yang akan membangun sebanyak 2 juta rumah per tahun di pedesaan pada masa jabatannya. Salah satu yang menjadi sasaran dalam proyek itu adalah pemilik tanah yang belum memiliki rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nggak salah nanti ada perubahan alokasi subsidi energi, seperti subsidi bensin, LPG. Itu kan saat ini kurang tepat sasaran. Ini mau ditransformasikan menjadi (subsidi) kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran kepemilikan rumah pada saatnya," kata Joko saat ditemui di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Senin (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia menyebut uang ratusan triliun yang dikeluarkan negara selama ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan hitungannya, rata-rata, kata dia, subsidi itu justru banyak dinikmati orang mampu pemilik mobil, yang nilainya per unit bisa mencapai Rp 600 ribu&ndash;Rp 800 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ke depan, kata Joko, anggaran itulah yang akan ditransformasi dan dialihkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yakni 3 juta rumah per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayangkan kalau yang menerima (subsidi BBM) orang yang memiliki mobil. Itu rata-rata hitungannya, kalau satu mobil mencapai Rp 600&ndash;800 ribu, tapi itu yang mendapatkan orang mampu karena memiliki mobil. Itu (subsidi BBM) yang akan ditransformasikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi, bukan anggaran baru. Tapi adalah transformasi, mengubah peruntukkan dari yang subsidi BBM menjadi subsidi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah," sambung Joko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah rencana itu masih usulan atau sudah disepakati Prabowo, Joko hanya meminta untuk menunggu. "Desainnya yang saya dengar seperti itu. Kita tunggu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Bahlil Lahadalia membantah soal rencana subsidi BBM dan LPG akan dialihkan menjadi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah.

Bahlil Bantah Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM jadi Angsuran Rakyat untuk Kepemilikan Rumah

angsuran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angsuran

Berita Terkini

Calon Jamaah Haji Kini Bisa Top Up Angsuran Biaya Haji saat Antre Giliran berangkat, Meringankan saat Pelunasan

Bahlil Bantah Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM jadi Angsuran Rakyat untuk Kepemilikan Rumah

Download Aplikasi JawaPos.com