<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/BANYUWANGI-08-B-1624769656.jpg" alt="Operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama tiga hari ke depan, mulai Rabu (9/7/2025) hingga Jumat (11/7/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama tiga hari ke depan, mulai Rabu (9/7/2025) hingga Jumat (11/7/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, proses evakuasi dan pencarian masih berlangsung. Dengan kejadian ini, sektor penyeberangan atau pelayaran mendapat perhatian khusus. Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengklaim kapal yang beroperasi selama ini memiliki standar kelayakan yang sama secara teknis. Menurut Ketua Bidang Tarif dan Usaha Gapasdap Rahmatika, di industri penyeberangan atau pelayaran tidak ada istilah kapal tua dari sisi teknis. Yang ada adalah kapal tua secara ekonomis. &ldquo;Kapal-kapal di Indonesia relatif masih cukup muda dibandingkan negara lain. Kapal yang paling tua rata-rata berusia antara 30 hingga 40 tahun dan semuanya memiliki standar kelayakan yang sama secara teknis,&rdquo; kata Rahmatika kepada media di Jakarta, Rabu (9/7). Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu berpendapat, kapal-kapal di Indonesia mengacu pada standar internasional (SOLAS). Karena, Indonesia telah meratifikasi aturan International Maritime Organization (IMO). Regulasi kapal-kapal tua maupun muda secara kelayakan adalah sama dan bahkan kapal-kapal yang sudah berumur melaksanakan standar keselamatan yang lebih ketat. &ldquo;Bisa dikatakan, kapal-kapal tersebut harus mengganti komponen konstruksi yang mengalami keausan sebesar 17 persen dengan konstruksi yang baru. Sehingga, setiap tahun kapal-kapal setelah menjalani pengedokan menjadi seperti baru kembali. Ini adalah aturan internasional secara teknis dan juga diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia,&rdquo; tegas Rahmatika. Pernyataan Rahmatika ini merespons ungkapan pimpinan Komisi V DPR yang menyebut banyak kapal tua beroperasi di bawah standar keselamatan. Pernyataan tersebut mencuat setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Rahmatika mendorong DPR ikut mendukung perbaikan angkutan penyeberangan, karena sangat strategis bagi negara kepulauan seperti Indonesia, bukan berspekulasi. Apalagi pemerintah tidak terlalu berpihak kepada pengusaha untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. "Jadi, tidak ada istilah kapal tua. Semua sesuai mekanisme perundang-undangan.&rdquo; paparnya. Dia mencontohkan kapal feri di Hong Kong&ndash;Kowloon yang beroperasi sejak 1888. Kini berusia sekitar 137 tahun dan masih beroperasi. Di Kanada ada kapal MV Chilcotin berusia hampir 100 tahun. Beroperasi sejak 1927 hingga kini. Di Yunani terdapat kapal SS Hellinis beroperasi sejak 1929 hingga saat ini. Di Italia, MV Astoria beroperasi sejak 1948 sampai sekarang. Demikian pula kapal-kapal feri di Filipina yang memiliki usia rata-rata di atas 40 tahun. "Kapal-kapal di Indonesia yang masih relatif jauh lebih muda usianya dibandingkan negara lain. Namun, kapal-kapal tersebut tidak bisa melakukan peremajaan karena tarif yang berlaku tidak cukup untuk menutupi biaya operasional," ujarnya. Dia menerangkan, tarif yang berlaku saat ini masih di bawah standar yang dihitung oleh pemerintah. Tarif angkutan penyeberangan di Indonesia saat ini merupakan yang terendah di seluruh dunia. Bahkan tarif kapal penumpang di Timor Leste lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Tarif penyeberangan di Indonesia saat ini rata-rata Rp 1.033 per mil. Di Thailand Rp 2.984 per mil, Filipina Rp 1.995 per mil, dan Jepang untuk rute Kure&ndash;Hiroshima Rp 14.135 per mil. "Kalau kita ingin melakukan standarisasi keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, tentu tarifnya harus disesuaikan berdasarkan perhitungan dalam formulasi tarif yang ada," ungkapnya mengajak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016242643/tim-sar-gabungan-temukan-2-korban-tenggelam-kmp-tunu-pratama-jaya-muncul-di-selat-tanjung-anjir-sembulungan-banyuwangi">Tim SAR Gabungan Temukan 2 Korban Tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, Muncul di Selat Tanjung Anjir Sembulungan Banyuwangi</a> Besaran tarif pelayaran saat ini masih di bawah 31,8 persen. Sehingga tarif yang berlaku sekarang belum sesuai dengan perhitungan yang benar. Masih kurang 31,8 persen. Akibatnya, pengusaha kesulitan menutupi biaya operasional dan banyak perusahaan yang bangkrut karena tarif di Indonesia tidak memadai. Anggota Gapasdap itu membeberkan, hak angkutan penyeberangan saat ini juga belum terpenuhi dari sisi fasilitas pelabuhan, seperti minimnya jumlah infrastruktur dermaga. Akibatnya, kapal-kapal hanya bisa beroperasi 30 persen per bulan. Kondisi dermaga yang tidak layak. Bahkan masih ada dermaga LCM yang sebenarnya tidak layak untuk operasional kapal penyeberangan. Keberadaan dermaga LCM juga sangat membahayakan keselamatan pelayaran karena rata-rata kapal &lsquo;duduk&rsquo; di dasar laut, sehingga tidak bisa mendeteksi berat muatan sesungguhnya. Selain itu, kondisi terminal pelabuhan tidak dilengkapi dengan timbangan, sehingga pihak kapal tidak mengetahui berat sebenarnya dari kendaraan yang akan dimuat. Tidak ada portal yang menyaring kendaraan over dimension over loading (ODOL), dan juga tidak tersedia alat untuk mendeteksi barang bawaan pelanggan seperti di bandara. Hal-hal inilah yang menyebabkan transportasi tidak aman.

Kapal-kapal di Indonesia relatif masih cukup muda dibandingkan negara lain. Kapal yang paling tua rata-rata berusia antara 30 - 40 tahun.

Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Gapasdap Curhat soal Sektor Angkutan Penyeberangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/asdp-ferry-1843448522.jpg" alt="Ilustrasi: Pelabuhan penyeberangan melayani pemudik di masa mudik Lebaran Idul Fitri 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pelabuhan penyeberangan melayani pemudik di masa mudik Lebaran Idul Fitri 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup rangkaian posko angkutan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 masehi. Selama periode tersebut, ASDP berhasil memberikan pelayanan penyeberangan secara lancar. Hal ini ditandai dengan pengoperasian 245 unit kapal, meningkat 3,81 persen dibanding tahun sebelumnya. ASDP pun melakukan pelayanan terhadap 5,82 juta penumpang serta 1,30 juta unit lebih kendaraan pada periode angkutan Lebaran tahun ini. Selama periode arus mudik 21&mdash;31 Maret 2025 dan arus balik 2&mdash;11 April 2025, ASDP mengoperasikan layanan di 15 lintasan utama yang masuk dalam pemantauan nasional. Adapun jumlah kapal terdiri atas 65 unit kapal milik ASDP Group dan 180 unit kapal milik swasta, dengan total produksi trip mencapai 21.973 trip, naik 4,2&nbsp;persen dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 21.092 trip. Volume penumpang yang dilayani meningkat signifikan sebesar 10,5&nbsp;persen dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mencatatkan 5,27 juta penumpang. Sementara itu, jumlah kendaraan yang dilayani menurun tipis sebesar 2 persen dari realisasi tahun lalu. Hal itu mencerminkan adanya distribusi moda transportasi yang lebih merata dan efisiensi pengaturan lalu lintas di pelabuhan. Lintasan dengan volume pergerakan tertinggi antara lain Merak&ndash;Bakauheni dan Ketapang&ndash;Gilimanuk. Di lintasan Merak&ndash;Bakauheni dan lintasan alternatif seperti Ciwandan&ndash;Wika Beton dan BBJ Bojonegara&ndash;BBJ Muara Pilu, tercatat sebanyak 225.400 unit kendaraan melintas saat arus mudik dan 238.566 unit saat arus balik, termasuk kendaraan non-mudik sebanyak 13.168 unit. Jumlah penumpang yang melintas dari Jawa ke Sumatera melalui lintasan tersebut mencapai 885.828 orang saat arus mudik dan 945.484 orang saat arus balik, dengan 59.656 orang tercatat bukan pemudik. Hal ini menunjukkan arus balik melebihi arus mudik, yang mengindikasikan adanya perjalanan tambahan di luar kebutuhan mudik.&nbsp; Untuk lintasan sebaliknya, yakni dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni-Merak dan lainnya, tercatat 81.652 unit kendaraan menyeberang saat arus mudik dan 112.491 unit pada arus balik, di mana terdapat 30.839 unit kendaraan yang menyeberang bukan untuk tujuan mudik. Sementara itu, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa saat arus mudik sebanyak 413.808 orang, dan kembali ke Sumatera saat arus balik sebanyak 529.575 orang. Perbedaan ini memperlihatkan potensi pertumbuhan arus wisata dan mobilitas antarpulau yang lebih dinamis pasca-Lebaran. Pada lintasan Bali&ndash;Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, tercatat 156.861 unit kendaraan pada arus mudik, dan 154.020 unit kendaraan kembali saat arus balik, dengan selisih 1,8% atau sekitar 2.841 kendaraan yang belum kembali. Penumpang yang melintas tercatat sebanyak 494.645 orang saat mudik dan 509.126 saat arus balik. Adapun arus kendaraan dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 44.246 unit saat arus mudik dan meningkat menjadi 71.968 unit saat arus balik. Artinya, sebanyak 27.722 unit kendaraan merupakan perjalanan non-mudik. Jumlah penumpang di lintasan ini juga meningkat dari 221.374 saat mudik menjadi 300.887 orang pada arus balik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015836849/asdp-tiadakan-layanan-penyebrangan-express-rute-bakauheni-merak-saat-arus-balik-lebaran-berlaku-mulai-3-7-april-2025">ASDP Tiadakan Layanan Penyebrangan Express Rute Bakauheni - Merak Saat Arus Balik Lebaran, Berlaku Mulai 3-7 April 2025</a> Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan apresiasi atas kolaborasi intensif antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, operator, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas layanan penyeberangan selama masa Lebaran dikendalikan secara penuh oleh manajemen ASDP, baik dari sisi pelabuhan maupun kapal. &ldquo;ASDP memprioritaskan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jasa. Posko operasi berjalan efektif, dengan sistem monitoring real time, evaluasi harian, serta kesiapsiagaan petugas selama 24 jam. Kami berkomitmen memastikan layanan di lintasan utama Sumatera&ndash;Jawa&ndash;Bali berjalan optimal dan bebas dari hambatan signifikan,&rdquo; ujar Heru melalui keterangannya. Heru juga menyoroti keberhasilan sinergi antara kesiapan armada, infrastruktur pelabuhan, serta digitalisasi sistem pemesanan tiket melalui Ferizy.&nbsp; &ldquo;Sistem tiket daring terbukti sangat membantu pengaturan distribusi kendaraan dan mencegah antrean di pelabuhan. Kami terus mengimbau masyarakat agar membeli tiket melalui aplikasi Ferizy dan datang ke pelabuhan sesuai waktu di tiket,&rdquo; tandasnya. Dengan berakhirnya Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2025, ASDP menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi seluruh proses dan menyempurnakan sistem layanan ke depan. Komitmen transformasi digital, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta optimalisasi pelayanan pengguna jasa akan terus menjadi prioritas utama perusahaan dalam mendukung konektivitas nasional.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menutup posko angkutan Lebaran 2025 dengan layanan yang lancar dan efisien, melayani jutaan penumpang.

ASDP Angkut 5,28 Juta Penumpang dan 1,30 Juta Kendaraan Selama Lebaran 2025, Rute Tersibuk Merak-Bakauheni 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/KAPAL-13-2870229629.jpg" alt="Angkutan penyeberangan KMP Putri Leanpuri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Angkutan penyeberangan KMP Putri Leanpuri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat yang bermukim di kawasan perairan Kabupaten Banyuasin kini bakal lebih mudah beraktivitas ke luar daerah. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru meresmikan operasionalnya angkutan penyeberangan lintas Desa Sri Menanti -Banyuasin Desa Karang Baru Kabupaten Banyuasin dengan KMP Putri Leanpuri. "Menjawab kebutuhan masyarakat, kita menyediakan sarana penyeberangan. Operasional penyeberangan ini sempat berhenti karena perlunya banyak persiapan, selain juga mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan menjadi faktor utama,&rdquo; kata Herman Deru di Pelabuhan Penyeberangan Srimenanti Tanjung Lago, Banyuasin, Selasa (11/3/2025) siang. Herman Deru berharap ke depan sarana penyeberangan terus dapat beroperasi melayani masyarakat, jika selama ini hanya 6 hari maka kedepan jam di Pelabuhan Penyeberangan Srimenanti Tanjung Lago, Banyuasin, Selasa (11/3) Sementara itu Bupati Banyuasin Askolani menjelaskan pelabuhan penyeberangan yang diresmikan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Banyuasin sejak lama. "Benar-benar dibutuhkan karena ada 27 desa yang terdapat di seberang (Karang Baru) dan penduduk berjumlah sekitar 70 ribu. Terlebih lagi saat ini, Banyuasin naik peringkat menjadi peringkat 3 penghasil gabah terbesar di Indonesia dan nomor 1 di Sumsel. Hampir 40 persen gabah tersebut dihasilkan dari desa seberang yang berada di Karang Baru,&rdquo; bebernya. Kapasitas kapal mampu mengangkat 12 kendaran campuran dan 72 orang penumpang. Saat ini di bawah pengelolaan di bawah Dirjen Perhubungan Darat, dan nanti pada bulan April 2025 pengelolaannya berada di Dirjen Perhubungan Laut, dan pembiayaannya telah disetujui dari APBN. &nbsp;

Terwujudnya sarana penyeberangan ini merupakan kerjasama Kementerian Perhubungan, Pemprov Sumsel dan pemkab Banyuasin.

Dukung Mobilitas Masyarakat Banyuasin, Operasikan Angkutan Penyeberangan KMP Puteri Leanpuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/ANGKUTAN-PENYEBERANGAN-09-B-404876239.jpg" alt="Ilustrasi ferry angkutan penyeberangan antarpulau yang dikelola PT ASDP. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ferry angkutan penyeberangan antarpulau yang dikelola PT ASDP. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPo.com - Biaya logistik yang rendah menjadi pondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lewat perannya dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus menekan biaya distribusi barang. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan layanan penyeberangan yang dikelolanya tetap bebas dari PPN. Adapun pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan angkutan air, termasuk penyeberangan, menjadi langkah penting untuk memastikan tarif tetap terjangkau sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati mobilitas dan akses logistik yang lebih baik. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, memastikan tidak ada kenaikan tarif layanan kapal penyeberangan, karena layanan ini termasuk dalam kategori jasa angkutan umum yang dibebaskan dari PPN sesuai regulasi. " Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," ujar Shelvy dalam keterangannya. Dampak pembebasan PPN, lanjut Shelvy, sangat strategis bagi berbagai sektor, terutama dalam menekan biaya logistik nasional. Transportasi laut yang efisien dapat membantu menjaga stabilitas harga barang, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang bergantung pada moda angkutan laut untuk distribusi kebutuhan pokok. "Kami percaya bahwa pembebasan PPN adalah langkah konkret untuk menciptakan efisiensi logistik, sehingga dapat menekan harga barang yang didistribusikan ke wilayah-wilayah terpencil," jelas Shelvy. Dengan tarif yang tetap stabil, masyarakat dapat lebih mudah melakukan perjalanan antarwilayah, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan ekonomi. Diharapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang menjadi andalan dalam mobilitas dan perdagangan. ASDP menambahkan meski bebas dari PPN, perusahaan tetap menjalankan kewajiban perpajakan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 sebesar 1,2% atas penghasilan bruto dari jasa angkutan laut. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015507774/6-manfaat-konsumsi-kacang-mete-setiap-hari-salah-satunya-baik-untuk-kesehatan-kulit">6 Manfaat Konsumsi Kacang Mete Setiap Hari, Salah Satunya Baik untuk Kesehatan Kulit</a> Hingga saat ini, ASDP mengoperasikan 37 pelabuhan dan melayani lebih dari 300 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia dengan lebih dari 200 kapal. Sebagian besar lintasan yang dikelola ASDP, sekitar 66%, adalah lintasan perintis yang berperan penting dalam menghubungkan daerah terpencil dan mendukung pemerataan pembangunan. Dengan kebijakan pembebasan PPN yang tetap berlaku, ASDP optimistis dapat terus berkontribusi dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan akses transportasi laut di seluruh Indonesia.&nbsp;

Pembebasan PPN pada layanan penyeberangan langkah penting untuk masyarakat dapat menikmati mobilitas dan akses logistik yang lebih baik.

Tetap Dapat Fasilitas Bebas PPN, Angkutan Penyeberangan Bisa Optimalkan Layanan Konektivitas dan Distribusi Barang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/ASPD-GILIMANUK-877999252.jpg" alt="ILustrasi penyeberangan Ferry Gilimanuk. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILustrasi penyeberangan Ferry Gilimanuk. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Perhubungan terus meningkatkan keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan dengan membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (TSDP). Langkah ini dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema "Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP). Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) Kemenhub Lilik Handoyo menyampaikan dalam pembukaan Bimtek bahwa pelaksanaan pendaftaran dan penetapan tanda kebangsaan kapal, merupakan bagian dari aspek status hukum kapal sebagai kapal berbendera Indonesia. "Hal ini merupakan suatu proses awal yang sangat menentukan dalam penetapan aspek kelaiklautan kapal termasuk untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan," tutur Lilik di Makassar. Penetapannya menurut Lilik, dilaksanakan oleh pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal, dibantu oleh pegawai pendaftaran dan baliknama kapal. Menurutnya, hingga saat ini pelaksanaan registrasi yang dilakukan terhadap kapal angkutan sungai dan danau telah mencapai 4.051 unit, yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah sejalan dengan registrasi dan pemeriksaan yang dilakukan. Pada kapal angkutan penyeberangan sampai dengan saat ini telah teregistrasi sebanyak 441 unit, yang sebelumnya telah terdaftar di Ditjen Perhubungan Laut, dan beberapa kapal bangunan baru, yang sejak awal langsung diregistrasikan di Direktorat TSDP. "Hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, mengingat kapal ASDP di Indonesia mempunyai berbagai macam ukuran dan tahun pembuatan serta kearifan lokal khususnya pada kapal angkutan sungai dan danau tradisional yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan yang proses pembuatannya dilakukan secara tradisional. hal ini menjadi tantangan bagi kita kedepan untuk membenahi sistem penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang berkeselamatan," urai Lilik. Kasubdit Sarana SDP Ditjen Hubdat Abdi Sabda menyebutkan bahwa dalam kesempatan Bimtek kali ini diikuti 50 peserta hadir secara fisik dan 40 orang secara virtual. Hadir pada Bimtek yakni Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Bahar dan Kasubdit Angkutan Multimoda dan Antar Moda, Dit. Angkutan Jalan Perhubungan Darat Andi Faizah Arsal. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pelaksanaan registrasi yang dilakukan terhadap kapal angkutan sungai dan danau telah mencapai 4.051 unit hingga saat ini.

Upaya Kemenhub Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyeberangan Kapal SDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/HUBDAT-27-FOTO-514701227.jpg" alt="Ilustrasi kapal Ferry mengakut penumpang dan barang untuik angkutan antara pulau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal Ferry mengakut penumpang dan barang untuik angkutan antara pulau</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub terus mendorong terwujudnya Zero Accident pada Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan (TSDP). Keselamatan harus menjadi budaya semua pihak, termasuk institusi, operator atau stakeholders transportasi. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik Handoyo mengungkapkan ini saat menjadi salah seorang pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema &lsquo;Peran Asosiasi INFA &amp; PORT dalam memajukan industri transportasi sungai, danau dan penyeberangan nasional&rsquo;, di Jakarta. Menurutnya, diperlukan suatu komitmen bersama baik itu Regulator, Operator dan juga pengguna jasa untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya sehingga pemenuhan aturan tentang keselamatan kapal, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal menjadi tidak lagi untuk sekedar pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban melainkan sudah menjadi kebutuhan. &ldquo;Beberapa permasalahan mendasarnya saat ini diantaranya, armada kapal yang tidak laik berlayar, lemahnya penerapan dan pemenuhan standar keselamatan, dan tidak adanya pengawasan keselamatan. Untuk ini, keselamatan harus menjadi budaya institusi, operator atau stakeholders. Dimulai dari evaluasi resiko (risk management), mitigasi, contingency plan hingga penerapan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh kapal,&rdquo; kata Lilik. Untuk meningkatkan keselamatan, maka pemerintah telah mengatur dalam proses naiknya kendaraan ke atas kapal penyebrangan. Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang. Fasilitas portal sebagaimana dimaksud adalah memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan. Dan kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan. Terkait kendaraan yang mengangkut barang berbahaya dan beracun (B3), kata Lilik, pihaknya mempunyai rujukan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dimana operator kapal wajib lapor ke Syahbandar sebelum kapal yang akan mengangkut barang berbahaya tiba. &ldquo;Dalam aturan tersebut juga ada sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Jika mengangkut B3 tidak sesuai spesifikasi : ada Pidana 3 tahun dan denda Rp400 juta. Jika menyebabkan kerugian harta : Pidana 4 Tahun dan Denda Rp500 juta dan jika menyebabkan kematian dan kerugian harta maka pidana 10 Tahun dan denda Rp1,5 miliar,&rdquo; pungkasnya.

Perlu komitmen bersama baik itu Regulator, Operator dan juga pengguna jasa untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya.

 Ditjen Hubdat Terus Dorong Terwujudnya Zero Accident pada TSDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/KM-Kelud-PELNI-4169237273.jpg" alt="PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meluncurkan logo baru dan penataan ruang komersial di atas kapal, dengan pilot project KM Kelud." width="100%">
<figcaption>PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meluncurkan logo baru dan penataan ruang komersial di atas kapal, dengan pilot project KM Kelud.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penambahan alat keselamatan di atas kapal penumpang. Penambahan alat keselamatan bernama Marine Evacuation System (MES) ini dilakukan jelang pelayanan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk memperkuat aspek keselamatan pelayaran.&nbsp; Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan, pemasangan alat MES di kapal-kapal Pelni akan semakin melengkapi alat keselamatan yang sudah ada sebelumnya. Meski demikian, Evan tetap mengharapkan peralatan keselamatan yang disiapkan di atas kapal Pelni tidak perlu dipergunakan, dengan harapan setiap pelayaran kapal Pelni selalu diberi keselamatan dan keamanan. "Alat MES ini sudah terpasang di empat kapal Pelni dan kami harapkan dapat menambah keyakinan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi laut, khususnya berlayar bersama kapal Pelni," tutur Evan. Empat kapal penumpang Pelni yang sudah terpasang alat MES yaitu KM Kelud, KM Tidar, KM Pangrango, dan KM Bukit Raya. Evan menyebutkan, sisa kapal lainnya akan dipasang alat keselamatan yang sama di tahun 2024. MES atau Marine Evacuation System sendiri merupakan alat keselamatan berupa jaring pengaman serupa seluncuran yang dapat dipakai pada situasi darurat. MES digunakan untuk mengevakuasi penumpang dari dek atas kapal dengan menuruni jalur jaring dan menaiki rakit penyelamat yang telah mengembang di air laut. "MES ini menjadi sarana pendukung bagi proses evakuasi di saat situasi darurat. Alat keselamatan yang utama tetap jaket pelampung yang tersedia bagi seluruh penumpang, dewasa maupun anak-anak," tambah Evan. Selain jaket pelampung, seluruh 26 kapal Pelni memiliki alat keselamatan lainnya seperti sekoci dan rakit penyelamat atau inflatable liferaft (ILR). Di atas kapal, ILR terlihat seperti kapsul atau drum, namun akan mengembang otomatis menjadi rakit penyelamat saat dilempar ke laut. Satu unit ILR mampu mengangkut 100 orang. Total PELNI memiliki 1.439 unit ILR di 26 kapal penumpangnya.&nbsp; "Jika 26 kapal kami dapat mengangkut total 34.193 orang, total alat keselamatan yang terpasang itu sanggup menyelamatkan 133.453 orang. Jadi, perbandingannya sangat memadai dan memenuhi standar pelayaran internasional," tegas Evan. Kapal Pelni sendiri bersiap untuk menghadapi angkutan Nataru terhitung 11 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Selama periode tersebut, sejumlah kapal Pelni mengalami penyesuaian jadwal dan rute untuk mengantisipasi ruas-ruas padat penumpang.

Empat kapal penumpang Pelni yang sudah terpasang alat MES yaitu KM Kelud, KM Tidar, KM Pangrango, dan KM Bukit Raya.

Persiapan Angkutan Nataru, Pelni Perkuat Keamanan Armada 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/arus-silaturahim-usai-pelabuhan-penyeberangan-berubah_m_141483.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan angkutan penyeberangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan angkutan penyeberangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Pemilik Kapal Ferry (INFA) beserta Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) optimistis pemerintah akan menaikkan tarif angkutan penyeberangan. Bahkan, kedua organisasi pengusaha angkutan penyeberangan nasional itu meyakini kenaikan tarif tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat. &rdquo;Kami optimistis sebelum Juni ini, penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akan terealisasi,&rdquo; ungkap Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo. Terkait kenaikan tarif, menurut Khoiri, pihaknya bersama INAF sebelumnya memang sudah mengajukan permohonan kenaikan ke Kementerian Perhubungan. Yakni mengajukan kenaikan tarif 11,79 persen bervariasi. Namun, Menhub memberikan 11 persen untuk pukul rata di semua golongan dan lintasan tanpa terkecuali. &rdquo;Karena itu akhirnya terjadi komunikasi yang dinamis. Sehingga diajukan penyesuaian kembali dengan pilihan kenaikan antara 5 atau 10 persen pada saat sebelum Lebaran,&rdquo; jelas Khoiri Soetomo. Karena itu, pihaknya kemudian memilih mengajukan adanya kenaikan minimal 10 persen. Sebab, selain merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya iklim usaha yang kondusif, kenaikan tarif itu sebagai upaya untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan. Terlebih, adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki posisi Indonesia dari keterpurukan. &rdquo;Peringkat Indonesia di angkutan penyeberangan darat maupun laut itu selalu menjadi dua yang terburuk setelah Bangladesh,&rdquo; terang Khoiri Soetomo. Insiden-insiden dalam angkutan penyeberangan di Indonesia, diakui Khoiri masih saja terjadi. Bahkan baru-baru ini menimpa KMP Royce I di penyebaran Merak - Bakauheni. Namun, tanggung jawab masalah keselamatan tidak hanya dipikul sendiri oleh pihaknya sebagai operator, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Termasuk pemerintah. &rdquo;Apalagi Pak Dirjen Darat juga sangat berkomitmen dan menginginkan ke depan tidak ada lagi cara kerja yang tradisional setelah belajar dari 50 tahun ke belakang bahwa dalam hal safety itu tidak ada progres sama sekali,&rdquo; beber Khoiri Soetomo. Sementara itu, Ketua Umum INFA J. A. Barata mengungkapkan, saat ini tarif angkutan penyeberangan masih di bawah 100 persen dari harga pokok produksi (HPP). Karena itu, pihaknya melakukan usul bertahap dapat meningkatkan tarif mendekati 100 persen HPP. Yakni dengan mengusulkan kenaikan tarif 11 persen. &rdquo;Kalau tahun ini hanya dinaikkan ala kadarnya saja, kita yang akan susah. Karena tahun berikutnya sudah tahun politik sehingga tidak mungkin dilakukan kenaikan. Begitu juga tahun berikutnya lagi,&rdquo; ucap Barata. Sedangkan, Ketua Institut Study Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyambut positif kenaikan tarif angkutan penyeberangan. Sebab, kenaikan tarif dilakukan juga demi meningkatkan layanan angkutan penyeberangan. Termasuk keselamatan. Bahkan, pihaknya menilai kenaikan tarif tersebut harusnya dapat mencapai 50 persen. &rdquo;Konsekuensinya kalau HPP belum tercapai pasti ada hal dikorbankan dan khawatirnya terkait safety. Kalau ingin menyelenggarakan angkutan penyeberangan yang safety ya jangan ada yang dikurangi pokok produksinya,&rdquo; papar Darmaningtyas. Terpisah,&nbsp;Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro mengungkapkan, Pelni juga sudah ada rencana penyesuaian tarif. Untuk kapal penumpang ekonomi direncanakan per 1 Juli akan ada penyesuaian tarif terkait dengan PSO sekitar 23 persen. Kemudian, kapal perintis selama 20 tahun, ini nanti juga mengalami penyesuaian tarif. Yakni naiknya 100 persen. &rdquo;Jadi, sebenarnya kalau dari sisi harga tiket penumpang itu sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga tinggal bagaimana kita melakukan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang,&rdquo; tambah Direktur Utama Pelni Tri Andayani saat acara launching logo baru Pelni di Jakarta International Expo.

Asosiasi Pemilik Kapal Ferry dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan optimistis pemerintah akan menaikkan tarif

Demi Tingkatkan Pelayanan dan Keselamatan, INFA dan Gapasdap Minta Tarif Angkutan Penyeberangan Dinaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KM-KELIMUTU.jpg" alt="Ilustrasi Kapal Pelni KM Kalimutu yang akan melakukan evakuasi wisatawan yang tertahan karena cuaca buruk di Kepulauan Karimunjawa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kapal Pelni KM Kalimutu yang akan melakukan evakuasi wisatawan yang tertahan karena cuaca buruk di Kepulauan Karimunjawa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak empat kapal motor (KM) milik BUMN, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melayani angkutan mudik Lebaran 2023 dari Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Masing-masing empat kapal itu memiliki kapasitas 1.000 penumpang.  Kepala Cabang Pelni Denpasar Muhammad Ardiansyah menyebutkan, keempat kapal tersebut yakni KM Tilongkabila, KM Awu, KM Binaiya, dan KM Leuser. "Kapal-kapal tersebut sudah menjalani perawatan di antaranya pengecatan, perbaikan fasilitas keselamatan, hingga penebalan plat kapal untuk memastikan kelayakan, keselamatan dan kenyamanan pemudik saat mudik Lebaran," katanya, Jumat (31/3).  Adapun rata-rata per bulan lalu lintas pelayaran kapal Pelni di Pelabuhan Benoa Denpasar mencapai 13 kali. Ia memperkirakan terjadi peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan jasa BUMN itu pada musim mudik Lebaran 2023 yakni mencapai 20-25 persen dari jumlah penumpang normal.  Adapun jumlah penumpang normal dalam satu bulan yang diangkut oleh armada BUMN pelayaran itu yakni mencapai kisaran 1.500-1.700 orang penumpang.  "Kenaikan jumlah penumpang kami perkirakan bisa mencapai 1.800 hingga 2.000 orang," imbuhnya.  Seperti tahun sebelumnya, lanjut dia, pemudik rata-rata menuju kota-kota di Indonesia Tengah dan Timur di antaranya Bima di Nusa Tenggara Barat. Sebagian kecil lainnya menuju kota-kota di Sulawesi di antaranya Luwuk, Kendari dan Bau-Bau.  "Pemudik yang menggunakan transportasi laut dari Benoa itu tidak banyak," katanya.  Adapun angkutan Lebaran 2023 dilaksanakan H-15 hingga H+15 atau mulai 7 April hingga 8 Mei 2023. Sementara itu, pemesanan tiket salah satunya dapat dilakukan melalui aplikasi daring Pelni.co.id.  Untuk tujuan Bima di Nusa Tenggara Barat dari Benoa, Denpasar misalnya pada Minggu (16/4) atau H-6 Lebaran, keberangkatan dengan KM Tilongkabila untuk kategori ekonomi kelas 1 pukul 11.00 WITA sudah habis terjual dengan harga tiket Rp181.500 per orang dewasa. Sedangkan tiket kategori ekonomi kelas lainnya masih tersedia.

Pelni Sediakan Empat Kapal Layani Angkutan Lebaran di Denpasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT-H-1-Jelang-Larangan-Mudik-Pelabuhan-Merak-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju" width="100%">
<figcaption>Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyoroti kenaikan tarif penyeberangan sebesar 11 persen.  Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menilai keputusan pemerintah dalam menaikan tarif penyeberangan tidak berdasar. Padahal sebelumnya operator angkutan penyeberangan dan stakeholder yang lain sudah mengajukan dasar nilai perhitungan yang disertai dengan analisisnya. "Angkanya tidak seperti itu," ujar Khoiri Soetomo kepada wartawan, Sabtu (12/11).  Sebagaimana diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan surat keputusan menteri (KM) 184 tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara. Adapun perubahan tarif diklaim sudah mempertimbangkan biaya logistik dan transportasi.  Khoiri Soetomo menyebut, jika mengacu pada PM Nomor 66 tahun 2019, maka penentuan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan terdiri atas kepelabuhanan PT. ASDP, perwakilan konsumen YLKI, asuransi Jasa Raharja, dan Kemenko Maritim dan investasi.  "Saat itu perhitungan tarif masih kurang 35,4 persen dari HPP operasional kapal penyeberangan. Kekurangan tarif tersebut jauh sebelum adanya kenaikan BBM subsidi dari pemerintah sebesar 32 persen," sebutnya.  Khoiri menilai kenaikan tarif angkutan penyeberangan 11 persen pada KM 184/2022 tidak berdasar pada PM 66/2019. "Kami Gapasdap siap dipertemukan dengan kemenhub, pengamat kebijakan publik, perwakilan masyarakat YLKI, dan Badan Kebijakan Transportasi Balitbang Kemenhub.  Dia menyebut bahwa pengaruh kenaikan tarif angkutan penyeberangan 35,4 persen berdampak pada kenaikan harga komoditas yang diperkirakan cuma 0,11 persen.  Sebagai contoh, truk pengangkut beras seberat 30 ton yang menyeberang di lintas Merak-Bakauheni tarifnya Rp 974.278. Bila naik sebesar 35,4 persen, biaya menyeberang tersebut menjadi Rp 1.319.172. Sehingga, besaran kenaikan komoditas Rp 344.894 untuk 30 ton beras. Sementara harga beras 30 ton yakni Rp 300 juta. Maka, harga beras jadi Rp 10 ribu per kg.  "Berarti dampak kenaikan terhadap harga komoditas yang diangkut truk tersebut hanya sebesar 0,11 persen saja atau sebesar Rp 11,4 per kg-nya," terangnya.

Gapasdap Soroti Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angkutan penyeberangan

Berita Terkini