<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Ainun-Masruro-2845544883.jpg" alt="Perwakilan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ainun Masruro. (Istimewa)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ainun Masruro. (Istimewa)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah baru saja mendapatkan tekanan luar biasa dari kalangan driver angkutan online. Tekanan itu disalurkan lewat aksi demontrasi besar yang menuntut perubahan skema potongan dari aplikator. Pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan kalangan sopir lainnya. Aspirasi itu disampaikan belasan komunitas sopir yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR. Rapat itu sebagai bentuk respons atas maraknya demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh ojol belakangan ini. Di tengah-tengah rapat dengar pendapat tersebut, Ainun Masruro selaku perwakilan RBPI menyampaikan keinginan agar DPR tidak hanya menyorot driver angkutan online, tetapi pengemudi sub-sektor lainnya. Dia mengatakan pengemudi itu bukan hanya driver taksi online atau ojek online, tetapi sopir yang bekerja di sektor lain juga butuh perhatian dan perlindungan dari pemerintah. "Sopir ekspedisi, sopir angkutan, sopir perkebunan, sopir pertambangan, sopir pribadi, dan yang lainnya mayoritas adalah pekerja informal. Kenapa DPR dan pemerintah hanya membicarakan ojol saja. Ini agenda apa," kata perempuan yang sudah lebih dari enam tahun menjadi driver ojek online itu.&nbsp; Ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja penuh waktu sebagai pengemudi ojol tersebut berharap pemerintah dan DPR memperhatikan nasib pengemudi lain di luar ojol. "Anggota kami lebih beragam, bukan saja driver online," tandasnya.&nbsp; Dia mencontohkan, meskipun menjadi sopir ekspedisi, angkutan umum, angkutan barang, atau angkutan perkebunan, sebagian besar pekerja informal dan tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Hampir tiap hari anggota mereka mengalami risiko kecelakaan. Selama ini sebagian besar anggotanya membayar iuran mandiri BPJS. "Harusnya negara menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan kami," tambah Ainun. Sopir ojek online perempuan yang beroperasi di bilangan Jakarta Barat itu mengatakan, DPR dan pemerintah bisa lebih arif dalam membuat kebijakan. "Jangan hanya ingin populer padahal ada agenda lain yang kami tidak pernah tahu," kata dia. Baginya negara harus hadir secara konkrit. Negara harus alokasikan APBN untuk BPJS Ketenagakerjaan para supir. (wan)&nbsp;

Driver angkutan online dan komunitas sopir lain desak pemerintah perhatikan semua jenis pengemudi, tidak hanya ojol, dalam RDP Komisi V DPR.

Jangan Hanya Driver Angkutan Online, Pemerintah Dituntut Juga Perhatikan Profesi Sopir Lainnya  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/go-jek-rambah-kawasan-danau-toba_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Go-Jek." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Go-Jek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Go-Jek akan mengaspal di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), yang menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan pariwisata Danau Toba. Masuknya Go-Jek mulai dibahas bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sejak akhir 2018. Go-Jek akan resmi beroperasi di Toba Samosir pada 25 April 2019. Relatif lebih lama ketimbang kompetitornya Grab yang sudah mulai mengaspal. "Dari sisi kebijakan sudah sampai ke pak wagub, menteri, Menko Maritim. Delapan bupati di kawasan Danau Toba juga sudah bersedia jika Go-Jek menyentuh mereka," ujar Senior Manager of Government Relation Go-Jek Regional Sumatera Muhammad Ruslan, Selasa (26/3). Basis operasi akan ditempatkan di Kota Balige sebagai sentra perekonomian di Toba Samosir. Kini, Go-Jek sudah tahap perekrutan. Begitu pula dengan Go-Car yang masih melakukan pembahasan dengan vendor lokal. Selain penumpang, yang jadi sasaran mereka adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Ruslan, potensi UMKM di Toba Samosir cukup besar. Termasuk kuliner yang sedang didata untuk masuk ke Go-food. "Kerja sama dengan BPODT sangat menjanjikan. Jadi misalnya dari sisi UMKM. Kami akan lakukan pelatihan dengan para pelaku UMKM. Karena kami nggak mau hanya cita rasanya saja. Tapi packaging harus benar-benar dibuat menarik. Planningnya akan ke sana," ujarnya. Untuk pemasukan daerah, Go-Jek mewajibkan mitranya memiliki NPWP. Go-Jek akan membantu pengurusannya. Digitalisasi UMKM memang sedang gencar dilakukan. Masing-masing aplikator berlomba-lomba untuk membuat program kompetitif. Sementara itu, Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo mengapresiasi masuknya dua vendor transportasi daring ke kawasan Toba Samosir. Sebab transportasi menjadi isu penting. Kehadiran transportasi daring di Toba menjadi solusi wisatawan yang ingin mendatangi spot tertentu. Berbeda dengan transportasi umum yang hanya menghubungkan satu titik dengan lainnya. "Kami semakin optimis target satu juta wisatawan bisa tercapai," ucap Arie. Arie juga berharap ini bisa menjadi akses bagi produk-produk kuliner lokal di restoran atau produk UMKM. Seperti pisang goreng, martabak, bakso, sate dan sebagainya. Begitu pula dengan akses bagi produk-produk lain yang bisa menjadi oleh-oleh. "Ini juga menjawab wisatawan yang kerap mengeluh bila ke Danau Toba hanya tersedia makanan hotel," imbuhnya.

Go-Jek Rambah Kawasan Danau Toba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masih-bandel-kemenhub-ancam-tutup-aplikasi-milik-aplikator-nakal_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan menteri perhubungan (permenhub) pengganti peraturan menteri (PM) 108 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Beleid ini hanya tinggal menunggu penomoran saja. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, bila aturan itu sudah terbit, pihak aplikator wajib menjalankannya. Apabila masih masih membandel, pihaknya mengancam akan memberikan sanksi tegas.&nbsp; "Kita mengacu pada UU ITE. Kalau ada kenakalan dari pihak aplikator itu bisa menutup (aplikasinya). Tapi salah satu kenakalan itu saat aplikator tidak bisa mematuhi aturan kita. Atau saat sudah ditentukan tarifnya mereka tidak mematuhi di batas atas dan batas bawah yang ditentukan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (18/12). Meski memberikan ancaman, Dirjen Budi akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Surat itu nantinya akan disampaikan kepada pihak aplikator dan Kementerian Kominfo. Mendati demikian, pihaknya optimis pihak aplikator tidak akan membandel. Apalagi, aplikator taksi online saat ini merupakan perusahaan raksasa yang memiliki pangsa besar. "Tapi saya kira ini pertimbangan yang masak-masak. Ini bukan perusahaan kecil, jadi akan kita sampaikan terus. Kita akan libatkan pihak ketiga atau konsultan untuk mengawasi, ini independen," tandasnya.

Masih Bandel? Kemenhub Ancam Tutup Aplikasi Milik Aplikator Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-dibunuh-iin-sempat-naik-angkutan-online-polisi-periksa-driver_m_.jpg" alt="Polisi akan periksa aplikator dan driver angkutan online terkait pembunugan Iin" width="100%">
<figcaption>Polisi akan periksa aplikator dan driver angkutan online terkait pembunugan Iin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pembunuhan pemandu karaoke Ciktuti Iin Puspita, 22, masih didalami pihak kepolisian. Bahkan rencananya untuk melengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka, polisi bakal meminta bantuan kepada aplikator jasa angkutan online. Upaya itu dilakukan mengingat tersangka Nissa Regina, 17, bersama korban menggunakan angkutan online. Saat itu, keduanya menuju ke sebuah tempat orderan untuk memandu lagu oleh seorang pelanggan karaoke. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar mengatakan bahwa penyidik masih mencari saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti latar belakang kedua pelaku sebelum kejadian. "Muncul fakta-fakta baru terutama latar belakang kejadian ini. Kami akan memanggil beberapa saksi, termasuk aplikator. Karena mereka (Iin dan Nissa) menggunakan jasa transportasi online," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/11). Indra menjelaskan, driver online diduga kuat mengetahui kebenaran yang disampaikan pelaku saat menggunakan jasanya. Bahkan ada indikasi, Iin dan Nissa pergi ke rumah pelanggan karaoke. Sehari sebelumnya, Jumat (16/11), mereka keluar bersama hingga pagi hari. "Kami mencoba memperluas penyelidikan, ternyata antara korban dengan pelaku NR sempat keluar juga hari Jumat. Ini sedang didalami, kami juga coba memeriksa beberapa saksi dari aplikator untuk mengecek perjalanan arah mereka ke mana," terang Indra. Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, penyidik masih mencari fakta-fakta yang melatarbelakangi pelaku membunuh korban. Termasuk, tempat terakhir pelaku dan korban bersama-sama sebelum cekcok kemudian terjadi pembunuhan. "Penyidik akan memeriksa dari petugas GoCar atau GoJek, yang mengantarkan tersangka ke suatu hotel. Kemudian di sana ngapain, nanti kami akan melihat atau meminta keterangan. Kami pun akan meminta keterangan pemilik tempat yang diduga hotel. Sampai sekarang masih dicari," ujar Argo.

Sebelum Dibunuh Iin Sempat Naik Angkutan Online, Polisi Periksa Driver

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-dibunuh-iin-sempat-naik-angkutan-online-polisi-periksa-driver_m_-1.jpg" alt="Polisi akan periksa aplikator dan driver angkutan online terkait pembunugan Iin" width="100%">
<figcaption>Polisi akan periksa aplikator dan driver angkutan online terkait pembunugan Iin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pembunuhan pemandu karaoke Ciktuti Iin Puspita, 22, masih didalami pihak kepolisian. Bahkan rencananya untuk melengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka, polisi bakal meminta bantuan kepada aplikator jasa angkutan online. Upaya itu dilakukan mengingat tersangka Nissa Regina, 17, bersama korban menggunakan angkutan online. Saat itu, keduanya menuju ke sebuah tempat orderan untuk memandu lagu oleh seorang pelanggan karaoke. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar mengatakan bahwa penyidik masih mencari saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti latar belakang kedua pelaku sebelum kejadian. "Muncul fakta-fakta baru terutama latar belakang kejadian ini. Kami akan memanggil beberapa saksi, termasuk aplikator. Karena mereka (Iin dan Nissa) menggunakan jasa transportasi online," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/11). Indra menjelaskan, driver online diduga kuat mengetahui kebenaran yang disampaikan pelaku saat menggunakan jasanya. Bahkan ada indikasi, Iin dan Nissa pergi ke rumah pelanggan karaoke. Sehari sebelumnya, Jumat (16/11), mereka keluar bersama hingga pagi hari. "Kami mencoba memperluas penyelidikan, ternyata antara korban dengan pelaku NR sempat keluar juga hari Jumat. Ini sedang didalami, kami juga coba memeriksa beberapa saksi dari aplikator untuk mengecek perjalanan arah mereka ke mana," terang Indra. Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, penyidik masih mencari fakta-fakta yang melatarbelakangi pelaku membunuh korban. Termasuk, tempat terakhir pelaku dan korban bersama-sama sebelum cekcok kemudian terjadi pembunuhan. "Penyidik akan memeriksa dari petugas GoCar atau GoJek, yang mengantarkan tersangka ke suatu hotel. Kemudian di sana ngapain, nanti kami akan melihat atau meminta keterangan. Kami pun akan meminta keterangan pemilik tempat yang diduga hotel. Sampai sekarang masih dicari," ujar Argo.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-angkutan-online-mampukah-becak-di-jakarta-bersaing_m_.jpg" alt="Becak tak bisa bersaing dengan maraknya angkutan umum di ibu kota" width="100%">
<figcaption>Becak tak bisa bersaing dengan maraknya angkutan umum di ibu kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah maraknya angkutan online keberadaan becak masih cukup diminati oleh sebagian kalangan. Para penarik becak itu masih banyak terlihat di wilayah Jakarta Utara, khususnya Kecamatan Penjaringan, meski seharusnya keberadaan mereka tidak diperbolehkan sesuai perda. Salah satu penarik becak Sarkani, 51, mengatakan meski masih memiliki pelanggan dirinya tidak mampu bersaing dengan angkutan berbasis online itu. Karena dengan teknologi bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Sementara pelanggannya hanya itu-itu saja. "Tidak bisa kayaknya, kalau ojek online kalau dibel (diorder) langsung datang ke rumah. Kalau becak paling hanya yang berlangganan baru bisa datang kerumah, orangnya juga itu-itu saja," ungkap Sarkani saat ditemui JawaPos.com di Jalan K RW 9 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (11/10). Sarkani juga menambahkan ketidakmampuannya bersaing dengan angkutan yang menggunakan bahan bakar minyak itu. Karena untuk becak, dirinya harus mengeluarkan tenaganya untuk mengayuh becak agar bisa beroperasi. "Tidak mampu lah, kalau itu saingannya berat. Mereka pakai bensin, kalau kami cuma pakai tenaga saja. Modal kekuatan kaki saja," imbuhnya. Dalam hal ini, Sarkani mengaku hanya mendapatkan hasil yang menurutnya cukup untuk makan sehari-hari. Ia pun terpaksa menjalani profesi sebagai penarik becak, karena dirinya tidak mempunyai kemampuan lain dalam bekerja. "Pendapatan kurang, ya paling cukup untuk makan sehari-hari saja. Ya ini karena terpaksa, saya tidak bisa bekerja yang lain. Tapi walaupun terpaksa saya harus tetap bertahan, karena saya tidak mungkin dapat pekerjaan lain lagi," tuturnya. Sementara Sarkani mempunyai harapan agar penghasilan yang didapatnya dari menarik becak dapat memenuhi kebutuhannya dan bisa untuk menabung. Jika kelak dibutuhkan ia dapat menggunakan uang dari hasil tabungannya. "Harapan saya kedepannya penghasilan saya dengan menarik becak ini bukan hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi saya juga bisa nabung, dan juga bisa belikan anak saya mainan," ujarnya Sarkani. Berbeda dengan Sarkani, penarik becak lainnya Seno, 35, seorang mengungkapkan dirinya sanggup untuk bersaing dengan teknologi yang lebih modern yaitu ojek online. Karena menurutnya rezeki sudah ada yang mengaturnya. "Ya kalau bersaing mah pasti, tapi kalau rezeki kan sudah ada yang atur mas. Kalau sekarang tarifnya sudah lumayan, ada kenaikan. Tapi sewanya kurang," ucap Seno.

Marak Angkutan Online, Mampukah Becak di Jakarta Bersaing?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/driver-online-akan-dibekali-panic-button_m_.jpg" alt="Pelatikan pengurus DPD ADO Sumsel yang baru." width="100%">
<figcaption>Pelatikan pengurus DPD ADO Sumsel yang baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak kriminal kerap menimpa pengemudi online. Hal itu menjadi perhatian khusus dari Asosiasi Driver Online (ADO). Sebagai upaya pencegahan, driver online bakal dilengkapi dengan panic button. Ketua DPD ADO Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Harifin mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyejahterakan dan melindungi para pengemudi online dari tindak kejahatan yang kerap mengancam. ADO akan bekerja sama dengan vendor untuk memasang panic button di setiap transportasi online. Baik roda dua maupun roda empat. "Dengan adanya tombol panik ini maka pada saat ada tindak kriminal, para pengemudi dapat menekan tombol yang nantinya langsung terhubung dengan sekretariat kami," kata Harifin saat ditemui di Palembang, Kamis (30/8). Selanjutnya, petugas ADO akan mendatangi lokasi pengemudi bersama aparat kepolisian untuk menyelesaikan permasalahannya. "Jadi kami juga akan bekerja sama dengan polisi dalam menyelesaikan permasalahan kriminal," ujarnya. ADO juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkonsultasi terkait dengan suspen sepihak dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencari bersama solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ADO Christiansen menambahkan, saat ini belum ada regulasi yang jelas menaungi para pengemudi online. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar ada regulasi khusus yang menaungi pengemudi online. Mengingat jumlah pengemudi online di Indonesia mencapai 50 ribu orang. "Kami akan terus dorong. Bahkan kami akan melakukan gerakan secara nasional dan diharapkan tidak ada lagi suspen sepihak dan lain sebagainya yang memberatkan pengemudi online," imbuhnya.

Driver Online Akan Dibekali Panic Button

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-driver-geruduk-kantor-gojek-medan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Helm pengemudi Gojek." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Helm pengemudi Gojek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan driver online menggeruduk kantor manajemen Gojek di Komplek CBD Polonia, Kota Medan, Jumat (10/8). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan. Massa datang dengan kendaraan masing-masing. Sejumlah driver langsung menyampaikan orasi yang berisi kecaman terhadap manajemen. Menurut mereka, sistem aplikasi berbasis daring itu kini merugikan para driver. Salah satu perwakilan massa driver online Herman mengatakan, pihaknya meminta manajemen meninjau skema yang berlaku untuk para driver. "Skema yang baru sekarang dibuat mereka, tidak berpihak pada driver. Hasil yang kami dapat tidak sesuai harapan," kata Herman di sela aksi unjuk rasa. Para driver kesal karena penurunan tarif membuat kewalahan menutupi biaya operasional kendaraan. Kondisi ini dialami para driver di Medan, Binjai dan Deliserdang. Mereka juga kesal terhadap manajemen yang menggabungkan aplikasi taksi konvensional dengan online. Karena taksi konvensional sudah punya pasar tersendiri. "Mereka bekerja sama alasannya bisnis dengan konvensional. Tolong dipisahkan aplikasinya, jangan satu begitu," tuntutnya. Belum lagi potongan penghasilan sebesar 20 persen untuk provider. Ini semakin menyulitkan para driver mendapatkan uang. Karena untuk penentuan tarifnya sudah mengalami perubahan. "Taksi konvensional punya tarif yang sangat bagus. Nah, kami dionline punya tarif yang sangat murah," tukasnya. Aksi unjuk rasa tidak mendapat tanggapan dari pihak manajemen. Kantor mereka ditutup. Massa yang berang kemudian mulai ricuh. Pengunjuk rasa melepas spanduk yang ada di depan kantor. Kemudian mengganti spanduk itu dengan pernyataan sikap. Aksi serupa sudah kesekian kali digelar. Namun pihak manajemen tampaknya tidak bergeming dan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan para driver.

Ratusan Driver Geruduk Kantor Gojek Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-driver-online-geruduk-grahadi_m_227536.jpg" alt="Ratusan driver online melakukan unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Ratusan driver online melakukan unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (13/7). Kali ini dilakukan ratusan driver taksi dan ojek online yang tergabung dalam Jatim Online Bersatu (JOB). Dalam aksinya, mereka memprotes sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan para driver. Kepada pihak Go-Jek, para pengunjukrasa menyampaikan 13 tuntutan mendasar. Di antaranya, para driver meminta ada kenaikan tarif per kilometer (km) sesuai dengan kalayakan daerah. Seperti, Rp. 3.000 per km bersih dengan minimal order Rp 10.000. "Kami juga meminta ada penurunan persentase potongan tarif aplikasi. Hapus zonasi system intensif," kata salah satu Humas JOB Jatim Daniel Lukas dalam orasinya. Sementara untuk pihak Grab, pengunjukrasa mengeluarkan 12 tuntutan. Selain kanaikan tarif, mereka mendesak pihak Grab agar lebih transparan dalam melakukan suspend. Pihak Grab juga diminta ikut melibatkan para driver dalam setiap mengambil keputusan strategis. "Kami ini dilakukan semena-mena. Grab harus melakukan evaluasi. Validasi penumpang juga harus diperhatikan biar para driver tidak dirugikan," imbuhnya. Selanjutnya, tuntutan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Para pengunjuk rasa mendesak agar draft Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum ojek online dibahas secepat mungkin. Tentunya dengan melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), kepolisian dan pihak driver. Massa sempat enggan bubar sebelum ditemui langsung Soekarwo untuk memberikan tanggapan atas segala aspirasinya. Namun, posisi Soekarwo saat ini dikabarkan berada diluar kota. "Kami mendesak Gubernur beserta jajaran Muspida untuk menunjukkan keamanan dan ketertiban. Khususnya di zona merah," tukasnya.

Ratusan Driver Online Geruduk Grahadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejahatan-driver-taksi-online-mulai-marak-ini-saran-bamsoet_m_208346.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo mendesak para penyedia jasa transportasi online memperhatikan aspek keamanan penumpangnya. Ini tak lepas dari maraknya kejahatan yang dilakukan si driver" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo mendesak para penyedia jasa transportasi online memperhatikan aspek keamanan penumpangnya. Ini tak lepas dari maraknya kejahatan yang dilakukan si driver</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaminan keamanan penumpang mutlak harus menjadi prioritas. Penyedia layanan transportasi online diminta untuk lebih mengawasi mitranya tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua DPR, Bambang Soesatyo menanggapi maraknya aksi kejahatan yang dilakukan pengemudi tranpsortasi online. Bamsoet-sapaannya- menegaskan, harus ada upaya mencegah pengemudi taksi online agar tidak berbuat kriminal terhadap masyarakat pengguna jasa. Sebelumnya telah terjadi aksi penyekapan dan perampokan yang dilakukan seorang sopir taksi online terhadap perempuan 24 tahun. Peristiwa terjadi di kawasan Jakarta Barat belum lama ini. Sopir taksi itu melibatkan dua temannya untuk merampok dan mencoba memerkosa korban. Menurut Bamsoet, untuk persoalan hukumnya tentu menjadi kewenangan kepolisian untuk mengusutnya. &ldquo;Agar pelakunya ditindak tegas,&rdquo; ujarnya, Sabtu (28/4). Namun, Bamsoet juga meminta Polri membentuk tim khusus guna melakukan pengawasan secara intensif terhadap para pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Sebab, makin banyak informasi tentang perilaku pengemudi transportasi berbasis aplikasi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. &ldquo;Mengingat para pengemudi online adalah bagian dari masyarakat yang harus bertanggung jawab atas terciptanya keamanan dan ketertiban,&rdquo; tuturnya. Selain itu, Bamsoet mendorong Komisi V DPR memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perusahaan transportasi online dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk secara bersama mengkaji serta menjelaskan kasus-kasus kriminalitas yang terjadi. Kata Bamsoet, harus ada sistem notifikasi pengamanan yang dapat segera diketahui oleh penyedia aplikasi, maupun masyarakat umum ketika ada driver taksi online yang mencoba berbuat kriminal. &ldquo;Ini demi meminimalkam kejadian serupa terulang kembali,&rdquo; tuturnya. Bamsoet juga meminta Kemenhub mendesak perusahaan transportasi online untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban. Termasuk menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Menurutnya, peraturan itu sudah jelas mengatur soal standar keamanan bagi taksi. &ldquo;Kemenhub harus memaksa seluruh perusahaan transportasi online memiliki prosedur keamanan dan perlindungan yang jelas terhadap konsumen," tegas dia. Hal itu, lanjut Bamsoet, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas, serta memperketat persyaratan pengemudi baik dari sisi administrasi maupun keadaan fisik dan mental pengemudi. "Harus diingat, setiap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah,&rdquo; pungkasnya.

Kejahatan Driver Taksi Online Mulai Marak, Ini Saran Bamsoet

angkutan online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angkutan online

Berita Terkini

Jangan Hanya Driver Angkutan Online, Pemerintah Dituntut Juga Perhatikan Profesi Sopir Lainnya

Go-Jek Rambah Kawasan Danau Toba

Masih Bandel? Kemenhub Ancam Tutup Aplikasi Milik Aplikator Nakal

Sebelum Dibunuh Iin Sempat Naik Angkutan Online, Polisi Periksa Driver

Sebelum Dibunuh Iin Sempat Naik Angkutan Online, Polisi Periksa Driver

Marak Angkutan Online, Mampukah Becak di Jakarta Bersaing?

Driver Online Akan Dibekali Panic Button

Ratusan Driver Geruduk Kantor Gojek Medan

Ratusan Driver Online Geruduk Grahadi

Kejahatan Driver Taksi Online Mulai Marak, Ini Saran Bamsoet

Download Aplikasi JawaPos.com