<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/TRANSJATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Respons publik atas layanan Bus TransJatim, sejauh ini masih sangat bagus. Angkutan bus yang melayani rute Surabaya Raya (Sidoarjo, Surabaya, Gresik) itu seringkali penuh. Terlebih, saat masa weekend. Seringkali penumpang sampai tidak kebagian tempat duduk.  Karena itu, aspirasi pun banyak. Selain menambah armada agar waktu tunggu lebih singkat, juga penambahan halte. Di Sidoarjo, misalnya. Belakangan, halte baru tengah dibangun di dua titik. Yakni, di depan kantor Pemkab Sidoarjo atau selatan Alun-alun dan depan sentra kuliner Jalan Gajah Mada.  Berdasarkan pantauan, halte tersebut juga masih dalam proses pembangunan. Halte masih dalam bentuk kerangka besi. Sebagian atap baru terpasang. Namun, tempat tunggu itu sudah dilengkapi tempat duduk.  Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Moch Rochjadi mengungkapkan, penambahan halte Bus TransJatim tersebut sebenarnya sudah ada dalam rancangan awal. Yaitu, ketika peluncuran program transportasi massal yang dikelola Dishub Provinsi Jatim ini. “Yang baru ada di depan kantor Pemkab dan depan sentra kuliner Jalan Gajah Mada,” tuturnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo (14/12).  Selain di dua titik tersebut, lanjut dia, sebenarnya juga ada permintaan untuk menambah halte di depan PT Ecco Indonesia, di wilayah Kecamatan Candi. Tapi, usulan itu masih rencana dan sedang dipertimbangkan. “Kepentingannya untuk menampung para pekerja di lokasi tersebut,” sambungnya.  Halte baru yang tengah dibangun itu bakal menambah titik pemberhentian Bus TransJatim di Sidoarjo. Titik lain yang biasa disinggahi bus bertuliskan Raden Wijaya itu adalah Terminal Porong, Halte Gedang, Tanggulangin, Keramean, Terminal Larangan, Lemah Putro, Sun City, Pondok Mutiara dan Terminal Purabaya.  Bus TransJatim koridor satu tersebut telah diluncurkan pada 19 Agustus lalu. Saat ini, sudah ada sebanyak 22 armada bus yang mengaspal. Koridor satu melintas dari Terminal Porong-Terminal Larangan-Terminal Purabaya-hingga ke Terminal Bunder Gresik. Tarifnya murah. Untuk pelajar, santri atau mahasiswa cuma Rp 2.500 sekali jalan. Untuk warga umum Rp 5.000.

Antusias Manfaatkan Bus TransJatim, Tambah Dua Halte Baru di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/2pj-gu20221102211835.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas untuk membahas angkutan massal perkotaan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas untuk membahas angkutan massal perkotaan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas untuk membahas angkutan massal perkotaan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat tersebut dilaksanakan secara terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.  Dalam rapat terbatas itu, Heru mengatakan Jokowi meminta agar DKI Jakarta mendukung mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.  "Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di tanah air," ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/11).  Maka kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," imbuh Heru.  Sementara itu, dalam kesempatan itu juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Jokowi terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT kini tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.  "Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujarnya.  Budi pun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.  "Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," tandasnya.

Penuhi Undangan Jokowi, Heru Bahas Angkutan Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/motogp_mandalika-560x329-1.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Foto dari udara Pertamina Mandalika International Street Circuit, venue MotoGP 2022. (ITDC). " width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Foto dari udara Pertamina Mandalika International Street Circuit, venue MotoGP 2022. (ITDC). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung pelaksanaan MotoGP 2022 Mandalika telah mengintegrasikan moda transportasi untuk memudahkan para penonton menuju lokasi. Mulai dari transportasi darat, udara hingga laut.  "Kami juga melakukan integrasi antarmoda," terang Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Budi Setiyadi dalam dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Selasa (1/3).  Pihaknya telah menyediakan angkutan bus sebanyak 288 dengan 6 rute menuju Sirkuit Mandalika. Antara lain dari Pelabuhan Bangsal, Pusat Kota Mataram, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam) dan Pelabuhan Kayangan.  Sesampainya di kawasan Sirkuit Mandalika, terdapat 188 bus dengan 7 koridor yang akan mengantar penonton menuju gerbang terdekat ke kursi penonton. Antara lain dari Parkir Barat dan Parkir Timur menuju Gate 1, 2, 3 serta Gate 3 menuju Gate 2.  Selain itu, Kemenhub juga menyediakan kapal feri dan kapal cepat bagi penonton yang berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumbawa. Rutenya adalah Pelabuhan Padangbai-Lembar, Pelabuhan Potano-Kayangan dan Pelabuhan Tanjung Benoa-Kuta Mandalika.  "Dari luar kota mataram atau dari beberapa pulau, dari kami sudah menyiapkan," jelasnya.  Selain itu, ia juga menekankan bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan Mandalika guna menghindari kemacetan di lokasi. Pihaknya pun telah menyediakan area parkir khusus penonton.  "Itu ada lahan parkir, bergeraknya menggunakan feeder (menuju gerbang masuk sirkuit)," tandas Budi.

Transportasi Darat dan Laut Siap antar Penonton ke Sirkuit Mandalika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Gerbong-KRL-Khusus-Peringati-HUT-RI-ke-76_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transportasi merupakan wajah dari majunya sebuah negara. Maka dari itu, saat ini Indonesia terus meningkatkan kapasitas pemanfaatan energi berbasis listrik, salah satunya melalui moda transportasi kereta api.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kereta api, khususnya kereta rel listrik (KRL) adalah angkutan massal yang wajib untuk diwujudkan penambahannya. Pasalnya, dengan meningkatkan jumlah kereta api listrik, kemacetan pun akan berkurang.  "KRL itu ramah lingkungan. Jadi Kemenhub memberikan effort untuk membangun KRL. Angkutan massal adalah angkutan masa depan yang menjadi suatu format dari kota untuk tidak macet dan ramah lingkungan," ungkapnya dalam diskusi daring Merdeka Bertransportasi dikutip, Jumat (27/8).  Salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah dengan mengoperasikan layanan KRL Yogyakarta-Solo Balapan yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari lalu. Dari itu, sejumlah stasiun yang dulunya berhenti beroperasi pun kembali diaktifkan.  Pertama adalah Stasiun Gowok, lalu Stasiun Delanggu dengan 816 penumpang. Kemudian, Stasiun Ceper dan Stasiun Srowot. "Kita harus bangga dengan Jogja-Solo dan kita harus memanfaatkannya dengan baik," kata Menhub.  Direktur Utama Kereta Api Indonesia (Dirut KAI) Didiek Hartantyo menambahkan, dengan beroperasinya transportasi massal berbasis listrik ini, tentunya akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Bahkan, juga mengurangi volume polusi di udara.  Selain itu, pihaknya juga akan terus mengintegrasikan sejumlah stasiun dengan moda transportasi lain. Di mana saat ini untuk Stasiun Yogyakarta telah terintegrasi dengan KA Prambanan Ekspres, Kereta Bandara dan KA Jarak Jauh, kemudian di Stasiun Solo Balapan telah terintegrasi dengan Kereta Bandara, Terminal Tirtonadi dan KA Jarak Jauh.  Sementara untuk Jakarta, pihaknya sudah membangun stasiun-stasiun yang terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni TransJakarta hingga Stasiun Bandara. Ditahap pertama ada 4 stasiun, yakni Tanah Abang, Juanda, Pasar Senen dan Sudirman.  "Lalu nanti sedang kami lakukan di Gondangdia, Tebet, Manggarai, Palmerah, Jakarta Kota," tutur dia.  Ia menilai, dengan integrasi dan semakin masifnya layanan KRL ini menjadi penanda modernisasi suatu peradaban. "Inovasi kreativitas ini akan terus kami lanjutkan demi mewujudkan sarana transprotasi massal yang terjangkau dan ramah lingkungan," tandasnya.

Transportasi Berbasis Listrik Jadi Andalan Angkutan Massal Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usul-gratiskan-3-bulan-pengamat-kalau-mahal-nggak-ada-yang-naik_m_.jpg" alt="uji coba LRT Jakarta" width="100%">
<figcaption>uji coba LRT Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tinggal menghitung hari kereta modern MRT dan LRT Jakarta akan segera beroperasi. Namun sayangnya tarif yang menjadi rekomendasi berbagai pihak menjadi polemik karena dinilai terlalu mahal. Pengamat Transportasi yang juga Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang melihat, sudah seharusnya MRT dan LRT Jakarta berpatokan pada Transjakarta. "Transjakarta dengan tarif Rp 3.500 publik masih ada yang kurang minat untuk pindah apalagi dengan harga&nbsp;Rp 8.000 itupun hanya satu rute HI- Lebak Bulus. Ini sampai Lebak Bulus satu koridor Rp 3.500 pakai Transjakarta," jelas Deddy. Dari hal tersebut, Deddy meragukan jika warga akan segera berpindah karena operasi tidak memberikan proses adaptasi. Ia menjelaskan sudah seharusnya operator baik MRT dan LRT Jakarta memberikan free trial. "Saya berharap harusnya malah digratiskan 3 bulan pertama untuk sosialisasi edukasi memperkenalkan moda baru dari sisi keselamatan, kemananan, dan pelayanan, baru setelah itu dievaluasi," terang Deddy. "Lihat dong dengan digratiskan saja banyak yang naik nggak? Kalau digratiskan saja dikit yang naik ngapain keras soal tarif perlu dicoba dulu itu," tambahnya. Namun jika gratis dapat disebut radikal, Deddy menyarankan tarif yang murah meriah misalnya Rp 1.000 atau Rp 2.000 pada 3 bulan pertama. Hal ini bertujuan membuat penumpang memiliki rasa sense of belonging moda transportasi baru. "Kalau baru sudah dipatok harga mahal mana laku, wah gimana. Karena ini moda baru paling tidak sama atau lebih murahlah dari Transjakarta. Rp 5.000 untuk moda pertama masih mahal," tandasnya.

Usul Gratiskan 3 Bulan, Pengamat: Kalau Mahal Nggak Ada yang Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-pd-lrt-jakarta-akui-belum-bisa-berkontribusi-kurangi-macet_m_-scaled.jpg" alt="LRT Jakarta akui belum bisa berkontribusi atasi macet di ibu kota" width="100%">
<figcaption>LRT Jakarta akui belum bisa berkontribusi atasi macet di ibu kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta menyatakan bahwa pengadaan kereta cepat LRT belum sepenuhnya bisa menekan angka kemacetan. Sebab, pengoperasian LRT masih sangat awal dan koridornya pendek. Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono menyatakan bahwa koridor 1 yang dibangun saat ini masih belum membantu mengurangi kemacetan di ibu kota. Terlebih, perencanaan integrasi masih belum matang. "Dengan panjang koridor 5,8 kilometer tentunya belum maksimal kami berkontribusi. Sekarang problemnya jaringan masih belum komplit dan integrasinya masih belum optimal," ungkap Allan di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Jumat (11/1). Sebagai informasi, LRT Fase 1 terdiri dari 6 gerbong yang diketahui tiap gerbong berkapasitas 810 penumpang. Dalam sehari LRT menargetkan bisa mengangkut  sebanyak 14.000 penumpang. Allan mengaku percaya diri bahwa LRT bisa ikut mengurai kemacetan jikalau koridor yang dibangun sudah sepanjang 116 kilometer mengelilingi Jakarta. Namun sayangnya, Allan masih menunggu koordinasi dari Pemprov DKI terkait perwujudan megaproyek tersebut. "Ini mungkin harus konfirmasi ke Pemprov DKI kapan pembangunan koridor selanjutnya. Kalau dari operator sendiri, kami berharap ya secepat mungkin, kalau bisa cepat ya cepat," ungkap Allan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan kerugian kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun. Namun, angka tersebut diralat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan kerugian sebesar Rp 100 triliun. "Setelah rapat selesai, angka itu dikoreksi oleh Pak Wapres. Kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar,"  kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Tak PD, LRT Jakarta Akui Belum Bisa Berkontribusi Kurangi Macet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhub-pemberlakuan-aturan-ganjil-genap-di-bekasi-terbukti-efektif_m_196980.jpeg" alt="Toli Cikampek" width="100%">
<figcaption>Toli Cikampek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai pemberlakuan aturan ganjil-genap untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Bekasi, Jawa Barat adalah langkah yang tepat. Penurunan kemacetan kendaraan sebesar 36 persen menjadi bukti sekaligus hasilnya.&nbsp; Budi menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat&nbsp; memanfaat bus premium sebagai sarana transportasi &nbsp;masih kurang. &ldquo;Kecepatan kendaraan di tol Jakarta - Cikampek naik 22 persen dari aturan ganjil-genap," katanya, di Mega City Mall Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/2). Meski kemacetan berkurang, namun kesadaran masyarakat menggunakan transportasi massal masih kurang. Hal ini, dibuktikan dengan realisasi pengguna kendaraan pribadi ke transportasi Transjabodetabek premium hanya 30 persen. Sebagai salah satu&nbsp; cara mengatasi hal tersebut, pihaknya bersama stakeholder terkait akan memberikan kemudahan dalam hal tarif bus dan parkir. "Kami berdiskusi sejak Jumat kemarin dengan operator bis dan tempat mall. Kita memberi opsi kepada pengendara pribadi, yakni dengan mengurangi biaya bis dari Rp 20 ribu menjadi Rp 10 ribu dan parkiran dari Rp 10 ribu menjadi Rp 5 ribu," terangnya. Pemberlakukan sistem ganjil-genap ini, &nbsp;mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Di antaranya yaitu perilaku masyarakat yang melalui jalur alternatif lain, berangkat lebih awal, dan perubahan moda transportasi bus. Senada dengan Budi, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani mengatakan, penurunan terjadi karena waktu keberangkatan yang lebih cepat, seperti di pukul 04.00 - 05.00 WIB dab 05.00 - 06.00 WIB.&nbsp; Perubahan jalur yang dilakukan yakni ke Tambun, Cikunir 1, dan Cikunir 2. Meski begitu, Jasa Marga menilai aturan yang diterapkan Kemenhub ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatannya. "Hal ini terlihat dari total Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) di seluruh Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dimana selama lima hari penerapan kebijakan LHR hanya turun sebesar 0,62 persen atau sebanyak 15.256 kendaraan," katanya, dari keterangan resmi Jasa Marga, Minggu (18/3).

Menhub: Pemberlakuan Aturan Ganjil-genap Di Bekasi Terbukti Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/lebih-mahal-dari-krl-tarif-mrt-rp-20-ribu_m_164951.jpeg" alt="Proyek MRT Jakarta sedang berlangsung" width="100%">
<figcaption>Proyek MRT Jakarta sedang berlangsung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) masih berlangsung pengerjaannya. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan besar tarif moda transportasi masal tersebut. Diperkirakan tarifnya sekitar Rp 20 ribu per orang. Jika dibandingkan dengan tarif angkutan masal lainnya seperti kereta rel listrik (KRL), angka ini diangka ini cukup tinggi. Kendati demikian Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan subsidi melalui public service obligation (PSO). Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, subsidi tarif dari pemerintah untuk MRT akan dikombinasikan dengan hasil pengelolaan dari transit oriented development (TOD). "Sampai dengan saat ini belum ada pengajuan untuk PSO-nya. Pasti kalau transportasi ini bersubsidi ya, tetapi nanti ini kan dikombinasikan dengan pengelolaan TOD," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10). TOD tersebut, lanjut Saefullah, diberlakukan seluruh stasiun, baik yang elevated (jalur layang) maupun yang underground (jalur bawah tanah). Nantinya, di sana diperbolehkan untuk komersial sebagai pertimbangan biaya operasional MRT. "Itu boleh saja nanti ada iklan, ada tenant-tenant di situ. Nah, itu nanti diperhitungkan untuk membiayai operasional dari MRT," kata dia. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar pernah menyebut perkiraan tarif yang dibebankan kepada penumpang MRT, yakni kisaran Rp 20 ribu. Namun, Pemprov DKI bersama PT MRT masih bisa menghitung ulang besaran tarif tersebut agar lebih terjangkau masyarakat. "Nanti dihitung lah pada saat menjelang operasional itu, pasti ada kebijakan ini kan bagaimana orang pindah kesitu dulu, ya. Dihitung dengan baik yang terjangkau, ya," tutur Saefullah. Lebih lanjut, dia mengatakan, keputusan PSO MRT berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Gak bisa dihitung secara kasar, nanti kan pasti kita juga banyak diskusi, ya. Apalagi terkait penganggaran pasti dengan dewan. Nanti kepala daerahnya pasti akan bertanya kepada teman-teman dewan," papar Saefullah.

Lebih Mahal dari KRL, Tarif MRT Rp 20 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bila-lrt-beroperasi-segini-tarifnya_m_148025.jpeg" alt="Proyek pekerjaan LRT Jabodebek di Jakarta Timur sedang berlangsung" width="100%">
<figcaption>Proyek pekerjaan LRT Jabodebek di Jakarta Timur sedang berlangsung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerjaan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek masih terus berlangsung. Bila tak ada kendala moda transportasi massal itu bakal beroperasi pada 2019 mendatang. Saat beroperasi nantinya, penumpang yang selama tidak terjangkau angkutan massal bisa terlayani dengan kereta ringan ini. Namun untuk memanfaatkan layanan ini penumpang akan dipatok tarif tiket yang lebih tinggi dibandingkan kereta rel listrik (KRL). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, harga tiket LRTJabodebek telah ditetapkan sebesar Rp 12 ribu. "Tarif Rp 12 ribu, ada semacam subsidi itukan wajar," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/8). Diakuinya harga tersebut lebih tinggi dibanding dengan tarif KRL yang dalam satu kali perjalanannya hanya dikenakan sebesar Rp3-5 ribu. Namun, pada operasionalnya nanti, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp 16 Triliun setiap tahunnya. "Hitungannya tadi dalam bentuk grafik, kira-kira itu Rp 16 triliun dalam 12 tahun," ujar Budi. Terkait subsidi ini, subsidi LRT tidak sama dengan KRL, yang mana pemerintah menanggung subsidi per tiket penumpang. Melainkan subsidi justru akan terus turun seiring dengan peningkatan jumlah penumpang. "Subsidi tersebut akan menurun apabila jumlah penumpang naik. Bahkan subsidi itu akan hilang sama sekali," ujar Budi. Budi menjelaskan, anggaran subsidi LRT tersebut diambil melalui APBN dengan skala perhitungan pertumbuhan penumpang LRT naik 5 persen tiap tahun. Asumsi pertumbuhan penumpang 5 persen per tahunnya bisa ditingkatkan menjadi 6 hingga 7 persen per tahunnya melihat antusiasme masyarakat terhadap LRT. "Pertumbuhan itu bisa digoyang menjadi 6-7 persen. Begitu pertumbuhan 7 persen, maka subsidi akan turun," ujar mantan Dirut PT Angkasa Pura (AP2) itu.

Bila LRT Beroperasi, Segini Tarifnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/targetkan-173-ribu-penumpang-tinggalkan-kendaraan-pribadi_m_147917.jpeg" alt="Kemacetan lalu lintas akibat tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi." width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu lintas akibat tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Target dari kehadiran angkutan massal, seperti kereta rel listrik (KRL), Transjakarta maupun Mass Rapid Transit (MRT), selain menyediakan kemudahan akses transportasi publik juga mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Bila pengendara meninggalkan kendaraan pribadinya untuk melakukan perjalanan, maka tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta dapat ditekan. Ruas-ruas jalan raya pun tidak lagi sepadat saat ini. Pada rangkaian kereta MRT ini nantinya untuk sekali perjalanan dapat mengangkut 1.900 penumpang. Setiap harinya diperkirakan bisa mengakut 173.400 penumpang. Semua itu dilayani dengan 16 rangkaian kereta MRT atau 96 kereta. Setiap rangkaitan terdiri dari 6 kereta. &ldquo;Kalau sampai 100 ribu aja yang bisa diangkut setiap hari, itu sudah 50 ribu kendaraan pribadi yang kita kurangi,&rdquo; ujar Dirut PT MRT William Sabandar kepada JawaPos.com. Kontribusi MRT Jakarta ini belum termasuk dengan penumpang yang berhasil diangkut oleh Transjakarta, KRL dan bahkan koridor Light Rail Transit (LRT) yang juga diperkirakan akan beroperasi pada 2019. Yakninya LRT Jabodebek dan LRT Jakarta.

Targetkan 173 Ribu Penumpang Tinggalkan Kendaraan Pribadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angkutan massal

Berita Terkini