<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/didi-244154789.jpg" alt="COO Tako Anugerah Koporasi menjadi salah satu nara sumber pada Panel Diskusi bertema &quot;Building the Next Generation of Transport and Logistik Talent&quot; di Singapura. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>COO Tako Anugerah Koporasi menjadi salah satu nara sumber pada Panel Diskusi bertema &quot;Building the Next Generation of Transport and Logistik Talent&quot; di Singapura. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persaingan merebut pasar angkutan logistik baik di kancah nasional maupun internasional. Siap bersaing dengan perushaaan manca negara, PT TAKO Anugerah Koporasi turut berpartisiasi dalam ajang internasional Transport &amp; Logistic Southeast Asia 2025. Pameran bergengsi di bidang transportasi dan rantai pasok ini akan berlangsung pada 29&ndash;31 Oktober 2025 di Sands Expo &amp; Convention Centre, Singapura. Chief Operating Officer PT TAKO Anugerah Koporasi, Desy Tako, mengatakan keikutsertaannya ini bukan sekadar langkah bisnis, tetapi juga bentuk kontribusi untuk membawa nama baik Indonesia. &ldquo;Kami sangat bangga bisa membawa Indonesia tampil di kancah internasional. Ini bukan hanya tentang perusahaan kami, tapi tentang semangat bangsa untuk menunjukkan bahwa kita mampu bersaing,&rdquo; ujarnya. PT TAKO Anugerah Koporasi menjadi satu-satunya perusahaan logistik asal Indonesia yang berpartisipasi dalam forum ini. Partisipasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelaku usaha logistik nasional kini semakin percaya diri tampil di level internasional. Melalui ajang ini, PT TAKO Anugerah Koporasi ingin memperkenalkan berbagai solusi logistik yang dikembangkan di dalam negeri, sekaligus menjajaki kolaborasi dengan mitra bisnis dari berbagai negara. Perusahaan berharap momentum ini dapat membuka peluang kerja sama baru serta memperkuat jejaring industri logistik nasional di kawasan Asia Tenggara. Dengan pengalaman panjang melayani berbagai kebutuhan distribusi di Tanah Air, PT TAKO Anugerah Koporasi optimistis mampu berkontribusi terhadap penguatan rantai pasok regional. &ldquo;Setiap langkah kami di forum internasional adalah langkah kecil untuk membawa nama Indonesia lebih besar di dunia logistik global,&rdquo; tambah Desy. Keikutsertaan PT TAKO Anugerah Koporasi ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha Indonesia untuk terus berkembang dan percaya diri bersaing di pasar internasional.

Dengan pengalaman distribusi di dalam negeri, PT TAKO Anugerah Koporasi optimis mampu berkontribusi dalam penguatan rantai pasok regional.

Garap Pasar Regional, TAKO Anugerah Koporasi Ramaikan Pameran Transport dan Logistik di Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/KDN04355JPG-3503567508.jpg" alt="Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) mendorong penyelesaian cepat penahanan kontainer bermuatan batu bara agar distribusi logistik antar pulau tetap lancar, efisien, dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. "Jika penahanan kontainer ini terjadi dalam waktu lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, mengingat kontainer ini kan miliknya pelayaran untuk kegiatan distribusi logistik antarpulau di Indonesia," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya, Rabu (15/10). Diketahui para pengusaha kapal mengeluh&nbsp;akibat tertahannya kontainer yang mengangkut batu bara di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Menurut Carmelita, jika penahanan ini terus berlangsung, maka sektor logistik melalui jalur laut terancam lumpuh dan menjadi beban baru bagi ekonomi masyarakat di berbagai daerah. "Dampak dari kondisi yang kami dengar adalah kerugian tertahannya kontainer milik perusahaan pelayaran, dan terjadi moratorium pengiriman batu bara di kontainer antar pulau," ujar Carmelita. Dikatakan penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius di sektor pelayaran. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP). Carmelita menjelaskan tertahannya kontainer kapal itu merupakan persoalan dokumentasi pengiriman batu bara di dalam kontainer. Lebih lanjut dikatakan perihal keabsahan dokumentasi barang dan dari lokasi tambang area dimana tentu bukan kapasitas pihak pengangkut dalam hal ini dan seharusnya sejak dari pelabuhan muat. "Jika memang diduga bermasalah, dari instansi terkait bisa memberi signal untuk tidak diangkut akan lebih baik," jelasnya. Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto berharap pemerintah memberikan solusi bijak terhadap adanya penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Adik menuturkan saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib dan sebagian besar berasal dari Kalimantan. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain sejak merebak isu izin tambang abal-abal dan kegiatan pertambangan ilegal, aparat penegak hukum memperluas penyelidikan hingga ke pihak pengangkut atau pemilik kapal. Padahal perusahaan angkutan atau pelayaran pada dasarnya tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah. Dijelaskan pemilik kargo minerba melakukan booking, mengambil kontainer, hingga mengisinya secara mandiri lalu menutup kontainer itu dengan segel dan baru dibawa ke pelabuhan untuk diangkut serta dilaporkan ke syahbandar. Adik mengatakan kini setiap kapal yang mengangkut batu bara ikut diperiksa secara ketat dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara isi dan manifes maka seluruh pihak perusahaan angkutan atau pelayaran ikut terancam hukuman. Bahkan apabila terbukti melanggar maka perusahaan angkutan atau pelayaran dapat dijerat pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Menurut dia, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan angkutan atau pelayaran hingga mereka memilih untuk berhenti sementara mengangkut batu bara karena menunggu kejelasan hukum dan aturan lantaran tidak mau mengambil risiko. Adik menilai pemeriksaan seharusnya dilakukan sejak awal yakni sebelum barang diangkut di pelabuhan muat, bukan saat barang sudah tiba di pelabuhan bongkar baru dipermasalahkan. Dengan begitu, tidak terjadi efek domino yang merugikan para pelaku usaha baik pemilik barang maupun pihak pengangkut. Ia pun berharap pemerintah bisa menjembatani situasi ini dengan memperjelas standar dan mekanisme pemeriksaan barang tambang.

Menurut Carmelita jika penahanan ini terus berlangsung, sektor logistik melalui jalur laut terancam lumpuh dan menjadi beban baru.

Ratusan Kontainer Batu Bara Tertahan, INSA Desak Pemerintah segera Rampungkan demi Kelancaran Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/truk-odol.jpg" alt="ANGKUT KEBUTUHAN: Masih banyak truk ODOL di area Pelabuhan Tanjung Perak (6/3). Truk ODOL masih sering dijumpai di Jalan Perak Barat maupun Perak Timur. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANGKUT KEBUTUHAN: Masih banyak truk ODOL di area Pelabuhan Tanjung Perak (6/3). Truk ODOL masih sering dijumpai di Jalan Perak Barat maupun Perak Timur. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari truk Over Dimension Over Loading (ODOL) berlaku mulai 1 Januari 2027. Salah satu urgensinya untuk menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas. Merespons hal itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Ketua Umum Organda, Adrianto Djokosoetono mengatakan, pihaknya di Organda merasa prihatin akibat kondisi masih maraknya kendaraan ODOL.&nbsp; Namun di sisi lain, ia menyebutkan bahwa sektor angkutan jalan menjadi sektor yang terbuka 100 persen bagi pemodal asing. Sementara mayoritas pelaku usaha transportasi jalan adalah pengusaha nasional berskala kecil dan menengah. "Oleh karena itu, perlu perlindungan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku transportasi lokal," ujar Adrianto Djokosoetono, Rabu (15/10). Lebih lanjut, Dirut Blue Bird ini juga memastikan bahwa seluruh anggota Organda dan mitra terkait untuk berkomitmen meningkatkan kesadaran keselamatan dan disiplin berkendara. Selain itu juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien. &ldquo;Bersama-sama kita wujudkan transportasi darat Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, Pemerintah sendiri tengah menyiapkan skema insentif bagi para pengusaha angkutan barang sebagai bagian dari upaya penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL). Langkah ini menjadi salah satu bentuk solusi dari pemerintah agar kebijakan target zero ODOL pada awal tahun 2027 bisa dilakukan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, pemerintah ingin menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan pemberian insentif dan disinsentif. "Tadi kami bicarakan bagaimana harus ada insentif maupun disinsentif bagi siapapun yang menjalankan atau sebaliknya yang melanggar aturan yang nanti akan ditetapkan secara tegas dan berlaku untuk semua," ujar Menko AHY usai Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan di Jakarta, Senin (6/10). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap penting, namun pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi harus menjadi langkah awal. &nbsp;Karena sekali lagi, lanjut Menko AHY, pemerintah tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya. "Karena yang pertama harus kita lakukan adalah sosialisasinya, edukasinya secara preventif termasuk juga memberikan insentif dan disinsentif tadi, baru pada akhirnya ada law enforcement yang harus dilakukan," imbuhnya.

Pemerintah targetkan Indonesia bebas truk ODOL 2027, Organda dorong perlindungan transportasi lokal, insentif bagi pengusaha.

Zero ODOL Berlaku Mulai 1 Januari 2027, Organda Soroti Regulasi dan Perlindungan bagi Pelaku Transportasi Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/JKT_INDONESIA-BEBAS-ODOL-DO-TAHUN-2026_HANUNG-HAMBARA_01072025-1-3905657048.jpg" alt="Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho tengah fokus memperbaiki tata kelola angkutan logistik. Mewujudkan itu,&nbsp;Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Jogjakarta menggelar Simposium Nasional &ldquo;Polantas Menyapa&rdquo; mengangkat tema &ldquo;Terwujudnya Tata Kelola Angkutan Logistik yang Berkeselamatan guna Mendukung Peningkatan Kualitas Keselamatan di Jalan Raya&rdquo;. Direktur Lalu Lintas Polda Jogjakarta, Kombes Pol Yuswanto Ardi menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat angkutan logistik. Dia menilai,&nbsp;tata kelola angkutan logistik saat ini belum sepenuhnya mengarah pada praktik yang berorientasi pada keselamatan.&nbsp; &ldquo;Data lima tahun terakhir menunjukkan sebanyak 61 kecelakaan menonjol yang melibatkan kendaraan angkutan logistik. Fenomena over dimension dan overload menjadi akar permasalahan yang belum tertangani secara optimal,&rdquo; ujar Yuswanto Ardi, Jumat (18/7). Dia mengatakan, harus ada solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Polri menilai aturan perlu dijalankan secara tegas agar memberikan dampak positif bagi&nbsp;sosial dan ekonomi. Simposium ini dilaksanakan dengan format Focus Group Discussion (FGD) secara langsung dan virtual, serta diikuti oleh para Dirlantas Polda jajaran melalui Zoom Meeting. Simposium ditujukan untuk memberikan rekomendasi berbasis realita lapangan bagi perbaikan kebijakan tata kelola angkutan logistik nasional. Menyusun rencana aksi bertahap (staging) yang tidak menimbulkan efek kejut sosial-ekonomi. Menguatkan kolaborasi antara regulator, operator angkutan, komunitas pengguna jalan, serta aparat penegak hukum lalu lintas. Simposium ini merupakan bagian dari program &ldquo;Polantas Menyapa&rdquo;, yaitu bentuk keterlibatan aktif Polri khususnya fungsi lalu lintas dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sebagai wujud layanan publik yang inklusif dan solutif. &ldquo;Kita dorong solusi yang adaptif dan bertahap, agar perubahan menuju angkutan logistik yang berkeselamatan tidak justru mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial,&rdquo;&nbsp;pungkas Yuswanto. Hasil simposium ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret, dapat diterapkan secara nasional, dan selaras dengan visi pembangunan transportasi yang berkelanjutan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho tengah fokus memperbaiki tata kelola angkutan logistik.

Angkutan Logistik Banyak Sebabkan Kecelakaan Menonjol, Polri Fokus Perbaiki Tata Kelola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kontainer-peti-kemas.jpg" alt="EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian perdagangan (Kemendag) mendorong adanya relaksasi terkait aturan pembatasan angkutan darat pada saat hari besar keagamaan nasional (HBKN). Relaksasi dalam bentuk pengecualian diharapkan bisa diberikan untuk distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) dan kebutuhan ekspor-impor. "Untuk menghadapi Lebaran dan puasa, ini kami mengusulkan untuk air minum dalam kemasan karena ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam Rapat Koordinasi HBKN Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta. Menurut Isy, hal tersebut penting agar memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dalam negeri tetap tersedia. Apalagi saat HKBN Idul Fitri termasuk saat Natal dan tahun baru. Permintaan agar AMDK dikecualikan dari pembatasan angkutan darat pada saat HBKN juga telah disampaikan asosiasi karena berpendapat bahwa AMDK merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kelangkaan pasokan AMDK pernah terjadi pada 2023 lalu ketika angkutan air minum dilarang melintas akibat terbentur SKB arus lalu lintas di libur hari raya. Saat itu, ketersediaan barang tidak bisa memenuhi permintaan yang meningkat. Kondisi itu diakui para pedagang telah merugikan aktivitas mereka karena kehilangan pemasukan lantaran terputusnya rantai pasokan. Lebih jauh lagi, pembatasan perlintasan terhadap AMDK juga membuat masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan pasokan ekspor-impor. Isy menjelaskan, apabila angkutan logistik ekspor-impor terhambat akibat pembatasan perlintasan maka berpotensi memperlambat atau menghentikan alur perdagangan. Dia mengatakan kalau para pelaku usaha ekspor-impor peru tetap bisa mengirim barang secara efisien dan tepat waktu tanpa terkendala oleh pembatasan logistik. Dia melanjutkan, pengusaha juga perlu memenuhi kontrak dengan rekan bisnis mereka. "Karena kalau pembatasan yang selama dua minggu H-1 Lebaran dan H+1 Lebaran ada pembatasan pembatasan angkutan darat, tentu ini akan mengganggu proses pemenuhan kontrak bagi perusahaan perusahaan yang melakukan ekspor," katanya. Sebelumnya, kementerian perindustrian juga telah meminta agar AMDK dan ekspor impor dikecualikan dalam pembatasan logistik. Hal ini agar tidak merusak pertumbuhan industri yang saat ini sudah beranjak stabil akibat hantaman Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya.

Relaksansi terkait angkutan penting agar memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dalam negeri tetap tersedia.

Kemendag Dorong Relaksasi Pembatasan Angkutan Logistik Saat Hari Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/Pembatasan-Operasional-Angkutan-Barang-Di-Tol-Salman-Toyibi-3-1800134710.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah truk melintas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR), Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah truk melintas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR), Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelarangan angkutan logistik saat libur panjang dikritisi pakar transportasi. Pemerintah seharusnya mengatur benar penggunaan kendaraan pribadi dengan memberlakukan mengatur jadwal mudik sehingga tidak menyebabkan kemacetan panjang di jalan raya. Pakar Transportasi dari Institut Transportasi &amp; Logistik Trisakti, Suripno mengatakan sesuai konsep aslinya, klasifikasi kota itu dibagi sesuai dengan angkutan barang. Jadi, bagaimana barang dari pesisir mengalir ke provinsi dan kabupaten. Menurutnya, dulu orang-orang masih memiliki idealisme untuk menata segala sesuatu punya maksud atau tujuan. &ldquo;Itu dari tahun 1980-an konsepnya begitu. Terus, yang jadi masalah, pada saat akan diterapkan, orang-orang nggak konsisten dengan apa yang telah ditetapkan. Aturan itu lebih kepada bukan konsepnya, tetapi lebih kepada tampilan,&rdquo; ujar mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan ini. Kalau yang sesuai peraturannya, kata Suripno, tidak apa-apa angkutan mobil pribadi itu macet pada saat hari-hari libur atau hari besar asalkan angkutan barangnya lancar. Jadi, tidak malah terbalik seperti yang terjadi saat ini, di mana kepentingan mobil pribadi itu lebih diutamakan dari angkutan barang. &ldquo;Padahal, kalau mobil pribadi macet, mereka kan punya pikiran untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Tetapi kalau angkutan barang yang macet, pemerintah yang harus mengatur supaya tidak macet karena sangat terkait dengan perekonomian negara kita,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, kalau mau dan tidak melanggar Undang-Undang, pemerintah seharusnya berpikir untuk membuatkan jalur khusus angkutan umum dan mobil pribadi pada saat-saat libur besar sehingga tidak mengganggu angkutan logistiknya. &ldquo;Karena, jalan-jalan untuk angkutan logistik itu sudah dicanangkan jauh sebelumnya. Jadi, kalau orang mau bepergian dengan mobil pribadi saat hari-hari libur besar silahkan diatur sendiri waktunya agar tidak mengalami macet,&rdquo; kata Suripno. Dia mempertanyakan pernah tidaknya pemerintah menghitung kerugian ekonomi yang disebabkan pemberlakukan pelarangan angkutan logistik pada saat libur besar. &ldquo;Pernah dihitung nggak kerugian ekonomi yang diakibatkan pelarangan angkutan logistik di masa-masa libur besar itu hanya karena ingin pencitraan semata dengan mengutamakan mobil-mobil pribadi yang bisa menggunakan jalan saat itu,&rdquo; tukasnya. Karena, menurut Suripno, kalau distribusi jebol maka ekonomi jebol. Kalau itu nungguin jebol, lanjutnya, maka produk Indonesia di luar negeri pun jadi tidak laku. &ldquo;Oleh karena itu, prioritas pemerintah kan memutuskan mana yang terbaik untuk rakyat, terbaik untuk perekonomian rakyat. Artinya, membiarkan pengguna kendaraan pribadi rugi atau membiarkan logistik rugi. Mana yang paling prioritas?&rdquo; katanya mempertanyakan terkait kebijakan pelarangan angkutan logistik pada saat libur besar. Menurut Suripno, seharusnya pemerintah tidak malah memberikan prioritas kepada kendaraan pribadi dibanding angkutan logistik. &ldquo;Kalau dilakukan pelarangan angkutan logistik saat liburan, yang terjadi logistik jadi jebol. Biayanya semakin tinggi,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah seharusnya menghitung kerugian ekonomi yang disebabkan pemberlakukan pelarangan angkutan logistik pada saat libur besar.

Pakar Transportasi Kritisi Pengaturan Larangan Angkutan Logistik Saat Libur 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/WhatsApp-Image-2023-08-28-at-142128-1686427690.jpeg" alt="Ilustrasi: Kecelakaan angkutan logistik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kecelakaan angkutan logistik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Moda angkutan darat masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia. Dari data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tercatat peran angkutan logistik melalui jalan raya mencapai 80-90 persen, sisanya menggunakan moda transportasi lain. Kemudian, berdasarkan data dari Kemenhub, kendaraan angkutan barang seperti truk, pada 2022 menduduki peringkat ke-2 penyumbang kecelakaan lalu lintas terbesar setelah sepeda motor, yakni mencapai 12 persen yang tentunya mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan, yang lebih penting, kehilangan nyawa. Keadaan ini mengingatkan akan urgensi untuk memiliki perlindungan bukan hanya bagi para pengemudi truk dan pemilik kendaraan komersial tersebut. Tapi, juga untuk barang yang dibawa pada saat pengangkutan tersebut terhadap resiko jika barang mengalami kerusakan maupun kehilangan akibat dari kecelakaan ataupun resiko lainnya. Melihat hal itu, MPMInsurance memperkuat layanannya dengan menghadirkan asuransi pengangkutan baik itu pengangkutan menggunakan moda angkutan kendaraan (truk) ataupun dengan menggunakan moda angkutan lainnya seperti kapal laut maupun pesawat terbang. Christian Putra, Marketing Director MPMInsurance mengatasnamakan, asuransi ini mencakup perlindungan komprehensif terhadap risiko kecelakaan, kerusakan, pencurian, kehilangan dan lain sebagainya. "Dalam lingkungan yang penuh tantangan, MPMInsurance hadir sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap resiko yang terjadi pada saat dilakukan pengangkutan kargo mereka melalui produk asuransi pengangkutan atau biasa dikenal sebagai Marine Cargo Insurance," jelasnya di Jakarta. Pada asuransi pengangkutan ini, MPMInsurance menawarkan jaminan asuransi barang selama pengangkutan atau pengiriman barang untuk kerugian dan kerusakan akibat tabrakan, kebakaran, bencana alam, dan sebagainya sesuai dengan jenis polis yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis pertanggungan yang dapat dipilih oleh nasabah mulai dari Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Jaminan I, II, III maupun Institute Cargo Clauses A, B, C, dengan manfaat beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. &ldquo;Kami ingin memastikan nasabah mendapatkan produk dan fasilitas asuransi yang akan melindungi dan memberikan rasa aman. Bentuk dukungan MPMInsurance sebagai mitra setia para pebisnis dengan menyediakan asuransi pengangkutan diharapkan dapat melindungi aset berharga nasabah dan memberikan ketenangan pikiran dalam menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya maupun pada saat pengiriman melalui laut dan udara," pungkas Christian.

Keadaan ini mengingatkan akan urgensi untuk memiliki perlindungan bukan hanya bagi para pengemudi truk dan pemilik kendaraan komersial.

Angkutan Logistik Masih jadi Salah Satu Penyumbang Angka Kecelakaan, Begini Solusinya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/ANGKUTAN-215900230.jpg" alt="PT MPX Logistics International Tbk mengangkut 2.300 Ton Semen khusus ke Sumbawa dengan mengakut untuk project Amman Smelter. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT MPX Logistics International Tbk mengangkut 2.300 Ton Semen khusus ke Sumbawa dengan mengakut untuk project Amman Smelter. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan logistik PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) terus berekspansi untuk mengembangkan skala bisnisnya. Kali ini, perusahaan yang telah listed di pasar modal ini menggaet Sinohydro&ndash;NEM Consortium, anak Perusahaan Power China Group untuk project Smelter Amman Mineral dengan melakukan pengiriman perdana 2300 Ton semen curah Tiga Roda tipe V, ke Sumbawa. Lewat kerja sama ini, MPXL optimistis bisa memenuhi kebutuhan Sinohydro&ndash;NEM Consortium, yang sedang mengerjakan mega proyek Amman Smelter di Sumbawa. &ldquo;Kita sudah mulai memasok dan mengangkut Semen ke Sumbawa pada bulan Juni ini pekan lalu, dengan Volume 2300 tons untuk pengangkutan perdana. Perseroan akan melakukan beberapa kali pengiriman ke Sumbawa mulai Juni ini sesuai dengan kontrak yang ada," ujar Dirut MPXL Wijaya Candera. Proyek pengiriman material NPXL akan dilakukan selama 18 bulan ke depan dan siap melebarkan skala bisnis dengan mengincar proyek-proyek di daerah luar Sumatra dan Jawa. Tercatat dalam waktu sebulan MPXL sudah mengantongi beberapa kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asal Negri Tirai Bambu. Ke depan, PT MPX Logistics International Tbk optimis mampu terus tumbuh dengan mengikuti sejumlah tender dari perusahaan besar dan ternama untuk proyek- proyek lainnya. "Puji Tuhan dengan berjalannya kontrak kerja sama proyek yang sudah diteken dengan beberapa perusahaan asal China, MPXL sepanjang Juni 2023 sudah memenangi tender baru untuk jasa pengangkutan limbah abu batu bara (FABA) PLTU sebanyak 660.000 ton dan rencana penandatanganan kontrak pada Juli 2023," katanya. PT MPX Logistics International Tbk, mulai melakukan diversifikasi usaha jasa pengangkutan limbah batu bara (FABA) sejak mendapatkan perijinan dari kementerian lingkungan hidup dan dinas perhubungan untuk armada truk perseroan pada tahun 2019.&nbsp; Pendapatan terbesar perseroan saat ini tetap dari segmen penjualan material ke kontraktor kontraktor salah satunya Sinohydro&ndash;NEM Consortium anak Perusahaan dari Power China Group. Power Construction Corporation of China (Power China) adalah grup konstruksi terintegrasi yang menyediakan investasi dan pembiayaan, desain perencanaan, konstruksi teknik, manufaktur peralatan, dan manajemen operasi untuk energi bersih dan rendah karbon, sumber daya air, konstruksi dan infrastruktur lingkungan. Berpusat pada pembangkit listrik tenaga air dan tenaga listrik. &nbsp;

PT MPX Logistics International Tbk mengangkut 2.300 Ton Semen khusus ke Sumbawa dengan mengakut untuk project Amman Smelter.

 MPX Logistics International Penuhi Kebutuhan Logistik Project Amman Smelter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/pelabuhan3.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas truk logistik di Pelabuhan Tanjung Perak. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas truk logistik di Pelabuhan Tanjung Perak. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Oleh ADIL KARIM, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta --- SURAT keputusan bersama (SKB) mengenai pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023/1444 H sedikit banyak membuat pelaku usaha khawatir. Sebab, beleid itu tidak mengecualikan untuk angkutan ekspor impor atau peti kemas dari dan ke pelabuhan. Artinya, angkutan peti kemas dilarang beroperasi selama periode tersebut. Itu tentu berpotensi membuat pelabuhan terancam mengalami kepadatan atau kongesti. SKB itu terkesan hanya mengedepankan kepentingan angkutan penumpang saat Lebaran, tetapi mengabaikan kelangsungan proses bisnis logistik yang notabene tidak boleh terhambat agar perekonomian nasional tetap stabil. Kalau urusan logistik ekspor impor terhambat, multiplier effect-nya sangat luas, hingga ke hinterland-nya yang juga tidak bisa beroperasi. Biaya logistik melambung dan beban masyarakat sebagai konsumen akhir bisa terkerek naik. Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, saat ini kapasitas bongkar muat mencapai 7 juta peti kemas berukuran twenty-foot equivalent units (TEUs) per tahun. Jika dibagi, dalam setahun atau 52 minggu, berarti tiap minggu terdapat rata-rata sekitar 135.000 peti kemas. Maka, kalau dua minggu tidak ada delivery akibat truk dilarang beroperasi, bakal ada sekitar 270.000 peti kemas yang mengendap di pelabuhan. Hal ini akan mengakibatkan yard occupancy ratio di container yard lebih padat sehingga bisa berakibat kongesti yang dampaknya lebih parah ke ekonomi nasional. Karena itu, pelaku usaha mendesak SKB itu segera direvisi. Regulasi arus mudik penumpang dan orang jangan sampai mengorbankan perekonomian nasional yang saat ini masih dalam bayang-bayang resesi global. Intinya, harus ada pengecualian untuk angkutan ekspor impor selama masa Lebaran. Jangan hanya melihat satu sisi, yakni mudiknya saja, tetapi juga melihat perputaran ekonomi secara nasional melalui pergerakan barang dan logistik keseluruhan. Dalam SKB itu, kegiatan ekspor impor (peti kemas) tidak termasuk yang dikecualikan dalam pembatasan operasional angkutan barang dalam masa angkutan Lebaran 2023. SKB hanya menyebutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor, dan bahan kebutuhan pokok (sembako). Selain distribusi arus barang ekspor impor, jika logistik domestik terganggu, apalagi yang terkait kebutuhan sehari-hari seperti sembako, makanan dan minuman jadi, air minum kemasan, juga akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Bahkan, bisa memengaruhi kinerja ekonomi dan inflasi. Jadi, distribusi logistik ini harus dipastikan tidak boleh terhenti selama musim Lebaran. (agf/c17/fal)

SURAT keputusan bersama (SKB) mengenai pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik angkutan Lebaran.

Pembatasan Angkutan Logistik Jangan Korbankan Perekonomian Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bisnis-logistik-berkembang-truk-mercedes-diborong-200-unit_m_.jpg" alt="Truk Mercedes -Benz Axor 4928 T menjadi andalan angkutan logistik di Tanah Air." width="100%">
<figcaption>Truk Mercedes -Benz Axor 4928 T menjadi andalan angkutan logistik di Tanah Air.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat arus mudik, pemerintah biasanya membatasi lalu lintas angkutan logistik. Bahkan, pengiriman barang bukan kebutuhan pokok dilarang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan kebijakan itu dikaji ulang. Sebab, saat ini permintaan domestik meningkat mengingat mobilitas dan aktivitas masyarakat juga bertambah. Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo Lucia Karina mengatakan, aturan pembatasan angkutan logistik akan berdampak pada pasokan barang konsumsi serta mengganggu kegiatan perdagangan. "Mengkaji kembali keputusan pembatasan tersebut untuk menghindari potensi kelangkaan produk konsumsi yang diperlukan masyarakat," ujarnya Sabtu (8/4) lalu. Menurut Karina, salah satu sektor terdampak oleh aturan tersebut adalah pasokan air minum dalam kemasan (AMDK). Data dari asosiasi air minum mencatat, hampir 80 persen pasokan produk AMDK berada di Pulau Jawa. Kebijakan pembatasan angkutan logistik berpotensi perusahaan mengurangi pengiriman AMDK. Akibatnya, bisa mengancam ketersediaan barang di daerah. Kelangkaan tersebut diprediksi akan meningkatkan harga jual AMDK di tengah masyarakat saat momen Lebaran. Selain air minum, sektor lain yang juga terdampak adalah ekspor impor. Karina menjelaskan, industri yang melakukan ekspor dan impor sangat bergantung pada jadwal pengiriman atau shipping schedule angkutan logistik. Pembatasan selama dua pekan karena tidak boleh melintas selama periode mudik akan mengganggu penjadwalan tersebut. Dampaknya adalah penumpukan di pelabuhan ataupun di pabrik. "Dari sisi komersial, berpotensi kehilangan customer ekspor. Penumpukan di pelabuhan dapat membuat perusahaan terkena biaya denda dan sewa gudang di pelabuhan buat yang impor," urainya. Sementara itu, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menambahkan, seharusnya pemerintah membuat kebijakan berbasis data terkait pelarangan tersebut.&nbsp;(agf/c6/dio) --- PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN BARANG SELAMA ARUS MUDIK DAN BALIK - Lima kategori kendaraan: a. Mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih dari 14 ribu kilogram. b. Mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih. c. Mobil barang dengan kereta tempelan. d. Mobil barang dengan kereta gandengan. e. Mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. - Diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama, baik tol maupun non-tol, di Jawa dan Sumatera bagian selatan. - Tidak berlaku bagi pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor mudik dan balik gratis, dan barang pokok. Diolah dari berbagai sumber

Menurut Karina, salah satu sektor terdampak oleh aturan tersebut adalah pasokan air minum dalam kemasan (AMDK).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angkutan logistik

Berita Terkini