<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/IMG_9766-1-3785749167.jpg" alt="Anggota DPR RI Atalia Praratya menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (31/12). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Atalia Praratya menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (31/12). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Atalia Praratya mengamati tren penurunan angka pernikahan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut anggota Komisi VIII DPR RI itu, penurunan angka pernikahan sudah cukup mengkhawatirkan dan harus diwaspadai oleh semua pihak, terutama oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, penurunan angka pernikahan mencapai 15 persen lebih. Situasi ini mulai terjadi pada sejak tahun 2013 dan mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. "Bahkan secara rata-rata kumulatif dari 2021 sampai dengan 2024, angka pernikahan nasional telah turun sekitar 15,1 persen,&rdquo; kata Atalia Praratya dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama RI. Atalia Praratya meminta hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan para tokoh agama. Sebab, ini akan berdampak negatif di tengah masyarakat. Apalagi, Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius. "Kita tidak mau seperti Korea Selatan dimana di sana (angka pernikahan) turun sebanyak 40 persen. Kemudian di Jepang turunnya 21,1 persen, China juga turun 20 persen,&rdquo; tutur Atalia Praratya. Mantan istri Ridwan Kamil itu meminta Kemenag untuk terus mengembangkan program-program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. "(Program) Ketahanan keluarga itu penting supaya anak muda kita betul-betul memiliki pembekalan yang baik. Bagaimana pentingnya institusi pernikahan dioptimalkan, seperti itu,&rdquo; ungkapnya. Atalia Praratya mengakui kelemahan dirinya yang gagal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia pun meminta apa yang terjadi dalam hidupnya tidak perlu dijadikan contoh oleh masyarakat. "Apa yang terjadi pada saya tentu bukan menjadi contoh gitu ya,"ungkapnya. Penurunan angka pernikahan di sejumlah negara biasanya ditandai meningkatnya seks bebas di kalangan anak-anak muda. Di Korea Selatan misalnya, berdasarkan sebuah survei, sekitar&nbsp;67,4 persen mahasiswa menganggap hubungan seks sebelum nikah adalah hal yang wajar. Sementara di Jepang, mayoritas responden dalam sebuah survei menyatakan bahwa seks sebelum nikah dapat dibenarkan. Di kalangan mahasiswa, sekitar&nbsp;90 persen laki-laki dan 83 persen perempuan berekspektasi untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah.&nbsp;

Anggota DPR RI Atalia Praratya mengamati tren penurunan angka pernikahan dalam beberapa tahun terakhir yang mencapai 15,1 persen.

Atalia Praratya Soroti Penurunan Angka Pernikahan di Tanah Air, Kian Mengkhawatirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/perceraian-1848775711.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) menyampaikan paparan satu tahun capaian Kemenag di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) menyampaikan paparan satu tahun capaian Kemenag di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Indonesia menghadapi tantangan ketahanan keluarga. Di satu sisi angka pernikahan terus menurun. Di sisi lain kasus perceraian masih tinggi. Kemenag berupaya mengatasinya dengan memperluas sasaran bimbingan perkawinan (Bimwin). Yaitu menyasar anak-anak usia sekolah, dengan materi yang disesuaikan.&nbsp; Berdasarkan data Ditjen Bimas Islam Kemenag, angka perkawinan yang tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) mengalami penurunan. Pada 2021 lalu tercatat kasus perkawinan ada 1.742.049 pasangan. Kemudian di 2022 turun menjadi 1.705.348 pasangan. Tren penurunan kembali terjadi pada 2023 yang tercatat 1.577.255 pasangan menikah. Selanjutnya pada 2024 kembali turun lagi, tinggal 1.478.302 pasangan. Menurunnya angka pernikahan tersebut disebabkan banyak faktor. Selain masalah ekonomi, juga terkait dengan tren budaya asing yang diadopsi sebagian masyarakat Indonesia. Sementara itu untuk kasus perceraian, angkanya masih tinggi. Pada 2021 lalu jumlah perceraian ada 447.743 kasus. Kemudian naik menjadi 516.344 kasus. Selanjutnya pada 2023 jumlah perceraian ada 463.654 kasus. Lalu di 2024 ada 446.359 kasus perceraian. Meskipun ada tren penurunan, tetapi angkanya masih cukup tinggi. Masalah tingginya kasus perceraian tersebut, disinggung Menag Nasaruddin Umar dalam paparan 1 tahun pencapaian kementerian yang diapimpin di Jakarta (21/10). &rsquo;&rsquo;(Sekitar) 35 persen dari jutaan yang menikah itu cerai. Ini harus kita buat ketahanan keluarga,&rsquo;&rsquo; kata dia. Nasaruddin mengatakan, untuk menekan angka perceraian dan membangun ketahanan keluarga, sebanyak 17.266 pasangan sudah diberikan pembinaan keluarga. Baik dalam bentuk bimbingan keluarga sakinah untuk keluarga Islam. Kemudian bimbingan keluarga sukinah untuk pasangan Hindu. Termasuk juga bimbingan Hittasukhaya bagi pasangan Buddha. Nasaruddin mengatakan membuat keluarga yang kuat adalah bagian dari dakwah sosial. &rsquo;&rsquo;Ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadha. Tetapi di ruang publik seperti berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, diantara upaya menangai masalah angka pernikahan turun dan mengurangi kasus perceraian adalah sosialisasi keluarga sakinah sejak usia dini. &rsquo;&rsquo;Kita mulai masuk pada anak-anak usia sekolah, seperti jenjang SMA atau Madrasah Aliyah. Termasuk di jenjang perguruan tinggi,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut Abu pengenalan keluarga sakinah sejak usia dini sangat penting. Sehingga benar-benar siap untuk membuka lembaran baru, yaitu berkeluarga. Abu menuturkan selama ini yang menonjol dilakukan adalah bimbingan perkawinan bagi pasangan yang sudah mendaftar menikah di KUA. Upaya tersebut akan diperluas dengan cara ditarik ke belakang. Yaitu melakukan kampanye keluarga sakinah sejak jenjang SMA sederajat.&nbsp; Abu mengatakan sosialisasi keluarga sakinah di luar pasangan yang akan menikah di KUA itu disesuaikan dengan anggaran Kemenag. Dia berharap ada keterlibatan pemda, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mendukung program tersebut. &rsquo;&rsquo;Perlu dikeroyok bersama-sama,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dalam beberapa kesempatan Abu menegaskan bahwa ketahanan keluarga itu sangat penting. Keluarga adalah cerminan dari bangsa, namun dalam lingkungan paling kecil. Ketika keluarga itu kuat, maka bangsanya juga ikut kuat. Kasus perceraian harus bisa ditekan sekecil mungkin. &rsquo;&rsquo;Penyuluh kami door to door melakukan bimbingan pasca pernikahan. Tentu masuknya lewat silaturahmi,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Nantinya dengan pengalaman yang banyak, para penyuluh tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah pada keluarga yang didatangi.

Kemenag memperluas bimbingan perkawinan untuk anak sekolah guna mengatasi menurunnya angka pernikahan dan tingginya kasus perceraian.

Angka Pernikahan Turun, Perceraian Masih Tinggi, Bimbingan Perkawinan Diperluas Sejak Bangku Sekolah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/Jh3xZzgb2siJB07eP6DRxt8aSxt82iXzSIw0StIF-2761119669.jpg" alt="Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad memberikan pembinaan ASN Kemenag di Bogor. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad memberikan pembinaan ASN Kemenag di Bogor. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penurunan angka pernikahan tidak hanya terjadi di Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan jumlah pernikahan tahun ini sebanyak dua juta pasangan atau pencatatan nikah.&nbsp; Tren penurunan angka pernikahan di Indonesia bisa ditelusuri sejak 2018 lalu. Saat itu dalam setahun masih tercatat ada 2,1 juta akad nikah di kantor urusan agama (KUA) Kemenag. Kemudian pada 2020 lalu, pencatatan nikah di KUA hanya 2 juta pasangan saja.&nbsp; Turunannya angka pernikahan di 2020 ditengarai akibat imbas pandemi Covid-19. Tetapi masih terus turun. Puncaknya pada 2024 hanya ada 1,47 juta pencatatan nikah di KUA di seluruh Indonesia. Artinya terjadi penurunan sekitar 600 ribu pencatatan nikah setiap tahunnya, dibandingkan 2018 lalu.&nbsp; Kemenag tidak bisa membiarkan angka pernikahan yang resmi tercatat itu turun. Pasalnya di balik fenomena itu, tidak menutup kemungkinan ada perkawinan yang tidak resmi dicatatkan di KUA.&nbsp; Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan Kemenag menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan di tahun ini. Target ini disampaikan Abu Rokhmad dalam kegiatan pembinaan kepada ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.&nbsp; Abu mengungkapkan, penghulu perlu menetapkan target pencatatan nikah, baik bulanan maupun tahunan. Secara khusus dia meminta agar tidak ada penurunan angka dibanding tahun sebelumnya. &ldquo;Tolong pasang target, Pak. Tidak boleh angkanya turun dari tahun kemarin," kata Abu dalam keterangannya (6/8). Menurut dia angka pernikahan harus dicatat, supaya tahu kenaikan per bulan, bahkan year on year-nya. "Juli tahun ini berapa? Juli tahun lalu berapa? Naik apa turun? Harus bisa kita rancang seperti itu,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Untuk mengejar target tersebut, Kemenag mendorong berbagai program layanan, seperti nikah massal, program Gas Nikah, serta inisiatif jemput bola bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan. &ldquo;Kalau perlu gencarkan inisiatif layanan jemput bola. Makanya ada program nikah massal, ada program Gas Nikah,&rdquo; tambahnya. Abu juga mengingatkan bahwa tugas penghulu dan ASN Kemenag merupakan amanat negara yang tidak bisa dianggap ringan. Menurutnya, jika ada penghulu yang keberatan menaikkan target, maka perlu dilakukan pendekatan secara persuasif. &ldquo;ASN Kemenag sekarang ini tidak main-main. Dibayar dengan serius, Pak, dan penghulu harus dinaikkan targetnya," tandasnya. Kalau tidak bersedia membantu targetnya naik, masyarakat diajak ngobrol. Dicari masalahnya apa. Kemudian mencarikan jalan tengah, jadi bisa lebih ringan.&nbsp; Abu menambahkan, target dua juta pencatatan nikah sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan tidak tercatat. Menurutnya, pencatatan pernikahan penting untuk menjamin hak-hak hukum dan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak.&nbsp;

Kemenag menargetkan dua juta pasangan nikah tahun ini untuk atasi penurunan angka pernikahan yang signifikan di Indonesia.

Atasi Persoalan Angka Pernikahan yang Terus Anjlok, Kemenag Target Ada Dua Juta Pasangan Nikah Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/menag-nikah-massal-3400437582.jpg" alt="Menteri Agama Nazaruddin Umar (tengah) di sela penyelenggaraan Nikah Massal di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nazaruddin Umar (tengah) di sela penyelenggaraan Nikah Massal di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) merosot drastis. Fenomena ini menjadi sorotan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dia meminta generasi muda di Indonesia tidak terpengaruh budaya di negara lain yang memilih pacaran tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan.&nbsp;Merujuk data resmi Kemenag, pada 2020 lalu angka pernikahan yang dicatatkan di KUA sebanyak 2 juta pernikahan dalam setahun. Sedangkan pada 2024 lalu, pernikahan yang dicatatkan di KUA susut tinggal 1,47 juta pernikahan. Jumlah tersebut sangat kontras dengan populasi masyarakat usia produktif di Indonesia yang sangat besar. Sorotan terhadap turunnya angka pernikahan itu disampaikan Nasaruddin di sela kegiatan Nikah Massal di Masjid Istiqlal di Jakarta pada Sabtu (28/6). Dia mengatakan, Indonesia adalah negara Pancasila. Maka budaya-budaya yang berkembang di negara lain, tidak semuanya bisa ditiru. Termasuk menunda-nunda pernikahan.&nbsp; "(Termasuk juga) pacaran sampai tua. Indonesia negara Pancasila, tidak boleh mencontoh yang melanggar aturan agama," katanya. Nasaruddin menegaskan menikah secara resmi dengan dicatatkan ke negara sangat penting. Khususnya untuk anak-anaknya.&nbsp; Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan pasangan yang nikah di bawah tangan tidak punya akta atau buku nikah. Kemudian anak yang dihasilkan tidak bisa punya akte lahir. Karena dasar penerbitan akte lahir adalah buku nikah. Jika si anak tidak punya akte lahir, maka tidak bisa ada di kartu keluarga (KK) dan tidak punya KTP.&nbsp; "Kalau tidak punta KTP tidak bisa membuat paspor," jelasnya. Jika tidak bisa membuat paspor, tidak bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Yaitu untuk berhaji ke Makkah, Arab Saudi. Pasalnya dokumen mutlak yang harus dimiliki untuk perjalanan keluar negeri adalah paspor.&nbsp; Nasaruddin juga berpesan kepada remaja atau bujangan yang sudah cukup umurnya untuk menata hidup supa siap menikah. Jika sudah siap, mala segera menikah. Karena baginya menikah itu tidak hanya sunah Rasulullah SAW saja. Tetapi juga menjadi sunnatullah. Karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. "Burung-burung yang terbang diangkasa itu hidup berpasang-pasangan," katanya. Bahkan bunga warna-warni yang menghiasi acara Nikah Massal di Masjid Istiqlal itu hasil dari proses perkawinan.&nbsp; Nasaruddin mengakui ada padangan di masyarakat bahwa nikah itu butuh biaya besar. Dia menjelaskan prosesi pernikahan bisa sangat terjangkau jika dilakukan di KUA. Apalagi di sejumlah KUA sudah dilengkapi balai nikah yang bagus.&nbsp; Menurut Nasaruddin biaya nikah yang besar biasanya untuk urusan lainnya. Seperti sewa gedung dan makan-makan. Dia berpesan kepada masyarakat, ketika ada yang menikah secara sederhana di KUA jangan dicap gara-gara sudah terjadi hubungan seksual di luar nikah. Baginya nikah dengan dicatatkan resmi di KUA jauh lebih baik ketimbang nikah di bawah tangan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti penurunan angka pernikahan resmi dan mengingatkan generasi muda untuk tidak terpengaruh budaya asing

Angka Pernikahan di Indonesia Turun, Menag Ingatkan Remaja Tak Terpengaruh Budaya Asing, Sebut Burung di Angkasa Saja Berpasangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/nasaruddin2-338378613.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pidato di Rakernas Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta (22/4) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pidato di Rakernas Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta (22/4) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Fenomena menunda bahkan memilih untuk tidak menikah, menjadi keprihatinan Menag Nasaruddin Umar. Kondisi itu membuat angka pernikahan di Indonesia anjlok. Di sisi lain, kasus perceraian melonjak.&nbsp; Nasaruddin mengatakan tidak boleh ada pembiaran terhadap anomali di masyarakat itu. Mulai dari fenomena ogah menikah hingga naiknya kasus perceraian, harus ditangani. Secara khusus dia titip pesan kepada Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dia mengatakan kerja BP4 tidak bisa konvensional hanya memediasi pasangan yang sedang proses cerai di Pengadilan Agama (PA) saja.&nbsp; "Mediasinya harus diperluas," katanya dalam pembukaan Rakernas BP4 2025 di Jakarta pada Selasa (22/4) malam. Nasaruddin mengatakan BP4 harus bisa sosialisasi pentingnya menikah kepada masyarakat. Khususnya kepada remaja yang sudah bertahun-tahun pacaran, namun tidak kunjung menikah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015917085/eks-karyawan-bank-gelapkan-uang-nasabah-senilai-rp-225-juta-pelaku-dan-korban-berteman-sejak-sma">Eks Karyawan Bank Gelapkan Uang Nasabah senilai Rp 225 Juta, Pelaku dan Korban Berteman sejak SMA</a>&nbsp; Bagi Nasaruddin, pacaran tidak perlu lama-lama. Misalnya maksimal lima tahun saja. Setelah itu melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dari pada pacaran terus, berpotensi kumpul kebo atau bahkan hubungan seksual di luar nikah. Dia khawatir kondisi itu berlanjut sampai pada kasus hamil di luar nikah. Jika sampai ini terjadi, pihak perempuan dan anak yang dilahirkan jadi dirugikan. "Sudah waktunya kawin, tapi pacaran melulu. Ini yang perlu dimediasi," sambungnya.&nbsp; Nasaruddin mengatakan kecenderungan orang memilih tidak menikah, bisa jadi terpengaruh budaya asing. Dia menjelaskan kondisi seperti itu banyak ditemukan di Amerika Serikat. Bahkan di sana ada pasangan yang tinggal serumah bertahun-tahun, tanpa ikatan perkawinan resmi.&nbsp; Banyak kasus orang menunda menikah, justru pada kelompok yang sudah mapan secara ekonomi. Mereka tidak mau repot-repot mengurus anak. Kemudian pada masa lalu, orang menikah bisa jadi karena supaya ada yang memasak di rumah. Sementara sekarang kehidupan semakin mudah. Urusan makanan tinggal pesan secara online. Lebih praktis dan ekonomis, ketimbang membangun keluarga. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015917363/melesat-kilat-jadi-konglomerat-8-shio-unggulan-segera-mulai-menginjakkan-kaki-di-kehidupan-mewah-setelah-segala-usahanya-terbayar-kontan">Melesat Kilat Jadi Konglomerat! 8 Shio Unggulan Segera Mulai Menginjakkan Kaki di Kehidupan Mewah Setelah Segala Usahanya Terbayar Kontan</a>&nbsp; Sementara itu terkait dengan kasus perceraian, Nasaruddin juga menyebut cukup menghawatirkan. Sepanjang 2024 ada 1,4 juta pernikahan resmi di Kemenag. Pada periode yang sama, jumlah perceraian ada 466.359 kasus. Artinya kasus perceraian sebanyak 31,5 persen dari angka pernikahan.&nbsp; Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan harus diupayakan ketahanan keluarga. Karena itu cerminan dari negara yang kuat. Tingginya kasus perceraian dipicu banyak faktor. Diantaranya adalah faktor sosial dan ekonomi. Dia meminta BP4 mengawal dengan baik pasangan yang menuju perceraian supaya bisa akur kembali.&nbsp; Baginya pada setiap kasus perceraian, dapat memicu kemiskinan baru. Termasuk adanya anak-anak yang kurang dapat perhatian dari kedua orang tua yang berpisah. Nasaruddin lantas mengusulkan wacana revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dia menilai selama ini UU Perkawinan itu lebih banyak mengulas soal perkawinannya saja. Kemudian juga sedikit menyinggung tentang perceraian. Sedangkan soal bagaimana membina keluarga, supaya terwujud keluarga yang kuat belum tercantum.&nbsp; Untuk itu Nasaruddin mengusulkan ada bab tambahan dalam UU Perkawinan itu. Yaitu bab soal pelestarian perkawinan. "DPR sekarang kan membahas undang-undang apa saja. Ini ada yang penting juga," jelasnya.&nbsp; Mantan Wakil Menteri Agama itu menekankan dampak sosial perceraian yang signifikan. Terutama terhadap perempuan dan anak. &ldquo;Secara sosiologis, perceraian menciptakan orang miskin baru, yang menjadi korban pertama istri dan kedua adalah anak. Karena itu, mediasi menjadi langkah penting dan strategis,&rdquo; ungkapnya. (wan)&nbsp;

Fenomena menunda bahkan memilih untuk tidak menikah, menjadi keprihatinan. Kondisi itu membuat angka pernikahan di Indonesia anjlok.

Jangan Lama-Lama Pacaran, Menag Prihatin Angka Pernikahan Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006199319.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,51 persen jika dibandingkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 angka pernikahan di Indonesia mencapai 1,58 juta. Dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia dapat dikatakan yang paling rendah dan puncak tertingginya terjadi pada tahun 2013 dengan catatan sebanyak 2,21 juta pernikahan. Pernikahan terbanyak pada tahun 2023 terjadi di Jawa Barat yakni 317.715 jika merujuk kategori provinsi, sedangkan pernikahan yang terendah pada tahun 2023 terjadi di Papua Selatan yaitu hanya mencapai 871 pernikahan. Sementara Provinsi Jawa Timur mencatatkan jumlah pernikahan menurut kabupaten/kota terus memperlihatkan perubahan angka pernikahan dalam 3 tahun terakhir. Sebanyak 316.103 pernikahan terjadi pada tahun 2020 kemudian di tahun 2021 sebanyak 298.543. Sementara tahun 2022-2023 Jatim tercatat sejumlah 305.458. Fenomena terjadinya angka penurunan pada pernikahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ekonomi yang tidak stabil, mental yang belum siap, kondisi sosial budaya yang mulai modern dan terbuka. Kemudian maraknya kasus KDRT, dan perselingkuhan menjadi alasan bagi sejumlah masyarakat untuk tidak menjalin hubungan. Tingginya kasus perceraian juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor kuat untuk tetap melajang. Setidaknya dalam 3 tahun ke belakang provinsi Jawa Timur mencatat angka talak dan cerai menurut kabupaten/kota yang terus bertambah. Pada tahun 2020 sebanyak 61.870 angka perceraian kemudian di tahun 2021 sejumlah 88.235 kasus dan pada tahun 2022-2023 setidaknya terdapat 102.065 kasus.

BPS merilis data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,51 persen jika dibandingkan pada 2022.

Penyebab Angka Pernikahan di Indonesia Alami Penurunan dalam Satu Dekade Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/59_kondisi-2734936624.jpg" alt="TUNGGU GILIRAN: Sejumlah mempelai pengantin pria dan perempuan menunggu giliran untuk sidang isbat nikah oleh Kemenag Kota Surabaya saat proses akad isbat nikah dan nikah baru massal (19/9/2023)." width="100%">
<figcaption>TUNGGU GILIRAN: Sejumlah mempelai pengantin pria dan perempuan menunggu giliran untuk sidang isbat nikah oleh Kemenag Kota Surabaya saat proses akad isbat nikah dan nikah baru massal (19/9/2023).</figcaption>
</figure> Selama sepuluh tahun terakhir, penurunan angka pernikahan mencapai 28 persen dan diperkirakan terus menurun sampai sepuluh tahun ke depan. Tapi, Kemenag tetap berpesan, jangan buru-buru nikah... M. HILMI SETIAWAN, Jakarta --- FENOMENA krisis populasi di negara maju seperti di Jepang dan Korea Selatan bisa saja juga terjadi di Indonesia. Dimulai dari tren angka pernikahan yang mengalami penurunan. Bahkan, angka pernikahan pada 2023 menjadi yang paling rendah dalam satu dekade terakhir (lihat grafis). Merujuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di sepanjang tahun lalu tercatat 1,58 juta pernikahan. Kondisi ekonomi, gaya hidup, dan aspek sosial lainnya ditengarai menjadi pemicunya. Jika dihitung dalam sepuluh tahun terakhir, ada penurunan 28 persen. Penurunan angka pernikahan ini diprediksi berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Bahkan, kelompok jomblo hingga usia 30 tahunan akan menjadi kelompok arus utama di tengah populasi masyarakat Indonesia. Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, pihaknya hanya memegang data pencatatan nikah untuk umat Islam. Sementara data di BPS itu bersifat umum. Kepada anak-anak muda, Kamaruddin memang mengatakan jangan buru-buru menikah. &rdquo;Persiapkan diri sebaik-baiknya,&rdquo; katanya kemarin (5/3). Untuk menyiapkan bekal membangun keluarga, Kemenag mendorong calon pengantin ikut bimbingan perkawinan atau bimwin. Ditjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan ketentuan wajib ikut bimwin berlaku semester kedua tahun ini. Menurut Kamaruddin, persiapan diri yang sebaik-baiknya bisa jadi modal membangun keluarga yang bermutu. Kemudian melahirkan generasi yang juga berkualitas. &rdquo;Untuk menuju Indonesia hebat,&rdquo; kata dia. Terkait gagasan dibukanya pencatatan perkawinan semua agama di KUA yang ditengarai bisa mempermudah masyarakat, Kamaruddin menegaskan bisa jadi kebijakan baru itu bakal meningkatkan angka pernikahan. Tetapi, dia menegaskan bahwa substansi aturan membuka layanan pencatatan perkawinan semua agama di KUA bukan untuk meningkatkan angka pernikahan itu sendiri. Terpisah, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh menjelaskan, hukum asal menikah itu adalah boleh dengan persyaratan tertentu. &rdquo;Jika sudah memenuhi persyaratan, sebaiknya segera menikah,&rdquo; ujarnya. Salah satu persyaratan adalah usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan. Dia menegaskan bahwa ketentuan usia untuk menikah itu adalah kualitatif. Sebab, itu terkait dengan kecakapan. Khususnya kecakapan membangun rumah tangga. Jepang menjadi sorotan karena tingkat menikah, termasuk untuk memiliki momongan, menurun. Pemicunya antara lain biaya hidup, khususnya untuk pendidikan tinggi. Tahun lalu tingkat kelahiran di Negeri Sakura itu mencapai rekor terendah. Angka fertilitas atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama hidupnya adalah 1,2565. Angka tersebut turun dibandingkan dengan level terendah sebelumnya di 1,2601 yang diunggah pada 2005 dan jauh di bawah level 2,07 sebagai angka yang dianggap dapat mempertahankan kestabilan populasi. (*/c19/ttg) ANGKA PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA <ul> <li>2023: 1,58 juta</li> <li>2022: 1,71 juta</li> <li>2021: 1,74 juta</li> <li>2020: 1,79 juta</li> <li>2019: 1,98 juta</li> <li>2018: 2,02 juta</li> <li>2017: 1,94 juta</li> <li>2016: 1,84 juta</li> <li>2015: 1,94 juta</li> <li class="class-paragraph">2014: 2,11 juta</li> <li>2013: 2,21 juta</li> </ul> Keterangan: - Pencatatan pernikahan untuk semua agama resmi di Indonesia Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Selama sepuluh tahun terakhir, penurunan angka pernikahan mencapai 28 persen dan diperkirakan terus menurun sampai sepuluh tahun ke depan.

Rendahnya Angka Pernikahan 2023 dalam Satu Dekade Terakhir, Kondisi Ekonomi dan Gaya Hidup Ditengarai Jadi Pemicu

angka pernikahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angka pernikahan

Berita Terkini