<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/perceraian-1848775711.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) menyampaikan paparan satu tahun capaian Kemenag di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) menyampaikan paparan satu tahun capaian Kemenag di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Indonesia menghadapi tantangan ketahanan keluarga. Di satu sisi angka pernikahan terus menurun. Di sisi lain kasus perceraian masih tinggi. Kemenag berupaya mengatasinya dengan memperluas sasaran bimbingan perkawinan (Bimwin). Yaitu menyasar anak-anak usia sekolah, dengan materi yang disesuaikan.&nbsp; Berdasarkan data Ditjen Bimas Islam Kemenag, angka perkawinan yang tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) mengalami penurunan. Pada 2021 lalu tercatat kasus perkawinan ada 1.742.049 pasangan. Kemudian di 2022 turun menjadi 1.705.348 pasangan. Tren penurunan kembali terjadi pada 2023 yang tercatat 1.577.255 pasangan menikah. Selanjutnya pada 2024 kembali turun lagi, tinggal 1.478.302 pasangan. Menurunnya angka pernikahan tersebut disebabkan banyak faktor. Selain masalah ekonomi, juga terkait dengan tren budaya asing yang diadopsi sebagian masyarakat Indonesia. Sementara itu untuk kasus perceraian, angkanya masih tinggi. Pada 2021 lalu jumlah perceraian ada 447.743 kasus. Kemudian naik menjadi 516.344 kasus. Selanjutnya pada 2023 jumlah perceraian ada 463.654 kasus. Lalu di 2024 ada 446.359 kasus perceraian. Meskipun ada tren penurunan, tetapi angkanya masih cukup tinggi. Masalah tingginya kasus perceraian tersebut, disinggung Menag Nasaruddin Umar dalam paparan 1 tahun pencapaian kementerian yang diapimpin di Jakarta (21/10). &rsquo;&rsquo;(Sekitar) 35 persen dari jutaan yang menikah itu cerai. Ini harus kita buat ketahanan keluarga,&rsquo;&rsquo; kata dia. Nasaruddin mengatakan, untuk menekan angka perceraian dan membangun ketahanan keluarga, sebanyak 17.266 pasangan sudah diberikan pembinaan keluarga. Baik dalam bentuk bimbingan keluarga sakinah untuk keluarga Islam. Kemudian bimbingan keluarga sukinah untuk pasangan Hindu. Termasuk juga bimbingan Hittasukhaya bagi pasangan Buddha. Nasaruddin mengatakan membuat keluarga yang kuat adalah bagian dari dakwah sosial. &rsquo;&rsquo;Ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadha. Tetapi di ruang publik seperti berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, diantara upaya menangai masalah angka pernikahan turun dan mengurangi kasus perceraian adalah sosialisasi keluarga sakinah sejak usia dini. &rsquo;&rsquo;Kita mulai masuk pada anak-anak usia sekolah, seperti jenjang SMA atau Madrasah Aliyah. Termasuk di jenjang perguruan tinggi,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut Abu pengenalan keluarga sakinah sejak usia dini sangat penting. Sehingga benar-benar siap untuk membuka lembaran baru, yaitu berkeluarga. Abu menuturkan selama ini yang menonjol dilakukan adalah bimbingan perkawinan bagi pasangan yang sudah mendaftar menikah di KUA. Upaya tersebut akan diperluas dengan cara ditarik ke belakang. Yaitu melakukan kampanye keluarga sakinah sejak jenjang SMA sederajat.&nbsp; Abu mengatakan sosialisasi keluarga sakinah di luar pasangan yang akan menikah di KUA itu disesuaikan dengan anggaran Kemenag. Dia berharap ada keterlibatan pemda, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mendukung program tersebut. &rsquo;&rsquo;Perlu dikeroyok bersama-sama,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dalam beberapa kesempatan Abu menegaskan bahwa ketahanan keluarga itu sangat penting. Keluarga adalah cerminan dari bangsa, namun dalam lingkungan paling kecil. Ketika keluarga itu kuat, maka bangsanya juga ikut kuat. Kasus perceraian harus bisa ditekan sekecil mungkin. &rsquo;&rsquo;Penyuluh kami door to door melakukan bimbingan pasca pernikahan. Tentu masuknya lewat silaturahmi,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Nantinya dengan pengalaman yang banyak, para penyuluh tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah pada keluarga yang didatangi.

Kemenag memperluas bimbingan perkawinan untuk anak sekolah guna mengatasi menurunnya angka pernikahan dan tingginya kasus perceraian.

Angka Pernikahan Turun, Perceraian Masih Tinggi, Bimbingan Perkawinan Diperluas Sejak Bangku Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/menag-nikah-massal-3400437582.jpg" alt="Menteri Agama Nazaruddin Umar (tengah) di sela penyelenggaraan Nikah Massal di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nazaruddin Umar (tengah) di sela penyelenggaraan Nikah Massal di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) merosot drastis. Fenomena ini menjadi sorotan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dia meminta generasi muda di Indonesia tidak terpengaruh budaya di negara lain yang memilih pacaran tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan.&nbsp;Merujuk data resmi Kemenag, pada 2020 lalu angka pernikahan yang dicatatkan di KUA sebanyak 2 juta pernikahan dalam setahun. Sedangkan pada 2024 lalu, pernikahan yang dicatatkan di KUA susut tinggal 1,47 juta pernikahan. Jumlah tersebut sangat kontras dengan populasi masyarakat usia produktif di Indonesia yang sangat besar. Sorotan terhadap turunnya angka pernikahan itu disampaikan Nasaruddin di sela kegiatan Nikah Massal di Masjid Istiqlal di Jakarta pada Sabtu (28/6). Dia mengatakan, Indonesia adalah negara Pancasila. Maka budaya-budaya yang berkembang di negara lain, tidak semuanya bisa ditiru. Termasuk menunda-nunda pernikahan.&nbsp; "(Termasuk juga) pacaran sampai tua. Indonesia negara Pancasila, tidak boleh mencontoh yang melanggar aturan agama," katanya. Nasaruddin menegaskan menikah secara resmi dengan dicatatkan ke negara sangat penting. Khususnya untuk anak-anaknya.&nbsp; Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan pasangan yang nikah di bawah tangan tidak punya akta atau buku nikah. Kemudian anak yang dihasilkan tidak bisa punya akte lahir. Karena dasar penerbitan akte lahir adalah buku nikah. Jika si anak tidak punya akte lahir, maka tidak bisa ada di kartu keluarga (KK) dan tidak punya KTP.&nbsp; "Kalau tidak punta KTP tidak bisa membuat paspor," jelasnya. Jika tidak bisa membuat paspor, tidak bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Yaitu untuk berhaji ke Makkah, Arab Saudi. Pasalnya dokumen mutlak yang harus dimiliki untuk perjalanan keluar negeri adalah paspor.&nbsp; Nasaruddin juga berpesan kepada remaja atau bujangan yang sudah cukup umurnya untuk menata hidup supa siap menikah. Jika sudah siap, mala segera menikah. Karena baginya menikah itu tidak hanya sunah Rasulullah SAW saja. Tetapi juga menjadi sunnatullah. Karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. "Burung-burung yang terbang diangkasa itu hidup berpasang-pasangan," katanya. Bahkan bunga warna-warni yang menghiasi acara Nikah Massal di Masjid Istiqlal itu hasil dari proses perkawinan.&nbsp; Nasaruddin mengakui ada padangan di masyarakat bahwa nikah itu butuh biaya besar. Dia menjelaskan prosesi pernikahan bisa sangat terjangkau jika dilakukan di KUA. Apalagi di sejumlah KUA sudah dilengkapi balai nikah yang bagus.&nbsp; Menurut Nasaruddin biaya nikah yang besar biasanya untuk urusan lainnya. Seperti sewa gedung dan makan-makan. Dia berpesan kepada masyarakat, ketika ada yang menikah secara sederhana di KUA jangan dicap gara-gara sudah terjadi hubungan seksual di luar nikah. Baginya nikah dengan dicatatkan resmi di KUA jauh lebih baik ketimbang nikah di bawah tangan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti penurunan angka pernikahan resmi dan mengingatkan generasi muda untuk tidak terpengaruh budaya asing

Angka Pernikahan di Indonesia Turun, Menag Ingatkan Remaja Tak Terpengaruh Budaya Asing, Sebut Burung di Angkasa Saja Berpasangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/nasaruddin2-338378613.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pidato di Rakernas Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta (22/4) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pidato di Rakernas Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta (22/4) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Data terbaru menyebutkan hampir setengah juta kasus perceraian terjadi sepanjang 2024 lalu. Menteri Agama Nasaruddin Umar membeberkan sebelas jurus menekan angka kasus perceraian di Indonesia.&nbsp;Strategi atau jurus menekan angka kasus perceraian itu dia sampaikan dalam Rakernas Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta (22/4) malam. Dia menegaskan posisi BP4 memiliki peran strategis untuk menjalankan sebelas jurus menekan kasus perceraian tersebut.&nbsp;Jurus yang pertama adalah BP4 memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah. Kemudian yang kedua proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah. "Yang ketiga BP4 berperan sebagai makcomblang atau perantara jodoh," katanya. Upaya ini penting untuk mencegah fenomena kumpul kebo atau pacaran terlalu lama. Jurus yang keempat adalah melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar. Berikutnya yang kelima adalah BP4 menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua. "Yang keenam, bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai," jelasnya. Strategi yang ketujuh adalah memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Lalu kedelapan menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA. Peran yang kesembilan adalah melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh. Dua strategi terakhir adalah menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya. Serta menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak. Nasaruddin mengatakan tingginya kasus perceraian harus ditangani. Negara, termasuk BP4 harus berperan aktif dalam mencegah perceraian. Khususnya terlibat dalam proses mediasi.&nbsp; Dia mengusulkan wacana revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dia menilai selama ini UU Perkawinan itu lebih banyak mengulas soal perkawinannya saja. Kemudian juga sedikit menyinggung tentang perceraian. Sedangkan soal bagaimana membina keluarga, supaya terwujud keluarga yang kuat belum tercantum.&nbsp; Untuk itu Nasaruddin mengusulkan ada bab tambahan dalam UU Perkawinan itu. Yaitu bab soal pelestarian perkawinan. "DPR sekarang kan membahas undang-undang apa saja. Ini ada yang penting juga," jelasnya.&nbsp; Imam besar Masjid Istiqlal itu menekankan dampak sosial perceraian yang signifikan. Terutama terhadap perempuan dan anak. "Secara sosiologis, perceraian menciptakan orang miskin baru, yang menjadi korban pertama istri dan kedua adalah anak. Karena itu, mediasi menjadi langkah penting dan strategis," ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengungkapkan data kasus perceraian yang mengkhawatirkan. Sepanjang 2024 lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus perceraian. Jumlah ini dia sebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.&nbsp; Data tersebut disampaikan Abu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta pada Selasa (22/4) malam. Dia menjelaskan pada periode yang sama, jumlah perkawinan yang dicatat oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag ada 1.478.424 pencatatan nikah. "Kesimpulannya angka pernikahan turun, angka perceraian naik," katanya. Angka perceraian yang mencapai 32 persen lebih dari angka perkawinan itu harus ditangani.

Menag Nasaruddin Umar paparkan 11 strategi menekan angka perceraian yang meningkat di Indonesia, dengan data 446.359 kasus pada 2024.

Angka Perceraian di Indonesia Makin Mengkhawatirkan, Menag Nasaruddin Beberkan 11 Jurus Pencegahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/pinjol-167111069.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;MR sebagai seorang suami secara rutin memberikan nafkah pada sang istri, YD, sejak awal menikah pada 2020 lalu. Pasangan yang dikaruniai satu orang anak tersebut relatif langgeng. Namun keharmonisan tersebut beranjak sirna sejak 2024 lalu. Kisruh rumah tangga pasangan asal Bulak tersebut dipicu oleh YD yang diam-diam menumpuk utang. Perempuan berusia 41 tahun itu kerap berutang ke kerabat dan saudara MR dengan dalih kebutuhan keluarga. "Istri sering berutang ke saudara-saudara saya tanpa sepengetahuan saya," ungkap MR. Mendapati laporan dari sanak famili terkait ulah sang istri, MR mencoba menasihatinya. Akan tetapi, alih-alih berhenti, kelakuan YD semakin menjadi-jadi. YD nekat mengakses handphone sang suami secara sembunyi-sembunyi untuk mendaftar pinjaman online (pinjol). "Istri memakai hape saya untuk digunakan pinjaman online. Apabila diingatkan tidak pernah mau menurut," imbuhnya. Sementara itu YD berkilah bahwa perbuatannya sudah diketahui sang suami. Menurut YD, pinjaman-pinjaman yang diajukannya untuk kebutuhan keluarga. Seperti biaya pendidikan anak dan operasi sang suami. "Pinjol menggunakan akun suami itu atas perizinan suami. Suami yang memverifikasi pakai foto selfie dan KTP," kilahnya. Keduanya saling bersikukuh sehingga tidak terdapat titik temu. Merasa sudah tidak ada harapan, keduanya bersepakat untuk berpisah melalui ketuk palu hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Kisah rumah tangga pasangan asal Bulak yang berujung perceraian akibat utang istri dan pinjaman online (pinjol).

Istri Diam-diam Gunakan Hape Suami untuk Daftar Pinjol, Berujung Cerai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/BANYUWANGI-18-B-2088568727.jpg" alt="ILUSTRASI: Menteri PPPA Arifah Fauzi mendatangi rumah duka DCNA, siswa kelas I madrasah ibtidaiyah di Banyuwangi yang tewas diduga akibat kekerasan seksual dan fisik, Jumat (15/11/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Menteri PPPA Arifah Fauzi mendatangi rumah duka DCNA, siswa kelas I madrasah ibtidaiyah di Banyuwangi yang tewas diduga akibat kekerasan seksual dan fisik, Jumat (15/11/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Isu perceraian menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Pasalnya, perceraian dinilai memiliki dampak besar bagi kesejahteraan anak dan perempuan. Dalam kunjungan kerjanya ke Cirebon, Arifah menyoroti tingginya angka perceraian di sana. Isu ini turut berdampak pada berbagai permasalahan sosial, seperti kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan narkoba. Jika merujuk pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Kementerian Agama, tercatat ada sebanyak 292.959 pernikahan di Jawa Barat sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 170.000 di antaranya berakhir dengan gugatan cerai. &ldquo;Perceraian ini 70 persen diajukan oleh perempuan. Kota Cirebon tercatat sebagai daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia,&rdquo; ungkapnya dalam keterangan resminya, Selasa (25/3). Tingginya angka perceraian ini, kata dia, berdampak besar pada kesejahteraan anak dan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara kementerian, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat mengenai dampak dan upaya pemulihan bagi keluarga yang bercerai. &ldquo;Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan optimal,&rdquo; ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam menyatakan bahwa peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), majelis taklim, serta berbagai organisasi Islam harus dioptimalkan dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi perempuan dan anak-anak. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara kementerian, lembaga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam menurunkan tingkat perceraian di Kabupaten Cirebon. Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Garnita mengatakan bahwa pesantren dan organisasi keagamaan harus lebih diberdayakan dalam membentuk karakter anak-anak. Sehingga, anak-anak lebih kuat secara moral dan spiritual. &ldquo;Sebagai Kota Wali, Cirebon harus menjadi contoh dalam perlindungan perempuan dan anak. Pesantren harus menjadi wadah pembelajaran agama yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan anak dari berbagai ancaman sosial,&rdquo; katanya. Kunjungan ke Cirebon ini dilaksanakan di GOR Plumbon, Jawa Barat. Tujuannya, memperkuat sinergi dalam menangani permasalahan perempuan dan anak serta mempererat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan terlindungi. Sekitar 100 warga Cirebon menghadiri acara ini dengan antusias. (mia)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengunjungi Cirebon untuk membahas tingginya angka perceraian.

Kunjungi Cirebon, Menteri Arifah Soroti Tingginya Angka Perceraian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/white-wedding-bouquet-made-callas-woman-is-hugging-man-outdoors_8353-11485-3428078725.jpg" alt="Ilustrasi pasangan berpelukan sambil memegang bunga di hari pernikahan mereka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan berpelukan sambil memegang bunga di hari pernikahan mereka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia turun. Sebaliknya, menurut data BPS, angka perceraian justru naik. Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Apalagi, angka kesuburan atau total fertility rate (TFR) Indonesia hanya 2,1. Menurut catatan BPS, pada 2021 tercatat ada 1.742.049 pernikahan. Lalu, pada 2022 ada 1.705.348 pernikahan dan 2023 terdapat 1.577.255 pernikahan. Pada rentang tiga tahun tersebut, angka pernikahan turun. Sebaliknya, kasus perceraian naik. Pada 2021 ada 447.743 perceraian, 2022 terdapat 516.344 perceraian, dan pada 2023 menyentuh 463.654 perceraian. Kepala BKKBN Harto Wardoyo meminta hal itu menjadi perhatian. Sebab, bonus demografi yang digadang-gadang terjadi pada 2035 akan cepat selesai. Sehingga jumlah anak atau generasi muda lebih rendah daripada generasi tua. &rdquo;Hati-hati ketika populasi orang tua menjadi banyak, kemudian anak muda sedikit,&rdquo; tuturnya. Menurut dia, itu berdampak pada sulitnya untuk keluar dari middle income. Adanya bonus demografi dan peningkatan kualitas SDM diharapkan akan menambah pendapatan per kapita. &rdquo;Presiden berulang kali mengingatkan, jangan seperti negara di Afrika yang sudah memiliki bonus demografi, tapi tetap menjadi negara miskin,&rdquo; ucapnya. Menurut catatan BKKBN, TFR Indonesia terus turun. Pada 2017 sekitar 2,4. Artinya, setiap perempuan melahirkan setidaknya dua sampai tiga anak. Lalu, pada 2022 turun menjadi 2,1. Menurut Hasto, penurunan jumlah anak yang mampu dilahirkan dalam satu keluarga itu lebih cepat dari prediksi pemerintah. &rdquo;Penduduk kita harus seimbang. Kalau boleh, TFR jangan kurang 2,1 supaya tidak terjadi minus growth,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Direktur Youth Studies Center UGM Oki Rahadianto Sutopo menuturkan, fenomena enggan menikah merupakan dampak dari tantangan kompleks generasi muda. (lyn/wan/c6/oni)

Dalam sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia turun. Sebaliknya, menurut data BPS, angka perceraian justru naik.

Selama 3 Tahun Angka Perceraian Naik, Pernikahan Justru Turun di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/di-kota-beriman-ini-setiap-hari-muncul-empat-janda-baru_m_.jpg" alt="Ilustrasi perceraian. Di kota Balikpapan angka perceraian pasangan muda sedang meningkat drastis." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perceraian. Di kota Balikpapan angka perceraian pasangan muda sedang meningkat drastis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Angka gugatan dan talak cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Barat meningkat tiap tahunnya sejak dua tahun terakhir. Hal itu disampaikan panitera PA Jakarta Barat Sajidan.&nbsp; cBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011713040/tak-terduga-jawaban-rendy-kjaernett-saat-tahu-lady-nayoan-berniat-cerai-darinya">Tak Terduga, Jawaban Rendy Kjaernett saat Tahu Lady Nayoan Berniat Cerai Darinya</a> "Terkait dengan angka perceraian di Jakarta Barat setiap tahun cenderung ada kenaikan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/7). Ia mengatakan, tahun 2021 perkara yang masuk sebanyak 3.475 kasus. Tahun 2022 naik menjadi 3.790 kasus. Sedangkan tahun 2023 sampai dengan Rabu 5 Juli, ada 2.025 perkara yang masuk. Angka itu sendiri merupakan jumlah keseluruhan dari dua jenis perkara perceraian, perkara cerai gugat maupun cerai talak.&nbsp; Secara rinci, wanita yang mengajukan cerai gugat di PA Jakarta Barat pada 2021 adalah sebanyak 2.919, sementara cerai talaknya 871.&nbsp; Pada 2022, yang mengajukan cerai gugat meningkat menjadi 2.615 orang, sementara cerai talaknya 860 kasus. Terbaru, hingga Juli 2023, yang mengajukan cerai gugat ke PA Jakarta Barat ada 1.542 orang, sementara cerai talaknya 483 kasus. (*) &nbsp;

Angka gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Barat meningkat tiap tahunnya sejak dua tahun terakhir.

Angka Perceraian di Jakarta Barat Meningkat, Tahun Ini 2025 perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-05-at-14.11.32.jpg" alt="Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menangani 1.982 sidang sengketa perkara perceraian selama kurun 2022, dengan kasus terbanyak didominasi pasangan muda.  ”Paling banyak kasus perceraian diajukan pasangan usia produktif, antara 20-30 tahun. Ada juga yang usia 30 tahun ke atas hingga 60 tahun, tapi persentasenya sedikit,” kata Humas Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Ruhana Faried seperti dilansir dari Antara di Ponorogo, Sabtu (7/1).  Dia tidak merinci angka kasus perceraian pada kelompok pasangan muda dimaksud. Namun Ruhana mengatakan, sebanyak 1.850 dari 1.982 permohonan gugat cerai yang diajukan pasangan nikah telah diputus hakim yang menyidangkan. ”Kasus gugat cerai paling banyak karena faktor ekonomi. Perselingkuhan juga ada, namun tidak sebesar faktor ekonomi,” ujar Ruhana Faried.  Ruhana mengungkapkan, berdasar data 2021 ada sebanyak 540 kasus cerai talak dan 1.450 cerai gugat. Sedangkan pada 2022 kasus cerai talak ada 547 dan cerai gugat sebanyak 1.435.  ”Jika dilihat dari data perkara perceraian 2022 dan 2021 lebih dominan dalam mengajukan permohonan perceraian dari pihak perempuan,” terang Ruhana Faried.  Kendati angka kasus perceraian masih tinggi, Ruhana menyebut secara statistik menurun dibanding 2021. Selama periode tahun kedua pandemi Covid-19 itu, angka kasus sengketa perceraian tercatat sebanyak 1.990 perkara, dengan 1.919 di antaranya telah diputus inkrah.  Selain masalah izin poligami, Ruhana menyebut bahwa ada penurunan dari tiga orang pada 2021 turun menjadi dua orang pada 2022. Mayoritas pemohon izin poligami merupakan pengusaha.  ”Alasannya klasik untuk menghindari dosa, padahal sesuai undang-undang kriteria izin poligami karena tidak mempunyai keturunan atau cacat, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya,” ujar Ruhana.

Kasus Perceraian di Ponorogo Didominasi Pasangan Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janda-tarakan-jumlahnya-bertambah-ini-alasan-paling-banyak_m_198144.jpeg" alt="Ilustrasi: sidang perceraian" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: sidang perceraian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Angka perceraian di Surabaya selama 2021 menurun. Pengadilan Agama (PA) Surabaya menyebut angka perceraian di Kota Surabaya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.  Menurut Panitera Pengadilan Agama (PA) Surabaya Abdus Syakur, di Kota Surabaya untuk Januari–Juli 2020 itu 3.621 perkara. Tahun ini ada 3.487.  ”Berarti turun itu tingkat perceraiannya,” ujar Syakur, Senin (2/8).  Dia menjelaskan, proses perceraian dibedakan dalam dua kategori. Tergantung siapa yang mengajukan permohonan, yakni cerai talak dan cerai gugat.  ”Kalau suami yang mengajukan itu cerai talak. Jika istri yang mengajukan, itu cerai gugat,” beber Abdus Syakur.  Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Kota Surabaya, jumlah rincian berkas bulanan pada 2020 secara talak, yakni Januari 253 perkara, Februari 173 perkara, Maret 148 perkara, April 128 perkara, Mei 67 perkara, Juni 200 perkara, dan Juli 188 perkara. Kemudian kasus perceraian secara gugat yakni, Januari 512 perkara, Februari 354 perkara, Maret 357 perkara, April 235 perkara, Mei 126 perkara, Juni 436 perkara, dan Juli 444 perkara.  Sedangkan pada tahun ini, jumlah kasus perceraian secara talak, yaitu Januri 166 perkara, Februari 134 perkara, Maret 191 perkara, April 143 perkara, Mei 96 perkara, Juni 174 perkara, dan Juli 123 perkara. Untuk cerai secara gugat, pada Januari 376 perkara, Februari 360 perkara, Maret 406 perkara, April 312 perkara, Mei 271 perkara, Juni 509 perkara, dan Juli 226 perkara.  Ditanya soal hubungan penurunan kasus perceraian dengan pandemi, Syakur belum bisa memastikan.  ”Faktor penyebab itu pertama karena perselisihan pertengkaran. Kedua faktor penyebab karena faktor ekonomi,” ucap Abdus Syakur.

Angka Perceraian Selama 2021 di Surabaya Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210215_132024.jpg" alt="Kasi Bimas Islam Kemenang Kota Banjarmasin Ahmad Sya’rani. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Bimas Islam Kemenang Kota Banjarmasin Ahmad Sya’rani. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berupaya semaksimal mungkin menekan angka perceraian. Salah satu caranya dengan lebih aktif mendorong peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).  ”BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan dan sebagai mitra kerja Kemenag dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah,” ujar Kasi Bimas Islam Kemenang Kota Banjarmasin Ahmad Sya’rani seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (15/2).  Menurut dia, pihaknya terus mendorong aktif peran BP4 agar dapat memberikan layanan pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian, secara lebih optimal lagi.  ”Kita melalui BP4 berupaya keras menekan meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan,” tutur Ahmad Sya’rani.  Data Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin mencatat, gugatan cerai yang diterima setiap bulan cukup tinggi. Yakni antara 150 sampai 250 berkas.  Ahmad Sya’rani percaya, BP4 memiliki kemampuan yang baik sebagai konsultan yang memberikan penasihatan keluarga. Sehingga diharapkan dapat memperkecil angka perceraian.  Sya’rani menyampaikan, untuk mendorong BP4 agar berjalan optimal, Kemenag Banjarmasin telah melaksanakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai layanan pranikah sejalan dengan BP4 sebagai layanan pascanikah.  ”Tentu, sangat bermanfaat untuk keharmonisan jalinan perkawinan. Calon pasangan suami-isteri (pasutri) bisa mendapatkan pemahaman tentang liku-liku kehidupan berkeluarga, bisa memahami pentingnya hidup rukun dalam keluarga, dan akan dapat menekan angka perceraian,” ujar Ahmad Sya’rani.  Sya’rani mengharapkan setiap pasutri lebih santun dalam menggunakan media sosial terutama yang berbasis online.  ”Gunakanlah dengan bijak. Karena ini faktor yang paling banyak ditemukan sebagai penyebab keretakan rumah tangga, selain masalah permasalahan ekonomi,” ucap Ahmad Sya’rani.  BP4 Kota Banjarmasin rata-rata menangani 2 sampai 3 kasus per bulan. ”Ini didominasi PNS. Selebihnya hanya konsultasi. Terkait PNS menggunakan regulasi di instansi masing-masing. Biasanya melalui panggilan dan mediasi, jika tidak dapat dimediasi dikembalikan kepada atasannya,” terang Ahmad Sya’rani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/SD-5HBqfAPg

Kemenag Banjarmasin Tekan Angka Perceraian dengan Aktifkan Peran BP4

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#angka perceraian

Berita Terkini