<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/RAPID-TEST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan, penurunan positivity rate belum merata. Di sejumlah daerah, angkanya masih tinggi. Misalnya di Surabaya. Karena itu, pihaknya terus memantau dan mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah.  Dari hasil pantauan Kemendagri, secara konsep sebetulnya daerah sudah memiliki upaya mitigasi yang baik. Protokol kesehatan di berbagai sektor kehidupan disosialisasikan. Hanya, belum semua berjalan dengan baik. ”Masih banyak yang hidup normal, bukan new normal,” ujarnya.  Terhadap daerah yang penanganannya masih kendur, Kemendagri terus melakukan pembinaan. Dalam sepekan, bisa tiga kali dilakukan koordinasi virtual dengan jajaran daerah. Yang paling dia tekankan adalah penerapan disiplin. ”Karena yang kurang selama ini adalah disiplin,” imbuhnya. Penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan harus terus dilakukan.  Disinggung soal pemberian punishment bagi daerah yang penanganannya tidak maksimal, Syafrizal menyebut belum ada wacana sejauh itu. Pihaknya menyadari, keberhasilan tidak sepenuhnya ditentukan pemda. Ada faktor literasi masyarakat. Namun, sebagai upaya kontrol, pemerintah melalui gugus tugas akan terus mem-publish daerah-daerah yang tidak maksimal atau kategori merah.  ”Di-blow up media sebagai hukuman sosial, ini ikut membantu. Dan akan membuat kontrol pemda jadi ketat,” tuturnya. Kalaupun ada konsekuensi, Syafrizal menyebut potensinya justru ada pada pemda yang berkinerja baik. Saat ini pemerintah tengah menggodok rencana lomba penurunan Covid-19. Pemda yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat apresiasi berupa anggaran tambahan penanganan Covid-19 oleh Kementerian Keuangan. ”Itu ada reward lagi,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kasus_-jatim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pihaknya berharap pemda terus meningkatkan upaya penanganan Covid-19. Tidak hanya bersifat seruan, tapi juga solusi. Dalam penggunaan masker, misalnya, bukan hanya mengimbau, tapi harus menyediakan. ”Mendagri menjanjikan daerah yang sudah melakukan gerakan bagi-bagi jutaan masker akan dikunjungi sebagai apresiasi,” pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

New Normal Belum Maksimal, Penurunan Positivity Rate Belum Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200626_063424.jpg" alt="Karena kelelahan, Sejumlah pesepeda berjalan kaki di atas Jembatan Suramadu sehingga membahayakan dirinya dan pengendara roda empat yang melintas kemarin (25/6). Meski sudah ada larangan melintasi Jembatan Suramadu, masih ada pesepeda yang nekat naik. (A" width="100%">
<figcaption>Karena kelelahan, Sejumlah pesepeda berjalan kaki di atas Jembatan Suramadu sehingga membahayakan dirinya dan pengendara roda empat yang melintas kemarin (25/6). Meski sudah ada larangan melintasi Jembatan Suramadu, masih ada pesepeda yang nekat naik. (A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah diterapkan di kawasan Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik). Masa transisi menuju new normal juga masih berlangsung. Namun, tingkat penularan virus korona masih saja tinggi. Bahkan, angka kematian pasien Covid-19 di Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi. Begitu pula pertambahan kasus harian. Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan langsung ke Jawa Timur.  Untuk kali pertama sejak Covid-19 merebak di Indonesia, Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke luar Jabodetabek. Kemarin (25/6) presiden terbang ke Surabaya dan Banyuwangi untuk mengecek penanganan Covid-19.  Di Surabaya, presiden hadir di Gedung Negara Grahadi dan mendengarkan penjelasan dari Gugus Tugas Jatim tentang kondisi pandemi di wilayah itu. Menurut presiden, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan. Yakni, ekonomi dan kesehatan.  Dia mengingatkan, IMF memprediksi tahun ini pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang memiliki ekonomi kuat akan minus. Misalnya, Amerika Serikat diprediksi menuju -8 persen, Jepang (-5,8), Prancis (-12,5), Italia dan Spanyol (-12,8), Inggris (-10,2), serta Jerman (-7,5). ’’Artinya apa, demand nanti terganggu,’’ tuturnya. Dampaknya, supply juga ikut terganggu yang akhirnya berimbas pada produksi. Semuanya akan rusak.  Karena itu, dalam pengendalian Covid-19, dua hal tersebut harus diselesaikan secara bersamaan. Tidak boleh mengutamakan pemulihan ekonomi, tapi kesehatan diabaikan. Sebaliknya, tidak boleh penanganan di sektor kesehatan mengabaikan dampak ekonomi.  Dalam urusan kesehatan, dia mengingatkan betapa parahnya kondisi di Jatim beberapa waktu belakangan ini. Pertambahan kasus harian hampir selalu tertinggi se-Indonesia. Bahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) melaporkan, kemarin ada 247 kasus baru di Jatim. Secara kumulatif, jumlahnya 10.545 kasus. Nyaris sama dengan DKI Jakarta yang kumulatifnya kemarin 10.600 kasus.  Karena itu, dibutuhkan manajemen krisis dan koordinasi yang baik di antara semua pihak. Termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota. ’’Saya melihat memang yang paling tinggi adalah Surabaya Raya,’’ ujar Jokowi. Ketiganya adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu karena penularannya secara bersamaan. ’’Nggak bisa Surabaya sendiri, nggak bisa,’’ tegasnya. Kota Surabaya harus berada dalam satu manajemen terpadu bersama Gresik dan Sidoarjo. Selain itu, kabupaten/kota lainnya di Jatim harus mendapat perhatian ekstra. Sebab, arus mobilitas ke Surabaya tidak hanya berasal dari Gresik dan Sidoarjo, tetapi juga dari daerah lain. Itu berpengaruh terhadap naik turunnya penularan.  Karena itu, dia memerintah Pangkogabwilhan II untuk turun tangan. Khususnya dalam memanajemeni RS darurat dan menyinergikannya dengan RS-RS rujukan. Memilah-milah pasien berkategori berat dan ringan, termasuk penempatannya di RS. Dengan begitu, tidak ada penumpukan pasien di RS tertentu, padahal banyak RS lain yang kosong.  Selain manajemen perawatan, tes virus yang masif dan pelacakan yang lebih agresif harus terus dilakukan. ’’Yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31 persen,’’ lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Dia memberikan tenggat, dalam dua pekan ke depan semua lini sudah harus benar-benar terintegrasi. Mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga lingkungan kampung di level RT dan RW. Dengan demikian, dalam dua pekan ke depan kasus korona bisa diturunkan.  Presiden juga mengingatkan agar daerah tidak buru-buru menetapkan kondisi new normal. Harus ada prakondisi terlebih dahulu dan dicari waktu yang paling tepat untuk melonggarkan pembatasan. Rujukan utamanya adalah data-data yang dimiliki dan saran dari para ilmuwan. ’’Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya,’’ jelasnya. Wajib ada masukan dari para epidemiolog dan pakar dari perguruan tinggi sebelum membuat kebijakan.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan kinerja pemerintahan selama pandemi berlangsung. Salah satu yang dia sebut adalah realisasi Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Proyek Strategis Nasional. Khofifah memastikan proyek tersebut masih berlangsung.  Khofifah juga menjelaskan kondisi persebaran Covid-19 di Jawa Timur. Saat ini attack rate virus masih 1,04. Angka tersebut di atas normal. Menjelang Lebaran, attack rate sempat di bawah angka 1. ”Tapi, kemudian naik lagi, kami terus berupaya menekan angka itu,” ucapnya. Tes masif yang dilakukan Gugus Tugas Pemprov Jatim juga dilaporkan. Penambahan kasus yang cukup tinggi merupakan dampak tes masif tersebut. Di sisi lain, jumlah pasien sembuh juga meningkat.  Jokowi mengapresiasi upaya yang dilakukan tim gugus tugas. Tes masif dan strategi yang diterapkan cukup bagus. Karena itu, dia ingin mengevaluasi lagi kondisi Jawa Timur. ’’Saya akan melihatnya dua minggu lagi,’’ katanya. Artinya, pemprov memiliki waktu dua pekan untuk menekan kasus positif Covid-19 di Jawa Timur.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai, protokol kesehatan di pasar-pasar Surabaya pada dasarnya sudah bagus. Hal tersebut ditandai dengan tersedianya tempat cuci tangan serta sekat pembatas antara penjual dan pembeli.  Namun, ada beberapa protokol kesehatan yang perlu ditingkatkan. Salah satunya jaga jarak antara penjual dan pembeli saat bertransaksi. ’’Jadi, jaga jarak antara pembeli dan penjual dan antara pembeli itu yang harus didisiplinkan,’’ ujar Menko PMK setelah melakukan peninjauan.  Dia meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta pengelola pasar bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pengetatan pengawasan, khususnya di pasar tradisional yang rentan menjadi tempat penularan Covid-19. Menurut dia, pemenuhan protokol di pasar tradisional oleh pengelola pasar, para penjual, serta para pembeli merupakan kunci utama agar angka penularan Covid-19 di Kota Surabaya segera turun. ’’Jadi, kuncinya itu. Kalau ingin Surabaya segera turun angka fatalnya, masyarakat Surabaya harus patuh. Kalau perlu tidak menunggu diingatkan dan diawasi oleh aparat,’’ tegasnya. Pemerintah pusat, lanjut dia, sangat menaruh perhatian pada Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya.  Setelah meninjau Pasar Tradisional Genteng Baru, Muhadjir yang didampingi Risma berkunjung ke Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Di sana, Menko PMK mengecek ketersediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan ruang isolasi bagi warga yang terindikasi Covid-19.  Pasar Tradisional Genteng Baru disiapkan menjadi pasar tangguh sebagai salah satu langkah menuju kenormalan baru. Pasar tersebut digagas untuk menjadi pilot project pasar tangguh di Surabaya. Konsep pasar tangguh mengadopsi Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Yakni, ada tim khusus atau satgas di pasar itu. Satgas tersebut adalah kolaborasi antara pengelola pasar dan pedagang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/jokowi-jatim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SAMPAIKAN INSTRUKSI: Jokowi melakukan telekonferensi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (25/6). (RUMBAGPRES)  Pariwisata Banyuwangi Siap Bangkit  Di Banyuwangi, Jokowi mengecek kesiapan pelaksanaan new normal sektor pariwisata. Dari pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, Jokowi tiba di Bandara Internasional Banyuwangi dengan disambut Bupati Abdullah Azwar Anas. Mereka langsung meninjau skema pelayanan tatanan baru di bandara berkonsep arsitektur hijau pertama di Indonesia tersebut. Setelah meninjau bandara, Jokowi bersama rombongan menuju Pasar Rogojampi. Selanjutnya, rombongan meninjau Villa Solong di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro.  ’’Hari ini (kemarin) saya melihat persiapan Banyuwangi menuju tatanan baru pariwisata. Saya lihat di lapangan, Banyuwangi adalah daerah paling siap menuju prakondisi, menuju normal baru. Peran pemerintah daerah, peran masyarakat, saya lihat di sini partisipasi masyarakatnya bagus sekali,’’ ujarnya.  Jokowi juga mengapresiasi pengembangan pariwisata di Banyuwangi yang memberdayakan masyarakat. ’’Saya lihat pariwisata di Banyuwangi melibatkan masyarakat. Hotel-hotel bintang 3 ke bawah, semua diberikan kepada rakyat (melalui pengembangan homestay). Yang bintang 4–5 diberikan kepada investor. Proses seperti ini patut dicontoh daerah lain,’’ kata dia.  Bupati Anas menyatakan, persiapan new normal pariwisata dilakukan sejak awal Juni. Banyuwangi melakukan sertifikasi tatanan baru dengan melibatkan ahli kesehatan. Destinasi wisata, hotel, kafe, hingga warung rakyat yang lolos uji protokol kesehatan mendapat semacam sertifikat new normal.  Banyuwangi juga melatih para pemandu wisata untuk memasuki tatanan baru dengan edukasi kesehatan. Para pemandu wisata yang lolos mendapat sertifikat new normal. ’’Ke depan, semua pelaku pariwisata Banyuwangi bukan lagi jualan keramahan, servis terbaik, dan harga kompetitif, tapi juga jualan gaya hidup sehat, paham dan jalankan protokol kesehatan A sampai Z. Kita ingin wisatawan dan pekerja wisata sama-sama happy dan nyaman, sesuai pesan Presiden Jokowi bahwa harus produktif dan aman dari Covid-19,’’ papar Anas.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

Jawa Timur Di-Deadline Dua Minggu Turunkan Angka Positif Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk bisa melakukan ‎pengendalian Covid-19 selama dua minggu ini.  Pengendalian itu harus terintegrasi mulai dari tingkat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kemudian di tingkat kota, kabupaten, ‎dan desa atau kampung.  "Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama. Sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi," ujar Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6).  Jokowi menuturkan angka penularan virus Korona tertinggi adalah di Surabaya. Sehingga ini‎ harus dijaga dan dikendalikan terlenih dahulu. ‎Termasuk mengenai keluar masuk masyarakat dari satu kota ke kota lainnya.  "Karena arus mobilitas itu yang keluar dan masuk adalah dari bukan hanya Surabaya tapi daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid-19 ini," tuturnya.  Sementara mengenai tes masif, Jokowi ingin tes virus Korona lebih ditingkatkan lagi. Sehingga mengetahui siapa saja masyarakat di Jawa Timur yang tertular virus Korona ini.  "Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ds28ldoHrdI  https://www.youtube.com/watch?v=mZb8Vp9e3oM  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc

Jokowi Beri Waktu 2 Minggu, Turunkan Angka Infesksi Covid-19 di Jatim