<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/JKT_Sidang-Vonis-Angin_MIFTAHUL-HAYAT-13-3452796733.jpeg" alt="Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016-2017. KPK menetapkan dua anggota pemeriksa pajak Yulmanizar dan Febrian sebagai tersangka. <div dir="auto">Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang sebelumnya telah menjerat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno Aji. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam proses penyidikan tersangka Angin Prayitno Aji ditambah dengan munculnya berbagai fakta hukum selama proses persidangan, serta diperkuat dengan putusan majelis hakim. KPK kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskan, Yulmanizar dan Febrian sebagai anggota Tim Pemeriksa Pajak atas perintah dan arahan berjenjang dari Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, dan Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan permintaan dari para wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01320719/kpk-kejar-truk-pengangkut-barbuk-korupsi-pajak-dari-kantor-jhonlin">KPK Kejar Truk Pengangkut Barbuk Korupsi Pajak dari Kantor&nbsp;Jhonlin</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, agar keinginan wajib pajak dapat disetujui, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani mensyaratkan adanya pemberian sejumlah uang dan yang melakukan deal dengan wajib pajak dilapangan adalah Yulmanizar dan Febrian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013235380/sidang-eks-komisaris-pt-wika-beton-pengacara-dadan-tri-yudianto-ngaku-bingung-dengan-dakwaan-jaksa-kpk">Sidang eks Komisaris PT Wika Beton, Pengacara Dadan Tri Yudianto Ngaku Bingung dengan Dakwaan Jaksa KPK </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak yang memberikan uang di antaranya PTGunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Bank Papan Indonesia untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama. Mereka mengondisikan ketiga wajib pajak itu&nbsp;dengan menerima sejumlah uang sekitar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Yulmanizar dan Febrian&nbsp; bersama-sama dengan tersangka lainnya diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak lainnya dengan bukti permulaan sejumlah sekitar</div> <div dir="auto">miliaran rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini masih terus dilakukan pendalaman," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Turut disangkakan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.</div> </div> </div>

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang sebelumnya telah menjerat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP.

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Pengurangan Nilai Wajib Pajak 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/JKT_Sidang-Vonis-Angin_MIFTAHUL-HAYAT-13-3452796733.jpeg" alt="Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat tertunda pada pekan lalu, vonis terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji akhirnya dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemarin (28/8) hakim memvonis Angin dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Angin juga diminta membayar uang pengganti Rp 3,7 miliar. Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran Angin dinilai terbukti bersalah dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). &rdquo;Menyatakan terdakwa Angin Prayitno Aji terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Fahzal Hendri dalam amar putusannya. Putusan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tuntutan yang dibacakan akhir Juni lalu, JPU meminta hakim menjatuhkan hukuman kepada Angin berupa pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 1 miliar serta uang pengganti Rp 29,5 miliar. Tuntutan tersebut diberikan lantaran Angin ditengarai menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Di antaranya, PT Rigunas Agri Utama, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, dan CV Perjuangan Steel. Gratifikasi itu diterima Angin dalam rentang waktu 2014&ndash;2019. Hitungan jaksa KPK, Angin menerima gratifikasi Rp 44,133 miliar. Uang tersebut kemudian digunakan Angin untuk membeli sejumlah aset di sejumlah lokasi. Salah satunya, tiga bidang tanah di Kelurahan Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Kemudian, tanah dan bangunan di Sekeloa, Coblong, Kota Bandung. Menanggapi putusan hakim itu, pihak Angin maupun jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Jaksa akan mempelajari putusan tersebut dan mendiskusikannya di KPK sebelum menyatakan sikapnya. (tyo/c14/fal)

Sempat tertunda pada pekan lalu, vonis terhadap Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP dibacakan majelis hakim.

Perkara Gratifikasi dan TPPU, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji Divonis 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230119_124144.jpg" alt="Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). RIDWAN/JPC" width="100%">
<figcaption>Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). RIDWAN/JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama, Agus Susetyo ke rumah tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat. Agus Susetyo akan menjalani masa tahanan dua tahun pidana penjara.  Selain Agus Susetyo, KPK juga mengeksekusi mantan petinggi Bank Panin, Veronika Lindawati ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tangerang. Veronika juga akan menjalani masa hukuman dua tahun penjara dikurangi masa penahanan selama proses persidangan.  "Tim Jaksa Eksekutor, (21/2) telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan terpidana Agus Susetyo dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/2).  Agus Susetyo divonis dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1).  Agus terbukti memberikan suap sebesar SGD 3,5 juta kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan anak buahnya.  Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada konsultan pajak perusahaan Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam itu untuk membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.  Sementara itu, Veronika Lindawati divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Veronika terbukti menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak senilai SGD 500.000 untuk merekayasa hasil penghitungan pajak Bank Panin.  Keduanya terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf aUU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Jebloskan Dua Penyuap Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Dery-Jubir-Ali-Fikri-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas KPK sudah menuntaskan berkas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Angin Prayitno Aji. Tidak lama lagi, mantan direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu disidang.  Jadwal sidang menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.  "Kasatgas Penuntutan Siswhandono ) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Angin Prayitno ke Pengadilan Tipikor pada PN Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (18/1).  Nantinya, dalam dakwaan Tim Jaksa dalam surat dakwaan akan memaparkan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang diterima Angin Prayitno senilai Rp 40 miliar.  Perkara Angin Prayitno Aji ini bermula dari kasus sebelumnya. Ketika itu dia divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dalam vonis itu Angin Prayitno terbukti bersalah bersama-sama dengan Dadan Ramdhani yang juga mantan pejabat pajak.  Angin dan Dadan Ramdhani membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 3.375.000.000 dan SGD 1.095.000. Hukuman uang pengganti ini harus dibayarkan setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.  Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh hukuman tetap, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk membayar uang pengganti. Jika tidak mencukupi, diganti pidana dengan tiga tahun penjara.  Penerimaan suap terhadap Angin dan Dadan dari sejumlah pihak swasta, mereka di antaranya, PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.  Rincian penerimaan suap itu di antaranya, sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati pada pertengahan 2018. Uang senilai SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP), pada Januari - Februari 2019.  Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.  Keduanya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kasus Dugaan Pencucian Uang, Eks Pejabat Ditjen Pajak Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BORGOL.jpg" alt="Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama, Agus Susetyo tak terima dituntut tuga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus dituntut menyuap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dalam pengurusan pajak PT. Jhonlin Baratama.  "Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, semua dakwaan penuntut umum nyata-nyata tidak terbukti telah terjadi pengaturan atau pengkondisian ketetapan pajak tahun pajak 2016 dan 2017," kata Agus menanggapi tuntutan Jaksa, Minggu (15/1).  Agus membantah melakukan pengkondisian pemeriksaan pajak dan pemberian janji atau hadiah yang berupa pemberian imbalan jasa/fee pengaturan pajak kepada tim pemeriksa sebesar SGD 3.500.000. Bahkan, Agus juga membantah memberikan uang senilai SGD 5.000 untuk pengurusan pajak Jhonlin Baratama.  Hal ini berdasarkan bukti nerimaan elektronik nomor 71257206447192011921 yang menyatakan SPT masa PPN Desember 2017 lebih bayar sebesar Rp.143.313.326.559. Kemudian, bukti surat keputusan keberatan yang mengurangkan nilai ketetapan pajak 2016-2017 turun senilai Rp 31.160.147.984.  "Serta bukti hasil pemeriksaan ulang yang menepis rekayasa pajak PPh 23 dan PPh Badan karena koreksi biaya luar usaha," papar Agus.  Agus menyebut, tuntutan jaksa hanya berdasaekan keterangan Saksi Yulmanizar, tanpa didukung alat bukti lain. Menurutnya, dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.  "Banyak sekali fakta persidangan yang diputarbalikkan atau dipelintir oleh Penuntut Umum sebagai dasar penuntutan," tegasnya.  Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Agus Susetyo dengan hukumam 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini, Agus memberikan suap senilai SGD 3,5 juta kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji.  Agus Susetyo juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.  Agus Susetyo dituntut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Suap Dirjen Pajak, Agus Tak Terima Dituntut 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Berita Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Ajay Muhammad Priatna yang sempat ditahan dalam perkara suap revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi RSU Kasih Bunda Cimahi, kembali" width="100%">
<figcaption>Berita Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Ajay Muhammad Priatna yang sempat ditahan dalam perkara suap revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi RSU Kasih Bunda Cimahi, kembali</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan panggilan pemeriksaan terhadap empat mantan pegawai PT. Jhonlin Baratama. Hal ini untuk mendalami tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji (APA).  Keempat mantan pegawai perusahaan milik Syamsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam itu adalah A Ozzy Reza Pahlevy, Ian Setya Mulyawan, Fahrial, dan Fahruzzaini. Sementara satu saksi lainnya adalah pegawai PT Dua Samudera Perkasa, Aries Subhan.  "Hari ini (20/9) pemeriksaan saksi TPPU terkait penerimaan hadiah atau janji  pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak, untuk tersangka APA," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/9).  Meski demikian, KPK sampai saat ini belum menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Sangkaan TPPU terhadap Angin Prayitno Aji merupakan pengembangan perkara dari kasus suap nilai pajak.  Angin Prayitno Aji menerima suap dari pihak swasta PT. Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Karena itu, upaya TPPU ini dilakukan untuk memulihkan keuangan negara.  "Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan tidak hanya menghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara. Namun juga mengoptimalkan asset recovery melalui perampasan aset," tegas Ali.  Langkah ini juga dilakukan KPK untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. KPK tak segan memiskinkan setiap pihak yang melakukan praktik korupsi. "KPK mengupayakan asset recovery tersebut diantaranya melalui tuntutan uang pengganti, denda, maupun perampasan aset melalui penerapan TPPU," ucap Ali.  Pengembangan perkara ini dilakukan, karena KPK menduga ada beberapa aset Angin yang berasal dari hasil suap perpajakan disamarkan. KPK menegaskan, sudah mengantongi bukti yang cukup dalam tudingan barunya ke Angin. "Tim penyidik menduga kuat adanya kesengajaan tersangka APA dalam menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi," ungkap Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa itu menyatakan, akan mencari bukti lain terkait dugaan pencucian uang ini. Pencarian bukti juga akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi. "Perkembangan akan diinformasikan," tegas Ali. (*)  &nbsp;

KPK Periksa 4 Mantan Pegawai Haji Isam Terkait TPPU Eks Pejabat Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Angin-Prayitno-Aji.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset senilai Rp 57 miliar milik mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji. Aset puluhan miliar milik bekas pejabat Ditjen Pajak itu diduga dari hasil uang suap, yang kini tengah dikembangkan KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).  "Sejauh ini aset-aset yang telah disita tersebut bernilai ekonomis sekitar Rp 57 miliar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/2).  Ali berujar, aset yang disita itu berupa bidang tanah dan bangunan. Hal ini tengah diselidiki tim penyidik melalui pemeriksaan saksi-saksi.  "Tim Penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga terkait dengan perkara, di antarnya berupa bidang tanah dan bangunan," ungkap Ali.  Dalam perkara asalnya, Angin Prayitno Aji divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Angin Prayitno terbukti bersalah bersama-sama dengan Dadan Ramdhani yang juga mantan pejabat pajak.  Angin dan Dadan Ramdhani membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 3.375.000.000 dan SGD 1.095.000. Hukuman uang pengganti ini harus dibayarkan setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.  Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh hukuman tetap, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk membayar uang pengganti. Jika tidak mencukupi, diganti pidana dengan tiga tahun penjara.  Penerimaan suap terhadap Angin dan Dadan dari sejumlah pihak swasta, mereka di antarany PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.  Rincian penerimaan suap itu di antaranya, sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati pada pertengahan 2018. Uang senilai SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP), pada Januari - Februari 2019.  Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.  Keduanya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Sita Aset Rp 57 Miliar Milik Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220104_123348.jpg" alt="Dua terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/1)." width="100%">
<figcaption>Dua terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dicecar jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait barang bukti dalam kasus dugaan suap perpajakan. Hal ini ditelisik jaksa dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa.  Bahkan JPU KPK menunjukkan barang bukti tersebut di dalam persidangan. Angin lantas berkilah terkait barang bukti yang diperlihatkan jaksa KPK tersebut.  "Jadi pada saat kawan-kawan KPK ingin datang ke Dirjen Pajak, saya tanya direktur pemeriksaan yang baru, apa sih yang kira-kira ingin dilakukan pemeriksaan? Nah Direktur Pemeriksaan yang baru memberitahu dan kemudian kami berdua (Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani) memberikan kepada beliau ke yang baru," kata Angin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/1).  Dalam persidangan ini, Angin Prayitno juga ditelisik terkait dugaan renovasi rumah. Dia mengakui adanya renovasi rumah pembayarannya dilakukan secara tunai senilai Rp 500 juta.  "Rp500 juta sekian. Iya cash," ucap Angin.  Angin mengklaim, rumah yang direnovasi merupakan milik orang tuanya. Berdasarkan keterangannya, uang renovasi rumah tersebut diklaim dari pinjaman bank.  "Itu kan rumah orang tua saya, jadi uang dipakai merenov itu pinjaman di Bank BRI atas nama adik saya," klaim Angin.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Angin Prayitno Aji Dicecar Terkait Barang Bukti Kasus Suap Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Polri Taufan Arif Nugroho menyampaikan, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji tak pernah mengajarkan hidup pemborosan. Hal ini disampaikan Taufan saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan perpajakan.  "Saya selalu didik dengan sederhana," kata Taufan yang merupakan anak dari Angin Prayitno Aji saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (7/12).  Taufan menyebut, ayahnya tidak pernah mengajarkannya untuk hidup boros. Dia mengklaim, uang jajan yang diberikan selalu terbatas, sehingga membuatnya bisa hidup dengan sederhana.  "Iya, sama juga (perlakuan ke keluarga lain)," ungkap Taufan.  Dalam persidangan ini, Jaksa KPK juga menghadirkan saksi sekaligus wiraswasta M Fatoni. Dia mengaku sempat mendapat pesan untuk bekerja sama dengan Angin Prayitno Aji.  "Ada satu SMS (WhatsApp) untuk bekerja sama," ujar Fatoni.  Dia menyampaikan, kerja sama itu untuk menyelamatkan aset milik Angin saat kasus tengah dalam proses penyidikan di KPK. Tetapi tidak menggubris pesan tersebut.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4.000.000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Saksi dari Polri Klaim Terdakwa Angin Prayitno Sosok Sederhana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/antarafoto-kpk-periksa-angin-prayitno-aji-280421-sgd-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.  Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, mereka antara lain Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Kemenkeu, Dadan Ramdani; tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo; serta Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati.  "Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/5).  KPK menduga Angin bersama Dadan menerima uang senilai total Rp 15 miliar dan SGD 3,5 juta terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama pada 2016 dan 2017.  Firli menjelaskan, Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan Dadang Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, diduga menyetujui memerintahkan dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. "Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," ucap Firli.  KPK menyebut, Angin bersama Dadan  diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama  untuk tahun pajak 2016 dan 2017.  Atas perbuatannya, Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Sedangkan Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (*)

KPK Tetapkan Dua Pejabat Ditjen Pajak Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Angin Prayitno Aji

Berita Terkini