<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/Husniya-4287172311.jpg" alt="BEBERKAN KECURANGAN: Anggota PPK Kecamatan Kwanyar Husniya (kanan) membuat laporan di kantor Bawaslu Bangkalan Minggu (3/3). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)" width="100%">
<figcaption>BEBERKAN KECURANGAN: Anggota PPK Kecamatan Kwanyar Husniya (kanan) membuat laporan di kantor Bawaslu Bangkalan Minggu (3/3). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kwanyar dilaporkan ke Bawaslu Bangkalan pada Minggu (3/3) atas dugaan melakukan tindakan me-mark-up atau menggelembungkan suara calon legislatif (caleg). Pelapor tersebut merupakan salah satu anggota PPK Kwanyar. Dikutip dari Radar Madura (JawaPos Grup), pelapor, Husniya, menyatakan bahwa dia melaporkan Ketua PPK Kwanyar, Mohammad Ismail, dan anggota lainnya, Nurul Mustofa, karena khawatir dengan adanya tindakan curang di dalam PPK. Husniya mengatakan bahwa hasil rekapitulasi suara caleg di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan yang diunggah di Sirekap. Dia mencurigai ketidakberadaan Ketua dan anggota PPK selama proses rekapitulasi berlangsung, dan kemudian Ketua PPK datang membagikan hasil salinan yang sudah diinput ke Sirekap pada pukul 19.09 Sabtu (2/3). &rdquo;Ketua dan anggota PPK divisi teknis dan penyelenggara ini hilang selama rekapitulasi berlangsung,&rdquo; bebernya. Menurut Husniya, hasil yang diunggah ke Sirekap mengejutkan karena terdapat perbedaan dengan hasil rekapitulasi, khususnya dalam perolehan suara caleg di dapil 6. Perolehan suara beberapa caleg tiba-tiba berubah, dan Husniya menduga bahwa penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh Mohammad Ismail dan Nurul Mustofa. &rdquo;Ada perbedaan perolehan suara caleg yang tiba-tiba berubah dan tidak sama dengan hasil pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan,&rdquo; bebernya. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh, menilai bahwa kasus ini merupakan hal baru di Bangkalan karena belum pernah terjadi penyelenggara pemilu melaporkan rekan kerjanya. &rdquo;Ini hal yang baru. Tapi, bagaimanapun tetap akan kami proses. Sebab, pelapor juga warga negara yang memiliki hak demokrasi,&rdquo; ucapnya. Namun, Bawaslu akan tetap memproses laporan tersebut. Dia juga menyatakan bahwa laporan tersebut akan segera diproses, dan terlapor akan dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik dan pidana pemilu. &rdquo;Karena bersamaan dengan rekapitulasi kabupaten, maka akan kami panggil pada saat ada waktu luang,&rdquo; paparnya. Nurul Mustofa, anggota PPK Kwanyar, menolak tuduhan tentang persekongkolan dengan Mohammad Ismail terkait penggelembungan suara. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah bersekongkol atau melakukan penggelembungan suara terhadap salah satu caleg. &rdquo;Saya tidak pernah bersekongkol, apalagi melakukan penggelembungan suara salah satu caleg,&rdquo; bantahnya. Ketua KPU Bangkalan, Zainal Arifin, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai laporan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Mohammad Ismail dan Nurul Mustofa. Namun, dia menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, mereka akan dipecat dari jabatannya. &rdquo;Kami belum tahu laporannya seperti apa. Kalau terbukti bersalah, akan kami sanksi pemecatan,&rdquo; tegasnya

Anggota dan ketua PKK Kwanyar dilaporkan oleh Bawaslu Bangkalan atas dugaan melakukan tindakan me-mark-up.

 Anggota PPK Kwanyar Bangkalan Laporkan Ketua ke Bawaslu Atas Dugaan Mark-Up Suara Caleg Tertentu di Dapil 6

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menutup pendaftaran petugas badan ad hoc Pemilu 2024 untuk tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) pukul 16.00 WIB kemarin (29/11). Ternyata, minat publik untuk menjadi petugas pemilu terbilang tinggi.  Sejak dibuka 20 November, terdapat 304.602 pelamar yang mendaftar. Secara agregat, angka tersebut besar. Mengingat kebutuhan PPK di seluruh Indonesia sejauh ini ada di kisaran 36 ribu personel saja.  Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan, dari sisi sebaran jenis kelamin, komposisi pelamar cukup baik. Sebab, sebanyak 107.865 pelamar adalah perempuan. Jumlah itu sudah di atas ambang batas 30 persen. ”Persentasenya 35 persen,” ujarnya kemarin.  Meski jumlah pendaftar membeludak, Parsa (sapaan Parsadaan Harahap) menyebutkan, proses rekrutmen masih menemukan sejumlah kendala. Salah satunya belum meratanya sebaran pendaftar. Di kota-kota besar dan daerah terpencil, jumlahnya relatif sedikit. Sementara di daerah menengah relatif banyak.  Bahkan, dari hasil pemetaan, masih ada empat kecamatan yang belum mendapat pendaftar. Meliputi satu kecamatan di Malinau, Kalimantan Utara, satu kecamatan di Merauke, Papua Selatan; dan dua kecamatan di Tambrauw, Papua. Terhadap empat kecamatan tersebut, KPU terpaksa akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran. ”Tanggal 2 sampai 4 diperpanjang,” ucapnya.  Parsa menambahkan, mereka yang mendaftar masih akan melanjutkan proses lanjutan, yakni verifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya anggota partai politik, anggota tim sukses calon, atau aparatur negara yang menyusup ke PPK. Selanjutnya, mulai 6 Desember akan dilaksanakan tes tulis dan diikuti tes wawancara. ”Sebelumnya kami umumkan juga kepada publik sebagai bagian dari uji publik,” ujarnya.  Terpisah, banyaknya kasus rekrutmen panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) yang masuk ke DKPP menjadi perhatian. Anggota Bawaslu RI Totok Haryono yakin proses yang dilakukan jajaran sudah sesuai aturan. Namun, jika ada pihak yang menemukan ketidaksesuaian, dia mempersilakan melapor. ”Nanti kita buktikan di DKPP, biar rakyat tahu. Inilah asas keterbukaan kita,” tuturnya. (far/c9/bay)

Pendaftar PPK Tinggi, Sebaran Belum Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA_MIFTAHULHAYAT_JKT_HARIZ-AZHAR-DIPERIKSA_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra" width="100%">
<figcaption>Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parsadaan Harahap mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan proses seleksi anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu pada akhir pekan ini. Badan ad hoc yang dimaksud merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bekerja di tingkat desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan.  "Proses seleksi akan dilakukan mulai tanggal 20 November 2022 sampai tanggal 16 Desember 2022 terkait pembentukan jajaran kita di tingkat kecamatan atau yang dikenal dengan PPK," kata Parsadaan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).  Parsadaan menjelaskan, proses seleksi akan dilakukan setelah seleksi PPK selesai, yakni pada 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Namun, yang menjadi tanggung jawab dalam hal ini KPU tingkat kabupaten/kota.  "Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab jajaran kami di tingkat KPU kabupaten kota, posisi kami di KPU RI dan KPU provinsi melakukan supervisi terhadap kegiatan ini, dan KPU provinsi mengkoordinasikan semua tahapan ini supaya dipastikan bisa berjalan sebaik-baiknya," ungkap dia.  KPU membutuhkan kurang lebih 287.000 anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Jumlah itu terdiri dari 36.330 anggota PPK di 7.226 dan 251.295 anggota PPS di 83.365 desa/kelurahan.  "PPK di setiap kecamatan dibutuhkan 5 orang, sementara PPS di setiap desa atau kelurahan sebanyak 3 orang. Jadi, Total kecamatan adalah 7.226. Artinya, PPK akan direkrut sebanyak 36.330 orang. Sedangkan PPS di 83.365 desa/kelurahan 251.295 orang," jelas Parsadaan.  Parsadaan juga menuturkan, dokumen-dokumen persyaratan yang harus diserahkan individu yang akan mendaftar ke KPU RI. Dokumen tersebut, antara lain foto copy e-KTP, foto copy ijazah sesuai dengan pendidikan terakhir minimal pendidikan SMA atau sederajat yang dilegalisir untuk memperkuat keabsahan.  Calon peserta juga harus membawa syarat dokumen pemeriksaan tiga jenis penyakit bawaan atau komorbid, yakni hasil pemeriksaan kadar gula, tekanan darah dan kolestrol.  "Kemudian surat pernyataan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani untuk persyaratan untuk badan kesehatan yang dikeluarkan RS, Puskesmas atau klinik," pungkasnya.

KPU Butuh 287 Ribu Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/shutterstock_445936210-1a-1.jpg" alt="Ilustrasi penculikan. ANTARA/Shutterstock" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penculikan. ANTARA/Shutterstock</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaku penculikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyerahkan diri kepada polisi. Sebelumnya pelaku sempat menghilang dan menjadi buronan tim reskrim polres setempat.  Menurut Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti seperti dilansir dari Antara di Sumenep, pelaku penculikan anggota PPK Batang-Batang itu bernama Atwari, 40, warga Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Sedangkan anggota PPK yang diculik bernama Nur Imama, 30, warga Dusun Gunung Pekol, Desa Banuaju Timur, juga dari kecamatan yang sama.  ”Pelaku menyerahkan diri ke Markas Polsek Batang-Batang tadi pagi (7/12). Saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Markas Polsek Batang-Batang,” kata Widiarti pada Senin (7/12).  Dia menjelaskan, korban diculik pelaku di halaman Sekretariat PPK Batang-Batang, Sumenep, sekitar pukul 08.30 WIB Sabtu (5/12). Atwari tiba-tiba datang menghampiri Imama dan menarik tangannya sambil ditodong pakai pistol lalu dibawa kabur menggunakan mobil Avanza warna silver.  Suami Imama, Sugiyanto, 38, yang mendapat kabar dari anggota PPK lain, langsung mengejar bersama masyarakat. Hasilnya, sekitar pukul 10.00 WIB, mobil yang digunakan pelaku ditemukan di Jalan PUD Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.  Mobil pelaku dihadang ramai-ramai akhirnya Imama diturunkan. Atwari kabur dengan mobilnya ke arah timur, tapi identitasnya telah diketahui warga.  ”Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat tersangka dengan pasal 328 KUHP tentang penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” terang Widiarti.  Berdasar pengakuan tersangka pada tim penyidik, tersangka tega melancarkan aksinya lantaran sakit terhadap Imama. Sebab, dia berkeluarga dengan laki-laki lain.  Sementara itu, anggota KPUD Sumenep Rafiqi menyatakan, meski terjadi penculikan terhadap salah seorang anggota penyelenggara pemilu di Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, tahap pilkada di wilayah itu tidak terganggu. ”Imama telah bekerja sebagaimana biasanya,” ujar Rafiqi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TDxC49I3P9w

Penculik Anggota PPK Sumenep Serahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG_8230.jpg" alt="anggota ppk wonokromo tumbang. Aryo mahendro" width="100%">
<figcaption>anggota ppk wonokromo tumbang. Aryo mahendro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses rekapitulasi suara benar-benar melelahkan dan menguras banyak tenaga. Butuh stamina ekstra jika tak ingin tumbang seperti yang dialami Triana Herawati. Anggota PPK Kecamatan Wonokromo itu mendadak lemas saat mengawasi rekapitulasi suara di GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu siang (27/4).  Petugas PPK dan tim medis langsung melarikan Triana ke rumah sakit dengan ambulans. Ambulans tersebut memang stand by di lokasi.  Ketua PPK Kecamatan Wonokromo Samsul mengatakan, anggota mulai bekerja mengawasi rekapitulasi sejak pukul 11.00 WIB tadi. Tak lama, dirinya melihat Triana berjalan gontai menuju meja tim medis.  "Nggak sampai jatuh. Hanya, dia mengeluh kecapekan dan kram perutnya. Mungkin karena kelelahan, jadi kami bantu oksigen dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat," kata Samsul kepada JawaPos.com.  Salah seorang saksi paslon 02 bernama Abdul Azis mengaku mengetahui Triana menjadi pengawas rekapitulasi sejak 19 April. Selama seminggu lebih Triana hampir selalu pulang tengah malam.  Warga Jalan Gajah Mada itu juga harus menandatangani surat hasil rekapitulasi suara bersama saksi dan pengawas lain. "Apalagi jika ada surat rekapitulasi per kelurahan yang harus ditandatangani. Bisa pulang sampai jam tiga pagi," tutur Abdul.

Kelelahan, Anggota PPK Kecamatan Wonokromo Tumbang

anggota ppk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota ppk

Berita Terkini

Anggota PPK Kwanyar Bangkalan Laporkan Ketua ke Bawaslu Atas Dugaan Mark-Up Suara Caleg Tertentu di Dapil 6

Pendaftar PPK Tinggi, Sebaran Belum Merata

KPU Butuh 287 Ribu Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2024

Penculik Anggota PPK Sumenep Serahkan Diri

Kelelahan, Anggota PPK Kecamatan Wonokromo Tumbang

Download Aplikasi JawaPos.com