<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kadiv-Humas-Mabes-Polri-Irjen-Argo-Yuwono-Sabik.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri telah melakukan pemecatan terhadap 113 anggotanya selama periode Januari hingga Oktober 2020. Mirisnya, 80 persen dari jumlah yang dipecat tersebut karena terlibat kasus narkoba.  "Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (25/10).  Argo mengatakan, oknum anggota Polri yang terlibat masalah hukum sebagian sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dan sebagian masih menjalani persidangan. "Ada yang sudah inkracht keputusan pengadilan dan ada yang masih berproses," tegasnya.  Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan, Polri berkomitmen penuh dalam memberantas narkoba di Indonesia. Siapapun yang terlibat akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.  "Komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis sudah sangat jelas dan tegas. Oknum anggota yang terlibat harus dihukum mati karena yang bersangkutan tahu undang-undang dan tahu hukum," tandas Argo.  Belum lama ini anggota Polri yang bertugas menembak seorang perwira yakni Kompol IZ dalam penangkapan karena diduga terlibat peredaran narkoba berupa 16 kilogram sabu. Kompol IZ diketahui merupakan perwira di Polda Riau yang menjabat sebagai Kasi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum.  Kasus ini berawal saat jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap tiga orang terkait peredaran narkotika di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, pada Jumat (23/10) malam. Pada waktu itu, polisi berpakaian preman terlibat kejar-kejaran dengan pelaku sebelum akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Soekarno Hatta.  Kompol IZ sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Polisi pun terpaksa menembakkan timah panas ke arah kakinya untuk melumpuhkannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XRgCLzD92OM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

113 Anggota Polri Dipecat Sepanjang 2020, 80 Persen Kasus Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terlibat-asusila-hingga-narkoba-15-anggota-polda-jateng-dipecat_m_.jpg" alt="Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono." width="100%">
<figcaption>Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Polda&nbsp;Jawa Tengah kembali memberhentikan belasan anggotanya secara tidak hormat. Mereka yang dipecat lantaran terbukti terlibat berbagai bentuk pelanggaran. Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menjelaskan, ada 15 anggotanya yang dipecat. Namun mereka tak hadir pada upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Mapolda Jateng, Senin (31/12). Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984 itu menambahkan, belasan anggota tadi diberhentikan karena terbukti bermasalah dengan melakukan disersi, asusila, bahkan tindak kriminal. "Ini menunjukkan Polri berkomitmen memberikan punishment kepada anggota yang melakukan pelanggaran hukum dan mencederai citra Polri,&rdquo; tegas jenderal bintang dua tersebut usai upacara di Mapolda Jateng. Kendati demikian, jumlah anggota yang diberhentikan kali ini lebih sedikit ketimbang tahun lalu. Tahun lalu, tercatat ada 50 anggota yang kena PTDH. &ldquo;Walaupun ada penurunan, ini menjadi suatu keprihatinan juga bahwa masih ada anggota yang melakukan pelanggaran. Untuk itu ini jadi pelajaran bagi anggota yg masih aktif,&rdquo; tegas eks Kakorlantas Mabes Polri itu. Dari belasan yang di-PTDH periode ini, lima diantaranya dipecat karena keterlibatannya dengan narkotika. Hal tersebut jelas tak bisa ditoleransi, mengingat tugas&nbsp;polisi salah satunya adalah&nbsp;memberantas peredaran Narkoba. "Kami terus bersih-bersih agar institusi tidak dirusak oknum-oknum," lanjut Condro Sementara itu, pada kesempatan yang sama juga diselenggarakan upacara kenaikan pangkat.&nbsp;Terdapat&nbsp;2.973 anggota se-Polda Jateng yang memperoleh promosi pangkat. &ldquo;Dengan kenaikan pangkat ini semoga rekan-rekan semakin ikhlas dalam melaksanakan tugas dan semangat melayani,&rdquo; tandas polisi asal Solo itu.

Terlibat Asusila Hingga Narkoba, 15 Anggota Polda Jateng Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepanjang-2018-polda-metro-jaya-pecat-32-anggotanya_m_.jpg" alt="32 anggota Polda Metro Jaya dipecat sepanjang 2018" width="100%">
<figcaption>32 anggota Polda Metro Jaya dipecat sepanjang 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama Tahun 2018, Polda Metro Jaya mencatat menerima 1.026 kasus aduan masyarakat atas kinerja jajarannya. Angka tersebut menurun 26,02 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan rilis akhir tahun, Polda Metro Jaya mencatat terjadi penurunan 361 kasus pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota Polri pada tahun ini. Begitu pun dugaan penyimpangan anggota kepolisian di Polda Metro Jaya pun mengalami penurunan. Penyimpangan anggota kepolisian yang dimaksud yaitu pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana. "Tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Saya cukup tegas untuk reward dan punishment bagi anggota. Kalau melanggar saya tindak, kalau prestasi kami beri penghargaan," tegas Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis, Jumat (28/12). Sementara jumlah personel Polri yang diberikan hukuman melalui proses sidang kode etik dan sidang tindak pidana, sedikitnya ada 32 anggota diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Pada tahun lalu tercatat sebanyak 44 anggota yang dipecat tidak hormat. Dari catatan pelanggaran kode etik, pidana dan disiplin kinerja di Polda Metro Jaya mengalami penurunan 17,26 persen, dari 307 orang di tahun 2017 menjadi 254 orang di tahun 2018 ini. Angka tersebut menurun 27,27 persen dibandingkan tahun 2017. Selanjutnya, di tahun ini terdapat 51 anggota yang sudah ditahan. Angka itu menurun 5,55 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya ada 54 orang. Berikutnya, pada tahun ini tercatat 8 orang anggota yang dimutasi demosi (penurunan jabatan). Angka itu menurun dibanding tahun 2017 yang hanya 47 anggota. Selanjutnya, terdapat 11 anggota dilakukan teguran tertulis di 2018. Jumlah itu menurun 75 persen dibanding 2017, ada 45 anggota. Aada 19 anggota diberikan sanksi ditunda usulan kenaikan pangkat di tahun 2018. Angka itu menurun 59,57 persen dibanding tahun 2017 yang berjumlah 47 orang. Terdapat 9 anggota mengalami penundaan kenaikan gaji berkala di tahun 2018. Angka itu menurun 72,72 persen dibanding 2017 yang berjumlah 33 orang. Pada tahun ini pun ada 8 orang dinyatakan berbuat tindakan tercela. Angka itu mengalami peningkatan 60 persen dibanding tahun 2017, yang hanya ada 5 orang. Sedangkan, personel yang dilakukan rehabilitasi karena melakukan pelanggaran-pelanggaran pada 2018 ini ada sebanyak 708 orang. Angka itu mengalami peningkatan 77,88 persen dibanding tahun 2017 yang hanya berjumlah 398 orang. Sedangkan personel yang terbukti melanggar disipilin, kode etik, dan tindak pidana pada tahun ini tercatat sedikitnya 14 Pamen, 54 Pama, dan 185 Brigadir. "Kejadian terakhir ada 8 anggota. Saya proses pidana dan ujungnya dipecat. Mau jadi apa kalau ada anggota 3 bulan ngga masuk. Tidak hanya berpangkat brigadir, perwira juga pecat kalau melanggar. Langit tidak boleh runtuh, tapi peraturan tetap harus tegas," pungkas Kapolda.

Sepanjang 2018, Polda Metro Jaya Pecat 32 Anggotanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/6-polisi-ini-dipecat-polresta-tangerang-mengapa_m_.jpg" alt="Lakukan pelanggaran enam polisi dipecat Polresta Tanggerang." width="100%">
<figcaption>Lakukan pelanggaran enam polisi dipecat Polresta Tanggerang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam personel anggota Polres Kota Tangerang tak bisa berbuat banyak saat dipecat dari jabatannya dengan tidak hormat. Mereka terbukti melakukan pelanggaran, diantaranya meninggalkan tanggung jawab dinas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin pimpinan atau desersi, serta melakukan tindak pidana. Pemecatan dilakukan dalam apel Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang digelar di halaman Polres, Senin (8/10) kemarin. Acara dipimpun oleh&nbsp;Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif dan disaksikan para anggota. Adapun 6 anggota yang diberhentikan yaitu Aiptu AK desersi 143 hari dan tindak pidana penipuan, Aipda BR desersi 790 hari, Aipda S desersi 488 hari, Briptu PU desersi 845 hari, Briptu RL desersi 134 hari, dan Bripda WS 969 hari. &ldquo;Keputusan ini kami ambil melalui proses yang panjang, tidak serta merta, setelah melalui serangkaian sidang disiplin dan pembinaan. Namun keputusan ini yang akhirnya harus kami ambil,&rdquo; kata Sabilul, Senin (8/10). Dia menambahkan,&nbsp;keputusan&nbsp;pemecatan keenam anggota itu harus diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat. Dikatakannya, untuk menciptakan polisi yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter), diperlukan ketegasan dan pembenahan internal sebagai implementasi revolusi mental. &ldquo;Dalam rangka menciptakan polisi yang Promoter untuk peningkatan Public Trust,"&nbsp;tegasnya. Menurutnya pemecatan keenam anggota itu, harus dijadikan pelajaran bagi anggota lainya. Karena anggota melakukan pelanggaran, maka yang dirugikan bukan hanya diri sendiri dan institusi, tapi juga keluarga yang juga akan merasa kecewa. Dalam kesempatan itu,&nbsp;Sabilul menegaskan, keenam anggota itu sudah tidak lagi menjadi anggota polisi. Sehingga dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya apabila mereka membawa nama institusi Polri dalam bentuk apa pun. &ldquo;Kalau ada di antara mereka membawa nama institusi supaya dilaporkan kepada pihak Kepolisian,&rdquo; tandasnya.

6 Polisi Ini Dipecat Polresta Tangerang, Mengapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/berkali-kali-dibina-akhirnya-anggota-polisi-ini-dipecat-tidak-hormat_m_103037.jpeg" alt="Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto melepas pakaian dinas anggota Polri berinisial SNM di Mapolres Padangpariaman, setelah terlibat peredaran narkoba." width="100%">
<figcaption>Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto melepas pakaian dinas anggota Polri berinisial SNM di Mapolres Padangpariaman, setelah terlibat peredaran narkoba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menjaga komitmennya untuk bertindak tegas terhadap personelnya yang melanggar aturan. Terutama bagi anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Baik sebagai pemakai ataupun pengedar. Buktiya di Polres Padangpariaman, seorang personel polisi berpangkat Briptu berinisial SNM diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) akibat perbuatannya yang melakukan penyalahguaan narkoba. Pemecetan itu dilakukan setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri Pariaman yang menjatuhkan dia vonis 4 tahun penjara akibat terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Padangpariaman, AKBP Roedy Yoelianto menuturkan, pemberhentian itu selain menidaklanjuti vonis pengadilan juga keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan SNM tak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Pemberhentian itu dilakukan setelah keluarnya surat keputusan dari Polda Sumbar 27 Desember 2016. &ldquo;Hukuman ini, sebenarnya tidak kita inginkan bersama. Namun saya selaku Kapolres, sudah melakukan pembinaan baik lisan, tindakan disiplin, hingga hukuman disiplin,&rdquo; ujar AKBP Roedy Yoelianto, seperti yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (18/1). Proses pemecatan itu berlangsung pada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) SNM di halaman Mapolres Padangpariaman, Selasa (17/1). Lebih jauh AKBP Roedy Yoelianto menuturkan, pembinaan yang diberikannya, ternyata tidak membuat SNM sadar. Untuk itu, dia memilih menyerahkan SNM diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Pariaman. Hasilnya SNM divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. &ldquo;Kalau denda tidak dibayar, yang bersangkutan akan dikenai tambahan hukuman 2 bulan penjara,&rdquo; ucapnya. Setelah vonis ditetapkan, imbuh Roedy, dia selaku atasan yang memiliki hak keputusan memastikan layak atau tidaknya SNM dipertahankan sebagai anggota Polri. Sehingga, dirinya melakukan mekanisme internal untuk memutuskan itu. Yakni melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). &ldquo;Sidang KEPP itu, dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi yang dipimpin oleh Wakil Kapolres. Hasil sidang itu, diputuskan bahwa SNM memang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri,&rdquo; kata Roedy. Pascakeputusan sidang kode etik itu, kata Roedy, SNM sempat mengirim banding kepada Polda Sumbar. Namun komitmen Kapolda Sumbar dalam memberantas tidak penyalahgunaan narkoba, menolak banding yang diajukan SNM itu. &ldquo;Akhirnya Kapolda Sumbar mengeluarkan surat keputusan tertanggal 27 Desember 2016, berisikan bahwa saudara SNM terkena sanksi PTDH dari keanggotaannya. Jadi terhitung dari tanggal tersebut, SNM tidak lagi anggota Polri,&rdquo; tandasnya. (g/iil/JPG)

Berkali-kali Dibina, Akhirnya Anggota Polisi Ini Dipecat tidak Hormat