<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/New-Project-43-3919977373.jpg" alt="Kondisi sepatu anggota Paskibraka Kabupaten Luwu Timur yang robek saat dipakai latihan, diduga sepatu KW. (Instagram @lutim_update)" width="100%">
<figcaption>Kondisi sepatu anggota Paskibraka Kabupaten Luwu Timur yang robek saat dipakai latihan, diduga sepatu KW. (Instagram @lutim_update)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Luwu Timur untuk perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia diwarnai insiden memalukan. Sepatu bermerek HOKA yang dibagikan panitia kepada anggota Paskibraka justru robek hanya setelah sekali dipakai saat latihan. Salah seorang anggota Paskibraka yang enggan disebutkan namanya itu mengaku awalnya bangga mendapat sepatu bermerek internasional. Namun rasa itu sirna ketika sepatu yang dipakai langsung terkelupas lemnya dan robek. &ldquo;Iya, panitia memberikan sepatu merek HOKA. Baru sekali dipakai sudah rusak. Tapi tetap kami pakai demi kelancaran persiapan pengibaran Sang Merah Putih,&rdquo; ujarnya kepada wartawan.&nbsp; Unggahan yang kemudian viral itu diposting di akun Instagram @lutim_update. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari aktivis pemuda Luwu Timur. Ia menilai kasus sepatu Paskibraka ini hanya puncak gunung es dari buruknya pengelolaan anggaran. &ldquo;Setiap tahun APBD mengalokasikan dana tidak sedikit untuk perayaan HUT RI. Tapi nyatanya, pengadaan sepatu saja kualitasnya memprihatinkan. Ada indikasi untung-untungan dalam pengadaan,&rdquo; cetusnya. Ia pun mendesak aparat penegak hukum di Luwu Timur segera menyelidiki penggunaan anggaran Paskibraka 2025. Isu ini makin ramai dibicarakan setelah foto sepatu robek beredar di media sosial. Netizen berspekulasi bahwa sepatu tersebut bukan asli HOKA, melainkan barang KW alias palsu. Alasannya, harga asli sepatu HOKA di pasaran mencapai jutaan rupiah. Sementara anggaran yang dikucurkan untuk setiap pasang sepatu Paskibraka kabarnya hanya Rp 300 ribu.&nbsp; Tak sedikit komentar publik yang menyinggung potensi mark-up anggaran dalam proyek pengadaan ini. Kasus sepatu robek ini seakan mengulang cerita lama: Anggaran publik yang besar, tapi hasilnya jauh dari kualitas yang layak. Dari proyek jalan, bansos, hingga seragam sekolah, praktik serupa seolah menjadi pola berulang. Korupsi di tingkat lokal bukan sekadar kasus oknum, tapi kerap dianggap budaya yang sulit diberantas. Masyarakat pun khawatir, jika hal sekecil pengadaan sepatu Paskibraka saja sudah bermasalah, bagaimana dengan proyek lain yang nilainya miliaran rupiah?

Insiden sepatu robek Paskibraka Luwu Timur saat latihan membuat publik menyoroti buruknya pengelolaan anggaran daerah.

Viral di Medsos, Sepatu Anggota Paskibraka Luwu Timur Sulsel Robek dalam Sekali Latihan, Dugaan Korupsi APBD Mengemuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/image_157478385JPG-1329415712.jpg" alt="Paskibraka 2024 di depan Istana Kepresidenan IKN. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Paskibraka 2024 di depan Istana Kepresidenan IKN. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang sehari-hari berhijab harus melepas jilbabnya saat prosesi pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan dari Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) itu tak pelak menuai kritik. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) menyebut pengukuhan Paskibraka tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Pada prosesi pengukuhan Paskibraka (13/8), seluruh anggota (Paskibraka) putri diseragamkan tidak memakai jilbab,&rdquo; kata Ketua Umum PP PPI Gousta Feriza di markas PP PPI, Jakarta, kemarin (14/8). Pihaknya sangat kecewa dengan aturan tersebut. Sebab, ada 18 anggota Paskibraka putri yang sehari-hari mengenakan jilbab. Gousta mengatakan bahwa penggunaan jilbab merupakan ajaran agama serta menjadi hak asasi manusia. Dia berharap saat upacara bendera 17 Agustus, Paskibraka putri yang sehari-hari mengenakan jilbab tetap diperbolehkan menggunakan jilbab. Gousta menegaskan, tidak ada kaitannya antara menggunakan jilbab dan jiwa Pancasila. Justru menjadi pengamalan agama terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia juga menampik penggunaan jilbab akan mengurangi kesakralan upacara bendera. &rdquo;Justru akan mempercantik aura adik-adik Paskibraka,&rdquo; tandasnya. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis juga memprotes aturan seragam Paskibraka 2024 itu. Dia meminta aturan diubah dan dikembalikan seperti tahun lalu. Anggota Paskibraka putri yang sehari-hari mengenakan jilbab diperbolehkan menggunakan hijab. &rdquo;Sangat janggal dan tidak rasional. Negara yang berdasar Pancasila melarang adik perempuan di Paskibraka mengenakan jilbabnya,&rdquo; ujarnya. Pelarangan ataupun meminta untuk menanggalkan jilbab, kata dia, tidak Pancasilais dan melanggar konstitusi. Sementara itu, BPIP merespons polemik seragam atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Intinya, saat pengukuhan dan upacara bendera 17 Agustus tidak menggunakan jilbab. Di luar dua agenda itu, mereka boleh menggunakan jilbab seperti sehari-hari. Menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, apa yang dilaksanakan Paskibraka putri itu sesuai dengan Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Setiap calon Paskibraka yang akan mengikuti seleksi juga sudah menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. &rdquo;Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka mencantumkan tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka sesuai surat edaran,&rdquo; katanya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian menyatakan bahwa pendaftaran calon Paskibraka bersifat sukarela. Termasuk harus memenuhi seleksi administrasi yang salah satunya adalah surat pernyataan. Sesuai Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, diatur tata pakaian dan sikap tampak Paskibraka. Aturan itu dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka. Makna pakaian yang digunakan adalah Bhinneka Tunggal Ika. &rdquo;Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan,&rdquo; bebernya. Terpisah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pemenuhan Hak Anak Aris Adi Leksono menyayangkan adanya indikasi siswa perempuan anggota Paskibraka 2024 di IKN yang diwajibkan mencopot jilbab. KPAI meminta BPIP meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab. Dengan begitu, contoh tersebut dapat menjadi pilihan anggota Paskibraka. &rdquo;BPIP juga wajib memastikan tidak terjadi praktik pemaksaan copot jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan yang merupakan upaya menjaga dan mengamalkan nilai ajaran agama yang diyakini,&rdquo; tegasnya. (wan/lyn/mia/c19/fal)

Anggota Paskibraka 2024 yang sehari-hari berhijab harus melepas jilbabnya saat prosesi pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

PPI Kecam Kebijakan BPIP soal Anggota Paskibraka Putri Lepas Hijab, Padahal Jilbab Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tempa_fisik.jpg" alt="GADIS KUDUS BERDARAH BALI: I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi di Istana Merdeka, Jakarta. (POOL JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>GADIS KUDUS BERDARAH BALI: I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi di Istana Merdeka, Jakarta. (POOL JAWA POS)</figcaption>
</figure>Tempa Fisik, Juga Perdalam Pengetahuan Pancasila  Keluarga baru tahu bahwa Meita dipercaya membawa baki bendera kemarin (17/8) pagi. Berprestasi dan aktif berkegiatan sejak kecil, dia menunda partisipasi di olimpiade sains agar bisa fokus ke Paskibraka.  AIRIKA KHOIRIYA, Kudus  ---  SUDAH beberapa hari ini Sonah tak bisa tidur, juga tak nafsu makan. Bukan karena sedang diganggu penyakit. Nenek 65 tahun itu deg-degan memikirkan sang cucu, I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi.  Meita, demikian remaja 16 tahun itu biasa dipanggil di rumah, tengah mengemban amanah besar di Jakarta.  Pelajar SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah, tersebut menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka.  Karena itu pula, pagi-pagi kemarin Sonah sudah bersiap di depan televisi. Campuran antara kegelisahan dan kebanggaannya masih terasa.  ’’Wah masih kirab, upacaranya belum dimulai ya,” kata Sonah sambil menatap televisi dengan ditemani Jawa Pos Radar Kudus yang bertandang ke kediamannya di Desa Garung Lor, Kaliwungu, Kudus.  Jarum jam memang masih menunjukkan pukul 08.40. Belum giliran Paskibraka bertugas. Tapi, mata Sonah tak bisa lepas dari televisi.  Meita merupakan anak tunggal pasangan I Dewa Gede Sri Pujono Dramayudo-Jumiati. ’’Ayah Meita itu asli dari Bali, sedangkan ibunya memang asli dari Kudus,” terang Sonah yang merupakan nenek Meita dari pihak ibu.  Ayah-ibu Meita sudah berangkat ke Jakarta untuk mendampingi sang anak. Mereka mendapat undangan pada Senin (15/8) sekitar pukul 20.00 dan langsung meluncur menuju ibu kota dengan menggunakan mobil pribadi beberapa jam sesudahnya pada Selasa (16/8) dini hari.  ’’Sejak saat itulah saya tak bisa tidur,” kata Sonah yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya itu.  Firsty, demikian Meita biasa dipanggil di sekolah, seorang pelajar aktif dan berprestasi. Dia pengurus OSIS, berkiprah di Pramuka, serta berkegiatan pula di ekstrakurikuler pendidikan bela negara. ’’Sebenarnya tahun ini dia juga bakal mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang biologi, tapi ditunda tahun depan karena fokus Paskibraka terlebih dahulu,” ungkap Kepala SMAN 2 Kudus Nur Afifuddin kepada Jawa Pos Radar Kudus.  Sebelum berangkat ke Jakarta, Meita sempat menuturkan kepada Jawa Pos Radar Kudus bahwa sejak SD dirinya sangat tertarik tiap kali menonton upacara 17 Agustus di televisi. ’’Keren, barisan begitu rapi,” ucap remaja kelahiran 21 Mei 2006 tersebut.  Sejak saat itu, dia memiliki kemauan untuk menjadi anggota Paskibraka. ’’Saat masuk jenjang SMP, ketika menjadi anggota OSIS, saya juga sering mengikuti pelatihan peraturan baris-berbaris,” ujar lulusan SD 3 Purwosari dan SMPN 2 Kudus itu.  Begitu masuk jenjang SMA, dia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga maupun teman untuk mewujudkan mimpinya tersebut. ’’Dari Paskibraka saya sekaligus dapat belajar disiplin, me-manage waktu, menambah ilmu, serta menambah nilai akademis juga,” ujarnya.  Jefry Angga Winata, sepupu Meita, yang belakangan juga bertandang ke kediaman sang nenek menambahkan, Meita sosok pemberani sejak kecil. Jefry pula yang menjadi saksi bagaimana disiplinnya sang sepupu itu mempersiapkan diri.  ’’Saya yang biasa diminta mengambil video saat melakukan proses latihan fisik berupa push-up/lari. Entah itu di rumah maupun di luar rumah,” katanya.  Tak hanya latihan fisik, lanjut Jefry, Meita juga memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan menambah penguasaan bahasa Inggris. ’’Sejak kecil dia memang aktif. Saat TK dia sering mengikuti lomba drum band dan menjadi mayoret,” ujar pemuda 21 tahun yang juga tinggal di Desa Garung Lor tersebut.  Meita diketahuinya juga bercita-cita menjadi polisi wanita. Sebab, dari pihak keluarga ayah maupun ibunya, banyak yang menjadi personel Korps Bhayangkara. ’’Pakde dan omnya yang ada di Bali, Jakarta, juga Kudus, semua anggota polisi,” paparnya.  Tibalah waktunya Paskibraka bertugas. Konsentrasi Sonah, Jefry, dan beberapa anggota keluarga lain yang bergabung nonton tercurah sepenuhnya ke televisi. Ketika kamera menyorot sang gadis pembawa baki bendera, para anggota keluarga yang berbangga itu berteriak girang. Mereka bergantian mengabadikan detik-detik ketika Meita menaiki tangga menuju podium yang ditempati Presiden Joko Widodo.  Beberapa kilometer dari Desa Garung Lor, sejumlah guru SMAN 2 Kudus yang nonton bareng di kompleks sekolah juga tak kuasa menahan air mata haru. ’’Bisa maju ke nasional itu saja kami sangat bersyukur, apalagi saat tahu Firsty mendapat bagian sebagai pembawa baki, itu sangatlah surprise sekali bagi kami,” tutur Nur Afifuddin.  Keluarga juga baru mendengar kabar bahwa Meita mendapat kepercayaan membawa baki bendera kemarin pagi. ’’Dan, ternyata benar, itu betul-betul membanggakan kami,” kata Jefry.  Sonah tentu tak terkatakan lagi kebanggaan dan keharuannya. Deg-degannya telah berakhir. Dan, nafsu makannya mungkin telah kembali pula.

Impian sejak Kecil I Dewa Ayu Firsty Meita Terwujud di Istana Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/paskibra-Achmad-Nugraha_Bandung-Ekspres.jpg" alt="ILUSTRASI PASKIBRA (Achmad Nugraha/Bandung Ekspres)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PASKIBRA (Achmad Nugraha/Bandung Ekspres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kematian calon anggota Paskibraka Tangerang Selatan Aurellia Qurata bukan kasus pertama. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setiap tahun, sejak 2016, hal serupa telah terjadi. KPAI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menaungi gawe tersebut melakukan evaluasi.  Ketua KPAI Susanto mengungkapkan, ada beberapa penyebab kematian. Di antaranya kelelahan, kecelakaan, masalah kesehatan, hingga dugaan adanya kekerasan. Untuk itu, Susanto menyatakan bahwa seleksi pelatih harus diperketat. Harus diketahui apakah dia memiliki potensi melakukan kekerasan atau tidak.  Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah menuturkan, cara berlatih Paskibraka seharusnya tidak mengandung unsur militerisasi. Untuk itu, perlu ada komitmen dari level eksekutif, dalam hal ini Kemenpora. "Permenpora 65/2015 berlaku seluruh Indonesia. Seharusnya ada SOP yang jelas untuk mengatur pelaksanaan Paskibraka," ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpai-prihatin-efek-negatif-game-online-soroti-permen-kominfo_m_-750x455.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto (tengah) menggelar konferensi pers. (Yesika Dinta/Dok. JawaPos.com)  Aurellia meninggal 1 Agustus lalu setelah 22 hari mengikuti latihan pembinaan Paskibraka Tangerang Selatan. KPAI memperoleh informasi bahwa ada senior Aurellia yang memberikan latihan secara berlebihan. Misalnya push-up dengan tangan terkepal, memakan jeruk bersama kulitnya, hingga lari setiap hari dengan menggendong ransel diisi 3 kg pasir dan 3 liter air.  Sementara itu, seragam anggota Paskibraka Nasional tak berbeda dengan tahun sebelumnya. "Seragam rok bagi putri, baik berhijab maupun tidak, serta celana bagi putra," jelas Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh kemarin.

Tiap Tahun Ada Calon Paskibraka Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kalis-mardiasih.jpg" alt="Kalis mardiasih" width="100%">
<figcaption>Kalis mardiasih</figcaption>
</figure>SALAH satu nasib buruk perempuan, setidaknya hingga hari ini, adalah jadi biang keributan sebab hal-hal yang sama sekali tidak substantif untuk identitas kemanusiaannya. Pada mulanya, tubuh perempuan adalah ladang stigma.  Apakah ia terlalu gendut atau terlalu kurus. Apakah rambutnya lurus atau keriting. Apakah kakinya jenjang atau pendek. Apakah ukuran payudaranya besar atau rata.  Selanjutnya, perempuan mudah diidentifikasi, dijatuhi standar moral, hingga diperdebatkan lewat apa yang ia pakai. Perempuan mengenakan rok mini dianggap genit. Perempuan bercadar dituduh teroris. Perempuan berdandan dianggap penggoda. Perempuan bersuara keras dibilang ngegas alias nggak nyantai.  Perjuangan untuk merebut otoritas tubuh dan identitas perempuan sebagai manusia merdeka yang berhak mempunyai pilihan dan pikiran memang masih begitu panjang. Saking panjangnya, sering kali yang muncul justru salah paham.  Pada upacara 17 Agustus tahun ini, untuk kali pertama Paskibraka perempuan berjilbab akan memakai celana panjang. Kebijakan tersebut berdasar pada hasil rapat koordinasi pelaksanaan diklat Paskibraka dengan acuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Upacara Kenegaraan dan Acara Resmi.  Berdasar kajian, pasukan putri berhijab yang mengenakan rok pendek dan dipadukan dengan kaus kaki panjang pada tahun-tahun sebelumnya, konon, cukup membuat tidak nyaman. Opsi memakai rok panjang tentu tidak memungkinkan keluwesan gerak baris-berbaris.  Sehingga kebijakan memakai celana panjang untuk Paskibraka berjilbab justru mengakomodasi kebutuhan mereka dan sama sekali tidak ada tendensi diskriminasi. Toh, selama ini, kita terbiasa melihat pakaian dinas aparatur sipil negara berjilbab pun memakai celana panjang.  Jadi, mengapa perubahan kebijakan yang seharusnya sederhana justru memicu prasangka berlebihan oleh publik? Atau, mengapa akhir-akhir ini publik mudah curiga kepada wacana kebijakan sebelum betul-betul mempelajari kajian ilmiahnya?  Barangkali memang ada alasan mengapa masyarakat sangat waspada menyikapi sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Belakangan ini, misalnya, banyak sekolah negeri yang mewajibkan atau menganjurkan pemakaian seragam panjang atau hijab bagi siswa perempuan.  Beberapa di antaranya bahkan berbentuk peraturan yang didukung pemerintah kabupaten atau kota. Padahal, sekolah negeri adalah harapan kepada keberagaman atau inklusivitas untuk menyatukan beragam identitas dan latar belakang para siswa.  Dari banyak pelatihan yang saya fasilitasi, saya sering mendengar cerita orang tua yang mengeluh sebab anak perempuannya didiskriminasi oleh guru di sekolah karena belum memakai jilbab. Bentuk diskriminasi tersebut sampai tahap serius lewat ancaman pengurangan nilai.  Diskriminasi semacam itu tentu tidak akan terjadi pada siswa laki-laki. Sebab, seragam siswa laki-laki tidak dapat diidentifikasi untuk menilai agama atau kadar kesalehannya.  Peristiwa ribut seragam Paskibraka perempuan atau seragam atlet berjilbab di Asian Para Games 2018 menunjukkan bahwa pilihan pakaian perempuan masih sangat berpengaruh pada akses perempuan untuk memperoleh kesempatan tertentu dalam hidupnya.  Pada prinsipnya, kita menginginkan aspirasi yang setara bagi siapa saja dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Advokasi pemakaian celana panjang kepada Paskibraka berjilbab menunjukkan bahwa kebijakan berperspektif gender sangat mungkin untuk dilakukan, asal berdasar kajian terhadap analisis kondisi khas dan pengalaman perempuan.  Sebaliknya, masyarakat pun perlu belajar untuk membaca secara lengkap kajian ilmiah dari sebuah kebijakan agar tidak perlu buang-buang tenaga untuk debat-debat yang tak produktif. (*)  *) Pegiat Jaringan Nasional Gusdurian

Meributkan Seragam Paskibraka Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PASKIBRA_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi turut berbaris dengan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2019 saat mengunjungi Diklat Paskibaraka Nasional 2019 di Cibubur, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Kementerian Pemuda dan Olahraga (K" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi turut berbaris dengan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2019 saat mengunjungi Diklat Paskibaraka Nasional 2019 di Cibubur, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Kementerian Pemuda dan Olahraga (K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Model baru seragam untuk anggota Paskibraka tetap akan diterapkan. Namun, sekali lagi, pemerintah menegaskan bahwa keputusan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang mengenakan hijab.  Jika dulu mereka mengenakan rok dipadu kaus kaki panjang untuk menutup aurat, mulai tahun ini mereka akan memakai celana panjang. Sementara itu, yang tidak berhijab tetap menggunakan rok.  Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Setya Utama menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno selaku ketua nasional pelaksanaan hari besar nasional. Dalam arahannya, Pratikno menyampaikan tidak perlu adanya penyeragaman celana.  ''Kami putuskan bagi yang memakai hijab memakai celana panjang dan yang tidak memakai hijab masih memakai rok,'' ujarnya dalam jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (30/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/paskibra-Achmad-Nugraha_Bandung-Ekspres-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PASKIBRA (Achmad Nugraha/Bandung Ekspres)  Dia menjelaskan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan komposisi anggota perempuan Paskibraka. Di antara 34 anggota, ada 22 yang memakai hijab, sedangkan 12 lainnya tidak. Jika diseragamkan mengenakan celana atau rok semua, dikhawatirkan hal itu berseberangan dengan semangat keberagaman yang diusung HUT RI.  Apalagi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018, aturan soal seragam itu fleksibel. Anggota putri paskibra bisa mengenakan celana maupun rok sehingga secara hukum tidak ada persoalan.  Setya mengakui, saat rapat persiapan 17 Juli lalu, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sempat mengusulkan agar dilakukan keserempakan kostum menjadi celana bagi seluruh anggota perempuan paskibra. Namun, pihak istana belum memberikan persetujuan. ''Saat itu kami belum memutuskan. Itu baru usulan deputi Kemenpora,'' ungkapnya.  Deputi Pembangunan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am menambahkan, aturan pemakaian celana panjang bagi anggota putri paskibra yang berhijab akan ditetapkan. Aturan tersebut berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. ''Ini sebagai langkah menyelaraskan dengan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 71 Tahun 2018 serta aturan yang berlaku di TNI dan Polri,'' jelasnya.  Ditemui di sela kunjungan ke tempat anggota Paskibaraka berlatih di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP PON) Cibubur kemarin, Menpora Imam Nahrawi menyebutkan, seragam Paskibraka dikaji mendalam.  Dia menilai, memang belum ada aturan resmi soal seragam secara mendetail. Namun, dia menunjukkan dukungan terhadap rencana penggunaan celana panjang bagi anggota Paskibraka yang berhijab dan rok bagi yang tidak berhijab. ''Saya kira ini sangat ideal,'' ujarnya.

Setelan Celana Hanya untuk Anggota Paskibraka Yang Berhijab