<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/arif-4140379230.jpg" alt="Staf Ahli Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Arief Wibisono" width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Arief Wibisono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panitia Seleksi (Pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membuka pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK. Sejumlah persyaratan pun disiapkan, mulai dari batas usia, pengalaman di sektor jasa keuangan, hingga rekam jejak hukum. Ketua Sekretariat Pansel OJK sekaligus Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono, menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara komprehensif sesuai ketentuan Undang-Undang OJK yang telah diperbarui melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). &ldquo;Persyaratannya adalah WNI. Kemudian akhlak, moral, integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit,&rdquo; ujar Arief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2). Selain itu, calon ADK OJK juga wajib sehat jasmani dan berusia paling tinggi berusia 65 tahun pada 2 Juni 2026. Lalu, harus memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun. Selanjutnya, rekam jejak hukum menjadi syarat mutlak. Kandidat tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht atas tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. &ldquo;Meskipun dia misalnya kena pidana dua tahun, tetapi ancamannya di KUHP itu lebih dari lima tahun atau lebih, tidak memenuhi klasifikasi ini,&rdquo; tegasnya. Tak hanya itu, pansel juga menegaskan bahwa calon tidak boleh berstatus sebagai pengurus maupun anggota partai politik selama proses pencalonan, yang berlangsung sejak pendaftaran hingga uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. &ldquo;Dalam hal calon anggota DK OJK adalah pengurus dari parpol, maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota DK OJK,&rdquo; jelas Arief. Selanjutnya, pelamar hanya diperkenankan memilih satu jabatan yang dilamar, yakni Ketua DK OJK, Wakil Ketua DK OJK, atau Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. &ldquo;Harus memilih satu jabatan. Jadi tidak bisa mendaftar lebih dari satu posisi,&rdquo; katanya. Selain itu, pelamar wajib menulis makalah secara mandiri sebagai gambaran kerangka berpikir dan visi terhadap penguatan sektor jasa keuangan. Pelamar juga diminta untuk melampiran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan Mabes Polri atau Polda. Pansel tidak menerima SKCK yang diterbitkan di level di bawahnya. "Serta izin tertulis jika dia merupakan pimpinan instansi dan melampirkan beberapa pernyataan. Dari sisi administrasi, calon wajib mengunggah sejumlah dokumen, antara lain: &bull; Pas foto terbaru &bull; Scan KTP &bull; SPT dua tahun terakhir (2023&ndash;2024) &bull; Menyerahkan LHKPN &bull; Scan ijazah asli &bull; Dokumen pengalaman keilmuan dan sertifikat keahlian (jika ada berasal dari referensi dari asosiasi atau organisasi profesi) &bull; SKCK yang diterbitkan Mabes Polri atau Polda &bull; Izin tertulis dari pimpinan instansi. &nbsp;

Pansel OJK buka pendaftaran ADK, wajibkan anggota parpol mundur sebelum daftar. Simak syarat pengalaman, usia, dan dokumen.

Ingin Jadi ADK OJK? Pansel Pastikan Anggota Parpol Wajib Mundur Sebelum Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 10 guru di Lamongan, Jawa Timur, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan. Mereka mengadukan namanya yang dicatut sebagai anggota partai politik (parpol). Padahal, mereka merasa sama sekali tak pernah menjadi anggota partai. Lebih dari itu, sebagian dari mereka juga khawatir klaim anggota parpol itu akan berdampak pada tes Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dilansir dari Jawa Pos Radar Bojonegoro Rabu (29/11), pencatutan itu dilakukan oleh beberapa parpol. Empat dicatut oleh Partai Demokrat. Empat lainnya masing-masing dicatut oleh PKB, Partai Ummat, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Dua sisanya parpol lain. Sala satu guru yang dicatut namanya adalah Dedy. Dia dicatut oleh Partai Garuda Lamongan. Dedy mengklaim tak pernah berhubungan dengan Partai Garuda maupun partai lainnya. Dedy, salah satu guru, yang namanya diklaim oleh Partai Garuda Lamongan, mengaku tak pernah berhubungan dengan partai tersebut dan partai manapun. Diketahuinya nama dia dicatut oleh Partai Garuda, karena kakaknya menginformasikan soal itu. Padahal ketika diinformasikan itu Dedy mempersiapkan diri untuk mengikuti tes PPPK. Salah satu syarat dalam pengurusan pendaftaran PPPK itu yakni ada surat pernyataan tidak menjadi anggota parpol. Saat klarifikasi itu nama tidak tercatat sebagai anggota parpol, ternyata ada nama dia. Lantas Dedy mendatangi kediaman Ketua DPC Partai Garuda Lamongan untuk menegaskan hal itu. &ldquo;Tanggapannya &lsquo;iya nanti saya hapus&rsquo;, tapi nyatanya sampai sekarang masih tercatat, saya cek masih ada,&rdquo; kata Dedy. Menyadari kelambatan parpol dalam menindaklanjuti hal itu , Dedy pun tak menampik khawatir apabila hal itu akan menghambat proses karirnya dalam PPPK. &ldquo;Harapannya segera dihapus, ini kan bergantung pada masa depan saya, untuk kelolosan (PPPK, Red),&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Ketua Komisioner KPU Lamongan Mahrus Ali mengatakan, kasus parpol yang sembrono mencatut nama orang bukan kali pertama terjadi. Dia pun mengarahkan masyarakat yang dicatut namanya untuk langsung mengkonfirmasi hal ini kepada parpol terkait, sekaligus membuat surat pernyataan tidak sebagai anggota parpol. &ldquo;Dan kiranya parpol tersebut akan mengeluarkan surat penyataan juga bahwa yang bersangkutan bukan anggota,&rdquo; kata Mahrus. Pasalnya, dalam hal ini Mahrus mengaku tak memiliki akses terhadap keanggotaan parpol karena proses verifikasi parpol untuk Pemilu 2024 telah rampung.

Sebanyak 10 guru di Lamongan, Jatim, mendatangi kantor KPU Lamongan. Mereka mengadukan namanya yang dicatut sebagai anggota parpol.

Nama Dicatut Parpol, 10 Guru di Lamongan Mengadu ke KPU, Nasib Jadi PPPK Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KETUA-RW.jpg" alt="Ketua RW 02 Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno Hadiman. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Ketua RW 02 Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno Hadiman. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga yang namanya masuk data sipol keanggotaan parpol terus berdatangan ke kantor KPU Surabaya. Mereka mengadu karena tidak merasa sebagai kader parpol, tapi terdaftar dalam aplikasi sipol.  Misalnya, yang dilakukan Slamet Harianto kemarin (8/12). Dia mengadu ke KPU Surabaya karena namanya tertera sebagai anggota salah satu parpol di Surabaya. ”Nama saya ini dicatut. Saya nggak pernah ikut partai mana pun,” kata Slamet di kantor KPU.  Dia merasa perlu mengklarifikasi karena akan mendaftar sebagai calon ketua RW. Yaitu, RW 12, Kelurahan Embong Kaliasin, Genteng. Nah, salah satu syaratnya tidak boleh menjadi kader atau pengurus parpol.  Ketentuan itu diatur di Perwali 112/2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW); dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). ”Ini kan merugikan saya,” ujar Slamet yang mendatangi KPU bersama warganya.  Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya Soeprayitno mengakui masih banyaknya warga yang datang mengadu. Itu terkait dengan nama warga yang masuk dalam sipol keanggotaan parpol. Padahal, yang bersangkutan tidak pernah daftar sebagai kader.  Nano, sapaan akrab Soeprayitno, meminta warga untuk mengisi form tanggapan masyarakat di aplikasi infopemilu.go.id. Atau melalui help desk KPU Kota Surabaya. Bahwa yang bersangkutan bukan kader parpol. ”Kami akan klarifikasi dengan mengambil video pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota parpol,” jelas Nano.  Hasil klarifikasi lantas disampaikan ke KPU RI. Itu menjadi landasan agar parpol menghapus nama warga dari daftar sipol. ”Karena yang mendaftarkan itu kan parpol. Dan otomatis yang berhak menghapus adalah parpol,” ungkap Nano.

Nama Dicatut Parpol, Calon Ketua RW di Surabaya Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mau-keliling-beberapa-negara-ahok-pamer-sim-internasional_m_.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alian Ahok berencana berlibur ke beberapa negara" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alian Ahok berencana berlibur ke beberapa negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok untuk mengisi jabatan di perusahaan BUMN terus menjadi polemik. Apalagi setelah istana menyatakan bahwa Ahok tidak perlu mundur dari keanggotaannya di PDIP. Pendapat tersebut dinilai mengabaikan etika politik.  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin meminta pemerintah tidak hanya melihat aturan secara normatif. Meski dalam regulasi tidak ada kewajiban mundur sebagai kader partai, perlu dilihat efek negatifnya.  Adanya kader partai yang masuk BUMN dan dibiarkan, tutur Ujang, bisa membawa preseden buruk di kemudian hari. ”Kalau Ahok sudah memulai, ke depan bisa diisi orang-orang partai itu BUMN. Bahkan, orang partai akan berebut,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (17/11).  Dengan pertimbangan itu, Ujang mendesak pemerintah juga memperhatikan aspek etika politik. Menurut dia, BUMN harus dipisahkan dari partai politik. ”Kalau mereka membela diri sudah sesuai aturan, secara etika politik politisi masuk BUMN tetap sangat menyebalkan bagi masyarakat,” tegasnya.  Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan, syarat menjadi pejabat BUMN diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Dalam aspek politik, yang tidak diperbolehkan adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan anggota legislatif di semua level parlemen.  ”Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol, calon legislatif, dan anggota legislatif. Kalau pengurus parpol, menurut permen BUMN harus mengundurkan diri. Kader tidak masalah,” terangnya kemarin.  Dengan ketentuan itu, Fadjroel menegaskan bahwa tidak ada problem hukum jika Ahok memilih tidak mundur dari partai. ”Kalau mengikuti Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2015, hanya menekankan bukan pengurus partai politik,” imbuhnya.  BTP alias Ahok tercatat baru terdaftar sebagai kader PDIP pada awal Februari 2019. Namun, posisinya sebatas kader dan tidak aktif dalam kepengurusan. Dalam Kongres V PDIP di Bali pertengahan tahun lalu, namanya tidak masuk susunan kepengurusan partai periode 2019–2024.  Fadjroel menegaskan, saat ini belum ada kepastian posisi BTP di perusahaan pelat merah. Sebab, berdasar koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, penunjukan harus diputuskan dalam tim penilaian akhir (TPA). ”Pengurus BUMN dipilih melalui proses di TPA sesuai Perpres 177/ 2014,” ucapnya.

Jika Ditunjuk Memimpin BUMN, Ahok Diminta Mundur dari Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-jadi-anggota-partai-salah-satu-panwas-kelurahan-diganti_m_182845.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo menunda pelantikan petugas pengawas kelurahan Joyontakan. Kebijakan ini terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan diketahui sebagai anggota salah satu anggota partai. Selanjutnya, Panwaslu menggantikan petugas Panwas Kelurahan dengan yang baru dan akan dilantik pada tanggal 29 Januari mendatang. "Seharusnya kan pelantikannya sebelum tanggal 20 Januari ini, tetapi karena yang bersangkutan terbukti sebagai anggota salah satu partai maka kami ganti," terang Komisioner Panwaslu Kota Solo Bidang Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Muh. Mutaqin kepada JawaPos.com, Sabtu (20/1).&nbsp; Sebelum memutuskan untuk membatalkan pelantikan tersebut, Panwaslu terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan. Dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa petugas Panwas Kelurahan Joyontakan tercatat sebagai anggota partai. "Dan ini dibuktikan dengan adanya kartu tanda anggota salah satu partai," katanya.&nbsp; Selain pengawasan terhadap petugas pengawas kelurahan, Mutaqin mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Pengawasan ini dilakukan terkait kinerja petugas dalam melakukan pencocokan dan penelitian data nantinya. Mutaqin mengatakan, PPDP harus benar-benar melakukan coklit dengan mendatangi setiap rumah dan melakukan pendataan secara seksama.&nbsp; Untuk pengawasan tersebut, Panwaslu meneruskan satu petugas pendamping di setiap kelurahan. Selain itu, untuk setiap kecamatan disiagakan petugas pengawas. &nbsp;"Jadi nanti misalkan nanti ditemukan ada PPDP yang melanggar akan kami laporkan kepada KPU, dan untuk sanksinya menjadi kewenangan dari KPU," tandasnya.

Gara-gara Jadi Anggota Partai, Salah Satu Panwas Kelurahan Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/perindo-dan-psi-banyak-catut-nama-asn_m_177686.jpeg" alt="Bawaslu DIY temukan anggota PSI dan Perindo dari unsur ASN." width="100%">
<figcaption>Bawaslu DIY temukan anggota PSI dan Perindo dari unsur ASN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memantau verifikasi partai politik (parpol). Hasilnya, ada parpol yang menyertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota. Diantaranya adalah Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu merupakan temuan Panitia Pengawas Pemilu (Pemilu). Baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo maupun Sleman. "Semua ada temuan terhadap pencantuman nama ASN," kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdaningsih di Yogyakarta, Rabu (27/12). Saat dilakukan pengecekan di lapangan, ASN yang bersangkutan tidak mengakui sebagai anggota parpol. Bawaslu DIY kemudian menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar melakukan pencoretan nama-nama yang tak memenuhi syarat. Komisioner Bidang Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY Amir Nashuruddin menambahkan, parpol baru yang menjalani proses verifikasi faktual harus berjuang keras. Di Kulonprogo misalnya, Panwas setempat hanya menemukan 12 sampel keanggotaan PSI yang memenuhi persyaratan dari 44 anggota. Sedangkan Perindo hanya belasan saja dari 70-an sampel. Proses verifikasi harus dilalui parpol baru yang memenuhi syarat administrasi. Bagi parpol yang sebelumnya sudah ikut pemilu, tak melewati proses ini. Parpol baru yang diverifikasi adalah PSI dan Perindo. Sementara untuk parpol yang masih dalam perbaikan administrasi adalah Partai Berkarya dan Garuda. Selain itu, juga ada parpol susulan yang lolos verifikasi administrasi. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Keduanya akan diverifikasi faktual. Dalam prosesnya, dilakukan KPU di daerah dan didampingi Panwaslu. Nanti hasilnya diputuskan KPU Pusat. Apakah memang layak sebagai parpol peserta Pemilu atau tidak.

Perindo dan PSI Banyak Catut Nama ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/empat-parpol-di-kota-yogyakarta-kekurangan-anggota_m_168906.jpeg" alt="Petugas KPU Kota Yogyakarta mengembalikan berkas kepada parpol untuk dilengkapi, Kamis (16/11)." width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Kota Yogyakarta mengembalikan berkas kepada parpol untuk dilengkapi, Kamis (16/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat partai politik (parpol) di Kota Yogyakarta belum memenuhi syarat ketentuan jumlah minimal keanggotaan, dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Keempatnya adalah Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Kekurangan jumlahnya saja yang perlu dilakukan perbaikan. Kurangnya (keanggotaan) tidak terlalu banyak, hanya puluhan," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto, Kamis (16/11). Adapun verifikasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta mencakup 13 parpol. Batas minimum untuk keanggotaan di Kota Yogyakarta sebanyak 410 orang. Mereka yang diminta melakukan perbaikan diberi waktu dari 18 November hingga 1 Desember mendatang. "Kami beri waktu selama 14 hari. Nantinya disertai dengan foto copy KTP untuk pencocokan daftar nama," ujarnya. Selain kelengkapan keanggotaan, beberapa parpol juga diminta memperbaiki berkas scan yang kurang jelas. "Kalau kami, sudah mencukupi syarat minimum keanggotaan. Hanya scan berkas saja ada sedikit kurang jelas," ucap Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Yogyakarta Ahmad Mustaqim. Verifikasi faktual dilakukan serentak oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam klarifikasi daftar keanggotaan, juga dibantu oleh tiga orang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebanyak tiga orang di tiap kabupaten dan kota. "Dalam pengawasannya, kami mengikuti kerja tim dari KPU," terang Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)DIY Sri Rahayu Werdaningsih. KPU DIY juga telah melakukan proses pencocokan dan penelitian. Sebelumnya diketahui, dari 14 parpol di tingkat ini ada beberapa yang data keanggotaannya ganda.

Empat Parpol di Kota Yogyakarta Kekurangan Anggota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/hubungan-terlarang-anggota-parpol-tepergok-gara-gara-tisu-bekas-pakai_m_163868.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan selingkuh tepergok tengah berduaan di dalam mobil di kawasan Sport Center Sampuraga Baru, Rabu (18/10), pukul 15.00 WIB. Keduanya pun digelandang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Pangkalan Bun (Jawa Pos Group), perempuan berinisial SP tersebut merupakan anggota salah satu partai politik (parpol) yang juga istri seorang aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Kobar. Sedangkan pasangan selingkuhnya berprofesi sebagai sopir <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/20/163720/merasa-prihatin-syahrini-biayai-korban-first-travel-untuk-umrah" target="_blank">travel.</a> Penangkapan berawal anggota Satpol PP Kobar melakukan patroli rutin di kawasan Sport Center Sampuraga Baru Pangkalan Bun. Saat itu anggota melihat mobil yang terparkir di sudut kawasan tersebut dan mendapati pasangan bukan suami istri berduaan. Meski anggota Satpol PP tidak memergoki keduanya sedang berhubungan badan, namun anggota mendapatkan bukti berupa tisu bekas air mani yang berserakan di tanah. Dari pengakuan SP, hubungan badan di mobil tersebut baru pertama kali dilakukannnya. SP juga mengaku bahwa hubungan terlarang itu terjadi karena dia terkena bujuk rayu kekasih gelapnya itu. Ditambah lagi saat ini hubungan SP bersama suami sahnya sedang tidak akur. &ldquo;Mereka diamankan saat kedapatan berada dalam sebuah mobil di kawasan Sampuraga Baru," ujar sumber yang tidak ingin disebut namanya, sebagai mana dikutip dari Prokal (Jawa Pos Group), Jumat (20/10). Kedua pasangan tersebut lantas dibawa ke Kantor Dinas Satpol PP dan Damkar Kobar untuk mendapatkan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian keduanya diserahkan kepada keluarganya masing-masing. &ldquo;Sudah dimediasi antara keluarga kedua belah pihak dan sudah diselesaikan,&rdquo; ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Sport Center Sampuraga Baru Pangkalan Bun kerap dijadikan ajang mesum oleh muda mudi dan pasangan selingkuh. Kerap juga ditemukan tisu yang berserakan serta ratusan obat batuk komik.

Hubungan Terlarang Anggota Parpol Tepergok Gara-Gara Tisu Bekas Pakai

anggota parpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota parpol

Berita Terkini