<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/chris-leipelt-X-aedpFKUSA-unspla-3963743346.jpg" alt="Potret jet pribadi./(Unsplash.com/ChrisLeipert)" width="100%">
<figcaption>Potret jet pribadi./(Unsplash.com/ChrisLeipert)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Afifuddin, empat anggota KPU, serta Sekretaris Jenderal KPU. Mereka dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengadaan sewa private jet. &ldquo;Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota KPU; Teradu II Idham Holik; Teradu III Yulianto Sudrajat; Teradu IV Parsadaan Harahap; dan Teradu V August Mellaz, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Ketua DKPP, Heddy Lugito membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Selasa (21/10). Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU. &ldquo;Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu VII Bernad Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; sambungnya. Sementara itu, dalam putusan yang sama, DKPP merehabilitasi nama baik Betty Epsilon Idroos, salah satu anggota KPU yang sempat turut diadukan dalam perkara ini. DKPP menilai Betty tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. &ldquo;Merehabilitasi nama baik Teradu VI Betty Epsilon Idroos selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; tegasnya. Perkara ini diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna. Kuasa hukum pemohon, Ibnu Syamsu Hidayat, menyatakan putusan DKPP ini masih jauh dari prinsip penegakan etik yang seharusnya ditegakkan secara tegas dan berkeadilan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016730290/menteri-lh-hanif-faisol-cabut-sanksi-ekowisata-puncak-usai-audiensi-kdm-tapi-syaratnya-ini">Menteri LH Hanif Faisol Cabut Sanksi Ekowisata Puncak usai Audiensi KDM, tapi Syaratnya ini</a>&nbsp; Menurutnya, sanksi berupa peringatan keras tidak mencerminkan bobot pelanggaran yang bersifat serius dan berimplikasi langsung terhadap kepercayaan publik pada integritas penyelenggara pemilu. "Penggunaan fasilitas mewah dengan anggaran publik oleh pejabat penyelenggara pemilu bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan indikasi kemunduran etika institusional. Dalam konteks tanggung jawab publik, tindakan demikian semestinya dijatuhi sanksi berat, bahkan pemecatan dari jabatan komisioner, untuk memastikan adanya efek jera dan pemulihan marwah KPU RI," tegasnya. KPU sebagai pengelola mandat rakyat seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip kesederhanaan, efisiensi, dan tanggung jawab publik.&nbsp; "Ketika lembaga penyelenggara justru terlibat dalam praktik yang berpotensi menyalahi asas tersebut, maka DKPP perlu menegakkan standar etik tertinggi, bukan berhenti pada teguran administratif," tuturnya. Ia menilai, putusan DKPP hari ini mencerminkan langkah setengah hati dalam menegakkan akuntabilitas moral penyelenggara pemilu. Keputusan yang hanya bersifat peringatan berisiko menumbuhkan persepsi publik bahwa pelanggaran etika dapat diselesaikan tanpa konsekuensi berarti. "Namun demikian, kami menghormati Putusan DKPP ini, dan kedepan DKPP mampu memastikan bahwa setiap pelanggaran serius terhadap integritas penyelenggara pemilu ditindak secara proporsional. Penegakan etika yang lemah akan menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia," pungkasnya.

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan anggota terkait sewa jet pribadi. Pemohon menilai tidak memberi efek jera.

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU Terkait Sewa Jet Pribadi, Pemohon Sebut Tak Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/45_kpu-3420461205.jpg" alt="INSPEKSI: Ketua KPU RI M. Afifuddin (kanan) mengecek surat suara di percetakan PT Inpera Pratama Indonesia di Pandaan, Pasuruan, Kamis (17/10). (EKO HENDRI SAIFUL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>INSPEKSI: Ketua KPU RI M. Afifuddin (kanan) mengecek surat suara di percetakan PT Inpera Pratama Indonesia di Pandaan, Pasuruan, Kamis (17/10). (EKO HENDRI SAIFUL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki 40 hari jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin memastikan bahwa produksi logistik berjalan maksimal. Kemarin (17/10) KPU RI turun langsung untuk melakukan supervisi. KPU RI mengunjungi dua lokasi yang menjadi tempat pencetakan surat suara. Yakni, percetakan PT Antar Surya Jaya di Jalan Rungkut Industri, Surabaya, dan PT Inpera Pratama Indonesia di Jalan Stadion, Pandaan, Pasuruan. Keduanya memproduksi surat suara untuk pilkada sebagian daerah di luar Jawa. Di antaranya, Kalimantan dan Papua. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memimpin langsung sidak didampingi komisioner KPU Jatim dan Bawaslu RI. Dalam keterangannya, Afif mengatakan bahwa produksi surat suara sudah mencapai lebih dari 50 persen. "Kita ingin memastikan produksi dan pengiriman logistik pilkada maksimal," kata Afif. "Sisa 40 hari, saya optimistis selesai tepat waktu," tambahnya. Terkait distribusi logistik, Afif menyebutkan bahwa KPU RI sudah menjalin kerja sama dengan Polri dan TNI. Pengiriman untuk daerah-daerah yang sukar dijangkau akan dibantu TNI dan Polri. Khusus untuk Jatim, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi juga memastikan bahwa produksi surat suara berlangsung aman. Prosesnya sudah mencapai 60 persen. Pengiriman ke daerah terpencil dan terjauh menjadi prioritas. "Sudah dicek semuanya. Pencetakan di beberapa titik ini juga dilakukan untuk memudahkan distribusi," kata Aang. Waspadai Cuaca hingga Integritas Anggota KPU Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, cuaca akan menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran logistik pilkada ini. Terlebih, untuk penyaluran di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Karena pilkada ini kan November, jadi pengiriman logistiknya tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran," ujarnya dalam diskusi di Kementerian PPPA di Jakarta kemarin (17/10). Karena itu, perencanaan penyaluran logistik tersebut diminta sangat matang. Titi mendesak KPU agar memiliki mitigasi risiko dan menyusun strategi secara detail. Selain cuaca, KPU didorong untuk menyupervisi penyelenggara pemilu di daerah. Terutama di daerah Maluku hingga Papua. Menurut Titi, di daerah-daerah tersebut, tantangannya bukan hanya perkara geografis dan bentang alam, melainkan juga integritas KPU-nya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015167160/kpu-sebut-debat-pilkada-jakarta-momentum-bahas-masa-transisi-pemerintahan">KPU Sebut Debat Pilkada Jakarta Momentum Bahas Masa Transisi Pemerintahan</a> Sebab, Papua menjadi daerah yang paling banyak dilaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilunya pada Pemilu 2019 dan pilkada 2020. "KPU juga harus memastikan integritas penyelenggara pemilu, khususnya di Papua," sambungnya. (hen/mia/bay)

Memasuki 40 hari jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, KPU RI memastikan bahwa produksi logistik berjalan maksimal.

KPU Periksa Logistik Pilkada di Jawa Timur, Pastikan Produksi Surat Suara Aman

<div id="m#msg-f:1807877322521953783" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/Screenshot_2024-08-20-10-56-46-629_comgoogleandroidgm-edit-1857151125.jpg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan tunjangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak tanggung-tanggung, kenaikan tunjangan insentif KPU di seluruh Indonesia sebesar 50 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014996195/dua-mahasiswa-kesehatan-dapat-perjalanan-gratis-ke-jepang-ikut-irws-festival-2024-di-osaka">Dua Mahasiswa Kesehatan Dapat Perjalanan Gratis ke Jepang Ikut IRWS Festival 2024 di Osaka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen,&rdquo; kata Jokowi disambut riuh para peserta rapat konsolidasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menyatakan, dirinya sangat menghargai dan menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang menyelenggarakan Pemilu 2024 secara aman, tertib, dan lancar. Ia mengamini,</div> <div dir="auto">penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat berat karena pilpres dan pileg digelar serentak. Namun, ia mengaku baru mengetahui tunjangan KPU ternyata belum naik sejak 2014.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf, saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014," ucap Jokowi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Jokowi meminta pihak terkait untuk segera menyiapkan surat mengenai kenaikan tunjangan KPU. Bahkan, Jokowi mengaku tidak akan menghadiri rapat konsolidasi kesiapan Pilkada 2024 hari ini jika belum menandatangani surat tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin langsung saya kerja-kejar pokoknya saya besok gak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tandatangani," ujar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi pun mengaku bersyukur, surat keputusan soal tunjangan KPU telah ditandatangani dengan besar 50 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah kemarin sudah saya tandatangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya, yang ditunggu yang itu. Saya tahu. Saya tahu setelah saya kemarin, aduh ini sejak 2014 dan formula kenaikannya sederhana. Hitung-hitung-hitung, ketemu," urainya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa

Jokowi Resmi Naikkan Tunjangan Insentif Anggota KPU Sebesar 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/KPU-3360199092.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik saat memberikan keterangan usai menghadiri acara Uji Coba Tiga Rancangan PKPU di Jakarta, Kamis (11/1/2024). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik saat memberikan keterangan usai menghadiri acara Uji Coba Tiga Rancangan PKPU di Jakarta, Kamis (11/1/2024). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penyataan Presiden Jokowi soal presiden yang boleh memihak dan berkampanye mengikuti paslon presiden dan wakil presiden tertentu, menulai polemik publik baru-baru ini. Presiden Jokowi diketahui secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya sebagai pemimpin negara, sejatinya boleh memihak dan bahkan berkampanye mendukung salah satu pasangan capres &ndash; cawapres. Namun dengan catatan, tindakan memihak dan berkampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014016235/3-caleg-dprd-pasuruan-meninggal-sebelum-pemilu-kpu-jelaskan-nasib-suaranya">3 Caleg DPRD Pasuruan Meninggal sebelum Pemilu, KPU Jelaskan Nasib Suaranya</a> &ldquo;Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,&rdquo; kata Presiden Jokowi dalam keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu (24/1). Kendati demikian, Presiden Jokowi tak menyebutkan siapa paslon yang didukungnya dalam pilpres 2024 ini. &ldquo;Ya nanti dilihat,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014011739/kpu-sulsel-musnahkan-1118-plat-dan-346-ribu-surat-suara-pemilu-2024">KPU Sulsel Musnahkan 1.118 Plat dan 346 Ribu Surat Suara Pemilu 2024</a> Pernyataan tersebut tak ayal menuai komentar dari publik. Pasalnya, jauh sebelum ini, Presiden Jokowi secara tegas meminta para pejabat negara untuk menjaga netralitasnya saat pemilu 2024. Selain itu, komentar keberpihakan yang meski belum ditujukan kepada paslon tertentu ini, juga dinilai akan turut mempengaruhi dinamika pilpres 2024 yang tinggal menghitung hari. Komentar KPU Melihat polemik yang cukup masif imbas pernyataan Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya ikut buka suara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013964088/tkn-prabowo-gibran-kerahkan-para-alumni-kpu-untuk-kawal-tps-pada-hari-pencoblosan">TKN Prabowo-Gibran Kerahkan Para Alumni KPU untuk Kawal TPS Pada Hari Pencoblosan</a> Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Presiden Jokowi. Secara aturan, sebenarnya Presiden memang memiliki hak untuk berpihak dan berkampanye mendukung pilihannya. &ldquo;UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye,&rdquo; kata Idham, dilansir dari Antaranews, Kamis (25/1). Adapun detailnya, hal ini merujuk pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, &lsquo;Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan&rsquo;. Aturan tersebut turut digarisbawahi larangan tertentu, yakni tidak bolehnya pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk aktivitas politik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013886571/kpu-akan-tindak-jual-beli-stempel-surat-suara-di-e-commerce">KPU Akan Tindak Jual Beli Stempel Surat Suara di E-Commerce</a> Selain itu, presiden atau pejabat terkait diharuskan mengajukan cuti untuk terlepas dari tugas kenegaraannya. &ldquo;Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,&rdquo; pungkasnya. Lebih lanjut, saat ditanya keterkaitannya dengan pernyataan Presiden Jokowi, Idham enggan menjawab lebih rinci. Menurutnya, kapasitasnya sebagai anggota KPU hanya wajib menyampaikan aturan terkait pemilu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013886517/kpu-telusuri-dugaan-surat-suara-tercoblos-lebih-dulu-di-taipei">KPU Telusuri Dugaan Surat Suara Tercoblos Lebih Dulu di Taipei</a> &ldquo;Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,&rdquo; tandasnya.

Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Presiden Jokowi.

KPU Benarkan Presiden Boleh Berpihak dan Berkampanye, Begini Aturannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/pelantikan-kpu-provinsi-3688514265.jpg" alt="LANGSUNG TANCAP GAS: KPU RI melantik 106 anggota baru KPU dari 20 provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin (24/5)." width="100%">
<figcaption>LANGSUNG TANCAP GAS: KPU RI melantik 106 anggota baru KPU dari 20 provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 20 provinsi resmi berakhir. Kemarin (24/5) Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari melantik 106 anggota baru KPU provinsi secara serentak di Jakarta. Mereka terpilih setelah melalui berbagai proses seleksi. Tak semuanya wajah baru, beberapa di antaranya berstatus petahana. Hasyim mengatakan, tantangan utama dalam proses pergantian komisioner di level provinsi adalah adaptasi. Sebab, pergantian dilakukan di tengah tahapan yang sudah berjalan cukup jauh. &rsquo;&rsquo;Jadi, segera menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan penyelenggaraan pemilu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kemudian, lanjut dia, melakukan konsolidasi internal dan jajaran di berbagai level. Untuk mempercepat proses transisi, KPU RI akan memberi pembekalan hingga akhir bulan nanti. Tujuannya, mengenali dan mengidentifikasi ruang lingkup serta tanggung jawab masing-masing di provinsi. Terlebih, latar belakang anggota KPU provinsi itu beragam. &rsquo;&rsquo;Ada yang dari KPU provinsi, kabupaten/kota, ada yang dari Bawaslu, ada juga yang belum berpengalaman jadi penyelenggara,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dengan tahapan yang sudah berjalan, lanjut Hasyim, tidak ada waktu untuk bersantai. Apalagi, saat ini berlangsung proses verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Baik DPRD maupun DPD. Selain itu, sedang berjalan tahapan penyusunan data pemilih hingga memantau seleksi KPU kabupaten/kota. Pria asal Jawa Tengah itu juga mengingatkan jajarannya untuk bekerja sesuai ketentuan. Lalu, berpegang pada kode etik penyelenggara. &rsquo;&rsquo;Insya Allah terhindar dari masalah-masalah hukum,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari mengamini jika masa transisi tidak mudah. Namun, dia optimistis bisa melakukannya. Meski baru masuk sebagai penyelenggara pemilu, dia sudah lama mengikuti isu kepemiluan. Tahapan yang sudah berjalan pun terus diikuti perkembangannya. &rsquo;&rsquo;Yang baru hanya lingkungannya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (far/c18/hud)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari melantik 106 anggota baru KPU provinsi secara serentak di Jakarta. Ada daerah diisi petahan.

Tahapan Pemilu Berjalan, Anggota KPU di 20 Provinsi Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DKPP-Sidang-Kode-Etik-Panwas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan memeriksa Anggota KPU RI Idham Holik, terkait pelaporan dugaan ancaman kepada Anggota KPU daerah. Selain Idham, DKPP juga akan memeriksa sejumlah anggota penyelenggara pemilu lain, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 yang digelar di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2) pukul 10.00 WIB.  Terdapat 10 penyelenggara Pemilu yang dilaporkan ke DKPP. Mereka yakni Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai teradu I sampai III.  Kemudian, Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai teradu IV dan V. Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai teradu IX dan X.  Sekretaris DKPP Yudia Ramli menjelaskan, teradu satu sampai sembilan diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November sampai dengan 10 Desember 2022.  Sedangkan teradu 10, yakni Idham Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.  "Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP," kata Yudia dalam keterangannya, Selasa (7/2).  Menurut Yudia, agenda sidang yang akan digelar secara terbuka itu akan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.  "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ucap Yudia.  Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan, DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.  "Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini," pungkasnya.

Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, DKPP Akan Periksa Anggota KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/15BE5F29-4BB7-41BE-940F-DF9211AA77FD_1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, tidak ada politisasi terkait peluang keserentakan pelantikan anggota KPU pada Mei 2023 di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.  ”Kalau soal apakah ini ada politisasi, saya kira nggak. Rekrutmen anggota KPU di provinsi, wewenangnya diberikan kepada KPU Pusat, KPU Pusat yang memutuskan untuk melakukan seleksi tim pemilihan baik untuk anggota KPU provinsi, kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari seperti dilansir dari Antara.  Keputusan profil anggota KPU kota, kabupaten, provinsi, lanjut Hasyim, menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 itu ditentukan KPU Pusat wewenangnya. Pernyataan tersebut menanggapi isu tentang KPU yang membuka peluang untuk merekrut anggota KPU di daerah secara serentak pada Mei 2023. Usul itu akan menjadi bagian dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang sedang disusun untuk merespons pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.  ”Ketika mendaftar kan punya poin-poin penilaian, ada kredit poinnya yang itu. Jadi, saya kira apabila ada pandangan politisasi, itu berlebihan,” ujar Hasyim.  Dia menjelaskan, anggota KPU provinsi, pusat, dan kabupaten/kota, dalam hitungan 10 tahun terakhir, menjadi salah satu jenjang karir tersendiri.  ”Ada yang dulu PPPK, ada panitia pengawas kecamatan, lalu mendaftar KPU kabupaten, lalu menjadi (anggota) KPU provinsi, lalu menjadi anggota KPU Pusat. Nah, itu yang menunjukkan bahwa rekrutmen menjadi anggota KPU di level pusat, provinsi, kabupaten atau kota menjadi jenjang karir baru,” papar Hasyim Asy'ari.  Sehingga, menurut Hasyim, tidak perlu meragukan politisasi terkait pelantikan serentak anggota KPU di daerah pada 2023, apalagi pemilu masih berjalan di tahap awal. ”Tentu kami akan mempertimbangkan teman-teman yang misalkan baru satu periode, profesionalismenya tidak terganggu selama menjadi anggota KPU periode ini,” terang Hasyim.  Hasyim mengungkapkan, usul untuk melakukan keserentakan pelantikan penyelenggara pemilu merupakan penyesuaian dari pemilu serentak yang digelar 2024. ”Setelah nanti sekiranya di dalam perppu ada aturan itu, pengisian jabatan atau seleksi anggota KPU provinsi, kabupaten/kota akan kami tata secara serentak. Untuk KPU provinsi Mei 2023,” jelas Hasyim.  Dia menyebut, untuk bisa memiliki anggota KPU daerah baru pada Mei 2023, perlu digelar seleksi sejak lima bulan sebelumnya. Artinya, seleksi pemilihan itu setidaknya dilaksanakan pada Desember.  ”Supaya Januari 2023 proses seleksi untuk anggota KPU provinsi sudah dapat dimulai termasuk untuk provinsi-provinsi baru daerah otonomi baru, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, itu juga pengisian jabatannya dibarengkan dengan semua provinsi di Indonesia pada bulan Mei,” tutur Hasyim Asy'ari.

KPU Sebut Tak Ada Politisasi Terkait Pelantikan Serentak di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komisioner-kpu-bawaslu.jpg" alt="TINGGAL DILANTIK: Calon anggota KPU terpilih periode 2022-2027 (dari kiri) August Mellaz, Idham Holik, Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>TINGGAL DILANTIK: Calon anggota KPU terpilih periode 2022-2027 (dari kiri) August Mellaz, Idham Holik, Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu periode 2022–2027 kemarin (18/2) disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan tuntasnya proses di parlemen, nama-nama calon terpilih itu dikembalikan ke Istana untuk dilantik Presiden Joko Widodo pada 11 April mendatang.  Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia terlebih dahulu melaporkan proses fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu. Seleksi dan pemilihan itu digelar pada 14–16 Februari. Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan hasil seleksi kepada para anggota, yang langsung memberikan persetujuan. "Setuju," jawab anggota dewan kemudian dilanjutkan ketukan palu Puan tanda pengesahan.  Puan meminta komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk segera melakukan konsolidasi. Sehingga bisa segera bekerja efektif dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024.  Dalam mempersiapkan tahapan, mantan Menko PMK itu mengingatkan agar proses pemilu kali ini bisa memperhatikan keamanan dan kesehatan masyarakat. Sebab, situasi pandemi Covid-19 belum menentu. "Sehingga masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya tidak memiliki kekhawatiran dan tingkat partisipasi pada pemilu berikutnya meningkat," tuturnya.

DPR Minta Komisioner KPU-Bawaslu Antisipasi Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ahmad-Doli-Ketua-Komisi-II-DPR.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR RI telah menetapkan tujuh nama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya memutuskan untuk memilih tujuh anggota KPU dan lima <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggota-bawaslu/">anggota Bawaslu</a> secara musyawarah dan mufakat, tidak melalui mekanisme voting.  "Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan itu semua padak akhirnya setelah kita melakukan simulasi berbagai hal, berbagai cara, maka kita putuskan nama 1-7 adalah yang terpilih menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggota-kpu/">anggota KPU</a> yang akan dilantik oleh Presiden," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Kamis (17/2) dini hari.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengaku Komisi II DPR telah sepakat memilih lima nama anggota Bawaslu periode 2022-2027.  "Kita sudah menyusun di mana 1-5 yang nanti menjadi anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden masa bakti 2022-2027," kata Doli.  Doli menuturkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih oleh Komisi II DPR ini nantinya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa dilantik.  "Yang terpilih yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi masa bakti 2022-2027," ungkapnya.  Berikut ini adalah tujuh anggota KPU periode 2022-2027 yang telah dipilih oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-ii-dpr-ri/">Komisi II DPR RI</a>. 1. Betty Epsilon Idroos 2. Hasyim Asy’ari 3. Mochammad Afifuddin 4. Parsadaan Harahap 5. Yulianto Sudrajat 6. Idham Holik 7. August Mellaz  Sementara lima anggota Bawaslu periode 2022-2027 adalah sebagai berikut 1. Lolly Suhenty 2. Puadi 3. Rahmad Bagja 4. Totok Haryono 5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda

DPR Tetapkan Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KETUA-KPU-DIJ-Hamdan.jpg" alt="Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan (Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan (Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogjakarta, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ), R Moeh. Nufrianto Aris Munandar diberhentikan lantaran melakukan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Ngampilan, Kota Jogjakarta. Pemberhentian tersebut sesuai dengan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.  Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIJ mengatakan, peristiwa tindakan asusila itu terjadi pada April 2018 silam. Dilaporkan ke KPU <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">Kota Jogjakarta</a> di Desember pada tahun yang sama, kemudian Januari 2019 pihaknya baru mendapatkan laporan.  "Kami harus gerak cepat atas informasi itu. Kami klarifikasi dengan mengundang semua pihak terkait. Yang bersangkutan ada dugaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">pelanggaran kode etik</a> dan kami sendiri memang yang mengadu (ke DKPP)," katanya, saat ditemui di kantornya, Kamis (11/4).  Korban yang merupakan anggota PPK Kecamatan Ngampilan berinisial EP. Peristiwa tindakan asusila terjadi saat keduanya usai menghadiri <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">acara Bimbingan Teknis</a> (Bimtek). Keduanya berada dalam 1 mobil saat perjalanan pulang. "Kejadian (asusila) lebih dari sekali," kata Hamdan.  Atas pelaporan yang dilakukan KPU DIJ ke DKPP, telah diputuskan bahwa Nurfianto terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f juncto Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 15 huruf a dan d Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">perilaku penyelenggara pemilu</a>. Yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU Kota Jogjakarta.  "Putusan pada tanggal 10 (April) kemarin. Tapi sebelum putusan itu sekitar 2 Minggu lalu, yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara," kata Hamdan.  Sedangkan untuk pihak perempuan saat ini masih menjadi anggota <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">PPK Kecamatan Ngampilan.</a> Mengenai kondisinya seperti apa, ia pun tak mengetahui secara detail. "Kami tidak (melaporkan) ke polisi, tapi sebatas ke DKPP," pungkasnya.

Berbuat Asusila, Komisioner KPU Kota Jogjakarta Dipecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota kpu

Berita Terkini