<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Agung Republik Indonesia perintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM berat. Menanggapi itu, Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha menyatakan, pernyataan Jaksa Agung itu bisa disebut sebagai pernyataan bodoh.  ”Maaf kata. Bodoh karena bisa dipastikan bahwa Jaksa Agung dan lembaga yang dipimpinnya akan makin gencar diserang kalangan yang selama ini terganggu oleh kerja Jaksa Agung Burhanuddin,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Dia mengapresiasi tekad Kejaksaan Agung untuk membongkar habis kasus korupsi ASABRI. Keinginan Jaksa Agung dan jajarannya untuk menyalakan kembali harapan para prajurit TNI-Polri tidak sepatutnya dihalang-halangi.  Langkah pemulihan aset yang sejauh ini telah mencapai hampir Rp 14 triliun, menurut dia, harus terus dilakukan. Pihak yang coba-coba menganggu Kejaksaan Agung adalah sama artinya dengan secara tidak langsung berhadapan dengan institusi TNI dan Polri.  ”Saya berharap, para pengganggu itu juga disikat dengan sangkaan obstruction of justice. Menghalang-halangi kerja penegakan hukum,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Begitu pula, beberapa waktu sebelumnya, puluhan DPO dalam kasus korupsi berhasil diringkus Kejaksaan Agung. Tambahan lagi, triliunan rupiah aset koruptor berhasil diamankan.  ”Kejaksaan Agung justru menjadi episentrum masa kini dalam perang melawan korupsi,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Namun demikian Abdul Rachman Thaha masih merisaukan ketidaksolidan dalam tubuh sistem peradilan pidana itu sendiri. Dia berharap ghirah Kejaksaan Agung bisa diimbangi lembaga-lembaga lainnya.  ”Presiden Jokowi harus kelola dengan sebaik-baiknya. Saya juga risau dengan diabaikannya arahan Jokowi tentang penanganan para karyawan KPK yang tidak lolos TWK. Ini adalah satu dari sekian banyak potret tentang efektivitas presiden dalam mengorkestrasi lembaga penegakan hukum,” papar Abdul Rachman Thaha.  Pada sisi lain, lanjut dia, masih ada amanat UU yang belum terlihat tanda-tandanya akan direalisasikan Jaksa Agung dan para punggawanya. Yakni, menuntut koruptor dengan hukuman mati. Juga memperlekas pelaksanaan eksekusi bagi para terpidana mati.  ”Begitu pula seberapa jauh Kejaksaan Agung merasa terpanggil untuk menginvestigasi kebenaran berita tentang sejumlah elite yang berbisnis peralatan penanganan Covid 19,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Untuk itu, Abdul Rachman Thaha meminta Jaksa Agung ekstra hati-hati dengan keselamatan dirinya. Sebab, belajar dari masa lalu, sudah ada tokoh penegak hukum yang ditembak orang tak dikenal. Juga, racun bukan sekali dua kali dipakai sebagai senjata untuk menghabisi orang-orang yang berintegritas.  ”Jaksa Agung dan seluruh jajaran Korps Adhyaksa perlu berhati-hati dengan apa yang mereka makan dan minum,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Tuntaskan Kasus-Kasus Berat, Anggota DPD Minta Jaksa Agung Hati-Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahu-gadisnya-tak-sekedar-dilarikan-tapi-juga-digauli_m_206161.jpeg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual yang dilakukan tersangksa terhadap anak di bawah umur" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual yang dilakukan tersangksa terhadap anak di bawah umur</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha meminta Kapolda Sulteng dan kapolres mengusut tuntas dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum kepala kepolisian sektor (kapolsek). Dia juga meminta penyelidikan kemungkinan ada korban-korban lain sebelumnya.  ”Pastikan si pelaku nanti juga dikenai kewajiban membayar restitusi. Perilaku bejat kapolsek ini membuat saya berpikir, jangan-jangan dia pemakai narkoba atau miras. Berani sekali dia sampai kirim pesan WA padahal itu pasti bisa dijadikan sebagai barang bukti,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Dia juga berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit lebih tegas lagi menghukum anggotanya yang melakukan kejahatan seksual sekaligus kejahatan terhadap anak.  Sebelumnya, dilansir dari Antara, organisasi perlindungan perempuan Lingkar Belajar untuk (Libu) Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng mengusut tuntas dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Sebab, jika pengusutan dugaan tindakan asusila oknum kapolsek itu tidak tuntas atau berhenti di tengah jalan, apalagi sampai tidak transparan kepada publik, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian akan pudar.  ”Jika memang benar terjadi, kami berharap dilakukan penyidikan yang serius dan transparan oleh Polda Sulteng. Jika tidak, peristiwa ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri, walaupun hanya dilakukan oleh oknum,” kata Direktur Libu Perempuan Sulteng Dewi Rana Amir, di Kota Palu, Minggu (17/10).  Dia menegaskan, Polda Sulteng harus menjatuhkan hukuman berat kepada oknum kapolsek tersebut, jika terbukti melakukan tindakan asusila. Korbannya anak perempuan seorang pelaku kejahatan yang ditangkap dan kini mendekam di jeruji besi di salah satu polsek di Parimo.  ”Jika terbukti, pelaku harus dihukum berat. Jangan sampai institusi Polri dianggap melindungi anggotanya,” ujar Dewi Rana Amir.  Libu Perempuan Sulteng, kata Dewi, siap mengawal pengusutan kasus itu terutama melindungi korban dari ancaman pihak-pihak yang enggan korban buka suara atas insiden memilukan yang dia alami. Sebab, itu telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.  ”Penting menyediakan rumah aman anak, memulihkan psikologis, melakukan pendampingan hukum dan jaminan keberlangsungan pendidikan kepada korban. Jika pihak keluarga melaporkan kepada kami, Libu Perempuan Sulteng akan mendampingi dan melindungi korban selama jalannya proses hukum. Jika sudah ada yang dampingi dan lindungi, kami akan saling mendukung,” tutur Dewi Rana Amir.  Polda Sulteng saat ini menyelidiki dugaan tindak asusila oknum kapolsek di Parimo tersebut. Berbagai bukti tengah dikumpulkan dan sejumlah saksi tengah dimintai keterangan.

Anggota DPD Minta Polri Tindak Tegas Kapolsek Mesum di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha menanggapi aksi oknum polisi yang membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tangerang.  Menurut dia, kabar positif datang dari kasus smackdown di Tangerang Selatan, Polri berjanji memberikan tindakan tegas terhadap personelnya yang melakukan aksi membanting mahasiswa tersebut.  ”Mari kita tidak nihilkan kerja-kerja kebaikan polisi. Polri sejak dulu berupaya meyakinkan publik bahwa mereka telah melakukan kerja-kerja penegakan hukum atas berbagai peristiwa di tengah masyarakat,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Namun, lanjut dia, bisa dibilang sangat sedikit orang yang tahu tentang bagaimana Polri menjatuhkan sanksi dan memberlakukan hukum kepada para personelnya yang mencederai masyarakat dan bertindak tidak profesional lainnya.  ”Kesanggupan untuk mengenakan sanksi, lalu menyampaikannya ke publik, saya nilai sebagai cara membangun budaya akuntabilitas di lingkungan Polri. Tiga nilai dalam budaya akuntabilitas yang terefleksikan dari penjatuhan sanksi itu adalah integritas, responsibilitas, dan transparansi,” papar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, penyikapan yang bisa dilakukan tidak sebatas di lingkungan organisasi semata. Mekanisme hukum formil pun bisa diselenggarakan untuk memaksimalkan akuntabilitas kepolisian tersebut.  ”Pastinya, perlu disisir kasus demi kasus, agar tidak setiap misconduct oleh personel Polri ditangani secara pidana,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Dia menilai, pengenaan sanksi bagi personel merupakan langkah yang sangat baik yang dilakukan Polri.  ”Saya menantikan adanya data lengkap dari Polri tentang bagaimana pendisiplinan dan pemidanaan itu telah dilakukan secara internal. Ketersediaan data tentang hal itu tidak semestinya dipublikasikan secara insidental sebagai respons atas kegemparan di publik,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dia menambahkan, Polri tidak usah khawatir bahwa data semacam itu akan mendelegitimasi institusi. Justru ketersediaan data, lanjut dia, sebagai refleksi kejujuran (transparansi) institusi Polri, akan meyakinkan masyarakat tentang kesanggupan korps Tribrata menjadi agen perubahan sosial.  ”Polisi tidak hanya menegakkan hukum di masyarakat, tapi juga menegakkan hukum di jajarannya sendiri,” kata Abdul Rachman Thaha.  Abdul Rachman Thaha mengaku mendengar kabar bahwa personel yang membanting mahasiswa melakukan itu secara refleks. Pengakuan tersebut, kata dia, justru memunculkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya program diklat bagi personel Brimob.  ”Refleks mengindikasikan bahwa penggunaan kekerasan mengabaikan tata urutan (prosedur) penanganan yang semestinya. Alhamdulillah, mahasiswa itu masih hidup dan relatif sehat. Dibanting keras dengan risiko mencederai tulang punggung dan bagian kepala, di mata saya sangat mengerikan. Kelumpuhan, gegar otak, koma, itulah yang sempat saya bayangkan,” papar Abdul Rachman Thaha.  ”Refleks juga menggambarkan lemahnya kontrol emosi personel bersangkutan,” tambah dia.  Abdul Rachman Thaha mengingatkan Polri agar selalu meng-upgrade kurikulum diklat personelnya. Jangan sampai, sadar tak sadar, ketegasan ekstra yang Polri lakukan sebagai respons terhadap situasi pandemi juga meluber ke pola-pola pengamanan aksi penyampaian aspirasi.  ”Tak dapat disangkal, demi menghentikan pandemi jangan sampai mengekang demokrasi,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Soal Polisi Banting Mahasiswa saat Unjuk Rasa, Ini Kata Anggota DPD