<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/anggota-dpr-3900668183.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengklarifikasi beredarnya video dengan narasi tuduhan menerima amplop saat rapat dengan PT Pertamina, pada Selasa (11/3). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015756129/pemrpov-jatim-siap-jalankan-program-sekolah-rakyat-gubernur-khofifah-upaya-putus-rantai-kemiskinan">Pemrpov Jatim Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat, Gubernur Khofifah: Upaya Putus Rantai Kemiskinan</a> Hal ini setelah video singkat dirinya menerima selembar amplop coklat viral di media sosial. "Itu fitnah keji," kata Herman Khaeron dikonfirmasi, Rabu (12/3). Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, jika amplop yang diterima itu merupakan SPJ dan uang perjalanan dinasnya yang belum diambil. Sehingga, hak itu diterima saat menandatangani absen kehadiran rapat kemarin. "Itu SPJ dan uang perjalanan dinas saya yang belum diambil," tegasnya. Sebelumnya, beredar video dengan narasi menyudutkan Herman Khaeron di media sosial. Dalam narasi yang diposting oleh salah satu akun di media sosial X itu disebutkan jika amplop berwarna cokelat yang diterima sebagai uang sogokan saat rapat dengan Direksi PT Pertamina. Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama PT Pertamina dan Sub Holding pada Selasa, 11 Maret 2025. Dalam rapat itu, dibahas sejumlah isu terkini terkait PT Pertamina. Salah satunya, terkait korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamjna yang dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung). (*) &nbsp; &nbsp;

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengklarifikasi beredarnya video dengan narasi tuduhan menerima amplop saat rapat

Viral Video Anggota Komisi VI DPR Terima Amplop Cokelat saat Rapat dengan PT Pertamina, Herman Khaeron: Itu Fitnah Keji   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Intan-Fauzi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi bersama BUMN yang bergerak dibidang konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, menggelar sosialisasi mengenai peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Tapos, Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat.  Sosialisasi itu, terkait peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Tapos, Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Tema yang diangkat adalah 'Peran Kemitraan UMKM dan BUMN untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi'.  Intan juga menyatakan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami peran BUMN Waskita Karya dalam mendorong kemajuan perekonomian UMKM bagi Indonesia. Khususnya di Kota Depok dan Kota Bekasi yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) VI.  Pasalnya, masih banyak masayarakat belum mengetahui serta memahami peran Waskita Karya. Padahal sudah banyak pembangunan infrastuktur di berbagai sektor yang dilaksanakan Waskita Karya dan hasilnya telah dirasakan masyarakat. Utamanya dampak perekonomian masyarakat melalui UMKM.  "Kita tahu bahwa Waskita Karya memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan," terang Intan dalam sosialisasi yang diikuti 100an warga Cilangkap dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1).  Disebutkan bahwa Waskita memiliki misi untuk menghadirkan produk dan jasa berkualitas terbaik dengan menggunakan teknologi terkini dan sistem terintegrasi, memperhatikan kepedulian sosial dan keseimbangan lingkungan dalam aktifitas bisnis perusahaan serta beberapa misi lainnya.  Sebagai agen pembangunan di bidang infrastruktur, Waskita Karya telah mewujudkan pembangunan diberbagai sektor. Antara lain jalan tol, bendungan, kelistrikan, bangunan gedung, bandara dan jalur perkeretaapian. Pembangunan itu memiliki tujuan meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.  "Pada sektor jalan tol, Waskita turut berkontribusi dalam pembangunan beberapa jalan tol dengan total panjang +1.300 Km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi," jelas Intan.  Adapun jalan tol yang dibangun Waskita antara lain Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (16 km), Cimanggis – Cibitung (25 km), Cilincing – Cibitung (35 km), Cinere – Serpong (10 km), Depok – Antasari (22 km), Ciawi – Sukabumi (54 km), Cileunyi – Sumedang – Dawuan (60 km), Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (207 km), Jakarta – Cikampek II Elevated (38 km), Kunciran – Parigi (7 km) dan Kanci – Pejagan (35 km).

Anggota Komisi VI DPR Gelar Sosialisasi Bersama Waskita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bansos terkait dampak kenaikan harga BBM dan krisis yang membayangi ekonomi dunia saat ini. Karena itu, ia meminta pemerintah juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif.  “Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktifitas rakyat,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/9) di Jakarta.  Harga BBM yang baru disesuaikan itu harusnya juga diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu, ujarnya. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yg menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, demikian juga pelaku usaha kecil, industri rumah tangga dan kendaraan angkutan umum dan angkutan tertentu, kata Deddy.  “Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat”, ungkap Deddy.  Untuk itu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat.  Untuk itu Deddy berharap agar aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan yang tegas untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.  Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Sembako itu untuk rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi ada banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.  “Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka”, ujar Deddy.  “Ini lah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini, tutup Deddy.

BBM Naik, Komisi VI DPR Minta Pemerintah Jangan Hanya Fokus Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200914_002918.jpg" alt="Warga beraktifitas di Jembatan Penyebrangan Multiguna Tanah Abang (Skybridge), Jakarta, Minggu (13/9/2020). Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembatasan kapasitas pengunjung pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran pada masa penerapan PSBB Senin (1" width="100%">
<figcaption>Warga beraktifitas di Jembatan Penyebrangan Multiguna Tanah Abang (Skybridge), Jakarta, Minggu (13/9/2020). Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembatasan kapasitas pengunjung pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran pada masa penerapan PSBB Senin (1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tand penurunan.  Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah fokus untuk menghentikan penyebaran virus dan meningkatkan jangkauan tes Covid-19. Terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi dan kegiatan bersifat massal yang tinggi.  “Sejauh ini, penanganan pandemi Covid-19 masih berjalan pada rel yang benar, meski tampak kenaikan angka penderita yang terus meningkat. Pemerintah harus fokus pada upaya mengerem laju peningkatan angka penyebaran dan perluasan jangkauan tes Covid-19,” ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (1/10).  Deddy menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 30 September 2020, jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 287.008 orang, atau setara 0,001% dari total populasi. Adapun jumlah penderita yang sembuh sebanyak 214.947 orang, atau sekitar 75% dari orang yang tertular.  Lalu jumlah penderita Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 10.470 orang, atau lebih kurang 3,5% dari yang tertular.  “Berarti sisanya masih dalam proses isolasi, baik isolasi mandiri atau fasilitas kesehatan, dan selebihnya dalam proses perawatan atau sekitar 21,5% dari yang tertular, setara 60 ribu-an pasien,” katanya.  Selanjutnya, Deddy juga menyampaikan bahwa jumlah tempat tidur rumah sakit (RS) di Indonesia pada 2018 berdasarkan laporan Kemenkes mencapai 310,7 ribu, meningkat 1,85% dari tahun sebelumnya. Sementara rasio tempat tidur RS pada 2018 yakni 1,17 per 1.000 penduduk, meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 1,16 per 1.000 penduduk.  Jumlah tempat tidur ICU di Indonesia sebanyak 20.705 tempat tidur, sedangkan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat inap hingga 2 September 2020 mencapai 19.467. Adapun tingkat keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi pada rumah sakit yang paling tinggi berada di Bali, yakni 82%, di Jakarta dengan jumlah tempat tidur ruang isolasi yang terpakai mencapai 75%, dan Kalimantan Selatan mencapai 67%.  Sedangkan persentase keterpakaian ICU dengan pasien yang dirawat per provinsi paling banyak ada di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Kalimantan Selatan.  “Tingkat hunian ruang perawatan intensif menunjukkan titik kritis dibanding ketersediaan. Untuk itu pemerintah perlu segera meningkatkan kapasitas ruang ICU secara eksponensial dengan menambah jumlah rumah sakit rujukan atau melibatkan rumah sakit swasta,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNB2cQxlahI&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Rem Penyebaran Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Barbuk-OTT-Nyoman-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan menetapkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yamg dilakukan di Jakarta pada Rabu (7/8) malam.  "KPK sangat kecewa dan menyesalkan praktik korupsi seperti ini masih terjadi dan melibatkan wakil rakyat di DPR RI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/8) malam.  Agus menjelaskan, operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK dilakukan setelah mendapatkan informasi akan terjadi transaksi suap terkait dengan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.  Setelah memastikan, telah terjadi transaksi tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, tim mengamankan Elviyanto (ELV) pihak swasta, Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman, Made Ayu (MAY) pihak swasta, MAT dan SWN selaku sopir di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.  "Dari tangan Maria yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, tim antirasuah mengamankan uang senilai USD 50 ribu," terang Agus.  Kemudian, tim penindakan KPK juga langsung bergerak dan mengamankan Dody Wahyudi (DDW), Chandry Suanda (CSU alias Afung) selaku pihak swasta dan LSK sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah hotel di bilangan Jakarta Barat.  "Dari tangan Dody, tim KPK mengamankan bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar dari rekeningnya ke rekening seorang kasir di Money Changer Indocev," ujar Agus.  Selanjutnya, tim lain mengamankan Zulfikar (ZFK) selaku pihak swasta pada pukul 23.30 WIB di kediamannya yang terletak di Cosmo Park, Jakarta Pusat. Pada Kamis (8/8) sekitar pukul 02.41 WIB dini hari, KPK turut mengamankan SYQ di kediamannya yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan.  Kemudian, tim membawa SYQ untuk mengantar ke rumah NNO. Pada pukul 03.10 WIB, tim mengamankan NNO di kediamannya di Jagakarsa.Kemudian siangnya, sekitar pukul 13.30 WIB tim mengamankan Nyoman selaku anggota DPR RI yang baru tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten setelah menempuh perjalanan dari Bali.  "Kemudian pukul 19.00 WIB, tim mengamankan ULF di kantor Money Changer Indocev di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat," jelas Agus.  Dalam operasi senyap ini, KPK menduga ada alokasi fee senilai Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimport ke Indonesia. Uang Rp2 miliar yang ditransfer melalui rekening adalah uang untuk mengunci kuota impor yang tengah diurus.  Komitmen fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih. Politikus PDIP, Nyoman diduga telah menerima uang Rp 2 miliar melalui transfer.  Uang tersebut diperuntukan untuk mengurus SPI dari komitmen awal sebesar Rp 3,6 miliar. Sedangkan uang Rp 100 juta masih berada di rekening Dody yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin. Saat ini semua rekening dalam kondisi diblokir oleh KPK.  Atas perbuatannya, Nyoman, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi, Afung, Doddy, dan Zulfikar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Begini Kronologi OTT Politikus PDIP Nyoman Dhamantra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nyoman-Fraksi-PDIP.jpg" alt="Terduga Anggota DPR yang ditangkap Satgas KPK di Bali. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terduga Anggota DPR yang ditangkap Satgas KPK di Bali. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membawa satu orang diduga terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta pada Rabu (7/8) malam. Pria tersebut langsung dibawa ke ruang penyidik KPK.  Pantauan JawaPos.com, pria yang mengenakan jaket hitam dengan celana jeans biru itu tiba di Gedung KPK sekitar pukul 14.14 WIB. Awak media tidak melihat secara jelas siapa pria yang diboyong tim penindakan ke lembaga antirasuah tersebut.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan, tim penindakan KPK telah pergi ke Provinsi Bali untuk meringkus seorang yang terlibat dalam operasi senyap dugaan kasus impor bawang putih. Dia menyebut, anggota Komisi VI DPR RI yang terlelibat tengah berada di Bali.  "Saya enggak tahu, detilnya saya enggak tahu. Cuma diperkirakan sedang ke Bali. ke Bali itu apakah kongres atau apakah itu saya enggak ngerti. Baru itu aja, hanya sebatas itu," kata Alex ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).  Alex belum bisa menjelaskan secara rinci, tim penindakan meringkus anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan atau bukan. Dia belum bisa memastikan terkait legislator di Senayan yang tersangkut dalam praktik suap kasus importir bawang putih tersebut.  "Bisa saja dari Partai Golkar ke Bali piknik, yang jelas di Bali lagi ada kongres PDIP, apakah ada kaitannya enggak disebutkan," ucap Alex.  Sebab dalam operasi senyap, KPK hanya mengamankan orang dekat dari anggota DPR RI tersebut. "Siapa sih pelaku utamanya, kan enggak mungkin kita menetapkan tersangka hanya dari perantara," tegas Alex.  Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tim penindakan lembaga antirasuah mengamankan 11 orang dari kegiatan operasi senyap tersebut.  "Betul, tadi malam mulai pukul 21:30 WIB ada giat di Jakarta, 11 orang sudah diamanankan di Gedung KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis (8/8).  Agus menyampaikan, 11 orang yang diamankan tersebut terdiri dari unsur swasta, pengusaha importir, sopir dan orang kepercayaan anggota DPR-RI. Sejumlah pihak yang diamankan tersebut kini tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK.  "Hingga pagi ini, KPK telah membawa total 11 orang ke Gedung KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," pungkas Agus.

Terkait OTT Bawang Putih, KPK Tangkap Anggota DPR di Bali