<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/Screenshot_2025-05-19-10-29-55-585_comandroidchrome-edit-2937513442.jpg" alt="Ilustrasi grup Facebook Fantasi Sedara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi grup Facebook Fantasi Sedara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, meminta aparat penegak hukum segera mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Gilang meminta aparat penegak hukum menindak pihak-pihak yang terlibat, mulai dari admin, moderator, hingga para pengguna yang menyebarkan dan berinteraksi dengan konten bermuatan kekerasan seksual terhadap anak itu. &ldquo;Ini bukan hanya soal admin. Semua yang terlibat, dari pencipta grup, pengelola akun, hingga user yang aktif menyebar atau menanggapi konten tersebut, harus ditangkap dan diadili,&rdquo; kata Gilang kepada wartawan, Senin (19/5). &ldquo;Tidak boleh ada satu pun yang lolos. Kita sedang bicara tentang kejahatan seksual termasuk terhadap anak, kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa,&rdquo; sambungnya. Gilang meminta Polisi dapat memastikan komitmen penegakan hukum dalam kasus ini, dengan menindak tegas semua pihak yang terlibat. &ldquo;Ini parah sekali. Kita minta harus dikejar semua. Tidak cuma admin atau mereka yang memposting, tapi yang komen-komen juga harus dicek secara keseluruhan. Termasuk apakah grup di Facebook ini menjadi wadah bagi pedofil dan pelaku kejahatan seksual lainnya,&rdquo; ujarnya. Meski Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang banyak menampilkan korban-korban anak tersebut, ia menyesalkan grup bermuatan seksual itu sempat aktif cukup lama. "Ini menunjukkan pengawasan siber gagal! Padahal kita punya banyak instrumen dan lembaga yang bertugas dalam hal deteksi dini, hingga penyisiran konten-konten berbahaya dan meresahkan seperti ini,&rdquo; pungkasnya. (*)

Anggota Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum menindak tegas grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang meresahkan masyarakat.

Aparat Diminta Segera Tindak Tegas Grup Fantasi Sedarah, Anggota Komisi III DPR Sesalkan Gagalnya Pengawasan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/f2caa860-36d2-4823-8d06-d82fa9e1559c-2525172023.jpg" alt="MSF, dokter kandungan cabul di Garut yang berulang kali lecehkan pasiennya. (Instagram humaspoldajabar)" width="100%">
<figcaption>MSF, dokter kandungan cabul di Garut yang berulang kali lecehkan pasiennya. (Instagram humaspoldajabar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pelecehan yang belakangan ini dilakukan oknum dokter menyita perhatian publik. Kekinian, seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat melakukan aksi pelecehan terhadap pasiennya. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, mengimbau setiap korban kekerasan seksual untuk berani melapor dan mendorong aparat Kepolisian untuk cepat merespons. Ia menyesalkan, layanan kesehatan tidak jadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang layak. &ldquo;Tempat yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan, malah justru menjadi tempat perlakuan tidak nyaman kepada pasien. Bagaimana rakyat bisa merasa sejahtera jika mereka tidak merasa aman di tempat yang harusnya memberikan kesembuhan,&rdquo; kata Gilang kepada wartawan, Kamis (17/4). Menurutnya, kasus pelecehan yang lagi-lagi melibatkan oknum dokter itu bukan sekadar kasus kriminal. Gilang menilai insiden ini menjadi bukti lemahnya sistem perlindungan masyarakat. &ldquo;Kita harapkan pengusutan kasus ini dapat berjalan secara profesional dan transparan. Apabila yang bersangkutan terbukti bersalah, harus diberikan sanksi pidana yang setimpal,&rdquo; tegasnya. Gilang menegaskan negara harus hadir secara tegas dalam menjamin ruang-ruang publik bebas dari kekerasan. Terutama kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. &ldquo;Ketika rakyat yang datang untuk berobat justru menjadi korban pelecehan, itu adalah pengkhianatan terhadap mandat pelayanan publik. Pemerintah harus introspeksi, bagaimana mungkin pelaku bisa berpraktik sekian lama tanpa ada pengawasan atau pengaduan yang ditindaklanjuti?&rdquo; ucap Gilang. Anggota Komisi Hukum DPR itu juga menyoroti perlunya evaluasi sistem pengawasan dan sanksi terhadap tenaga medis yang melanggar etika dan hukum. Ia mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membentuk mekanisme aduan cepat dan responsif agar masyarakat tidak takut melapor. &ldquo;Saya khawatir ini bukan kasus tunggal. Tapi kalau negara tidak hadir memberikan perlindungan dan pendampingan pada korban, akan makin banyak pelaku yang bebas berkeliaran, dan makin banyak rakyat yang kehilangan kepercayaan pada sistem,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, politikus PDIP itu juga mendorong semua pihak untuk tidak hanya mengecam, tapi melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan yang masih rawan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. &ldquo;Negara tidak boleh kalah oleh pelaku-pelaku yang mencederai kepercayaan rakyat. Kesejahteraan itu dimulai dari rasa aman dan bermartabat. Itu yang harus kita jaga bersama,&rdquo; pungkasnya.

Kasus pelecehan seksual oleh dokter di Garut, Komisi III DPR minta perlindungan bagi korban dan sanksi tegas bagi pelaku.

Layanan Kesehatan Tak Lagi jadi Tempat Aman, Anggota Komisi III DPR Minta Polri Hukum Berat Dokter yang Lecehkan Pasien

&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-smp-10-klimaks-kisruh-ppdb-kota-batam_m_228601.jpg" alt="Ilustrasi: Pelaku korupsi terjariung Operasi Tangkap Tangan (OTT).(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pelaku korupsi terjariung Operasi Tangkap Tangan (OTT).(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, mengaku setuju dengan pernyataan yang sempat dilontarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebuah tindakan kampungan. Bahkan, Hasbi menyebut giat OTT justru merugikan keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Hasbillah saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Wisnu Baroto di ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara," kata Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi mengaku dirinya pernah menanyakan langsung dengan mantan Pimpinan KPK, terkait metode OTT. Menurutnya, proses OTT memakan waktu yang lama, untuk bisa menangkap seorang melakukan tindakan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKB itu menyebut, lamanya proses OTT itu mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Ia menilai, OTT baru dilakukan setelah uang negara dirugikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," ujar Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun meminta calon Dewas KPK Wisnu Baroto jika nantinya terpilih harus berani melakukan langkah ekstrem, dengan menghubungi target yang akan di OTT untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nanti bapak terpilih, bapak harus ngambil sikap ekstrem, kalau udah tahu misalnya pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, 'hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan," cetus Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015333213/johanis-tanak-akan-hapus-ott-di-kpk-eks-penyidik-berbahaya-bagi-masa-depan-pemberantasan-korupsi">Johanis Tanak Akan Hapus OTT di KPK, Eks Penyidik: Berbahaya bagi Masa Depan Pemberantasan Korupsi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang berjalan sampai hari ini, uang negara sudah dirugikan, biaya terlalu mahal dan negara rugi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hasbi menginginkan OTT tidak ada lagi menyasar pejabat negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana tanggapan bapak, saya rasa, bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Hasbi mengaku dirinya pernah menanyakan langsung dengan mantan Pimpinan KPK, terkait metode OTT. Menurutnya, proses OTT memakan waktu lama

Legislator PKB Hasbiallah Ilyas Setuju Sebut OTT KPK Kampungan, Minta Calon Dewas Hubungi Target Operasi dan Nasihati Agar Tak jadi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/arteria-dahlan-2.jpg" alt="Arteria Dahlan (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Arteria Dahlan (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli pidana Effendi Saragih angkat bicara setelah polisi menutup kasus dugaan penistaan terhadap budaya Sunda yang menyeret anggota DPR Arteria Dahlan.  Menurut Effendi, ucapan Arteria Dahlan tidak bertujuan merendahkan orang lain dan budaya tertentu. Pasalnya, Arteria mengingatkan para pihak untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat resmi.  "Kata-kata saudara Arteria Dahlan dalam video live streaming Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan Bahasa Sunda karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia," kata Effendi dalam keterangan tertulis, Minggu (6/2).  Secara formil, kata Effendi, Arteria sebagai anggota dewan memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Apalagi pendapat itu dilontarkan dalam rapat resmi parlemen.  "Anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat rapat resmi. Hal ini sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu hak imunitas anggota DPR," jelas Effendi.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh anggota DPR Arteria Dahlan. Penyidik menilai tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut.  “Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 224 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan, dapat disampaikan tidak dapat dipidanakan,” kata Kabid Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (4/2).  Pendapat serupa juga diungkapkan ahli pidana lain Chairul Huda. Dia mengatakan, hak imunitas anggota dewan tercatat dalam Pasal 224 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).  Menurut Chairul Huda, ucapan Arteria bermaksud meminta agar tidak ada yang menggunakan bahasa daerah saat mengikuti rapat. "Tidak terdapat kata-kata yang mengarah ke ujaran kebencian karena maksud dalam kata-kata tersebut yaitu walaupun ada kedekatan emosional tidak perlu menggunakan Bahasa daerah pada saat rapat," jelas Chairul.

Pendapat Ahli setelah Polisi Tutup Kasus Arteria Dahlan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pergantian-pelat-nomor-warna-putih-masih-dipertimbangkan-polisi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelat nomor kendaraan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelat nomor kendaraan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menjadi sorotan lantaran lima mobil miliknya memiliki pelat mobil yang serupa dengan logo Polri. Menanggapi hal tersebut, Anggota komisi III DPR Fraksi PAN Sarifudin Sudding mengaku dirinya tidak memiliki pelat nomor dinas dari Polri seperti Arteria Dahlan. Bahkan Komisi III yang bermitra dengan Polri juga tidak diberi keistimewaan mendapatkan pelat nomor tersebut.  "Enggak ada itu (keistimewaan Komisi III-Red). Enggak punya (pelat dinas polisi sepertiArteria)," ujar Sudding saat dikonfirmasi, Sabtu (22/1).  Sudding mengatakan DPR hanya memiliki satu pelat nomor yang khusus diperuntukkan bagi anggota dewan. Sehingga dia menyebut tidak ada pelat khusus dari Polri untuk anggota dewan.  "Kan ada kita itu kan yang dari DPR itu. Jadi yang membedakan nomor dari DPR. Enggak ada yang dari komisi III, sepengetahuan saya enggak ada," katanya.  Karena itu, Legislator PAN ini mengaku tidak mengetahui bagaiaman Arteria Dahlan bisa memiliki pelat nomor Polri di lima kendaraan miliknya.  "Ya makanya coba ditanya ke Pak Arteria. Kan dari pihak Mabes kalau tidak salah saya baca di media, itu memberikan pengakuan kan bahwa itu nopol sah atas nama Arteria," ungkapnya.  Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan disebut memiliki lima mobil dengan pelat nomor serupa yang terparkir di parkiran basement Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.  Kelima mobil ini memiliki pelat nomor yang sama, yakni 4196-07, dengan logo Polri. Mobil-mobil tersebut berstriker arteriadahlanlawyers.co.id.  Kelima mobil ini memiliki merek berbeda, yakni Mitsubishi Grandis (warna hitam), Toyota Fortuner (warna putih), Toyota Vellfire (warna hitam), Nissan X-Trail (warna putih), dan Mitsubishi Pajero (warna hitam).

Anggota Komisi III DPR: Tak Ada Keistimewaan Pelat Nomor Khusus Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/arteria-dahlan-saya-yakin-intimidasi-di-cfd-bukan-aksi-spontanitas_m_209455.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan (Igman Ibrahim/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan (Igman Ibrahim/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibunda anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan terlibat keributan dengan seorang perempuan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini pun viral di media sosial karena perempuan muda itu mengaku mengaku berasal dari keluarga TNI jenderal bintang tiga.  Saat dikonfirmasi, Arteria Dahlan mengaku saat kejadian tersebut dirinya tidak menyebutkan diri sebaga anggota dewan. Namun si perempuan tersebut terus memaki-maki dirinya dan ibunda dengan kalimat kasar.  "Kemarin itu polisi pada takut, saya tidak mengaku sebagai anggota DPR. Saya dimaki-maki sepanjang lorong itu. Dia ngomong macem-macem," ujar Arteria saat dikonfirmasi, Senin (22/11).  Bahkan Arteria mengaku si perempuan tersebut sempat mebawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga dirinya tidak habis pikir perempuan tersebut sampai membawa-bawa nama ketua umum partai politik.  "Terakhir nelpon orang lewat PDIP ngaku-ngaku dekat dengan Ibu Mega, saya enggak mau ribut, saya hormati TNI, saya hormati ketum partai," katanya.  Namun demikian Arteria mengaku tidak takut terhadap ancaman-ancaman yang perempuan tersebut lalukan. Dirinya bakal tetap memproses hukum si perempuan yang mengaku sebagai keluarga TNI ini.  "Dia mau melapor sampai ke langit ketujuh ya enggak apa-apa, karena ini masalah arogansi kekuasan yang dipertontonkan," tegasnya.  Bahkan Arteria menuturkan saat kejadian tersebut terjadi, pihak polisi di Bandara Soekarno-Hatta tidak ada yang berani terhadapnya. Sehingga Arteria mengaku perempuan tersebut telah meyalahgunakan kewenangannya.  "Jadi seolah-olah polisi di sana itu punya dia," ungkapnya.  Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita terlibat keributan dengan seorang ibu merupakan ibunda dari Politikus PDIP, Arteria Dahlan. Video tersebut diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni melalui akun instagram pribadinya @ahmadsahroni88, Minggu (21/11).  Belum diketahui secara pasti duduk permasalahan hingga wanita muda tersebut terlibat adau mulut dengan ibunda Arteria Dahlan di bandara. Wanita tersebut juga menyebut bahwa ia merupakan keluarga dari Jenderal bintang tiga.

Arteria: Perempuan yang Ribut Dengan Ibu Saya itu Ngaku Kenal Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Mahkamah Agung (MA) memutus membebaskan pengacara Lucas atas tuduhan merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Eddy Sindoro. Lucas dibebaskan setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana mengatakan, dirinya mempertanyakan ke MA kenapa Lucas bisa dibebaskan. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi.  "Hal ini membuat kami di Komisi III DPR mempertanyakan komitmen MA terkait pemberantasan korupsi. Di saat pemerintah dan KPK berkomitmen untuk melakukan pencegahan, pemberantasan namun ternyata MA tidak sama tentang penegakan hukum yang tegas bagi koruptor," ujar Eva kepada JawaPos.com, Jumat (9/4).  Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, di lain sisi, tentu hal ini harus menjadi catatan besar bagi KPK dan penuntut umum. Tantangannya adalah bagaimana caranya agar persiapan persidangan dan penuntutan terhadap seorang terdakwa bisa disiapkan lebih matang lagi.  "Dengan begitu, mungkin akan menutup celah peringanan hukuman, maupun pembebasan," katanya.  Sebelumnya, pengacara Lucas diputus bebas oleh MA terkait kasus merintangi penyidikan di KPK dalam kasus Eddu Sindoro. Lucas dibebaskan setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan.  Pengajuan PK Lucas teregister di MA dengan nomor perkara 79 PK/Pid.Sus/2021. Sidang PK dipimpin oleh Hakim Agung Salman Luthan Abdul Latief, dan Sofyam Sitompul. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Untuk diketahui, Lucas telah dinyatakan bersalah karena merintangi penyidikan KPK untuk tersangka Eddy Sindoro saat itu. MA telah mengurangi vonis Lucas dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara dalam perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka Eddy Sindoro.  Amar putusan majelis hakim agung yang dikeluarkan pada 16 Desember 2019 itu menyatakan, menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum serta menolak kasasi yang diajukan Lucas dengan perbaikan. Majelis Hakim Agung yang memutus perkara adalah Surya Jaya, Krisna Harahap, dan Mohamad Askin.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun telah mengurangi vonis Lucas menjadi 5 tahun pada Juni 2019. Salah satu pertimbangan pengurangan masa pidana Lucas adalah agar tidak terjadi disparitas hukuman antara Lucas dan kliennya, Eddy Sindoro.  Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Maret 2019 memvonis Lucas 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Legislator Nasdem: MA Tidak Tegas dalam Penegakan Hukum ke Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dinyatakan positif Covid-19. Politikus Nasdem itu harus mengisolasi diri setelah menjalankan tes usap atau swab test pertama.  Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali membenarkan koleganya tertular virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu. "Iya positif (hasil swab test pertama), sekarang mau swab kedua," ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (13/8).  Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi juga mengiyakan kabar bahwa Taufik Basari positif Covid-19. Karena politikus yang biasa disapa Tobas itu menyampaikannya sendiri kepada para anggota Badan Legislatif (Baleg).  "Pak Tobas (Taufik Basari) yang menyampaikan di grup hasil PCR-nya," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/08/2020/jokowi-yakin-tahun-depan-vaksin-covid-19-bio-farma-bisa-digunakan/">Jokowi Yakin, Tahun Depan Vaksin Covid-19 Bio Farma Bisa Digunakan</a></li> </ul> Baidowi mengatakan, sebelum dinyatakan positi‎f Taufik Basari hadir dalam pembahasan di Baleg pada Rabu (12/8). Karena itu tadi pagi ruang Baleg disterilkan dan disemprot disinfektan.  "Saya hadir di rapat kemarin siang, saya PCR alhamdulillah hasilnya negatif," tuturnya.  Lebih lanjut, Baidowi juga ini mengapresiasi Taufik Basari karena dirinya secara jujur memberitahukan kepada koleganya yang duduk sebagai anggota dewan bahwa dirinya tertular virus tersebut.  "Sehingga pihak-pihak yang berinteraksi bisa antisipasi lebih dini," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=s33I5iQoL_M

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politisi-pdip-sebut-kemenag-bangsat-anak-buah-prabowo-bilang-begini_m_199994.jpeg" alt="Ketua DPP Gerindra Riza Patria berharap kasus seperti Arteria Dahlan tidak terjadi lagi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Gerindra Riza Patria berharap kasus seperti Arteria Dahlan tidak terjadi lagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan dalam rapat Komisi III bersama Jaksa Agung M. Prasetyo berbuntut panjang. Pasalnya, alumnus Universitas Indonesia itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata kasar, dengan menyebut Kemenag bangsat semua. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan, sebagai wakil rakyat, seharusnya koleganya itu dapat menyampaikan aspirasi rakyat dengan baik dan santun. Apalagi, kata Riza, anggota parlemen juga merupakan cerminan masyarakat Indonesia. Dirinya menyebut masyarakat Indonesia itu karakter aslinya merupakan ramah dan santun. "Jadi kita berharap untuk seluruh anggota dewan mengerti dan memahami tugas dan fungsi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan cara yang santun ramah sopan," kata Riza di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/3). Lebih lanjut, anak buah Prabowo ini menuturkan, dirinya berharap kasus Arteria tidak dapat menjadi pelajaran bagi parlemen. Di sisi lain, katanya, kasus ini tidak berujung pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). &ldquo;Jadi yang terpenting saling memahami dan tidak mengulangi kata-kata yang dianggap tidak pas," ucapnya. Riza pun memastikan bahwa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan hak imunitas yang ada pada UU MD3. Ia menuturkan, regulasi itu dibuat bukan untuk membuat anggota DPR menjadi seenaknya. Sebelumnya, dalam rapat dengan Jaksa Agung Prasetyo, Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengumpat kalimat makian 'bangsat' ke Kementerian Agama. "Ini Kementerian Agama bangsat Pak semuanya, saya buka-bukaan saja," kata Arteria. Arteria menegaskan Kemenag tidak berhasil melakukan pencegahan terhadap keberadaan biro perjalanan umrah yang terbukti melakukan penipuaan terhadap para jamaahnya.

Politisi PDIP Sebut Kemenag Bangsat, Anak Buah Prabowo Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/soal-pemanggilan-miryam-dpr-dan-kpk-tak-perlu-benturan_m_137941.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Arsul Sani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai tidak perlu terjadi benturan perihal pemanggilan tersangka kasus e-KTP Miryam S Haryani ke Pansus Angket KPK. Menurutnya, hal tersebut bisa dibicarakan dari hati ke hati dengan pimpinan komisi antirasuah itu. "Kita nanti bicarakan dengan musyawarah mufakat. Mana yang terbaik, tidak perlu terjadi benturan lembaga dengan penegak hukum yang independen," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6). Lagi pula, kata Arsul, belum diketahui juga jadwal kapan rekaman Miryam yang menyebut ditekan anggota DPR akan dibuka di pengadilan. "Itu bagian yang nanti panitia angket perlu bicarakan dari hati ke hati dengan pimpinan KPK," tuturnya. Namun menurut Sekretaris Jenderal PPP itu, pemanggilan Miryam bukan lah agenda utama dari Pansus. Adapun jadwal tersebut sifatnya fleksibel. Andaikata Senin pekan depan Miryam tidak mungkin bisa hadir, masih ada hari lain. "Kita lihat dulu perkembangannya sperti apa. Saksi di pengadilan saja kalau &nbsp;hari yang ditentukan belum bisa, kan dipanggil lagi," imbuhnya. Sejauh ini, Arsul tak mau berprasangka buruk KPK bakal menolak permintaan pansus untuk menghadirkan Miryam. "Jangan suudzon dulu. Berprasangka baik, ini masih suasana puasa, abis itu Idul Fitri, halal bi halal bukan haram bi haram, larang bi melarang," guyonnya. Terkait sikap PPP, katanya ini bukan persoalan setuju atau tidak memanggil Miryam ke Pansus Angket KPK. Persoalannya adalah, ada rekan-rekannya di Komisi III DPR yang merasa nama baiknya dicemarkan karena disebut menekan Miryam untuk cabut BAP. Bahkan rekan-rekannya itu menyampaikan secara terbuka di pleno komisi bahwa apa yang dikatakan Penyidik KPK Novel Baswedan tidaklah benar. "Kita hormati juga hak teman-teman pulihkan nama baiknya. Apalagi mereka sudah sampaikan kalau ternyata benar mereka menekan, mereka akan mengundurkan diri dari DPR," pungkas Arsul. Sebelumnya, Pansus Angket KPK kemarin menjadwalkan untuk memanggil Miryam Senin pekan depan. Mereka pun lantas bersurat kepada KPK untuk memperkenankan Miryam hadir. Sebagaimana diketahui, Miryam saat ini menjadi tahanan KPK sebagai tersangka pemberi keterangan palsu pada kasus e-KTP. Di sisi lain, KPK mengatakan bahwa lebih baik DPR menunggu pihaknya yang bakal membuka rekaman Miryam di persidangan. (dna/JPG)

Soal Pemanggilan Miryam, DPR dan KPK Tak Perlu Benturan 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota komisi iii dpr

Berita Terkini