<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/HINCA-3485413036.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua kali tak menghadiri sidang gugatan praperadilan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT ASDP (Persero) berinisial HMAC, MYH, dan IP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015077287/apa-itu-capsule-wardrobe-solusi-ubah-penampilan-jadi-lebih-stylish-dengan-budget-minimalis-kamu-wajib-coba">Apa Itu &lsquo;Capsule Wardrobe?&rsquo; Solusi Ubah Penampilan Jadi Lebih Stylish dengan Budget Minimalis, Kamu Wajib Coba!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan KPK untuk menaati proses hukum, dengan menghadiri gugatan praperadilan dari tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Praperadilan itu instrumen hukum yang disediakan undang-undang (UU) untuk melakukan koreksi atas proses penyidikan oleh penyidik agar jangan melanggar due process of law yang sudah ditentukan KUHAP," kata Hinca kepada wartawan, Rabu (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, KPK kembali tak menghadiri sidang gugatan praperadilan tersangka dari pihak swasta berinisial A, pada Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">Hinca menekankan praperadilan merupakan hak tersangka yang dilindungi UU. Ia mengingatkan, KPK bisa menghormati hak tersangka dengan menghadiri sidang praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pengadilan merupakan tempat terhormat untuk menguji tahapan-tahapan yang dilakukan KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengadilan menjadi tempat terhormat untuk menguji tahapan demi tahapan yang bersifat administratif yang tak boleh diabaikan sebaliknya harus teratur dan ditaati dengan presisi," ucap Hinca.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tidak ada alasan lembaga hukum termasuk KPK untuk tak hadir dalam sidang gugatan praperadilan tersangka. KPK harus benar-benar menyiapkan dalil penetapan tersangka untuk dibeberkan di pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sifatnya menguji proses administratif due process of law atas hak asasi tersangka apakah penetapan status tersangka sah atau tidak, atau penggeledahan yang sah atau tidak sah atau penyitaan yang sah atau tidak sah penting dan vital, maka KUHAP menyediakan waktu yang singkat," tegas Hinca.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara: 80/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dan mempunyai klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam petitumnya, Ira meminta hakim tunggal Praperadilan menyatakan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1072 Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan tersangka tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, dan karenanya surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sidang perdana diagendakan pada Senin, 2 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Ira, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi juga mengajukan praperadilan. Keduanya mempermasalahkan status tersangka yang disematkan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara Harry teregister dengan nomor: 81/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL, sedangkan Yusuf teregister dengan nomor: 82/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Hinca Panjaitan mengingatkan KPK untuk menaati proses hukum, dengan menghadiri gugatan praperadilan dari tersangka.

Anggota Komisi II DPR Hinca Panjaitan Ingatkan KPK Hormati Praperadilan Tersangka Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-keanehan-dari-jatuhnya-e-ktp-di-bogor_m_215787.jpeg" alt="Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya, tepat di simpang Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, kemarin. Kartu tersebut jatuh dari truk terbuka yang mengangkutnya. Dari pengakuan warga sekitar, e-KTP yang dikemas menggunakan dus mi instan itu terdapat tulisan Pemerintah Sumatera Selatan. Sementara truk dengan bak terbuka tersebut datang dari arah Jalan Raya Yasmin-Salabenda, Kota Bogor menuju Jalan Raya Parung-Bogor. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi yang mengetahui hal itu merasa ada keanehan dalam pengiriman e-KTP tersebut. "Alamat di e-KTP Sumsel, kenapa bisa nyasar dan numpuk di Bogor? Kalau alasannya dicetak, bukankah e-KTP bisa dicetak di Sumsel?" katanya kepada wartawan, Minggu (27/5). Dia khawatir, e-KTP dalam jumlah besar tersebut digunakan untuk kepentingan politik. Apalagi dalam waktu dekat banyak momen politik yang akan dihadapi seperti Pilkada 2018, Pileg dan Pilres 2019. "Sekarang mendekati momen politik jangan sampai e-KTP tersebut menjadi komoditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok," tegas pria yang akrab disapa Awiek itu. Karenanya, Wasekjen DPP PPP itu meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelidiki asal usul e-KTP yang berceceran di pinggir jalan tersebut. "Kemendagri harus melakukan pengecekan apakah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/17/205069/warga-kecewa-perekaman-e-ktp-massal-gagal" target="_blank">e-KTP</a> itu asli atau palsu. Jangan sampai Kemendagri kecolongan dan hangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap e-KTP," pungkas mantan wartawan itu. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengaku e-KTP yang jatuh itu statusnya rusak. "KTP-el yang tercecer tersebut adakah KTP-el rusak atau invalid," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/5). Dari hasil penelusuran Sekjen Dukcapil I Gede Suratha, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/22/206478/kolom-agama-dikosongkan-di-e-ktp-warga-badui-kesannya-tak-beragama" target="_blank">e-KTP</a> rusak itu diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor. Jumlah E-KTP yang dibawa ke Semplak itu sebanyak 1 dus dan 1/4 karung. "Jumlahnya kepingnya tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya," jelas Zudan. Saat ini permasalahan tercecernya sejumlah e-KTP di jalan, telah ditangani Polres Bogor. "Rencananya pagi ini beberapa staf yang mengawal barang tersebut dan sopir akan diminta keterangan," pungkas Zudan.

Ada Keanehan dari Jatuhnya e-KTP di Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dianggap-kurang-sabar-pdip-akhirnya-pecat-emil-dardak_m_170293.jpeg" alt="Emil Dardak dan Arumi" width="100%">
<figcaption>Emil Dardak dan Arumi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah melakukan pemecatan terhadap Bupati Trenggalek Emil Dardak. Kader muda partai berlambang banteng moncong putih itu &lsquo;lompat pagar&rsquo; ke Demokrat demi maju di Pilgub Jatim. Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, pemecatan tersebut karena Emil maju di Pilgub Jawa Timur lewat Partai Demokrat dan Golkar. "Itu benar (telah dipecat PDIP)," singkat Komarudin saat dihubungi, Jumat (23/11). Anggota Komisi II DPR ini, pemecatan ini karena Emil Dardak tidak patuh &lrm;terhadap keputusan partai. Sebab di Pilgub Jawa Timur, PDIP telah memilih kadernya Azwar Anas menjadi cawagub mendampingi Saifullah Yusuf. "Ketika dia memiliki kartu di luar PDIP ya otomatis dia hilang keanggotaan dari PDIP," katanya. Sebenarnya kata dia, sejak maju lewat partai lain. Maka otomatis Emil sudah melepaskan diri atau telah mengundurkan diri dari partai yang dinakodai oleh Megawati Soekarnoputri ini. "Sebenarnya dia sudah memecat dirinya sendiri karena kurang kesabaranya," pungkasnya. Sekadar informasi, PDIP telah mencalonkan salah satu kadernya Azwar Anas sebagai cawagub untuk mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pilgub Jawa Timur. Tapi secara tiba-tiba Partai Demokrat dan Partai Golkar mengusung Emil Dardak menjadi cawagub mendampingi Khofifah Indar Parawansa di hajatan terbesar di Jawa Timur 2018 nanti.

Dianggap Kurang Sabar, PDIP Akhirnya Pecat Emil Dardak

anggota komisi ii dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota komisi ii dpr

Berita Terkini

Anggota Komisi II DPR Hinca Panjaitan Ingatkan KPK Hormati Praperadilan Tersangka Korupsi

Ada Keanehan dari Jatuhnya e-KTP di Bogor

Dianggap Kurang Sabar, PDIP Akhirnya Pecat Emil Dardak

Download Aplikasi JawaPos.com