<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/rapat-paripurna-dprd-dki.jpg" alt="ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;<span class="cf0">Tunjangan perumahan anggota sebesar Rp 70,4 juta per bulan atau Rp 4,2 miliar selama 5 tahun dan pimpinan DPRD menerima Rp 78,8 juta per bulan atau Rp 4,7 miliar selama 5 tahun, semuanya sudah termasuk pajak.</span></p> <p><span class="cf0">Dikutip <em>RM.id (Jawa Pos Grup)</em>, Tunjangan perumahan itu berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Besaran tunjangan rumah untuk DPRD DKI Jakarta terbilang tinggi, bahkan lebih besar dari yang diajukan oleh DPR RI sebelum akhirnya dihentikan.</span></p> <p><span class="cf0">&ldquo;Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,&rdquo; tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang dikutip, Kamis (4/9/2025).</span></p> <p><span class="cf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016532845/isu-darurat-militer-terus-berhembus-kapuspen-tni-saya-tegaskan-bahwa-tni-tidak-niat-memberlakukan-darurat-militer">Isu Darurat Militer Terus Berhembus, Kapuspen TNI: Saya Tegaskan Bahwa TNI Tidak Niat Memberlakukan Darurat Militer</a></strong></span></p> <p><span class="cf0">Dana untuk tunjangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Kepgub 415/2022.</span></p> <p><span class="cf0">Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengaku, terkait gaji dan tunjangan dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya.</span></p> <p><span class="cf0">Ima menjelaskan bahwa dirinya sejak periode pertama telah rutin mempublikasikan gaji, tunjangan, dan laporan keuangan hingga bulan ini. Menurutnya, keterbukaan ini menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.</span></p> <p><span class="cf0">Ima mengklaim, dirinya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini.</span></p> <p><span class="cf0">Sehingga dengan demikian, masyarakat bisa bebas melihat dan pihak DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.</span></p> <p><span class="cf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016532858/garansi-kaya-seumur-hidup-5-weton-urat-emas-dipercaya-aliran-rezekinya-tiada-henti">Garansi Kaya Seumur Hidup! 5 Weton Urat Emas Dipercaya Aliran Rezekinya Tiada Henti</a></strong></span></p> <p><span class="cf0">Ima menegaskan revisi terkait gaji maupun tunjangan anggota dewan akan dibahas bersama dalam rapat anggaran yang akan datang.</span></p> <p><span class="cf0">&ldquo;Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,&rdquo; kata Ima.</span></p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p><span class="cf0">Selain isu gaji dan tunjangan, Ima juga menyoroti pentingnya evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia menyebut, DPRD akan mendorong agar evaluasi dilakukan secara berkala oleh pemerintah provinsi (Pemprov).</span></p> <p><span class="cf0">"Ini ranahnya Pak Gubernur eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gub dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala," ujarnya.</span></p> <p><strong><span class="cf0">Lebih Besar dari Anggota DPR</span>&nbsp;</strong></p> <p><span class="cf0">Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi masifnya kritik publik terkait tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta bagi para anggota dewan yang belakangan menuai polemik. Ia memastikan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota dewan, melainkan hanya tunjangan perumahan sebagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.</span></p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016532849/5-zodiak-paling-beruntung-di-akhir-tahun-2025-momen-penuh-kebahagiaan-siap-menyelimuti-mereka">5 Zodiak Paling Beruntung di Akhir Tahun 2025, Momen Penuh Kebahagiaan Siap Menyelimuti Mereka</a></strong>&nbsp;</p> <p><span class="cf0">"Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji, yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).</span></p> <p><span class="cf0">Menurutnya, pemberian tunjangan perumahan dilakukan karena seluruh rumah jabatan telah dikembalikan kepada negara. </span></p> <p><span class="cf0">"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,&rdquo; jelasnya.</span></p> <p><span class="cf0">Ia menambahkan, kompensasi tersebut diberikan karena sebagian besar anggota DPR berasal dari berbagai daerah. </span></p> <p><span class="cf0">&ldquo;Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah. Cuma itu saja yang ada perubahan, yang lainnya tidak ada perubahan,&rdquo; ujarnya.</span></p> <p><span class="cf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016532849/5-zodiak-paling-beruntung-di-akhir-tahun-2025-momen-penuh-kebahagiaan-siap-menyelimuti-mereka">5 Zodiak Paling Beruntung di Akhir Tahun 2025, Momen Penuh Kebahagiaan Siap Menyelimuti Mereka</a></strong></span></p> <p><span class="cf0">Terkait masifnya kritik publik soal besaran tunjangan Rp 50 juta yang dianggap terlalu tinggi, Puan memastikan angka itu sudah melalui proses kajian. </span></p> <p><span class="cf0">"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,&rdquo; tuturnya.</span>&nbsp;</p> <p><span class="cf0">Meski demikian, ia mengklaim DPR tetap mendengar aspirasi masyarakat. Ia menekankan, pihaknya terbuka terhadap evaluasi jika terdapat kebijakan yang dinilai belum tepat</span></p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p><span class="cf0">"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," tegasnya.</span></p> <p><span class="cf0">Lebih lanjut, Puan menegaskan keputusan ini sudah melalui kajian menyeluruh untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi di Indonesia.</span></p> <p><span class="cf0">&ldquo;Namun apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan," pungkasnya.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <p>&nbsp;</p>

Tunjangan perumahan anggota sebesar Rp 70,4 juta per bulan atau Rp 4,2 miliar selama 5 tahun dan pimpinan DPRD menerima Rp 78,8 juta/ bulan.

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 78,8 Juta Per Bulan, Lebih Besar daripada Anggota DPR RI Sebesar Rp 50 Juta

<div id="m#msg-f:1821499494896153689" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-20-at-16.55.19.jpeg" alt="Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. (PSI DKI Jakarta for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. (PSI DKI Jakarta for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821499494896153689-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang mengatur izin aparatur sipil negara (ASN) untuk memiliki istri lebih dari satu alias poligami menuai kritik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015539645/tes-kepribadian-bahasa-cinta-anda-mengungkapkan-ciri-kepribadian-anda-yang-tersembunyi">Tes Kepribadian: Bahasa Cinta Anda Mengungkapkan Ciri Kepribadian Anda yang Tersembunyi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Elva Farhi Qolbina menilai, kondisi-kondisi yang telah ditetapkan Pergub itu terlalu berpihak kepada laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami khawatir peraturan yang baru diterbitkan oleh Pj Teguh, alih-alih memberikan solusi bagi masalah rumah tangga, malah akan menambah masalah baru ketidakadilan gender nantinya,&rdquo; Ujar Elva, Jumat, (17/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pergub ini memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh ASN untuk diizinkan berpoligami dalam kondisi tertentu. Elva mengatakan, dengan adanya peraturan ini menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dan rentan dalam suatu pernikahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nggak salah kalau ada pihak yang nantinya mengira orang-orang berpoligami karena sekadar tidak puas dengan pernikahan mereka,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 4 ayat (1) diatur sejumlah persyaratan untuk suami berpoligami. Yakni, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun perkawinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat lainnya, ASN DKI Jakarta yang hendak poligami juga mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elva pun skeptis serangkaian aturan yang telah ditetapkan akan dipatuhi sepenuhnya oleh ASN nantinya. Menurut Elva, aturan itu malah bisa menjadi celah bagi ASN yang hendak poligami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apa jaminannya mereka nanti berlaku adil terhadap istri dan anak dari pernikahan yang pertama, apa juga jaminannya hal ini tidak akan mengganggu mereka dalam bertugas?," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elva meminta Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mempertimbangkan kembali pergub yang telah diterbitkan. Jangan sampai aturan itu malah membuka kotak pandora dan menyebabkan masalah baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pj Teguh jangan sampai membuka kotak pandora. Peraturan ini sangat berisiko. Jangan sampai pelaksanaannya malah menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari yang kita semua belum siap untuk menghadapinya,&rdquo; tegasnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang mengatur izin aparatur sipil

Pergub Poligami ASN DKI Jakarta Dikritik Anggota DPRD karena Dinilai Tidak Adil bagi Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/JKT_PELANTIKAN-ANGGOTA-DPRD-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_26082024-10-3978558460.jpg" alt="Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024&ndash;2029 resmi dilantik hari ini, Senin (26/8) di gedung Dewan, Jalan kebon Sirih Jakarta Pusat. Pelantikan itu menandai dimulainya kerja-kerja politik anggota dewan dari berbagai partai politik tersebut.</p> <p>Diketahui bahwa masa tugas anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019&ndash;2024 sendiri sudah berakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 lalu.&nbsp;</p> <p>Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih 2024&ndash;2029 Nabilah Aboebakar Alhabsyi menjadi pemeroleh suara tertinggi di daerah pemilihan 8 Jakarta Selatan. Dia mengatakan, kemenangannya membuktikan suara milenial makin dipertimbangkan dalam sistem politik.</p> <p>"Keberhasilan saya bisa dimaknai sebagai keberhasilan calon legislatif muda dalam berkompetisi di arena politik. Yang menunjukkan bahwa suara generasi milenial hari ini semakin diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/8).</p> <p>Dengan meraih total jumlah 26.344 suara, Nabilah berjanji akan terus mendengarkan suara-suara rakyat yang memilihnya menjadi wakil rakyat.&nbsp;</p> <p>"Saya akan terus berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Politikus PKS itu menegaskan bahwa integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk mendengarkan rakyat adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan publik.&nbsp;</p> <p>Karena itu, dia mengaku siap untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Demi mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing.&nbsp;</p> <p>"Alhamdulillah dengan keberhasilan hari ini yang telah sama-sama kita capai, saya berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Dapil 8 Jakarta Selatan," tuturnya.&nbsp;</p> <p>"Ini adalah amanah yang besar, dan saya berkomitmen untuk bekerja sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat," pungkas Nabilah.</p>

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024–2029 resmi dilantik hari ini, Senin (26/8) di gedung dewan, Kebon Sirih, Jakpus.

Anggota DPRD DKI Jakarta 2024–2029 Resmi Dilantik di Kebon Sirih, Nabilah Aboebakar: Ini Amanah yang Besar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/Snapinstaapp_387744072_18391958680035050_527693975453233270_n_1080-1175220304.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa Meninggal Dunia pada Senin kemarin (9/10). (Instagram @yukeyurike)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa Meninggal Dunia pada Senin kemarin (9/10). (Instagram @yukeyurike)</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kabar duka datang dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Steven Setiabudi Musa yang meninggal dunia pada Senin (9/10). Kabar meninggalnya Steven Setiabudi Musa disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melalui akun Instagramnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Steven Setiabudi Musa adalah anggota DPRD DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode, dari 2014-2019 dan 2019-2024. Dalam akun Instagramnya yang diposting pada Senin (9/10), Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo menyampaikan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya</p> <p style="font-weight: 400;">Setelah itu, ia mengajak followernya untuk mendoakan (Alm) Steven Setiabudi Musa yang berpulang dalam usia 54 tahun.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013062597/lansia-yang-meninggal-di-mobil-memaksa-bekerja-meski-sebelumnya-kena-serangan-jantung"> Lansia yang Meninggal di Mobil Memaksa Bekerja, meski Sebelumnya Kena Serangan Jantung</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Mari kita doakan bersama semoga Mendiang mendapat tempat terbaik di sisiNya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran serta keberkahan. Amin,&rdquo; tulisnya di carousel Instagram.</p> <p style="font-weight: 400;">Steven Setiabudi meninggalkan seorang istri bernama Siska Konda Andrina dan dua orang anak bernama Venka Stella Musa dan Vilona Stevanny Musa.</p> <p style="font-weight: 400;">Kemudian Prasetyo melanjutkan menulis. &ldquo;Doa terbaik dari saya, keluarga dan seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat Jalan Om Steven. Berpulanglah dengan sepenuh rela dan damai,&rdquo; tulisnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013062541/buat-koreografi-untuk-lagu-terbaru-fact-check-taeyong-nct-127-sempat-tak-percaya-diri">Buat Koreografi untuk Lagu Terbaru Fact Check, Taeyong NCT 127 Sempat Tak Percaya Diri</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Lalu di waktu yang lain, pada malam Selasa (9/10), ia datang menengok jenazah di kediamannya di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.</p> <p style="font-weight: 400;">Selama karirnya (Alm) Steven Setiabudi Musa pernah menjadi Ketua PengProv PGSI DKI Jakarta dan Ketua Kompartemen PA GMNI. Selain itu, Almarhum juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2015 hingga 2019.</p>

Steven Setiabudi meninggalkan seorang istri bernama Siska Konda Andrina dan dua anak bernama Venka Stella Musa dan Vilona Stevanny Musa.

Anggota DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/punya-modal-historis-dan-sda-maluku-didorong-jadi-poros-ekonomi-dunia_m_.jpg" alt="Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPP PDI Perjuangan akan menjalani persidangan terkait status anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega. Hal ini sebagai tindak lanjut akibat yang bersangkutan diduga bermain game slot saat rapat paripurna, pada Rabu (19/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya sidang etik terhadap Cinta Mega akan dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun, yang akan dimulai sekitar pukul 15.00 .</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (Cinta Mega disidang besok oleh DPP)," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (28/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gembong menjelaskan, keputusan&nbsp;pergantian antarwaktu (PAW) atau pemecatan Cinta Mega dari anggota legislatif merupakan kewenangan DPP PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011791049/profil-cinta-mega-anggota-dprd-dki-jakarta-yang-diduga-main-game-slot-saat-rapat-paripurna">Profil Cinta Mega, Anggota DPRD DKI Jakarta yang Diduga Main Game Slot Saat Rapat Paripurna</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena pembebas tugasan yang bersangkutan sebagai anggota dprd menjadi kewenangan dpp partai. SK pembebas tugasan diterbitkan oleh DPP partai," tegas Gembong.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011810342/didatangi-puan-dan-pengurus-pdip-ke-rumahnya-airlangga-arahkan-golkar-ke-ganjar">Didatangi Puan dan Pengurus PDIP ke Rumahnya, Airlangga Arahkan Golkar ke Ganjar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menggelar rapat pleno pada Selasa (25/7/2023) untuk membahas nasib Cinta Mega yang diduga bermain gim judi slot saat rapat paripurna DPRD DKI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil rapat pleno tersebut memutuskan PDIP DKI Jakarta memecat Cinta Mega dari DPRD DKI dengan melakukan pergantian antar-waktu (PAW). Keputusan itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Widjaja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi kita rapat pleno, karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno, kita memberikan sanksi berupa PAW. Nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP Partai," pungkas Adi, Selasa (25/7).</div> <p>&nbsp;</p>

Gembong menjelaskan, keputusan pergantian antarwaktu (PAW) atau pemecatan Cinta Mega dari anggota legislatif merupakan kewenangan DPP PDIP.

Usai Viral Karena Diduga Main Judi Slot, Sore Ini Cinta Mega Disidang DPP PDIP 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/DPRD-slot-2952640764.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta diduga asyik bermain slot saat mengikuti rapat." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta diduga asyik bermain slot saat mengikuti rapat.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga tengah main game slot terekam kamera wartawan saat tengah berlangsung rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam agenda itu, rapat paripurna&nbsp; membahas terkait rencana peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD 2022 yang dihadiri langsung oleb Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat seluruh anggota DPRD DKI Jakarta itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Saat Zita baru membuka rapat, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto mendadak mengajukan interupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/01388369/respons-kominfo-soal-maraknya-judi-slot-online-di-internet">Respons Kominfo Soal Maraknya Judi Slot Online di Internet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di saat itulah pengeras suara di ruang paripurna mendadak mati. Sehingga, rapat dihentikan untuk sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, aksi anggota DPRD DKI yang diduga main game slot terekam kamera wartaaan. Game itu terlihat jelas lantaran anggota legislatif itu menggunakan tablet untuk memainkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01388134/marak-iklan-judi-slot-online-di-intenet-polri-warning-pembuat-iklan">Marak Iklan Judi Slot Online di Intenet, Polri Warning Pembuat Iklan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dikonfirmasi, Anggota DPRD DKI yang diduga memainkan game slot itu merupakan anggota Komisi C Cinta Mega.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun tak menampik bahwa dirinyalah yang tengah memainkan game di tengah rapat paripurna tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kan tadi lama nunggu paripurnanya, bosan. Tadi lagi main sama temen,&rdquo; katanya saat dikonfirmasi, Kamis (20/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, politikus PDI Perjuangan itu menbantah bahwa game yang dimainkannya merupakan game slot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak lah (bukan main slot), itu kan candy crush. Saya taruh (tablet) di meja, bukan dimainin (saat rapat). Itu (dimainin) sebelum paripurna, karena nunggunya lama,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bosan dari jam satu siang nunggunya sampai setengah 3 mulainya,&rdquo; pungkas Cinta Mega.</div> <p>&nbsp;</p>

Setelah dikonfirmasi, Anggota DPRD DKI yang diduga memainkan game slot itu merupakan anggota Komisi C Cinta Mega.

Anggota DPRD DKI Cinta Mega Diduga Asyik Main Slot Saat Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/tina-toon-1149068363.jpg" alt="Tina Toon menikah. (Instagram Tina Toon)" width="100%">
<figcaption>Tina Toon menikah. (Instagram Tina Toon)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kabar bahagia datang dari pasangan Tina Toon dan kekasihnya bernama Daniel. Pasangan ini melangsungkan pernikahan setelah sekitar 5 tahun berpacaran. Pernikahan digelar secara tertutup pada 25 Juni 2023 lalu di salah satu tempat di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diungkapkan Tina Toon, niat awal akan menikah sejatinya sudah ada sekitar 3 tahun silam tepat di usia pacaran memasuki tahun kedua. Namun sayangnya pandemi Covid-19 tiba-tiba mewabah sehingga rencana itu jadi dibatalkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya di tahun 2022 aku mau menikah setelah Oma sakit. Niatnya biar Oma bisa lihat. Nikahnya tadinya di rumah saja. Tapi takdir berkata lain, Oma memburuk dan meninggal," kata Tina Toon di bilangan Mampang Jakarta Selatan, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011770711/baru-saja-menikah-cincin-kawin-tina-toon-malah-hilang">Baru Saja Menikah, Cincin Kawin Tina Toon Malah Hilang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berhubung Oma meninggal, rencana pernikahan itu kembali buyar. Tina Toon secara pribadi sebenarnya merasa siap untuk menikah. Dia pun mulai membicarakan kembali dengan sang kekasih soal pernikahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam masa berkabung pasca kehilangan Oma, tradisi di keluarga Daniel melarang melakukan pernikahan sampai 1000 hari atau sekitar 3 tahun lamanya. Tina Toon keberatan karena itu berarti dia baru boleh menikah setelah 8 tahun masa berpacaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya kita bicarakan lagi, katanya boleh asal tidak ada pesta.Kita akhirnya menikah. Keluarga dari aku dan keluarga dari suami saja yang datang, tidak lebih dari 50 orang yang datang," kata Tina Toon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011769420/penyanyi-cilik-tina-toon-diam-diam-sudah-menikah-ternyata-ada-kisah-sedih-di-baliknya">Penyanyi Cilik Tina Toon Diam-diam Sudah Menikah, Ternyata Ada Kisah Sedih di Baliknya</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat pernikahan sekali seumur hidup, Tina Toon secara pribadi berkeinginan pernikahan dihadiri banyak orang. Namun dia juga tidak bisa memaksakan diri mengingat keluarga suaminya sangat berpegang teguh pada tradisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting semua keluarga merestui dan mendoakan," kata Tina Toon yang juga anggota DPRD DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun konsekuensi dari pernikahan yang dirahasiakan, dia menerima komplen dari sejumlah sahabat. Mereka protes kenapa tidak diundang di hari bahagia Tina Toon- Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pas aku publish teman-teman, kok nggak diundang? Memang nggak ada undangan," kata Tina Toon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski pernikahan dirahasiakan dia merasa perlu untuk mengumumkan kabar bahagia pernikahan ini ke publik untuk menghindari fitnah.&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Diungkapkan Tina Toon, niat awal akan menikah sejatinya sudah ada sekitar 3 tahun silam tepat di usia pacaran memasuki tahun kedua.

Setelah 5 Tahun Berpacaran, Tina Toon Akhirnya Menikah dengan Daniel 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-akan-jual-saham-perusahaan-bir-gerindra-akan-lobi-anggota-dewan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Kamis (8/9). Dia didalami pengetahuannya terkait proses penganggaran dalam pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada 2018-2019.<br /> <br /> "Kita jelasin penganggaran itu kan usulan, misalkan PMD (penanaman modal daerah) itu diusulkan oleh BUMD kemudian masuk ke Bappeda, biasanya di Bappeda ada tim, baru tim masuk pengajuan ke kita ke DPRD," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/9).<br /> <br /> Taufik juga mengaku ditanya soal hubungannya dengan mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Menurutnya, hubungannya dengan Yoory hanya berkaitan dengan pekerjaan.<br /> <br /> "Ya saya misalnya 'kenal pak Yorry?' kenal. Kan pernah pertemuan dalam pembahasan di APBD anggaran, itu aja kok," ujar Taufik.<br /> <br /> Meski demikian, sampai saat ini KPK belum memberikan penjelasan secara rinci materi pemeriksaan terhadap M Taufik. Namun, keterangan Taufik diyakini akan masuk ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).<br /> <br /> Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, saat ini tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dari pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya (SJ) Tahun 2018-2019. Perumda Sarana Jaya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1982.<br /> <br /> Pengadaan tanah tersebut diduga diperuntukan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Perkara pengadaan tanah ini di Cakung, Jakarta Timur ini telah menjerat pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.<br /> "Kami belum dapat menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang di tetapkan sebagai tersangka dan uraian dugaan tindak pidana yang terjadi," ucap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pihaknya akan mengumumkan secara resmi ke publik mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara tersebut. Sebab hingga kini, pengumpulan alat bukti masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi-saksi.<br /> <br /> "Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," tegas Ali.<br /> <br /> Sejauh ini, lanjut Ali, tim penyidik KPK telah memanggil saksi-saksi sebanyak 22 orang, yang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris. KPK memastikan akan menginformasikan kepada publik terkait pengembangan perkara tersebut.<br /> <br /> "Sebagai bentuk transparansi, KPK akan terus menyampaikan setiap perkembangan perkara ini dan berharap masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal hingga sampai dengan tahap proses persidangan," ujar Ali.<br /> <br /> Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.<br /> <br /> Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.<br /> <br /> Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.<br /> <br /> Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

M Taufik Dicecar KPK Soal Proses Penganggaran Tanah di Pulo Gebang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-05-at-19.17.30.jpeg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta, Lauw Siegvrieda saat meninjau TPS Pasar Kalideres, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta, Lauw Siegvrieda saat meninjau TPS Pasar Kalideres, Jakarta Barat</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPRD DKI Jakarta, Lauw Siegvrieda meninjau lokasi tempat penampungan sementara pedagang (TPS) Pasar Kalideres Jakarta Barat, Sabtu (5/9). Dia merasa miris karena melihat kondisi TPS yang begitu kecil dan sempit.<br /> <br /> “Ini orang dan dagangan mau taruh dimana? Ternyata beneran kecil, padahal ini dalam situasi pandemi Covid-9," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu.<br /> <br /> Usai berkunjung dan mengelilingi seluruh pasar, ia meminta agar Perumda Pasar Jaya untuk mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya, menurut dia yang terjadi dalam pembangunan Pasar Kalideres tidak dipenuhi.<br /> <br /> "Jangankan dalam situasi pandemi dalam situasi normal pun tetap tidak memenuhi standard dan tidak memperhatikan kebutuhan pedagang. Seharusnya pembangunan TPS dilakukan di lahan kosong di samping area Pasar Kalideres yang tempatnya memadai dan memenuhi sarat," imbuhnya.<br /> <br /> Sebelumnya perwakilan pedagang yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Kalideres mengadu ke Fraksi PDIP di DPRD DKI pada 18 Agustus kemarin.<br /> <br /> Rudi, selaku Ketua Forum Pedagang Pasar Kalideres mengatakan, dirinya mewakili para pedagang meminta Perumda PD Pasar Jaya membuat tempat yang layak sebagai penampungan sementara bagi Pedagang. Karena keberadaan pasar untuk menjaga penghasilan ekonomi sekaligus agar roda perekonomian tetap berputar seperti yang diinginkan pemerintah.<br /> <br /> "Para pedagang Pasar Kalideres menolak pembangunan TPS (tempat penampungan sementara) di area parkir. Karena tempatnya terlalu sempit, tidak nyaman dan tidak layak untuk dijadikan tempat bertransaksi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tempat yang terlalu sempit akan membuat pengunjung berdesakan dan itu jelas menyalahi protokoler kesehatan," katanya.

DPRD DKI Sebut TPS Pasar Kalideres Terlalu Sempit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tina-toon.jpg" alt="Artis Tina Toon menjelang dilantik menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Artis Tina Toon menjelang dilantik menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Artis Tina Toon hari ini akan dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Mengenakan kebaya berwarna merah, dia tiba di lokasi pelantikan sekitar pukul 08.55 WIB dan didampingi beberapa orang pria.<br /> <br /> Seolah tak bisa lepas dari aktivitasnya sebagai publik figur, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu datang sembari membuat video vlog. Isinya, dia meminta doa restu kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberi mandat kepadanya sebagai anggota legislatif di Kebon Sirih.<br /> <br /> "Mohon doa restu untuk semua warga Jakarta hari ini pelantikan anggota DPRD, dan saya salah satu yang terpilih. Doakan semoga lancar dan langsung berikutnya bisa berjuang untuk masyarakat dan bersama masyarakat," ujar Tina di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).<br /> <br /> Tina menuturkan, sebagai anggota DPRD baru, dia ingin ditempatkan di Komisi E yang menangani sosial, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana.<br /> <br /> Pemilik nama lengkap Agustina Hermanto menjelaskan, dengan duduk di Komisi E, dia akan lebih mudah memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kesejahteraan sosial. Pasalnya, saat blusukan kampanye, materi tersebut yang menjadi bahan jualan dia ke rakyat.<br /> <br /> Di sisi lain, dengan usia yang terbilang muda, Tina tak minder duduk sebagai legislatif. Darah muda bukan berarti menghalangi sebuah prestasi. Justru milenial memiliki keunggulan, berupa semangat yang lebih besar. "Ini adalah tugas bukan dari tua dan muda, kalau muda kerjanya harus semangat dan lebih ekstra," pungkasnya.

Tina Toon Ngevlog Sebelum Dilantik Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota dprd dki jakarta

Berita Terkini