<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/VDnczW1f5ZJIc8T9boqRTzZ456usu5hSRPFYsgJp-1-1969214729.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menemui 48 anak putus sekolah di Balai RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menemui 48 anak putus sekolah di Balai RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 48 anak putus sekolah mendatangi Balai RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8). Mereka berasal dari sejumlah kelurahan di Jakarta Barat. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengaku kaget banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Ibu Kota.&nbsp; "Saya sempat tidak percaya kalau di DKI Jakarta itu ada yang putus sekolah. Ternyata ini semua saudara saya, anak-anak saya, adik-adik saya putus sekolah," ujar Lukmanul di lokasi. Politikus PAN itu menjelaskan, penyebab utama anak-anak ini putus sekolah ialah faktor ekonomi. Mayoritas para orang tua mereka pun tidak memiliki pekerjaan alias menganggur. Lantaran tak bersekolah, mereka pun luput dari program pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Dan bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mendapatkan mereka," katanya. Padahal, kata Lukmanul, anggaran pendidikan DKI Jakarta untuk 2026 mencapai Rp3,4 triliun, termasuk subsidi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia menduga masih banyak anak putus sekolah lainnya di Jakarta yang belum terdata.&nbsp; Menurutnya, 48 anak putus sekolah ini hanyalah puncak gunung es dan masih banyak anak-anak lainnya.&nbsp; "Jadi ini fenomena gunung es DKI Jakarta soal anak-anak putus sekolah. Tetapi, terima kasih juga kepada pemerintah sudah menanggapi cepat ada beberapa anak yang sudah sekolah," ucapnya. Anak-anak tersebut rencananya akan diajukan ke Pemerintah Daerah agar bisa kembali bersekolah. Namun, bantuan akan disesuaikan dengan usia. "Biar nanti (sekolah) paket atau apa itu biar pemerintah daerah yang mengatur. Kami hanya sifatnya menyampaikan kepada pemerintah daerah, kok masih ada anak-anak putus sekolah," jelasnya. &nbsp; Warga: Buat Makan Saja Susah <h2>&nbsp;</h2> Salah satu warga, Nurhayati, 50, mengaku tidak mampu menyekolahkan putri bungsunya yang kini duduk di kelas 3 SD. Jangankan memikirkan sekolah, untuk makan pun sulit. "Anak kelas 3 enggak sekolah. Enggak ada biaya, buat makan aja susah," tuturnya. Nurhayati memang tidak bekerja, sementara suaminya meninggal setahun lalu. Ia berharap bantuan pemerintah bisa mengembalikan anaknya ke sekolah. "Saya pengen anak bisa sekolah aja," ungkapnya.

Sebanyak 48 anak putus sekolah di Jakarta Barat terungkap, faktor ekonomi jadi penyebab utama. Politisi DKI Jakarta soroti masalah ini.

Miris! 48 Anak di Jakarta Barat Putus Sekolah, Anggota DPRD DKI Lukmanul: Padahal Anggaran Pendidikan Triliunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/Screenshot_2025-07-31-17-04-45-915_comandroidchrome-edit-2861714143.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Data Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016373541/santer-isu-kongres-pdip-mau-digelar-di-bali-ketua-dpp-deddy-yevri-sitorus-pastikan-tak-ada-perbedaan-faksi-di-internal-partai">Santer Isu Kongres PDIP Mau Digelar di Bali, Ketua DPP Deddy Yevri Sitorus Pastikan Tak Ada Perbedaan Faksi di Internal Partai</a> Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang. Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur 3.875.880 orang, Jawa Barat 3.654.740 orang dan Jawa Tengah 3.366.690 orang. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi pencapaian DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang tak masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Menurut Kenneth, pencapaian itu patut dapat apresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Kenneth menilai, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di ibukota. &ldquo;Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,&rdquo; ujar dia. Kenneth menambahkan, sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, lanjut dia, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Sebab, masih banyak warga Jakarta yang hidup dalam kondisi rentan. Karena itu, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan bisa diperkuat secara berkelanjutan. &ldquo;Kami akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya,&rdquo; tegas Kenneth. Ia berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif serta sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. DPRD DKI Jakarta, tambah Kenneth, siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. &ldquo;Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya,&rdquo; tutur dia. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan September 2024. BPS menggunakan konsep &lsquo;basic needs approach&rsquo; atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025. (*)

Data BPS telah menunjukkan angka penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta.

Anggota DPRD Apresiasi Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Jumlah Warga Miskin Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/konsep-normalisasi-dan-naturalisasi-sungai-tidak-sejalan_m_.jpg" alt="Ilustrasi banjir Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi banjir Jakarta</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan lima langkah konkret sebagai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi banjir di musim hujan ini. "Saya meminta Pemprov Jakarta untuk lebih proaktif dan cepat dalam menghadapi potensi bencana tersebut," kata Kenneth di Jakarta, Sabtu. Hal ini disampaikannya menanggapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yakni musim hujan saat ini disertai fenomena La Nina membuat curah hujan meningkat hingga 20 persen dari normalnya. "Koordinasi yang lebih baik, peningkatan infrastruktur dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah-langkah penting dalam mengurangi dampak banjir yang dapat merugikan banyak pihak," katanya. Fenomena itu bisa berdampak pada skenario terburuk curah hujan yang ekstrem hingga banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada 2020.&nbsp; Dengan kesiapsiagaan yang baik diharapkan Jakarta dapat mengurangi risiko banjir dan memastikan keselamatan warganya. "Ada beberapa saran konkret kepada Pemprov Jakarta dalam rangka mengantisipasi potensi bencana banjir di musim hujan ini," ujar Kenneth. Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus segera memastikan bahwa seluruh infrastruktur drainase berfungsi maksimal dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin. Pemprov juga diharapkan dapat melakukan pengerukan lumpur di sungai atau kali di Jakarta serta mempercepat normalisasi sungai dan saluran air agar mampu menampung volume air yang tinggi. Kedua, Pemprov Jakarta perlu memastikan sistem peringatan dini berjalan efektif dan cepat tersampaikan ke masyarakat. Simulasi evakuasi untuk masyarakat juga perlu diperkuat sehingga warga yang tinggal di kawasan rawan banjir bisa dengan cepat bergerak menuju tempat aman. Ketiga, Pemprov perlu memaksimalkan kapasitas pompa air dan memastikan operasionalnya berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari genangan air di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Keempat, Pemprov juga diminta untuk menggencarkan kampanye edukasi kepada masyarakat terkait cara-cara mitigasi banjir yang sederhana namun efektif, seperti menjaga kebersihan saluran air dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Kelima, Pemprov Jakarta perlu untuk melibatkan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam berbagai program mitigasi banjir. Pendekatan kolaboratif ini akan memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Langkah-langkah mitigasi BPBD DKI Jakarta seharusnya bisa berjalan lebih efektif dalam menghadapi bencana, khususnya banjir dan angin kencang. Ke depannya, kata dia, penting untuk terus memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan respons bencana yang lebih cepat. Sebelumnya, Pemprov&nbsp;DKI Jakarta bersama BMKG akan melakukan rekayasa cuaca hingga akhir tahun 2024 guna mengantisipasi potensi curah hujan yang diprediksi tinggi pada akhir tahun. Rekayasa cuaca akan dilakukan untuk pertengahan sampai akhir tahun. Hal ini sedang dijajaki dan akan dibicarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) "Tentu saja dengan BMKG juga terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk rekayasa cuaca," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Pusat, Jumat (6/12). (*)

Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan lima langkah konkret sebagai kesiapsiagaan banjir

Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth Minta Pemprov Jakarta Siapkan 5 Langkah Siaga Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambut-asian-games-monas-suguhkan-tarian-atraksi-air-mancur_m_.jpg" alt="Ilustrasi DKI Jakarta akan menjadi DKJ." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi DKI Jakarta akan menjadi DKJ.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail mengaku belum memiliki program yang tepat untuk warga DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan. Pasalnya, pergantian status Jakarta sebagai ibu kota menjadi kota aglomerasi masih dalam pembahasan di DPR melalui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa Ismail merupakan salah satu caleg PKS yang kembali memenangkan kontestasi Pileg DKI Jakarta pada 2024 lalu. Ia mendapat perolehan 14.480 suara warga di daerah pemilihan (Dapil) satu yang meliputi Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Menteng, dan Tanah Abang Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Daerah khusus ini sendiri sedang dimatangkan bentuknya, karena dari sinilah nantinya fondasi untuk kita mewujudkan Jakarta ke depannya," ujarnya kepada wartawan, Minggu (24/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014477457/5-zodiak-ini-paling-disukai-dan-populer-no-3-dijuluki-sebagai-kupu-kupu-sosial-karena-kepandaiannya-dalam-beradaptasi">5 Zodiak Ini Paling Disukai dan Populer, No 3 Dijuluki sebagai Kupu-kupu Sosial karena Kepandaiannya dalam Beradaptasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun karena status Jakarta sedang dalam tahap peralihan dari Ibukota menjadi Daerah Khusus, maka program dan kebijakan yang akan ia perjuangakan masih menunggu RUU DKJ dirampungkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah dengan adanya perubahan ini pasti harus dilakukan sejumlah penyesuaian tergantung dari Undang-Undang Kekhususan Jakarta yang nanti akan disahkan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengaku terus mengikuti perkembangan RUU DKJ untuk mempersiapkan kebijakan dan program terbaik sesuai payung hukum bagi warga Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Atas dasar tersebut, seluruh stakeholder Jakarta khususnya di DPRD tidak boleh berdiam diri. Harus proaktif dari sekarang mengikuti perkembangan hal tersebut,&rdquo; pungkas Ismail.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014477444/tidak-hanya-makanan-pemprov-jawa-timur-berikan-bantuan-psikososial-bagi-korban-selamat-gempa-bawean">Tidak Hanya Makanan, Pemprov Jawa Timur Berikan Bantuan Psikososial bagi Korban Selamat Gempa Bawean</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, RUU DKJ telah selesai dibahas pada keputusan tingkat I. Badan Legislasi (Baleg) DPR akan membawa RUU ke sidang rapat paripurna DPR atau keputusan tingkat II sebagai Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada beberapa poin penting terkait Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota. Di antaranya yakni Jakarta sebagai kota aglomerasi dan Jakarta akan menjadi kota bisnis seperti New York di Amerika Serikat dan Melbourne di Australia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anggota DPRD DKI Jakarta Ismail mengaku belum memiliki program yang tepat untuk warga DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan.

Anggota DPRD DKI Terpilih Masih Bingung Rancang Program Lantaran Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/InShot_20240125_173622532-1-1784096875.jpg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI gelar pelantikan serentak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Gelora Sunter Jakarta Utara, Kamis (25/1/2024). (ANTARA/HO-KPU DKI)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI gelar pelantikan serentak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Gelora Sunter Jakarta Utara, Kamis (25/1/2024). (ANTARA/HO-KPU DKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Simon Lamakadu, seorang anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta mengajukan permintaan agar puskesmas di tingkat kecamatan dan kelurahan aktif mendukung anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). "Dinas Kesehatan DKI memastikan puskesmas-puskesmas di tingkat kecamatan atau kelurahan bekerjasama dengan KPU daerah untuk mendorong KPPS memeriksakan kondisi kesehatannya," kata Simon kepada wartawan di Jakarta,&nbsp;Antara News, Selasa (30/1). Simon menyarankan persiapan yang matang untuk pemilihan presiden dan legislatif tahun 2024, termasuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan para petugas. Pentingnya pemeriksaan kesehatan menjadi fokus utama untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan, dengan tambahan pemberian vitamin dan nutrisi jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan oleh petugas KPPS, sehingga segala kemungkinan dapat diatasi dengan baik. Harapannya adalah memastikan kesehatan yang optimal bagi 215.362 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai bentuk evaluasi dari Pemilu 2019. "Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatan panitia dan mendeteksi adanya potensi resiko yang menghalangi mereka untuk bekerja,&rdquo; ungkapnya. KPU DKI terus berupaya memastikan bahwa hak dan kewajiban semua anggota KPPS terjamin demi kesuksesan demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali. Pada Kamis (25/1), KPU RI secara serentak melantik 5.741.127 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 71.000 lokasi. Sebelumnya, KPU Republik Indonesia telah mengimbau seluruh KPU di seluruh Indonesia untuk tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas dalam Pemilu 2024. "KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap di Medan pada hari Selasa (30/1).

Anggota DPRD DKI, Simon Lamakadu, meminta puskesmas di tingkat kecamatan dan kelurahan mendukung pemeriksaan kesehatan KPPS.

Sebelum Pemilu, Legislator Meminta Pihak Puskesmas untuk Cek Kesehatan para KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/antarafoto-kapasitas-rs-covid-jakarta-090121-ak-4.jpg" alt="Ilustrasi ambulans membawa pasien ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, beberapa waktu lalu. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ambulans membawa pasien ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, beberapa waktu lalu. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Jupiter mengucapkan permohonan maaf setelah sopir ambulans miliknya melawan arah, membunyikan sirine, dan menyalakan rotator di kawasan Puncak Bogor dengan membawa rombongan bus di belakangnya. Jupiter tidak menyangkal bahwa hal tersebut adalah tindakan memalukan.  "Saya mohon maaf nih, bikin malu juga. Saya kaget juga, sopirnya sampai begitu," ujarnya saat dihubungi wartawan, dikutip Sabtu (24/12).  Jupitere mengaku, ambulans dan rombongan bus yang pergi menuju Grand Cempaka guna menghadiri gathering itu berangkat tanpa sepengetahuan dirinya.  "Saya juga kecewa, kok bawa ambulans, kemudian tidak tertib lalu lintas, saya juga kaget juga di situ. Kecewa, lah," tegas Anggota Komisi A itu.  Atas hal itu, Jupiter menegaskan akan menegur dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap sopir tersebut. Ia juga mendorong agar kepolisian menindak sesuai dengan aturan yang berlaku.  "(Tindak) Sesuai aturan berlaku," tandasnya.  Sebelumnya, mobil ambulans yang berlambang partai NasDem dengan wajah Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter ditilang di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hal itu menurut Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor Ipda Ardian Novianto terjadi lantaran mobil tersebut melanggar lalu lintas dengan cara melawan arah.  "Ada salah satu ambulans yang di belakangnya ada rangkaian bus dan kendaraan pribadi itu melawan arus dari sekitar Simpang Gadog," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (23/12).  Ardian mengatakan bahwa selain melawan arah, mobil ambulans yang belakangan diketahui milik Anggota DPRD Fraksi NasDem Jupiter itu juga membunyikan sirine dan rotator.  Saat dicek apakah ambulans tersebut membawa pasien sakit atau akan membawa pasien yang kemudian bisa dikategorikan sebagai kendaraan prioritas seperti dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ternyata tidak termasuk.  "Setelah kita periksa, ternyata ambulans tersebut tidak membawa pasien sakit, namun membawa peralatan yang akan digunakan. Tadi info dari driver untuk donasi bantuan gempa," jelas Ardian.  Namun begitu, alasan tersebut hanya kilahan sopir. Pasalnya, setelah didalami lebih jauh lagi ternyata mobil ambulans itu bukan untuk membawa donasi bantuan gempa.  "Kendaraan ambulans membawa barang untuk family gahering salah satu pengurus partai," pungkas Ardian.

Ambulans Abal-abal Lawan Arah, Anggota DPRD DKI Akui Bikin Malu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Kamis (8/9). Taufik akan diperiksa tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Tahun 2018-2019.  Selain M Taufik, KPK juga turut memanggil mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Yoory merupakan terpidana dalam korupsi pengadaan tanah di Munjul.  "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/9).  KPK saat ini tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dari pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya (SJ) Tahun 2018-2019. Perumda Sarana Jaya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1982.  Pengadaan tanah tersebut diduga diperuntukan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Perkara pengadaan tanah ini di Cakung, Jakarta Timur ini telah menjerat pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.  "Kami belum dapat menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang di tetapkan sebagai tersangka dan uraian dugaan tindak pidana yang terjadi," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pihaknya akan mengumumkan secara resmi ke publik mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara tersebut. Sebab hingga kini, pengumpulan alat bukti masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi-saksi.  "Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," tegas Ali.  Sejauh ini, lanjut Ali, tim penyidik KPK telah memanggil saksi-saksi sebanyak 22 orang, yang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris. KPK memastikan akan menginformasikan kepada publik terkait pengembangan perkara tersebut.  "Sebagai bentuk transparansi, KPK akan terus menyampaikan setiap perkembangan perkara ini dan berharap masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal hingga sampai dengan tahap proses persidangan," ujar Ali.  Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.  Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Panggil Anggota DPRD DKI M Taufik Terkait Korupsi Pengadaan Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bank-dki-tambah-layanan-kantor-cabang-layani-penerimaan-setoran-pajak_m_232189.jpg" alt="Ilustrasi layanan teller Bank DKI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan teller Bank DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank DKI buka suara terkait kabar yang menyebut bahwa ada pinjaman adanya anggota DPRD DKI Jakarta yang kurang lancar.  Sekretaris Perusahaan PT Bank DKI Herry Djufraini mengungkapkan, kredit seluruh anggota DPRD DKI Jakarta di Bank DKI dalam status seluruhnya lancar.  Menurutnya, tak ada satu pun anggota DPRD DKI Jakarta yang kreditnya terlambat bayar. Sebab, pembayaran kredit anggota DPRD DKI Jakarta dilakukan secara autodebit atau terdebit secara otomatis.  "Kami perlu luruskan bahwa tidak ada kredit anggota DPRD DKI Jakarta yang kurang lancar. Seluruhnya dalam status lancar, tidak ada satu pun yang terlambat," kata Herry dalam keterangannya, Selasa (17/5).  Herry menjelaskan, karena kredit langsung terpotong saat pembayaran gaji, sehingga tidak ada pembayaran yang macet. Termasuk, untuk kredit bulan Mei, gaji anggota DPRD DKI Jakarta telah dibayarkan pada 4 Mei 2022.  Dengan demikian, lanjutnya, pada hari yang sama, bagi mereka yang memiliki kredit langsung dipotong otomatis untuk pembayaran cicilan.  "Secara otomatis melalui sistem autodebit untuk pembayaran angsuran seperti yang dilaksanakan bulan-bulan sebelumnya," pungkasnya.

Bank DKI Sebut Tak Ada Anggota DPRD DKI Nunggak Bayar Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/wiliam-anggota-dprd-dki.jpg" alt="Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana, 23. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana, 23. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana, 23, menjadi anggota termuda DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Meski begitu, dia mengaku tidak minder. Dan akan bekerja sebaik mungkin untuk rakyat.  Wiliam mengatakan, sebagai sosok muda memiliki keunggalan dibanding anggota dewan berusia tua. Sebab kaum muda relatif lebih energik. Serta semangat membawa perubahan masih bergelora. Walaupun memang secara kenyataan, pengalaman kerja masih kalah dari generasi tua.  "Negara ini butuh perubahan radikal. Maka dalam sejarah Indonesia dan dunia kalau perubahan radikal ada peran pemuda di situ," ujar Wiliam di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).  Perubahan akan dibawa olehnya di awal keanggotannya yakni untuk dua masalah fundamental, kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) dan polusi udara. Untuk Wagub, Wiliam menyatakan kesiapannya untuk masuk pansus apabila nanti dibentuk ulang.  PSI juga akan menyumbang pemikiran berupa kriteria yang cocok memdapingi Anies Baswedan. Selain itu, dia akan mendorong pemilihan wagub dilakukan secara terbuka dan diketahui publik.  "Kalaupun kami gagal mewujudkan itu public hiring, kami akan mengusulkan kepada Wagub untuk public hiring di fraksi kami," imbuh Wiliam.  Sementara itu, guna menekan angka polusi udara, Wiliam akan fokus pada program pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Seperti mendorong program Electronic Road Pricing (ERP) segera diberlakukan di Jakarta.  "Kami akan tingkatkan angkutan umum, akan memberikan disentif sebesar-besarnya untuk angkutan umum. Ganjil genap itu nggak efektif, karena hanya kepada mobil sehingga pindah ke motor," tukasnya.  Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta hari ini melantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Total ada 106 anggota dewan terpilih yang disahkan. Acara dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih Raya Nomot 18 , Gambir, Jakarta Pusat.  Acara diawali dengan pemberhentian amggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, dilanjut degan pengukuhan anggota DPRD periode 2019-2024. Selanjutnya proses pemasangan pin anggota dewan, dan penetapan pimpinan sementara. Acara akan diakhiri dengan jamuan makan siang.  Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31.3766 Tahun 2019 Tentang Peresmian, Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2024. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.  "Menimbang dan seterusnya memperhatin dan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu semua namanya yang tercantum dalam lampiran sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah baru masa jabatan 2019-2024 dan kepasanya diberikan hak-hak dan kewajibannya," ucap pembaca keputusan Mendagri.  Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan, yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syahril Sidik serta diulang oleh seluruh anggota DPRD terpilih.  Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 153/PL.01.9 - Kpt/31/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, total ada 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.  Terdiri dari, PDIP 25 kursi; Gerindra 19 kursi, PKS 16 Kursi, Demokrat 10 Kursi; PAN 9 Kursi; PSI 8 Kursi; Nasdem 7 Kursi; Golkar 6 kursi; PKB 5 kursi; dan PPP 1 kursi.

Anggota DPRD DKI Jakarta Termuda Akan Bawa Perubahan 'Radikal'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tina.jpg" alt="Artis Tina Toon diprediksi akan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. (Yesika Dinta/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Artis Tina Toon diprediksi akan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. (Yesika Dinta/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhitungan suara para Caleg DKI Jakarta masih berlangsung. Hal ini membuat setiap partai memantau sendiri perkembangannya, dari lingkup internal.  Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono bahkan membocorkan bahwa mantan artis anak-anak Agustina Herlmanto alias Tina Toon akan berpeluang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.  "Dari sisi hitungan sementara iya Tina Toon masuk," ungkap Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).  Menurutnya, kedatangan Tina Toon nantinya akan menjadi senjata baru di PDIP, untuk membuat legislatif menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Dia meminta jika benar terpilih maka Tina harus bekerja ekstra.  "Kita ada tenaga baru yang nanti akan kita maksimalkan untuk mengawal pemerintahan provinsi DKI Jakarta ke depan," tandasnya.  Untuk diketahui, Tina Toon adalah Caleg PDIP Dapil 2 yang meliputi daerah Jakarta Utara, seperti Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading. Tina bersaing dengan politisi Gerindra M Taufik yang juga berasal dari dapil yang sama.  Berdasarkan, hasil hitung sementara dari laman Komisi Pemilihan Umum, PDIP sudah meraup 19,37 persen suara di Jakarta sedangkan Gerinda mengeokor di urutan ke tiga setelah PKS dengan perolehan suara 14,94 persen.

Hasil Sementara, Artis Tina Toon Bisa Jadi Politisi Kebon Sirih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota dprd dki

Berita Terkini