<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa seks bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak patut untuk dilakukan.  "Khususnya di kalangan generasi milenial yakni para remaja dan pemuda. Remaja Indonesia harus terselamatkan dari dampak buruk globalisasi tersebut," terang dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11).  Pasalnya, ramai diperbincangkan pernyataan dari Anggota DPD asal Bali bernama I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang menyatakan, perilaku seks bebas diperbolehkan asalkan menggunakan alat kontrasepsi (kondom).  Menurut Muhadjir, perilaku seks bebas bukan budaya Indonesia dan sangat bertentangan dengan nilai dan norma susila bangsa Indonesia. "Perilaku tersebut merupakan merupakan budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma ketimuran yang dianut bangsa Indonesia," jelasnya.  Memang seks bebas bertentangan dengan budaya bangsa. Namun faktanya, berdasarkan beberapa data penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan.  Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63 persen remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah.  Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan, sekitar 2 persen remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8 persen remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11 persen diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/08/2020/muhadjir-sebut-tingkat-kemiskinan-tinggi-karena-pernikahan/">Muhadjir Sebut Tingkat Kemiskinan Tinggi Karena Pernikahan</a>  Adapun, perilaku seks yang tidak lazim itu akan menimbulkan dampak mental, psikis, dan kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut, menurut dia, harus ditangani secara menyeluruh.  "Persoalan seks bebas harus ditangani secara menyeluruh mulai dari orang tua dan keluarga, sekolah, pemerintah, serta oleh remaja itu sendiri. Ini merupakan tugas kita bersama," tambahnya.  Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan, diperlukan refleksi moral dari ajaran agama dan penanaman nilai dan norma susila untuk menangkal perilaku menyimpang tersebut. Orang tua, lingkungan terdekat anak, hingga sekolah sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kehidupan remaja yang bermoral.  "Generasi muda sejak dini harus ditopang oleh prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama, dan ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Dengan begitu, niscaya generasi muda kita akan menjauhi perilaku seks bebas dan memahami bahwa perilaku itu adalah hal yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang kita anut," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WUlQMJwW8wo

Pernyataan Anggota DPD Bali Boleh Seks Bebas Disangkal Menko PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201030-WA0027.jpg" alt="Gusti Ngurah Harta didampingi pengacaranya mendatangi Polda Bali, Denpasar, Jumat (30/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Gusti Ngurah Harta didampingi pengacaranya mendatangi Polda Bali, Denpasar, Jumat (30/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD daerah pemilihan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dilaporkan ke Polda Bali oleh Tetua (pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti I Gusti Ngurah Harta dan seorang warga dari Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atas dugaan penodaan agama Hindu.  ”Beberapa minggu lalu yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah mengeluarkan pernyataan yang diduga melecehkan simbol-simbol yang dipuja masyarakat Bali yang intinya diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped Nusa Penida,” kata Harta seperti dilansir dari Antara di Polda Bali, Jumat (30/10).  Dia mengatakan, bahwa ada dua hal yang akan dilaporkan pertama terhadap simbol yang dipuja masyarakat Bali dan kedua dugaan terkait pernyataan seks bebas diperbolehkan asalkan pakai kondom.  ”Sekitar bulan Januari tahun 2020 lalu, yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah membuat pernyataan di depan siswa/i di SMAN 2 Tabanan bahwa seks bebas diperbolehkan asalkan pakai kondom. Selain itu, AWK ini juga bilang yang lahir dari ibu hamil sebelum nikah akan jadi anggota ormas, jadi anak bebinjat, anak yang lahir dari neraka dan jadi orang korupsi,” ucap Harta.  Kuasa hukum Harta, I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, barang bukti yang akan diserahkan ke kantor polisi berupa rekaman video pelecehan simbol agama dan rekaman saat Arya Wedakarna berpidato di SMA Negeri 2 Tabanan.  ”Saya kira ini pokok kesalahannya adalah diunggahnya melalui medsos menyangkut hal-hal yang sangat mengganggu perasaan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Penida tentang ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya disampaikan lewat media,” ucap Susanto.  Sementara itu, Kepala Subdit V Kejahatan Siber Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci mengatakan, akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada.  ”Untuk prosesnya kalau memang ada laporan kita pasti proses sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau ada memenuhi unsur pidana yang dilaporkan ya kita sesuaikan dengan prosedur dan SOP yang ada,” ucap Gusti Ayu Putu Suinaci.  Suinaci menambahkan, semuanya melalui proses analisa terlebih dulu, kalau sudah dipelajari dan ada unsur-unsur, akan diproses lebih lanjut. ”Saya belum lihat laporannya seperti apa. Nanti laporan tersebut akan masuk ke pimpinan dulu, baru ke masing-masing subdit,” kata Suinaci.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=gVOp-6I9S0k

Diduga Lakukan Penodaan Agama, Anggota DPD Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/arya-wedakarna-pertanyakan-barang-bukti-yang-diajukan-pelapor_m_174739.jpeg" alt="I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. (Instagram @aryawedakarna)" width="100%">
<figcaption>I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. (Instagram @aryawedakarna)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna </a>mempertanyakan barang bukti berupa surat putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang diajukan oleh Kapitra Ampera dan Ismar Syafrudin dalam tuduhan perkara <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">ujaran kebencian dan penodaan agama </a>ke Bareskrim Polri. Arya menyebutkan bahwa surat itu tidak berlaku karena telah gugur saat diakan sidang paripurna oleh Badan kehormatan beberapa bulan silam. Dalam sidang tersebut mayoritas anggota DPD menyatakan Arya tidak berasalah. "Oh tidak, itu salah, itu sudah ditolak sidang paripurna," ungkap Arya kepada Jawapos.com, Rabu (13/12). Sementara itu, Ismar Syafrudin mengeluarkan pernyataan berbeda. Menurutnya surat putusan tersebut masih berlaku dan tidak dinyatakan gugur. Kepastian itu didapat Ismar dari Andi Mappetahang Fatwa yang pada saat itu menyidang dan menandatangani putusan tersebut. "Ini sudah di konfirm oleh AM Fatwa yang menyidang dan mendatangani putusan ini, " kata Ismar Selain legalitas surat putusan yang dipermasalahkan, Arya juga mempertanyakan Kapitra dan Ismar mengenai proses mendapatkam dokumen tersebut. Menurut Arya dokumen seperti itu merupakan arsip internal DPD bukan konsumsi publik. "Itu kan internal kerahasiaan dari DPD," lanjut Arya. Menanggapi pernyataan Arya tersebut, Kapitra menyebut bahwa dokumen itu boleh dilihat publik. DPD adalah perwakilan rakyat sehingga rakyat boleh mengetahui segala hal yang terjadi di DPD terutama yang berhubungan dengan perilaku, termasuk surat putusan itu. "Kata siapa itu internal? DPD itu representasi masyarakat Indonesia, tidak ada yang rahasia disitu," pungkas Kapitra.

Arya Wedakarna Pertanyakan Barang Bukti yang Diajukan Pelapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ormas-terlapor-minta-maaf-kasus-persekusi-ustad-somad-tetap-jalan_m_174640.jpeg" alt="Ismar Syafrudin didampingi kuasa hukumnya, M Kamil, usai melaporkan kasus persekusi Ustad Abdul Somad." width="100%">
<figcaption>Ismar Syafrudin didampingi kuasa hukumnya, M Kamil, usai melaporkan kasus persekusi Ustad Abdul Somad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus persekusi yang menimpa penceramah <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">Ustad Abdul Somad </a>di Bali, terus bergulir. Sampai saat ini, sudah dua orang yang melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka adalah Ismar Syafrudin dan Kapitra Ampera dengan Aliansi Masyarakat Islam. Di sisi lain, salah satu ormas yang diduga terlibat dalam <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">aksi perseukusi </a>tersebut meminta maaf kepada umat Islam, terutama Ustad Abdul Somad, atas kejadian di Bali. Permintaan maaf tersebut juga tersebar di media sosial. Ucapan permintaan maaf tersebut ditanggapi kuasa hukum Aliansi Masyarakat Islam, Kapitra Ampera. Dia mengatakan, pihaknya menerima <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">permintaan maaf </a>tersebut. Namun tidak semata-mata permintaan maaf akan memberhentikan proses hukum yang sedang berjalan. "Kita menghargai permintaan maaf, tapi bagaimana sakit hati ini harus dituntaskan dengan hukum," ucap Kapitra di Bareskrim Jakarta, Rabu (13/12). Menurutnya hal tersebut dilakukan semata-mata agar perkara serupa tidak terjadi di kemudian hari. Menurutnya, setiap perbuatan seseorang ada pertanggungjawaban hukumnya. "Biar tidak jadi budaya baru, setelah menyiksa orang lain minta maaf terus selesai. Biar hukum juga memberi pelajaran, " ungkap Kapitra Seperti diketahui, Aliansi Masyarakat Islam dan Ismar Syamsudin masing-masing telah membuat laporan dugaan tindak persekusi ke Bareskrim Polri pada hari ini (13/12) dan Selasa (12/12). Dalam pelaporannya Kapitra dan Ismar sama-sama melaporkan 10 orang oknum dari ormas Bali. Ismar mengaku telah mengantongi 10 nama oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka merupakan anggota 4 ormas yang datang ke tempat menginap Abdul Somad di Bali. "10 orang dari 4 ormas, yaitu Laskar Bali, Garda Nasional Patriotik Indonesia (Ganaspatik), terus Patriot Garda Nusantara, Perguruan Silat Sandi Murta, dan 1 orang anggota DPD," kata Ismar di Bareskrim Polri, Selasa (12/12).

Ormas Terlapor Minta Maaf, Kasus Persekusi Ustad Somad Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/arya-wedakarna-dipolisikan-lagi-kali-ini-dugaan-ujaran-kebencian_m_174601.jpeg" alt="Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPD Bali <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">I Gusti Ngurah Arya Wedakarna </a>kembali dilaporkan ke Badan Reserse Kiriminal Polri oleh Ismar Syafrudin. Kali ini, Arya Wedakarna dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui postingan di media sosial. Sebelumnya, Arya Wedakarna dilaporkan atas dugaan menjadi provokator aksi persekusi kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">Ustad Abdul Somad</a>. Ismar Syafrudin bersama kuasa hukumnya, M Kamil, menyambangi Bareskrim Polri, Rabu (13/12). "Saya melaporkan Bapak Arya, ternyata beliau banyak ujaran kebencian terhadap umat Islam," ungkap Ismar di Bareskrim, Rabu (13/12). Pelaporan tersebut didasari postingan Arya Wedakarna di media sosial yang terindikasi mengandung kebencian terhadap umat Islam. Ismar juga membawa bukti berupa surat putusan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) </a>yang pernah menyatakan Arya Wedakarna bersalah atas tindakan heat speech-nya di awal tahun 2017. "Seperti postingan pakaian yang ke arab-araban, masalah adzan, pelarangan membangun musala," ujar Ismar. MenanggapArya sendiri berpendapat bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga semua tuduhan dinilainya mengada-ada. "Prinsipnya saya masyarakat Bali tidak bersalah," jawab Arya melalui sambungan telepon. Arya beranggapan bukti-bukti yang mereka bawa tidak relevan. Menurutnya postingan-postingan dia harus dilihat konteks penulisan dan arah yang dimaksud, bukan disimpulkan sebelah pihak. "Tentang ujaran kebencian itu tergantung perpekstif masing-masing yang saya rasa harus dilihat dulu dalam konteks apa," pungkas Arya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ismar Syafrudin bersama kuasa hukumnya telah melaporkan Arya Wedakarna ke Bareskrim dengan tuduhan menjadi provokator aksi persekusi kepada Ustad Abdul Somad di Bali beberapa waktu lalu.

Arya Wedakarna Dipolisikan Lagi, Kali Ini Dugaan Ujaran Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dilaporkan-persekusi-ustad-somad-arya-wedakarna-siap-lapor-balik_m_174378.jpeg" alt="Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna </a>akan menuntut balik Ismar Syafrudin. Hal itu terkait dilaporkannya Arya Wedakarna oleh Ismar ke Bareskrim Polri atas dituduhan keterlibatan kasus persekusi terhadap Ustad Abdul Somad di Bali. "Ada kemungkinan saya akan menuntut balik," Kata Arya melalui sambungan telepon, Selasa (12/12). Pelaporan Ismar ke <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174371/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad" target="_blank">Bareskrim </a>dianggap Arya sebagai tindakan pencemaran nama baiknya selaku anggota legislatif di mata publik. Saat ini, Arya telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasusnya. Saat ini dia sedang mengumpulkan barang bukti yang diperlukan untuk pelaporan balik. "Kita akan persiapkan semua dokumen," ujar Arya. Pelaporan balik <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">Ismar Syafrudin </a>dilakukan Arya berdasarkan tidak adanya bukti kuat yang dapat menjelaskan bahwa dirinya memang terlibat dalam aksi persekusi tersebut . "Sesungguhnya tidak ada bukti-bukti keterkaitan saya dengan aksi persekusi maupun yang ada di Bali," lanjut Arya. Namun, Arya membenarkan bahwa dirinya memang pernah menulis sebuah postingan di akun media sosial terkait tragedi persekusi yang menimpa <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">Ustad Abdul Somad </a>di Bali. Postingan tersebut ditulis antara tenggang 1 sampai 3 Desember 2017. "Itu (postingan) kalau tidak salah ada di FB," pungkas Arya. Menanggapi kabar penuntutan balik dari Arya, Ismar Syafrudin menjawab tegas tentang kesiapannya menghadapi Arya Wedakarna. "Ini negara hukum silahkan saja, saya siap," jawab Ismar. Arya sendiri dilaporkan oleh Ismar Syafrudin beserta kuasa hukumnya M Kamil ke Bareskrim Polri pada Selasa (12/12) sore.

Dilaporkan Persekusi Ustad Somad, Arya Wedakarna Siap Lapor Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/anggota-dpd-arya-wedakarna-dilaporkan-persekusi-ustad-abdul-somad_m_174371.jpeg" alt="Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna </a>resmi dilaporkan ke Badan Reserse Kiriminal Polri oleh Ismar Syafrudin. Arya Wedakarna dilaporkan atas dugaan menjadi provokator aksi persekusi kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">Ustad Abdul Somad </a>di Bali, beberapa waktu lalu. "Salah satu yang kita laporkan adalah Bapak Arya Wedakarna. Beliau adalah salah satu anggota DPD (Bali)," kata Ismar di Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (12/12). Pelaporan tersebut, kata dia, berdasarkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka" target="_blank">unggahan-unggahan Arya </a>di akun media sosialnya. Dalam postingan tersebut, anggota DPD itu dianggap melontarkan kalimat-kalimat kebencian dan provokasi ke publik. "Saya liat beliau punya Facebook ternyata luar biasa kebenciannya terhadap hal-hal berbau syariah," beber Ismar. Ismar menyayangkan Arya melakukan hal seperti itu. Menurut dia, seorang pejabatbat anggota DPR harusnya bisa mendinginkan suasana jika terjadi konflik di masyarakatnya. Bukan sebaliknya memperkeruh. Dalam laporannya, Ismar menuntut Arya salah satunya dengan pasal pelanggaran IT. "Sesuai degan Pasal 82 ayat 2 tentang undang-undang ITE dan diskrimanasi terhadap umat," pungkas Ismar Terkait pelaporannya, anggota DPD Arya Wedakarna menyatakan kesiapannya menghadapi tuntuntan Ismar Syafrudin. Arya merasa tuntutan kepada dirinya sepenuhnya salah. Sebab, tidak ada bukti yang cukup yang menyatakan dirinya terlibat dalam tindakan persekusi tersebut. "Oh jelas siap, orang saya nggak merasa bersalah kenapa harus takut," jawab Arya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Arya juga menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku secara kooperatif. Bahkan, dirinya menyebut seharusnya Ismar fokus kepada tuntutan kepada oknum-oknum ormas yang jelas-jelas ada pada saat persekusi terjadi. "Seharusnya mereka (Ismar) kan lebih fokus ke 5 organisi yang memang secara terbuka menolak," pungkasnya. Selai dilaporkan secara hukum, kabarnya Arya juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI oleh wakil ketua komisi II DPR, Lukman Edy.

Anggota DPD Arya Wedakarna Dilaporkan Persekusi Ustad Abdul Somad

anggota dpd bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota dpd bali

Berita Terkini