<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beberapa hari lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengakui, telah terjadi pencurian database KPAI. Menanggapi hal itu Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha angkat bicara.  Menurut dia, berdasar studi yang dilakukan di beberapa negara, pihaknya memperoleh pelajaran penting. Intinya, risiko siber tidak lagi sebatas masalah keamanan informasi.  Dia mengatakan, keamanan siber bukan lagi urusan satu unit kerja tertentu. Masalah keamanan siber, termasuk keamanan basis data, telah menembus seluruh departemen dan fungsi organisasi.  ”Dari situlah saya tandaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga negara harus sangat serius memperhatikan masalah risiko siber ini,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dengan cara pandang seperti itu, lanjut dia, soal kebocoran data KPAI, patut diperiksa seberapa jauh Ketua KPAI punya pemahaman tentang kerahasiaan data di kantornya. ”Serta seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukannya guna menjaga data itu,” papar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, apabila ketua KPAI lalai dan tidak pernah melakukan langkah pengamanan apa pun terhadap basis data mereka, boleh jadi ketua KPAI belum memiliki trait kepemimpinan yang memadai pada masa serba teknologi siber seperti sekarang. Apalagi jika taken for granted atau sengaja mengecilkan nilai keseriusan pemeliharaan data.  ”Jajaran petinggi KPAI harus buka suara, data apa yang dicuri peretas. Juga, apa keseriusan dampak akibat porak-porandanya sistem keamanan siber KPAI tersebut. Masyarakat harus diberi tahu agar bisa mengambil langkah antisipasi,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dia menambahkan, ketika UU Perlindungan Anak memuat pasal bahwa KPAI dapat menegur kementerian, pihaknya tidak menemukan ketentuan bahwa kementerian terkait pun dapat menegur KPAI. Padahal, kebocoran data tersebut sama sekali tidak patut dipandang enteng.  ”Terbersit pemikiran saya bahwa jangan-jangan Dewan Etik KPAI perlu diaktifkan lagi. Bahkan karena UU menetapkan adanya sanksi pidana bagi pengekspos data sensitif tentang anak, patut ditinjau seberapa jauh mekanisme pidana juga relevan dijalankan sebagai respons atas situasi yang memalukan sekaligus mencemaskan di KPAI ini,” kata Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, kejadian yang dialami KPAI menambah panjang kasus kebocoran data di kementerian dan lembaga. Padahal seharusnya keamanan dan kerahasiaan data warga dijamin pemerintah.  ”Kerja lembaga-lembaga intelijen dalam menyikapi skandal-skandal kebocoran data siber yang seharusnya confidential, saya pertanyakan,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Data KPAI Bocor, Anggota DPD Bilang Ini Masalah Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolri menyatakan, Polri siap merekrut lima puluh enam pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN. Pada satu sisi, cara pandang kapolri itu sudah tepat.  Menurut Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha, sikap kapolri itu artinya tetap melihat para eks-KPK itu sebagai sumber daya manusia potensial bagi penegakan hukum di Tanah Air.  ”Terlepas dari materi TWK yang dinilai problematik, lolos atau tidak lolos TWK semestinya tidak dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan karyawan. TWK sebatas menghasilkan indikator dan itu seharusnya tidak menihilkan portofolio konkret berupa keberhasilan kerja (kinerja positif) para eks-KWK dimaksud. Hasil TWK sepatutnya dipakai sebagai salah satu acuan dalam pengembangan mereka selaku SDM unggulan KPK,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Namun lanjut dia, walau Kapolri beritikad baik, kesiapan itu nampaknya tidak akan serta-merta terealisasi dengan mudah. Sebab, sebagian pegawai eks-KPK itu pernah berkarir lalu mengundurkan diri dari Polri.  ”Kembalinya lagi pegawai eks-KPK tersebut ke Polri boleh jadi akan terhalang oleh beban mental, termasuk kemungkinan sinisme dari para anggota Polri sendiri,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Apalagi menurut dia, ada peristiwa penyerangan oknum Polri terhadap penyidik KPK pada waktu lalu. ”Tentu, saya tidak berharap bahwa gesekan ekstrem semacam itu terulang lagi seandainya mantan personel Polri kembali ke korps Tribrata,” kata Abdul Rachman Thaha.  Selain itu, Abdul Rachman Thaha menjelaskan, masuk ke Polri dan mendapat status sebagai ASN semata tidak akan memberikan para eks-KPK itu kewenangan untuk melakukan kerja-kerja penyidikan. Dengan status sebatas sebagai support system, kompetensi para eks-KPK tersebut tidak akan terwadahi.  Dia menambahkan, kemungkinan demotivasi menjadi sesuatu yang dapat terjadi. Hal itu bisa menjadi kontraproduktif bagi Polri serta bagi eks-KPK bersangkutan.  ”Hal ini sepertinya bisa diatasi apabila Polri membuka formasi bagi personel kontrak. Personel polisi yang dipekerjakan dengan status kontrak merupakan praktik umum di banyak negara,” terang Abdul Rachman Thaha.

Masuk Polri, Anggota DPD Sebut Kompetensi Para Eks KPK Tak Terwadahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD Abdul Rachman Thaha mengaku bersyukur atas keberhasilan operasi TNI dalam memburu teroris Ali Kalora. Sebagai wakil rakyat yang sekaligus putra daerah Sulawesi Tengah, dia juga mengapresiasi ketangguhan masyarakat di sekian banyak kabupaten di Sulteng.  Menurut dia, masyarakat selama bertahun-tahun mereka berada dalam situasi diteror oleh Ali Kalora dan komplotannya. Namun selama itu pula mereka mampu bertahan dengan tetap bekerja dan beribadah.  ”Kini, keberhasilan TNI melumpuhkan Ali Kalora semoga semakin melipatgandakan semangat masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus memajukan tanah persadanya,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Menurut Abdul Rachman Thaha, pihaknya berbangga hati menyaksikan keberhasilan operasi TNI/Polri di Poso. Namun di sisi lain, dia menyatakan berduka karena sekian banyak personel TNI dan warga sipil gugur di tangan KKB Papua.  ”Dua gambaran kontras itu patut disikapi secara konkret dengan menaikkan anggaran operasi TNI hingga ke besaran yang menjamin efektivitas kerja mereka. Baik operasi TNI di wilayah damai maupun di wilayah tempur semisal Poso dan Papua,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Seiring dengan situasi Sulteng yang diharapkan kini sudah jauh lebih kondusif, anggota DPD Abdul Rachman Thaha meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk memacu pembangunan Sulteng lebih kencang lagi. Kerja-kerja daerah dan pusat perlu disinergikan.  ”Saya yang diamanahi untuk berkantor di DPD insya Allah akan menjembatani semua pihak dengan sebaik-baiknya,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dia menambahkan, pembangunan harus digiatkan demi kesejahteraan utamanya untuk masyarakat Sulteng. Seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah serta anggota DPD dan pemerintah pusat, perlu serius duduk bersama menciptakan ketentuan-ketentuan untuk mengupayakan agar kekayaan bumi Sulteng digali dan diolah oleh SDM Sulteng dengan tata kelola yang baik.  Selain itu, lanjut dia, hasil bumi Sulteng harus dikelola secara lebih proporsional dengan memaksimalkannya bagi kesejahteraan segenap masyarakat Sulteng. ”Dunia tahu betapa Sulteng merupakan penghasil nikel terbesar di dunia,” papar Abdul Rachman Thaha.  Untuk itu, menurut dia, gagasan dibentuknya koalisi antar sesama daerah berpenghasilan tambang besar perlu selekasnya direalisasikan. Hal itu merupakan media perjuangan yang baik guna menekan pusat dana bagi hasil (DBH) pertambangan lebih besar diperoleh daerah ketimbang pusat.  Di samping pertambangan, menurut Abdul Rachman Thaha, Sulteng memiliki potensi kuat untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Ke depan, halal tourism yang bertumpu pada kekuatan layanan dan teknologi merupakan wajah pariwisata yang tidak hanya profitable tapi juga bisa mempertahankan kepribadian dan kearifan masyarakat Sulteng.  ”Situasi keamanan dan ketertiban Sulteng yang kian hari kian kokoh, disertai gairah membangun yang menyala-nyala, menumbuhkan optimisme bahwa Sulteng akan menjadi salah satu provinsi paling kaya seindonesia dengan kontribusi terbesar bagi pusat,” terang Abdul Rachman Thaha.

Anggota DPD Minta Pemda Lakukan Ini Pasca Ali Kalora Dilumpuhkan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha menyayangkan pemukulan yang dilakukan oknum petugas satpol PP saat melakukan operasi PPKM di Kabupaten Gowa, Sulsel.  Abdul Rachman Thaha menyatakan, pemukulan tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi kepada warga yang tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan. Petugas sepatutnya tetap mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif.  ”Kini kita nantikan kronologi peristiwa dari versi Satpol PP setempat,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, peristiwa tersebut bisa jadi merupakan bukti bahwa personel yang berurusan dengan pengendalian Covid-19 merasa capek. Hampir dua tahun mereka terus-menerus dituntut untuk melakukan penertiban, berarti diharuskan menjadi panutan.  ”Tugas sebagai role model bukan tugas ringan karena menuntut pengembannya menutupi atau bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan mereka sendiri,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Sebagai bagian dari masyarakat, lanjut dia, petugas pun bisa mengalami konflik batin. Sebab, satu sisi, mereka sadar ada tugas yang harus mereka jalankan. Di sisi lain, mereka menyaksikan banyak kesempitan hidup yang dialami masyarakat di lapangan.  ”Dan boleh jadi kesempitan itu makin menjadi-jadi akibat tugas penertiban yang tengah mereka laksanakan,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, semua lapisan masyarakat, baik yang berseragam maupun tidak berseragam, sama-sama bisa tertekan dan itu berdampak terhadap ketenteraman hidup mereka. Konsekuensinya, tidak hanya personel di lapangan, masyarakat luas pun perlu mengendalikan diri.  ”Semua pihak harus menjauhi perbuatan yang memprovokasi sekaligus menjaga diri agar tidak terprovokasi,” papar Abdul Rachman Thaha.  Dia meminta semua pihak memahami adanya eskalasi situasi mengarah ke keresahan sosial dan gesekan antawarga akibat kesulitan multidimensi pada masa pandemi. Pemerintah pusat, menurut dia, sepantasnya menginsafi bahwa proyek-proyek infrastruktur harus diturunkan prioritasnya.  ”Kita sedang berada pada situasi pertaruhan antara hidup dan mati, program-program yang baru mendatangkan pemasukan dalam jangka panjang tidak boleh mendahului kebutuhan saat ini menyangkut kesanggupan masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar mereka,” terang Abdul Rachman Thaha.  Dia menambahkan, kenaikan alokasi anggaran infrastruktur di satu sisi dan ketidakcukupan alokasi anggaran kesehatan dan sosial di sisi lain, merupakan bukti kejanggalan, ketidakpekaan, serta ketidaktepatan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional.  ”Presiden semestinya tidak sulit memahami hal ini,” kata Abdul Rachman Thaha.  Otoritas penegakan hukum, terutama kepolisian, sedapat mungkin tidak menerapkan cara-cara pidana dalam menangani gesekan terkait Covid-19 yang terjadi di lapangan. Demikian pula terhadap kritik-kritik yang makin lama makin masif ditujukan ke pemerintah.  ”Kaum terdidik dan kalangan tak terdidik ini membutuhkan ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan perasaan hopeless dan helpless mereka. Itu manusiawi. Itu wujud ketakutan mereka akan risiko kolapsnya negara kita,” ujar Abdul Rachman Thaha.

Satpol PP Pukul Perempuan Hamil, Anggota DPD Prihatin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Layanan-mobil-vaksin-COVID-19-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan Vaksinasi Covid 19 di mobil vaksin keliling, Kawasan Kebagusan, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling guna mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD Abdul Rachman Thaha menyatakan, vaksin Covid-19 di Indonesia digunakan dengan dasar izin penggunaan darurat yang dikeluarkan BPOM. Dari sebutannya, izin darurat, berarti ada kegentingan yang harus segera teratasi lewat vaksinasi massal.  Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus punya mindset yang sama bahwa dalam situasi darurat yang terpenting adalah bagaimana sebanyak-banyaknya vaksin bisa diterima seluruh lapisan masyarakat.  ”Menjadi aneh bahwa dalam situasi darurat yang bahkan kian memburuk seperti sekarang ini, pemerintah justru memakai mindset non-kedaruratan dengan melakukan komersialisasi vaksin melalui apotek tertentu,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Menurut Abdul Rachman Thaha, ketika target satu juta orang divaksin per hari masih belum tercapai, termasuk akibat keterbatasan pasokan vaksin, sungguh aneh sebagian vaksin justru dialokasikan tidak untuk mencapai target itu.  ”Apakah pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara-negara lain lalu menjadikan persediaan vaksin sebelumnya sebagai barang dagangan?” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah patut meniru negara jiran, Filipina misalnya, yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan memperlakukan perdagangan vaksin sebagai perbuatan ilegal.  ”Pelakunya dijatuhi hukuman. Tambahan lagi, dalam situasi sepelik sekarang, saya khawatir pemerintah belum siap membangun safeguard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Kekhawatiran itu beralasan karena, menurut Abdul Rachman Thaha, berbagai perlengkapan dan peralatan untuk penanganan Covid-19 ternyata sudah dipalsukan dan beredar di masyarakat.  Antara lain, masker bekas pakai, oximeter palsu, dan sertifikat palsu.  ”Jika nantinya terbukti vaksin palsu dan lain-lain itu lalu lalang tak terkendali, semakin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya,” papar Abdul Rachman Thaha.  Dia juga mempertanyakan bagaimana sistem prioritas pemberian vaksin masih bisa dipertanggungjawabkan keberlanjutannya. Sebab, dulu yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan dan petugas layanan publik. Lalu manula. Prioritas berikutnya orang dengan gangguan jiwa.  ”Saya tak menangkap informasi tentang prioritas-prioritas berikutnya. Dalam konteks ini, saya memandang perdagangan vaksin via apotek makin kuat mengindikasikan bahwa pemerintah sendiri kini justru abai terhadap sistem prioritas yang pernah dibangunnya sendiri,” kata Abdul Rachman Thaha.  ”Untuk mengujinya hal tersebut termasuk mudah. Sajikan data berapa persen orang-orang dari kelompok prioritas yang telah divaksin. Lalu tanyakan ke pemerintah, bagaimana komersialisasi vaksin bisa mempercepat tuntasnya vaksinasi bagi seluruh anggota kelompok-kelompok prioritas tersebut,” tambah Abdul Rachman Thaha.  Dia mengakui, perekonomian negara yang dinilai banyak kalangan kian mendekati titik kolaps perlu diselamatkan. Hal itu demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat lapisan bawah yang terdampak paling hebat.  ”Tapi pemerintah perlu mengerahkan kreativitas guna menemukan terobosan-terobosan ekonomi yang lebih prospektif sekaligus sensitif terhadap masyarakat. Dan perdagangan vaksin pada masa sekarang, menurut saya, tidak patut menjadi terobosan itu.” Ucap Abdul Rachman Thaha.

Perdagangan Vaksin, Pemerintah Lempar Handuk?