<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/Anggota-Bawaslu-Totok-Hariyono-Dery-Ridwansah-5-3799999251.jpg" alt="Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono berbicara dalam diskusi bersama media di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Diskusi tersebut mengangkat tema Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Bacaleg 2024. Foto: Dery Ridwansah/ Jaw" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono berbicara dalam diskusi bersama media di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Diskusi tersebut mengangkat tema Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Bacaleg 2024. Foto: Dery Ridwansah/ Jaw</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Di hadapan politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono berharap politisasi Identitas tidak terjadi di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu RI itu menjelaskan politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan identitas untuk kepentingan politik yang berpotensi menghina, menghasut dan memecah belah bangsa. &ldquo;Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh, kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari,&rdquo; ujar Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono dalam bimbingan &nbsp;teknis anggota DPRD PBB di Jakarta pada Kamis (28/9) lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013031627/dihadapan-ribuan-kader-pdip-puan-tekankan-soliditas-menangkan-pemilu-2024">Dihadapan Ribuan Kader PDIP, Puan Tekankan Soliditas Menangkan Pemilu 2024</a> Ia menjelaskan persoalan politik identitas ini adalah salah satu tantangan dalam Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Totok menerangkan bahwa ada juga tantangan lain selain politik identitas, yaitu persoalan politik uang. Ia menuturkan bahwa politik uang dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mencakup tiga hal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013028543/polri-mulai-lakukan-seleksi-umur-dan-kesehatan-personel-pengamanan-pemilu-2024">Polri Mulai Lakukan Seleksi Umur dan Kesehatan Personel Pengamanan Pemilu 2024</a> &ldquo;Pertama saat masa kampanye, saat masa tenang, dan saat pencoblosan,&rdquo; ujarnya saat memberikan materi. &ldquo;Di luar itu tidak ada normanya, tidak ada hukumnya. Dalam undang-undang yang disebut politik uang hanya yang ada di tiga tempat tersebut,&rdquo; lanjutnya. Ia juga menjelaskan tantangan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu banyaknya berita bohong atau hoax. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013028482/rakernas-iv-pdip-anggota-dprd-provinsi-dan-kabupatenkota-incumbent-dapat-bimtek-soal-pangan-dan-pemilu-2024">Rakernas IV PDIP, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Incumbent Dapat Bimtek soal Pangan dan Pemilu 2024</a> Totok mengungkapkan menurut data Mafindo di tahun 2022, berita bohong tentang politik mencapai 549 berita dari total 1.690 hoaks atau sekitar 32,3%. Tidak hanya itu Totok menjelaskan persoalan netralitas ASN, TNI, Polri, Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang dilarang ikut dalam tahapan kampanye merupakan tantangan lain dari Pemilu 2024. Totok meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi soal netralitas di kalangan ASN maupun penyelenggara pemilu. &ldquo;Kalau penyelenggaranya tidak netral, tidak berintegritas silakan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,&rdquo; ucapnya tegas.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyampaikan sejumlah tantangan Pemilu 2024 di hadapan Politisi PBB.

Di Hadapan Politisi PBB, Bawaslu RI Jelaskan Tantangan Pemilu 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Mural-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-6-4099982024.jpg" alt="Warga melintas di depan mural berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di depan mural berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi II DPR menyoroti kekosongan jabatan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota yang masih berlangsung. Dalam keputusan terbaru melalui SK Nomor 285/HK.01.00/K1/08/2023, Bawaslu RI memutuskan akan mengumumkan anggota terpilih sekaligus pelantikan pada 16&ndash;20 Agustus 2023. Artinya, jadwal itu sudah dua kali berubah. Sebelumnya, Bawaslu menjadwalkan pada 12 Agustus dan 14 Agustus 2023. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta Bawaslu bekerja sesuai dengan ketentuan. Dalam proses rekrutmen, bukan hanya dipilih yang terbaik, namun juga harus sesuai mekanisme. &rsquo;&rsquo;Termasuk soal waktu yang tepat,&rsquo;&rsquo; ujarnya di kompleks parlemen kemarin (16/8). Untuk itu, pihaknya mendesak agar nama-nama anggota Bawaslu kabupaten/kota segera diputuskan demi kelancaran kerja pengawasan. Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menyebutkan, pihaknya akan meminta penjelasan Bawaslu terkait hal itu dalam rapat dengar pendapat. &rsquo;&rsquo;Akan kita tanyakan, sebenernya apa sih maksud latar belakang yang mau dicapai dengan keadaan (kekosongan jabatan) itu,&rsquo;&rsquo; jelasnya saat ditemui di sela-sela sidang tahunan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Berintegritas ikut menyoroti hal itu. Terbitnya surat Bawaslu Nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tentang pengambilalihan tugas oleh Bawaslu di atasnya dinilai tidak menyelesaikan permasalahan bahwa pengawasan terganggu. &rsquo;&rsquo;Yang tentu berdampak pada pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung,&rsquo;&rsquo; ucap Neni Nur Hayati, anggota koalisi yang juga direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), kemarin. Ironisnya, kekosongan jabatan itu terjadi saat akan berlangsung proses pencermatan daftar calon sementara (DCS) pada 19 Agustus. Di sisi lain, belum ada tanggapan dari Bawaslu RI terkait hal itu. Saat dikonfirmasi, sejumlah pimpinan Bawaslu tidak merespons. Molornya penetapan Bawaslu daerah berujung gugatan etik ke DKPP. Penggugatnya adalah advokat Suryono Pane. Pria asal Beji, Pasuruan, tersebut menyatakan, kekosongan komisioner Bawaslu kabupaten/kota berimplikasi serius terhadap tahapan pemilu. Contohnya, tidak adanya pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dalam tahapan DCS. &rsquo;&rsquo;Pemenuhan ketentuan undang-undang ini nggak terpenuhi,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Hal itu dikhawatirkan menjadi celah gugatan. Bahwa penyusunan bacaleg dalam DCS tidak sah karena tidak diawasi oleh lembaga pengawas pemilu. &rsquo;&rsquo;Padahal, setiap tahapan harus diawasi untuk menghasilkan produk pemilu yang berkualitas,&rsquo;&rsquo; tegas Pane. &nbsp;

Artinya, jadwal itu sudah dua kali berubah. Sebelumnya, Bawaslu menjadwalkan pada 12 Agustus dan 14 Agustus 2023.

DPR Soroti Lumpuhnya Bawaslu Kabupaten/Kota, Pelantikan Anggota Terpilih Molor Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ahmad-Doli-Ketua-Komisi-II-DPR.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR RI telah menetapkan tujuh nama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya memutuskan untuk memilih tujuh anggota KPU dan lima <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggota-bawaslu/">anggota Bawaslu</a> secara musyawarah dan mufakat, tidak melalui mekanisme voting.  "Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan itu semua padak akhirnya setelah kita melakukan simulasi berbagai hal, berbagai cara, maka kita putuskan nama 1-7 adalah yang terpilih menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggota-kpu/">anggota KPU</a> yang akan dilantik oleh Presiden," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Kamis (17/2) dini hari.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengaku Komisi II DPR telah sepakat memilih lima nama anggota Bawaslu periode 2022-2027.  "Kita sudah menyusun di mana 1-5 yang nanti menjadi anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden masa bakti 2022-2027," kata Doli.  Doli menuturkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih oleh Komisi II DPR ini nantinya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa dilantik.  "Yang terpilih yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi masa bakti 2022-2027," ungkapnya.  Berikut ini adalah tujuh anggota KPU periode 2022-2027 yang telah dipilih oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-ii-dpr-ri/">Komisi II DPR RI</a>. 1. Betty Epsilon Idroos 2. Hasyim Asy’ari 3. Mochammad Afifuddin 4. Parsadaan Harahap 5. Yulianto Sudrajat 6. Idham Holik 7. August Mellaz  Sementara lima anggota Bawaslu periode 2022-2027 adalah sebagai berikut 1. Lolly Suhenty 2. Puadi 3. Rahmad Bagja 4. Totok Haryono 5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda

DPR Tetapkan Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST.jpg" alt="KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meninggalnya ratusan petugas KPPS pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi sorotan banyak pihak. Kematian mereka diklaim KPU dipicu oleh kelelahan.  Kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun ikut bersuara. Mereka meminta kasus meninggalnya petugas KPPS itu jangan dipolitisasi. Apalagi sampai dikatakan meninggalnya para petugas tersebut karena diracun.  "Bawaslu sangat sedih kalau ada pihak yang memberitakan bohong atau fitnah. Bahkan dipolitisasi seakan-akan korban meninggal dunia akibat itu (diracun)," ujar Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddun di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).  Afif mengatakan, dari data yang diterima, petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Bukan isu yang saat ini yang menyatakan mereka meninggal dunia akibat diracun.  Menurut laporan yang diterimanya, petugas KPPS meninggal dunia itu juga karena adanya tekanan terkait penyelenggaran hajatan serentak tersebut. Sehingga, menganggu psikologis mereka. "Padahal faktornya sudah jelas karena kelelahan. Apalagi harus menghadapi situasi menghadapi tekanan publik," katanya.  Oleh sebab itu, Afif menyesalkan adanya pihak-pihak yang mempolitisasi meninggalnya petugas ‎KPPS karena diracun. Bahkan dia mengkutuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab memakai cara-cara tak terpuji tersebut.  "Kami sangat menyesalkan. Menguktuk praktik-praktik misalnya korban meninggal karena diracun," tegasnya.  Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan petugas KPPS yang‎ meninggal dunia karena diracun itu adalah bohong alias hoaks.  "Tidak ada (petugas KPPS yang diracun). Sampai saat ini tidak ada laporan yang menyatakan bahwa yang meninggal ini karena diracun," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota KPPS terus berjatuhan menjadi korban saat bertugas. Hingga kini menurut data KPU dan Bawaslu jumlah petugas KPPS yang meninggal akibat menjalani tugasnya mencapai 583 orang. Semua itu petugas KPPS, Panwaslu, dan anggota kepolisian. (IVAN/ LOMBOK POST/JAWA POS GROUP)  Dari data yang dia terima, umumnya petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan dan sakit yang ia derita selama ini. Contoh sakit yang diderita petugas itu selama ini atau sebelum bertugas pun yakni jantung dan hipertensi alias darah tinggi.  Untuk diketahui, sampai saat ini jumah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 469 orang. Sementara petugas yang dilaporkan sakit yakni 4.602 orang.  Jumlah itu ditambah pula dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Untuk yang meninggal dunia 92 orang. Petugas kepolisian yang meninggal dunia 22 orang. Dengan demikian, jumlah petugas yang meninggal akibat melaksanakan tugas pada pesta demokrasi serentak lima tahunan ini mencapai 583 orang.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Bawaslu Minta Kasus Meninggalnya Petugas KPPS Jangan Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST.jpg" alt="KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duka di tengah penyelenggaraan pesta demokrasi 2019 belum berhenti. Petugas pemilu yang meninggal dunia terus bertambah. Hingga kemarin (28/4), jumlahnya mencapai 347 orang. Perinciannya, 287 korban dari jajaran KPU dan 60 korban dari unsur Bawaslu.  Berdasar data KPU, korban paling banyak berasal dari Jawa Barat. Kemarin tercatat, enam petugas KPPS meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah korban dari Jabar 89 orang.  Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan, pihaknya terus mendata korban. Kejadian yang dialami petugas KPPS dilaporkan lewat KPU di daerah. "Masih kami update terus-menerus dari jajaran," ujar Evi kemarin.  Selain korban meninggal, petugas KPPS yang dirawat di rumah sakit juga bertambah. Hingga kemarin, 2.095 petugas menjalani perawatan karena sakit. Angka tersebut naik cukup banyak dari data sehari sebelumnya. Pada Sabtu (27/4), 1.878 petugas sakit setelah melakukan kewajiban masing-masing.  Sementara itu, dari jajaran Bawaslu, data terakhir Sabtu lalu menunjukkan bahwa korban meninggal dunia 60 orang. Jumlah tersebut tersebar di 23 provinsi. Selain itu, ada 872 petugas pengawas yang saat ini menjalani perawatan karena sakit.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota KPPS terus berjatuhan menjadi korban saat bertugas. Hingga Minggu (28/4), 347 orang dinyatakan meninggal dunia saat bertugas. (IVAN/ LOMBOK POST/JAWA POS GROUP)  Terkait dengan santunan, penyelenggara pemilu belum memastikan kapan pemberiannya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji memberikan santunan kepada para petugas pemilu. Saat ini penyelenggara pemilu masih menunggu pencairan dana tersebut.  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, penyelenggara pemilu masih membahas pemberian santunan kepada keluarga korban. "Nanti jajaran Bawaslu juga akan menyumbang, tapi sifatnya charity," jelas dia.  Di bagian lain, TKN Jokowi-Ma'ruf juga memberikan perhatian atas banyaknya petugas pemilu yang meninggal dalam tugas. "Dukacita kami atas wafatnya para pejuang demokrasi," ujar Ace Hasan Syadzily, jubir TKN Jokowi-Ma'ruf.  TKN, menurut dia, memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan para petugas pemilu tersebut. Menurut politikus Partai Golkar itu, pihaknya juga berencana memberikan santunan kepada keluarga korban. Pihaknya bakal menghimpun iuran dari anggota TKN.  Sementara itu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy mengatakan, pemilu tahun ini perlu dievaluasi. Terutama dari sisi pelaksanaan. Salah satunya berkaitan dengan pembatasan jam kerja. Misalnya, petugas hanya bekerja selama delapan jam. Dengan begitu, dapat diantisipasi insiden petugas kelelahan. Selain itu, melalui DPR, pihaknya akan mengusulkan agar petugas KPPS mendapatkan asuransi kesehatan dan jiwa. (bin/lum/c11/fal)
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tunggu Kemenkeu, Bawaslu Juga Berikan Santunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/DIPASANG-INFUS-FIRDAUS-PONTIANAK-POST.jpg" alt="kETUA PPK Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang (PPK) Hidayat tetap mengawal rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, walaupun tangannya terpasang selang infus, Kamis (25/4). DIPASANG INFUS SAAT REKAP SUARA FIRDAUS PONTIANAK POST" width="100%">
<figcaption>kETUA PPK Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang (PPK) Hidayat tetap mengawal rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, walaupun tangannya terpasang selang infus, Kamis (25/4). DIPASANG INFUS SAAT REKAP SUARA FIRDAUS PONTIANAK POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jatuhnya korban ratusan penyelenggara pemilu memang membawa duka. Meski demikian, ada sejumlah hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan.  Salah satunya memastikan agar tidak sampai jatuh korban tambahan di sisa waktu penghitungan suara secara manual. Terutama pada penghitungan di level kecamatan.  Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman seusai diskusi publik di kawasan Jakarta Pusat kemarin (27/4). Saat ini pihaknya sedang mengantisipasi agar tidak ada tambahan petugas yang gugur. Khususnya di level PPK. "Banyak pihak sekarang memberi peran melayani dan menjaga kesehatan petugas penyelenggara pemilu dengan lebih baik," terangnya.  Di beberapa kota, sejumlah RS kepolisian stand by di berbagai kecamatan untuk memberikan layanan kesehatan. Begitu pula puskesmas-puskesmas di daerah. "Ini bagian kontribusi komponen bangsa untuk menjaga agar proses pemilu berjalan dengan baik," lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.  Arief juga mengimbau RS-RS di daerah agar berpartisipasi membuka layanan kesehatan. Dengan begitu, apabila ada penyelenggara pemilu yang mengalami gejala gangguan kesehatan, RS terdekat bisa langsung menangani. Arief beralasan, kondisi semacam itu tidak akan mampu diatasi KPU sendirian.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/CEK-KESEHATAN-MEIDY-KHADAFI-PONTIANAK-POST-750x474.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Aparat kepolisian yang ikut menjaga penghitungan suara di PPK juga mendapat pemeriksaan kesehatan dari tenaga medis. (MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)  Pada saat yang sama, KPU sedang mengonsep bentuk layanan kesehatan yang lebih formal dan terstruktur untuk jangka pendek. Rekapitulasi suara di kecamatan masih berlangsung sekitar sepekan ke depan. Setelah itu, tugas PPK tidak bisa dinyatakan selesai begitu saja. "Mereka harus mengirim dokumennya ke kabupaten/kota dan harus ikut rapat (pleno) di kabupaten/kota tersebut," tutur alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.  Hingga saat ini, tambah Arief, pihaknya belum berbicara langsung dengan instansi terkait di tingkat pusat seperti Kemenkes. Meskipun, Kemenkes telah berinisiatif menginstruksi jajaran untuk memantau kondisi penyelenggara pemilu. "Tapi, mungkin komunikasi antar-sekretariat jenderal sudah dilakukan."  Saat ini Arief belum mau membicarakan program jangka panjang untuk pemilu berikutnya. KPU masih berfokus menyelesaikan tugas rekapitulasi suara hingga tingkat nasional. Setelahnya baru bisa dievaluasi apa saja kekurangan pemilu kali ini, termasuk dalam hal beban kerja penyelenggara.  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, problem kelelahan yang berujung meninggalnya sejumlah petugas pemilu tidak bermula saat pemungutan suara. Jauh sebelum itu, mereka harus bekerja secara simultan. Mulai membangun TPS, mengirim undangan, hingga menunggu atau mengambil logistik pemilu.  Beberapa di antaranya bahkan baru mendapat logistik beberapa jam menjelang pemungutan suara. Beban lainnya baru terjadi saat pemungutan suara. "Situasi TPS baru dibuka itu sebenarnya biasa saja. Tapi kemudian misalnya ada logistik yang kurang, kan langsung (membuat) spaneng, stres," terangnya.  Afif menuturkan, penghargaan terbaik bagi para petugas pemilu yang gugur adalah melanjutkan dan menyelesaikan tugas mereka sebaik-baiknya. Setelah tuntas, baru diadakan evaluasi untuk jangka panjang. "Pasca kejadian ini saya kira (perlu dipikirkan) bagaimana kita membuat pemilu dengan sistem yang efisien dan tidak melelahkan," tambahnya.  Sementara itu, kemarin merupakan hari terakhir pelaksanaan pemilu ulang, lanjutan, dan susulan (PSU, PSL, PSS). Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, secara keseluruhan total rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara setelah 17 April sebanyak 2.720 TPS. "Untuk PSU ada 702 TPS," terangnya. Rekomendasi PSL mencapai 883 TPS dan PSS mencapai 1.135 TPS.  Penjelasan tersebut diamini Arief Budiman. Menurut dia, dari tiga jenis pemilihan itu, sebagian besar sudah terlaksana beberapa hari belakangan. "Yang sudah dilaksanakan itu 60 persen lebih," ucapnya. PSU merupakan dampak kelalaian atau bahkan dugaan kecurangan yang melibatkan oknum KPPS.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/CEK-KESEHATAN-MEIDY-KHADAFI-PONTIANAK-POST-750x474.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tenaga Kesehatan Mulai Dampingi PPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekomendasi hitung ulang TPS se-Surabaya yang dikeluarkan Bawaslu sangat mengejutkan publik. Memang akhirnya masalah itu diluruskan.  Penghitungan ulang hanya dilakukan di TPS-TPS yang dianggap terdapat perbedaan hasil penghitungan suara.  Meski demikian, ada cukup banyak hal yang perlu menjadi bahan pemikiran bersama agar masalah itu tidak terulang. Sebab, dalam pelaksanaan pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada, rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu sangatlah vital.  Rekomendasi pengawas pemilu di seluruh tingkatan bisa menjadi senjata pemungkas untuk memperbaiki kualitas dan marwah pemilu dan demokrasi. Sebab, seluruh rekomendasi itu wajib dilaksanakan KPU.  Karena itu, rekomendasi tersebut harus dibuat secara matang dan benar-benar bisa dipahami. Rekomendasi yang dibuat secara serampangan berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi.  Sejak awal, kami melihat ada yang perlu dicermati dari keluarnya rekomendasi itu. Pertama, sejauh ini belum tampak ada tidaknya unsur kejahatan atas temuan selisih suara tersebut. Apakah itu murni kesengajaan atau human error. Sebab, yang jadi acuan baru sebatas laporan yang dilayangkan sejumlah pihak.  Kedua, kami melihat pengawas pemilu belum sepenuhnya bisa menunjukkan di titik-titik atau TPS-TPS mana yang dinyatakan terdapat pelanggaran. Hemat saya, pengawas pemilu harus memberikan data, fakta, maupun argumentasi yang jelas dan konkret terkait apa yang dilanggar. Apakah itu pelanggaran administratif, pidana, atau sengketa. Dengan begitu, rekomendasi yang diterbitkan pengawas benar-benar sesuai dan tidak memunculkan polemik.  Ketiga, untuk memastikan adanya pelanggaran, kami berpendapat pengawas pemilu seyogianya tidak mudah reaktif terhadap aduan atau protes dari siapa pun dan dari mana pun. Semua laporan tersebut harus cepat direspons dan didalami.  Pengawas pemilu juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa kegiatan pengawasan pemilu yang dilakukan semua jajaran pengawas pada masa pemungutan suara hingga penghitungan sudah maksimal. Dengan demikian, ketika ada laporan dari sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi suara, pengawas pemilu setidaknya memiliki bukti/bahan yang bisa menjadi bahan perbandingan sebelum menerbitkan rekomendasi.  Dalam kasus munculnya rekomendasi hitung ulang di Surabaya, kami melihat ada indikasi bahwa pengawas pemilu belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan pencegahan. Idealnya, ketika laporan tersebut muncul, Bawaslu langsung melakukan pemeriksaan ke seluruh jajarannya. Mulai level pengawas TPS, pengawas lapangan, hingga pengawas kecamatan (panwascam). Apakah laporan-laporan perihal selisih suara yang dilayangkan sejumlah pihak itu benar atau tidak.  Untuk membuktikannya, Bawaslu Surabaya harus menyiapkan seluruh dokumen pengawasan yang ada pada seluruh jajaran pengawas. Lalu disandingkan. Apakah dokumen yang dilaporkan sesuai dengan dokumen yang dimiliki pengawas atau tidak. Dari situ, Bawaslu bisa memiliki kesimpulan awal.  Selain itu, Bawaslu harus mengklarifikasi KPU atas laporan dugaan tersebut sebelum kajiannya dirumuskan. Bawaslu juga harus mempertimbangkan jika memang ditemukan pelanggaran, tetap harus melihat kasus per kasus. Tidak menggeneralisasi temuan itu secara keseluruhan. Hal itu bisa dilakukan jika Bawaslu memiliki dokumen-dokumen hasil suara secara lengkap. Dengan begitu, rekomendasi yang diterbitkan benar-benar detail, sesuai dengan data dan fakta. Tidak menimbulkan salah tafsir.  Yang paling penting, pengawas pemilu harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan penyelenggara pemilu, terutama di level teknis di tingkat TPS. Jangan sampai rekomendasi tersebut malah memicu potensi terjadinya konflik horizontal. Bagi kami, sebuah protes atau keberatan dalam pemilu memang wajar ada. Itu menunjukkan bahwa proses demokrasi telah terjadi. Dengan demikian, pengawas pemilu harus profesional.

Klarifikasi, lalu Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/harus-pintar-pintar-menahan-diri_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengurai&nbsp; netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pemilihan umum (pemilu) memang tidak mudah. Di satu sisi, mereka terikat oleh sejumlah aturan yang menegaskan bahwa ASN harus netral dalam pemilu. Selain Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada UU 5/2004 tentang ASN. Belum lagi aturan-aturan lain di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah 53/2010. Regulasi itu dibuat untuk ASN agar mereka tidak melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pemilu. Apa pun tingkatannya. Apa pun levelnya. Dalam UU 7/2017, di pasal 280 ayat 3 ada ancaman sanksi pidana apabila ASN ikut terlibat sebagai tim kampanye atau pelaksana. Bahkan, meskipun diikutkan secara pasif pada penyelenggara atau tim kampanye, mereka tetap akan diberi sanksi. Dalam hal netralitas, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/03/2019/sanksi-pelanggaran-netralitas-asn-tidak-beri-efek-jera" target="_blank">ASN memiliki karakteristik berbeda dengan anggota TNI dan Polri</a>. ASN dituntut untuk netral, tapi di satu sisi mereka masih punya hak pilih. Tidak seperti anggota TNI dan Polri yang memang sejak awal tidak diberi hak pilih. Karena itu, dapat dipahami, pada setiap orang yang punya hak pilih, tentu pilihannya akan memengaruhi dia secara personal. Termasuk dalam sikap dan tindakan. Baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sengaja atau tidak sengaja, bisa saja ekspresi tersebut muncul di permukaan. Kondisi itulah yang tidak mudah bagi ASN. Di satu sisi, ASN mempunyai pilihan yang mungkin ingin diekspresikan. Tapi, di sisi lain, karena statusnya itu dia tidak boleh mengekspresikannya secara terbuka. Suka tidak suka, bila menunjukkan keberpihakan politik dalam pemilu, perbuatannya akan ditindaklanjuti atau diproses karena melanggar ketentuan UU. Karena itu, sering kami sampaikan kepada ASN agar menahan diri. Ekspresi dukungan sebaiknya ditunjukkan di TPS dalam bentuk memberikan suara atau mencoblos pilihan yang dikehendaki. Menurut saya, persoalan netralitas ASN bukan dari apakah signifikan kalau dilihat jumlahnya. Tapi, ini soal kepatuhan terhadap UU. Problem ASN juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh atasan. Dalam hal ini kepala daerah. Prinsipnya, netralitas ASN tidak boleh diintervensi siapa pun, termasuk oleh atasannya. Tapi, kita menghadapi kondisi di mana atasan ASN ini pasti punya kepentingan besar terhadap pemilu. Sebab, kepala daerah menyandang jabatan politik. Dalam hubungan atasan dengan bawahan, yang paling memungkinkan untuk menggerakkan ASN memang kepala daerah. Sebab, kepala daerah punya kekuasaan untuk itu. Pada saat bersamaan, ASN dengan kepala daerah memiliki hubungan pekerjaan. Maka bisa dipastikan ada rasa takut untuk tidak mematuhi perintah atasan. Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai saat ini masih menghadapi problem dalam penindakan pelanggaran atas netralitas ASN. Bila sebuah pelanggaran terbukti dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, eksekutor pelanggaran ASN ini kan tetap pejabat pembina kepegawaian melalui rekomendasi dari KASN. Saya mengapresiasi beberapa pejabat daerah yang telah menindaklanjuti rekomendasi KA SN. Ada yang diberi sanksi penurunan pangkat. Tapi, kami juga mendapati adanya beberapa kasus di mana rekomendasi ASN tidak ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian. Bergantung pada kepentingan siapa yang dibela ASN ini. Contoh kasusnya ada di beberapa pilkada. Ketika kandidat yang didukung menang dalam pilkada, ASN yang melanggar asas netralitas itu justru mendapat promosi jabatan. Ada kepentingan ASN dalam hal jabatan sehingga berpengaruh terhadap netralitas mereka. ASN menunjukkan keberpihakannya kepada seorang kandidat sehingga terlihat oleh kontestan itu. Ketika menang, ASN tersebut berharap mendapatkan promosi. Bila mekanisme pemberian sanksi masih penuh kepentingan seperti itu, kemungkinan tindakan pelanggaran masih akan muncul di masa yang akan datang. Ke depan kami berharap ada perubahan regulasi berkaitan dengan netralitas ASN. Khususnya dalam hal wewenang memberikan sanksi. Dalam pemberian sanksi, hubungan kepala daerah yang sekarang menjadi pejabat pembina kepegawaian dengan ASN harus diputus. Setidaknya dalam hal sanksi terkait netralitas ASN. Pejabat pembina kepegawaian dalam hal netralitas itu tidak boleh diberi wewenang eksekusi karena dia punya kepentingan dengan ASN. Menurut saya, kewenangan KASN harus ditingkatkan. Sebaiknya KASN diberi wewenang untuk memutus dan memberikan sanksi secara langsung. Tidak lagi dalam bentuk rekomendasi.&nbsp;

Harus Pintar-Pintar Menahan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembobolan-saldo-anggota-bawaslu-polisi-dalami-dugaan-skimming_m_198320.jpeg" alt="Polisi menciduk pelaku pembobol rekening anggota Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Polisi menciduk pelaku pembobol rekening anggota Bawaslu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidikan kasus pembobolan saldo anggota Tim Asistensi Bawaslu DKI, Sandi Maulana, terus bergulir. Penyidik mendalami dugaan adanya keterkaitan kasus skimming yang diungkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.&nbsp; Kanit III Kompol Khairuddin menuturkan, pihaknya masih mendalami bagaimana para pelaku bisa mendapatkan data tentang nasabah. Mulai dari nama lengkap, nomor kartu, hingga nama orang tua nasabah. Polisi menggulung satu dari tiga pelaku yakni AZ, 20. Hingga kini polisi masih mengejar dua pelaku lain yang buron. "Kami masih telusuri ini peran-peran yang ada," terangnya kepada&nbsp;JawaPos.com, Jumat (23/3).&nbsp; Polisi berpangkat satu melati itu menyebutkan, para pelaku belajar secara otodidak saat beraksi membobol saldo anggota Bawaslu DKI. Khairuddin mengungkapkan, AZ tidak mengantongi ijazah SD. "Dia (AZ, red) itu tidak tamat SD," paparnya.&nbsp; Saat disinggung mengenai apakah ada dugaan AZ satu jaringan dengan para pelaku kejahatan skimming pada beberapa waktu lalu? Khairuddin menegaskan tidak. Menurutnya, penyidik cyber crime belum mendapatkan fakta tersebut.&nbsp; Yang jelas, lanjutnya, para pelaku berjumlah tiga orang. Lalu untuk dua pelaku yang belum tertangkap bertugas berbelanja di on line shop. "Si AZ ini bertugas menelepon para korban," terang Khairuddin.&nbsp; Seperti yang pernah diberitakan, polisi meringkus AZ, salah seorang pelaku yang membobol saldo milik Sandi. Kasus tersebut menguap di publik setelah Sandi membuat video. Video yang berisikan curahan hatinya, setelah saldo di tabungannya raib karena dibobol AZ.&nbsp; AZ dijerat dengan pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ancaman hukuman dari mencapai 10 tahun.&nbsp; Sementara itu Panit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Iptu Verdika Bagus Prasetya&nbsp;&nbsp;mengatakan, pihaknya masih mendalami adanya dugaan pelaku lain dalam kasus skimming lintas internasional. Hingga kini petugas masih disebar di beberapa wilayah. Salah satunya di Lombok.&nbsp; Untuk jumlah pelaku yang diamankan yakni 6 orang, lima diantaranya WNA dari Rumania; Hungaria; serta Bulgaria; dan seorang WNI dari Bandung. Verdika menyebutkan, kasus skimming yang pernah terjadi bukan hanya melibatkan tersangka WNA.&nbsp; Pada September 2017 lalu, lanjut Verdika, terjadi kasus skimming yang dilakukan oleh tiga WNI. Ketiganya diduga me-skimming bank-bank BUMN. "Jadi bukan hanya melibatkan tersangka WNA," ujarnya.

Pembobolan Saldo Anggota Bawaslu, Polisi Dalami Dugaan Skimming

anggota bawaslu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota bawaslu

Berita Terkini