<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/anggoro-eko-2505091830.jpg" alt="Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JIExpo Kemayoran, Rabu (8/10). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JIExpo Kemayoran, Rabu (8/10). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) adalah meningkatkan literasi dan inklusi. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperluas akses perbankan ke masyarakat. Termasuk layanan emas ke pesantren.&nbsp; "BSI tentu saja akan sangat mendukung. Karena bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar bisa tumbuh," kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo saat ditanyai Jawa Pos dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JIExpo Kemayoran, Rabu (8/10). &nbsp; Sejak bullion bank diluncurkan 25 Februari lalu, lanjut dia, total tabungan emas mencapai 1,15 ton dari 200 ribu nasabah hingga akhir September 2025. Menabung emas turut memberi alternatif investasi yang aman. "Kapanpun nasabah butuh uang, mereka bisa gadai atau cicil emas. Jadi itu salah satu kemudahan bagi nasabah punya emas," imbuhnya.&nbsp; BSI akan terus mendukung upaya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Salah satunya, memperluas penetrasi ke komunitas pesantren. Salah satunya, mengembangkan strategi digital melalui Byond.&nbsp; Lewat super apps tersebut, masyarakat bisa membeli emas mulai dari Rp 50 ribu. Memiliki fitur yang inklusif. Memungkinkan siapa saja untuk mulai berinvestasi emas. Termasuk para santri dan pengurus pesantren.&nbsp; "Kami jemput bola. Mengajak para santri dan pengurus pesantren untuk download aplikasi Byond. Mereka bisa cek saldo harian, lihat pergerakan harga emas, dan langsung bisa beli, gadai, atau jual emas juga bisa," jelas Anggoro. &nbsp; Penetrasi ke komunitas Islam dilakukan secara aktif melalui kantor regional BSI. Setiap wilayah telah memiliki person in charge (PIC) untuk mendatangi pesantren, masjid, sekolah Islam, hingga kampus-kampus Islam. Beberapa wilayah prioritas antara lain Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal memiliki komunitas pesantren besar.&nbsp; Secara bisnis, segmen emas menjadi salah satu fokus utama perseroan saat ini. Dengan total portofolio emas Rp 17,7 triliun. Dalam bentuk cicil dan gadai emas. "Kami menargetkan di 2030 akan menjadi Rp 100 triliun. Karena roadmap kami lima tahunan," ungkapnya. &nbsp; BSI juga menargetkan cabang di Arab Saudi mulai beroperasi pada kuartal II 2026. Memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal. Tentunya setelah izin operasional resmi diterbitkan oleh otoritas setempat.&nbsp; "Cabang Jeddah itu izinnya kan sudah keluar. Tahun depan kita akan mulai operasi di sana," katanya.&nbsp; Tim pembimbing cabang sudah ditentukan. Mereka sedang mempersiapkan seluruh kebutuhan operasional. "Para pembimbing cabang sudah kita tentukan, mereka sekarang sudah mulai mempersiapkan, termasuk juga kita intens dengan BPKH untuk nanti kolaborasi di sana. Jadi BSI dan BPKH akan banyak kolaborasi di sana," bebernya.&nbsp; Langkah ekspansi ke Arab Saudi menjadi bagian dari strategi BSI memperkuat layanan keuangan syariah global. Juga memberi kemudahan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia dalam mengakses layanan keuangan sesuai prinsip syariah.&nbsp;

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menargetkan bisnis emas mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2030 dengan fokus pada komunitas pesantren.

Garap Komunitas Pesantren, BSI Targetkan Bisnis Emas capai Rp 100 Triliun pada 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/Pelayanan-BSI-Gangguan-Dery-Ridwansah-3-3104069186.jpg" alt="Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)" width="100%">
<figcaption>Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi merombak jajaran direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).&nbsp; Dalam RUPST itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy diangkat menjadi Komisaris Utama BSI, menggantikan mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.&nbsp; Kemudian, BSI mengangkat Anggoro Eko Cahyo menjadi Direktur Utama, menggantikan Hery Gunardi yang kini menjadi Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.&nbsp; Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta memastikan pengangkatan pengurus perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; &ldquo;Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid, meraih kinerja yang berkelanjutan untuk menjadikan BSI bisa bersaing di kancah global," kata Bob dalam keterangannya dikutip Minggu (18/5).&nbsp; Lebih lanjut, Bob membeberkan di tengah berbagai dinamika kondisi ekonomi dan bisnis. Sepanjang tahun 2024 BSI membukukan laba bersih sebesar Rp7,01 triliun dan total aset Rp409 triliun dengan kualitas terjaga.&nbsp; Dalam RUPST itu disepakati pula pembagian dividen tunai sebesar Rp1,05 triliun atau 15 persen dari total laba bersih dibagikan kepada pemegang saham.&nbsp; Selain untuk dividen, penggunaan 20 persen laba bersih akan disisihkan sebagai cadangan wajib perseroan. Adapun 65 persen sisanya dialokasikan sebagai laba ditahan. Keputusan ini telah disetujui oleh para pemegang saham dalam agenda RUPS Tahunan.&nbsp; &ldquo;Sejalan dengan dukungan pemegang saham dan momentum pertumbuhan ekonomi, kami optimis kinerja BSI akan terus membaik. Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dan seluruh stakeholder perseroan,&rdquo; jelas Bob. Lebih lengkap, berikut susunan dewan komisaris dan direksi baru BSI.&nbsp; Dewan Komisaris &bull; Komisaris Utama: Muhadjir Effendy &bull; Komisaris Independen: Felicitas Tellulembang &bull; Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra &bull; Komisaris Independen: Muhammad Syafii Antonio &bull; Komisaris Independen: Addin Jauharuddin &bull; Komisaris: Meidy Firmansyah &bull; Komisaris: Mochammad Agus Rofiudin &bull; Komisaris: Kamaruddin Amin&nbsp; Dewan Direksi &bull; Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo &bull; Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta &bull; Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari &bull; Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy &bull; Direktur Sales &amp; Distribution: Anton Sukarna &bull; Direktur Information Technology: Muharto &bull; Direktur Risk Management: Grandhis Helmy Harumansyah &bull; Direktur Compliance &amp; Human Capital: Arief Adhi Sanjaya &bull; Direktur Finance &amp; Strategy: Ade Cahyo Nugroho &bull; Direktur Treasury &amp; International Banking: Firman Nugraha&nbsp; Sementara itu, susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. &bull; Ketua: Hasanudin &bull; Anggota: Mohammad Hidayat &bull; Anggota: Oni Sahroni &bull; Anggota: Abdul Ghofur Maimoen

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merombak jajaran direksi dan komisaris, laba bersih mencapai Rp7,01 triliun, dividen tunai Rp1,05 triliun.

BSI Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi: Anggoro Eko Cahyo Ditunjuk sebagai Dirut dan Muhadjir Effendy jadi Komut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/Ketum-PSSI-Erick-Thohir-dan-Dirut-BPJS-Ketenagakerjaan-Anggoro-Eko-Cahyo-Dery-Ridwansah-4-126318137.jpg" alt="Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo" width="100%">
<figcaption>Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo</figcaption>
</figure> BELAKANGAN, kondisi udara di Jabodetabek memburuk. Itu membuat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo harus menyiasati hobi larinya. Berhenti joging tidak masuk dalam opsinya. Sebaliknya, dia memilih memulai joging lebih pagi dari biasanya. &rdquo;Saya tetap olahraga, tapi agak pagi banget. Habis subuh sudah jalan,&rdquo; ungkapnya ditemui setelah penyerahan santunan kematian kepada petugas haji yang wafat di Jakarta Selasa (15/8) lalu. jogingBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01356036/kabar-baik-bagi-persebaya-koko-mulai-bisa-joging-keliling-lapangan">Kabar Baik bagi Persebaya, Koko Mulai Bisa Joging Keliling Lapangan</a> Jika pagi tak memungkinkan, opsi lainnya adalah malam hari. Itu pun hanya sekitar rumah. Kediamannya yang berada di luar Jakarta memberikan sedikit keuntungan. Kondisi udara tidak separah di tengah kota. &rdquo;Agak maleman, nyari udara agak bersih. Kalau tengah kota kan susah ya,&rdquo; tutur mantan wakil Dirut BNI tersebut. Anggoro memang tak bisa lepas dari olahraga lari. Sehari biasanya dia menghabiskan waktu minimal 30 menit. (mia/c17/fal)

Dirut BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo harus menyiasati hobi larinya. Berhenti joging tidak masuk dalam opsinya.

Anggoro Eko Cahyo Joging Lebih Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SANTUNAN1.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menyerahkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp 2,2 miliar kepada 10 pekerja di Surabaya. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan Ma’ruf Amin di Kendari Sulawesi Tenggara. Penyerahan santunan kali ini didampingi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dan turut hadir Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Alun- alun Kota Surabaya, Kamis sore (2/6).  Santunan yang diserahkan Ma’ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Kematian (JKM), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa, hingga manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Dalam sambutannya Ma’ruf Amin berharap, usaha dan pemberdayaan yang dilakukan berbagai pihak ini akan mampu meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan penerima manfaat.  Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 di Provinsi Jawa Timur senilai Rp 6,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 523 ribu lebih kasus. Sedangkan untuk bantuan beasiswa pendidikan anak dengan periode yang sama sebesar Rp 31,3 Miliar untuk 10.514 anak.  Sementara itu Mensos Risma dalam keterangannya usai penyerahan santunan menyampaikan ada beberapa penyerahan santunan yang dilakukan yang antara lain dari BPJS Ketenagakerjaan.  “BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program santunan dan juga beasiswa, ada santunan seperti dulu tukang sapu yang mengalami kecelakaan, diserahkan kepada Pak Wagub senilai Rp 6,1 triliun,” jelas Risma.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SANTUNAN2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyerahkan santunan manfaat program BPJAMSOSTEK secara simbolis kepada 10 peserta di Surabaya, manfaat diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia hingga bagi peserta yang mengalami PHK (BPJS Ketenagakerjaan for JawaPos.com)  Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.  “Hari ini diserahkan santunan manfaat program BPJAMSOSTEK secara simbolis kepada 10 peserta kami di Surabaya, manfaat diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia hingga bagi peserta yang mengalami PHK,” terang Anggoro.  Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.  “Hadirnya Bapak KH Ma’ruf Amin untuk menyerahkan santunan ini mempertegas apa yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden melalui instruksinya meminta seluruh pihak untuk mengoptimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi,” jelas Anggoro.  BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).  Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Jawa Timur per April 2022 masih berada pada kisaran 27%.  “Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja yang sedang bekerja hingga keluarganya yang menanti di rumah dapat menjalaninya dengan tenang, dan tentu saja berujung pada masyarakat Jawa Timur yang lebih produktif dan sejahtera,” tutup Anggoro.

Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Direktur-Utama-BP-Jamsostek-Anggoro-Eko-Cahyo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo buka suara terkait dana program Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang tersimpan. Sepanjang tahun 2021, total dana program JHT mencapai Rp 372,5 triliun dengan hasil investasi Rp 24 triliun dan total iuran Rp 51 triliun.  Sementara, pembayaran klaim sebesar Rp 37 triliun yang sebagian besar ditutup dari hasil investasi. "Dana JHT dapat berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan pembayaran klaim," kata Anggoro dalam keterangannya, Kamis (17/2).  Anggoro menambahkan, total dana JHT yang sebesar Rp 372,5 triliun tersebut dialokasikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. "Kami mengelola sangat berhati-hati dan ditempatkan pada instrumen yang terukur agar pengembangannya optimal," tegasnya.  Anggoro merincikan, dana JHT tersebut ditempatkan beberapa instrumen investasi. Sebesar 65 persen dari total JHT tersebut di tempatkan di instrumen obligasi dan surat berharga, yang mana 92 persennya merupakan surat utang negara (SUN).  Kemudian sebesar 15 persen diinvestasikan di deposito, yang mana lebih dari 97 persennya di tempatkan di perbankan BUMN dan BPD.  Lalu, sebesar 12,5 persen ditempatkan di pasar saham yang didominasi oleh saham blue chip yang masuk kategori LQ45. Serta 7 persen diinvestasikan pada instrumen reksa dana yang berisi saham blue chip. Sisanya yang sebesar 0,5 persen diinvestasikan pada properti dan penyertaan langsung. ’’Dengan demikian portofolio investasi JHT ini aman dan likuid," tegasnya. (*)

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Buka Suara Soal Penempatan Dana JHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-26-at-20.45.50.jpg" alt="Munas keenam PPKJ memilih Tjarda Muchtar sebagai ketua PPKJ 2021–2025.Istimewa" width="100%">
<figcaption>Munas keenam PPKJ memilih Tjarda Muchtar sebagai ketua PPKJ 2021–2025.Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Musyawarah Nasional (Munas) sebagai gelaran 4 tahunan Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek (PPKJ) diselenggarakan di Learning Center BPJS Ketenagakerjaan, Sabtu (11/12). Munas itu merupakan yang keenam digelar PPKJ dengan agenda antara lain penetapan AD/ART, laporan pertanggung jawaban pengurus pusat periode sebelumnya, penetapan program kerja, dan pengangkatan ketua pengurus PPKJ periode 2021–2025.  Edward Azizy, ketua PPKJ periode sebelumnya, menyerahkan bendera Pataka PPKJ kepada Tjarda Muchtar sebagai ketua PPKJ periode 2021–2025. Penyerahan tonggak kepemimpinan itu disaksikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi yang hadir dalam kegiatan tersebut.  Hadir pula salah seorang sesepuh pensiunan, Sri Moerwardjo Srimardji yang merupakan salah satu saksi sejarah berbagai transformasi jaminan sosial ketenagakerjaan sejak Dewan Jaminan Sosial (DJS) hingga BPJS Ketenagakerjaan seperti saat ini.  ”PPKJ berdiri sejak 18 tahun silam dan menjadi wadah bagi para pensiunan Jamsostek sekaligus organisasi sosial dengan anggota hingga saat ini mencapai 1.880 orang yang masih aktif,” tutur Edward.  Kegiatan Munas VI PPKJ itu digelar secara hybrid di Learning Center BPJS Ketenagakerjaan, menghadirkan 28 orang anggota di lokasi kegiatan serta 109 orang pensiunan di daerah lain melalui zoom meeting.  Edward Azizy mengatakan, munas kali ini dirasa sangat istimewa karena setelah beberapa kali ditunda, akhirnya bisa berjalan secara hybrid dengan menghadirkan 11 pimpinan wilayah dan perwakilan se-Indonesia di Bogor.  Selain itu dia menjelaskan, secara regulasi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis menjadi Ketua Dewan Pengawas PPKJ. Untuk saat ini dijabat Anggoro Eko Cahyo selaku direktur utama periode 2021–2026.  Sementara itu, Anggoro menyampaikan rasa bangga dan salut kepada para pensiunan yang masih tetap aktif di organisasi sosial meski sudah tidak muda lagi. Proses perjalanan panjang jaminan sosial ketenagakerjaan dimulai dengan kontribusi besar para pendahulu. Oleh karena itu, seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan harus menghormati senior dan para pendahulu.  ”Dalam waktu dekat akan diterbitkan buku mengenai sejarah Jamsostek, kami akan mendukung penuh upaya PPKJ dalam menceritakan sejarah perjalanan ini,” tutur Anggoro.  Anggoro menambahkan, 65 persen karyawan BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah generasi milenial di bawah 38 tahun. Sehingga sangat penting untuk memiliki literatur mengenai sejarah agar para penerus memahami perjuangan dan sejarah dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.  Anggoro juga meminta kepada para senior untuk tetap aktif memberikan saran, masukan, dan pendapat terkait perkembangan institusi. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan insan BPJS Ketenagakerjaan sebagai generasi penerus bisa bersaing dan mampu memimpin institusi ini.  ”Semoga 7 Direksi periode berikutnya bisa dipimpin seluruhnya dari internal BPJS Ketenagakerjaan, tentunya harus dipersiapkan dengan baik karena akan mengelola dana lebih dari Rp 1.000 triliun pada periode berikutnya,” papar Anggoro.  Dalam penyelenggaraan munas itu digelar pemilihan ketua PPKJ yang baru melalui voting. Pemungutan Surana dilakukan secara online melibatkan seluruh anggota PPKJ dengan kandidat Ketua Umum Tjarda Muchtar, Haris Alberth Tampubolon, dan Sunardi.  Tjarda Muchtar merupakan pensiunan karyawan PT Jamsostek (Persero) yang juga menjabat sebagai direksi pada periode 1994–1998 yakni sebagai direktur umum dan personalia. Dengan ditunjuknya Tjarda Muchtar, pengurus pusat PPKJ dan seluruh anggota berharap program kerja PPKJ ke depannya dapat berjalan lebih baik dan memiliki kontribusi lebih terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan sosial pada umumnya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Minta PPKJ Aktif Beri Saran untuk Institusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bni-cetak-laba-bersih-rp-114-triliun-per-september-2018_m_.jpg" alt="Wapresdir PT Bank Negara Indoesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo (tengah)" width="100%">
<figcaption>Wapresdir PT Bank Negara Indoesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp 11,44 triliun per September 2018, tumbuh 12,6% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 10,16 triliun. "Pertumbuhan laba bersih didorong pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) BNI disertai perbaikan kualitas aset. Kinerja dibukukan di tengah pengetatan likuiditas menyusul ketidakpastian makro ekonomi global," ujar Wakil Presdir Bank BNI Anggoro Eko Cahyo dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (18/10). Sepanjang sembilan bulan pertama 2018, BNI mencatat Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,2% (YoY), dimana komposisi DPK didominasi oleh dana murah (CASA) yang mencapai 61,9% atau meningkat dibandingkan CASA pada periode yang sama tahun 2017, yaitu 60,4%. Pertumbuhan laba bersih BNI ini, katanya, ditopang oleh NII yang meningkat dari Rp 23,51 triliun pada Kuartal III Tahun 2017, menjadi Rp 26,01 triliun pada Kuartal III Tahun 2018. "Pertumbuhan NII merupakan hasil dari penyaluran kredit BNI yang tetap terkelola dengan prudent dan optimal," katanya. Pada Kuartal III Tahun 2018, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar Rp 65,64 triliun atau meningkat 15,6% (YoY) dari posisi Rp 421,41 triliun pada Kuartal III Tahun 2017 menjadi Rp 487,04 triliun pada Kuartal III Tahun 2018. Pertumbuhan tersebut dikontribusi oleh kredit pada Bisnis Korporasi yang meningkat 18,5% (YoY), terutama kontribusi dari industri Manufaktur, Perdagangan, Restoran &amp; Hotel, serta Konstruksi. Untuk mendukung ekspansi kredit, hingga kuartal III Tahun 2018, BNI mampu mendorong pertumbuhan DPK sebesar 14,2%(YoY), yaitu dari Rp 480,53 triliun pada Kuartal III Tahun 2017 menjadi Rp 548,59 triliun pada Kuartal III Tahun 2018. Dalam upaya menghimpun dana murah, BNI terus meningkatkan hubungan baik dengan nasabah institusi atau kelembagaan, baik swasta, BUMN, maupun pemerintahan, serta mengembangkan layanan digital banking sebagai platform perbankan transaksional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan penambahan jumlah rekening yang mencapai 11,1 juta, yakni dari 30,8 juta rekening pada Kuartal III Tahun 2017 menjadi 41,4 juta rekening pada Kuartal III Tahun 2018. "Selain itu, tercatat peningkatan jumlah agen branchlessbanking dari 62.961 agen menjadi 108.717 agen," imbuh Anggoro.

BNI Cetak Laba Bersih Rp 11,4 Triliun per September 2018

anggoro eko cahyo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggoro eko cahyo

Berita Terkini