<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-aspebindo.jpg" alt="ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)" width="100%">
<figcaption>ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah resmi membatalkan kebijakan pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dan menggantinya dengan bantuan dana riset serta beasiswa. Keputusan ini dinilai sudah tepat demi keberlanjutan dunia pendidikan tinggi. Ketua Umum&nbsp;Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira menilai, langkah ini sejalan dengan prinsip perguruan tinggi harus berfokus pada fungsi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pembatalan ini sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. "Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan," ujar Anggawira, Rabu (19/2). Politikus Partai Gerindra ini menilai, kebijakan ini bisa membuat&nbsp;kampus tetap menjalankan perannya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan. Langkah yang lebih tepat untuk kampus adalah&nbsp;fokus pada inovasi teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. "Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing," tambahnya. Hal ini dinilai lebih relevan bagi keberlanjutan sektor pertambangan, dibandingkan dengan kampus yang harus turun langsung dalam operasional industri. "Industri pertambangan tetap bisa bermitra dengan kampus melalui riset bersama, program magang, dan pengembangan teknologi," jelasnya. Dengan skema bantuan dana ini, perguruan tinggi tetap berkontribusi dalam pengembangan sektor pertambangan, tanpa harus menghadapi risiko bisnis dan operasionalnya secara langsung. Efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tambang merupakan sektor dengan regulasi ketat dan membutuhkan manajemen profesional. Jika dikelola oleh pihak yang kurang berpengalaman, potensi kerugian negara bisa lebih besar. "Dengan kebijakan ini, konsesi tambang tetap dapat dikelola oleh pihak yang lebih kompeten, sementara kampus mendapatkan manfaat ekonomi secara lebih optimal melalui hibah riset dan beasiswa,"&nbsp;pungkas Anggawira. &nbsp;

Anggawira menilai, langkah ini sejalan dengan prinsip perguruan tinggi harus berfokus pada fungsi utamanya.

Pemerintah Batalkan Konsesi Tambang untuk Kampus, ASPEBINDO Anggap Keputusan Tepat Untuk Hindari Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-aspebindo.jpg" alt="ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)" width="100%">
<figcaption>ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Hal ini demi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian baik global maupun dalam negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Satu putaran ini bisa jadi salah satu hal positif untuk mengakselerasi program-program yang ada. Itu jadi harapan kami. Tren pertumbuhan ekonomi di 5 persen bisa makin tinggi jika uang beredar makin besar. Terobosan kebijakan finansial di pemerintahan yang baru ini jadi hal yang sangat penting,&rdquo; kata Anggawira kepada wartawan, Selasa (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pilpres yang berlangsung satu putaran juga dapat mempercepat program-program pemerintah yang sedang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau satu putaran peluang untuk mengakselerasi program-program yang ada bisa lebih cepat lagi,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Pengamat Politik M. Qodari menjelaskan, pilpres satu putaran bisa menghemat biaya hingga Rp 17 triliun. Uang itu nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk pemberian subsidi kepada rakyat yang membutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, secara politis, pemilu satu putaran bisa menjaga kestabilan dalam negeri dan juga meminimalisasi ancaman polarisasi masyarakat. Qodari khawatir ancaman polarisasi semakin besar jika putaran kedua menyajikan pertarungan dua paslon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya melihat potensi polarisasi ini besar sekali karena begitu calon cuma dua, maka akan berhadap-hadapan termasuk isu primodial dan isu agama akan muncul,&rdquo; kata Qodari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anies pasti akan diplot sebagai calon Islami karena sudah didukung oleh UAS, HRS, sudah bikin kesepakatan dengan ulama. Pak Prabowo mohon maaf dengan berat hati saya katakan pasti dicap sebagai calon Kristen. Pak Jokowi pernah dicap Kristen padahal bukan Kristen. Pak Prabowo dengan sangat mudah pasti dicap dengan isu-isu primordial,&rdquo; sambungnya.</div>

Anggawira berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Hal ini demi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian baik global.

Alasan Pertumbunhan Ekonomi, TKN Prabowo-Gibran Ngotot Capres Satu Putaran

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-aspebindo.jpg" alt="ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)" width="100%">
<figcaption>ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Komandan TKN Prabowo-Gibran,&nbsp;Anggawira menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) milik semua masyarakat Indonesia. Hal itu menyusul polemik Jokowi memakai dasi berwarna kuning saat akan bertolak ke Jepang, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara semiotika, banyak yang mengaitkan dasi berwarna kuning itu menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar yang identik dengan warna kuning. Meski begitu, Anggawira menilai tindakan Jokowi tidak berkaitan dengan partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada hubungannya denga partai apapun. Saya rasa wajar saja Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia," kata Anggawira kepada wartawan, Senin (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggawira menilai wajar jika muncul pendapat yang mengaitkan Jokowi akan bergabung dengan Golkar. Terlebih hubungan Jokowi dengan PDIP yang dikabarkan sempat merenggang beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai kepala negara, wajar Pak Jokowi mengayomi semua masyarakat termasuk partai politik dan bukan hanya satu partai saja," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini memang belum ada pernyataan perihal bergabungnya Jokowi ke salah satu partai atapun tetap di PDIP. Namun, secara tersirat Jokowi mengeluarkan candaan yang membuat indikasi ia bergabung dengan salah satu partai berwarna kuning.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski awalnya didukung PDIP, namun sejarah mencatat, banyak partai yang mendukung Jokowi hingga saat ini. Hubungan Jokowi dengan PDIP dimulai pada sekitar tahun 2004. Kala itu, alumni Fakultas Kehutanan UGM itu menduduki posisi salah satu pengurus DPC PDIP Solo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat itu pula Jokowi mengenal FX Hadi Rudyatmo dan hubungan keduanya berlanjut saat dipercaya PDIP dan PKB dan terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tahun 2005.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selang tujuh tahun kemudian, pesona Jokowi menarik perhatian tokoh nasional seperti Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla. Keduanya, meminta Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012, atau saat Jokowi masih menyisakan sekitar tiga tahun lagi masa jabatan di Solo. Diusung PDIP dan Gerindra, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017 bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nama Jokowi kian melesat hingga namanya masif dikabarkan sebagai salah satu kandidat calon presiden 2014. Akhirnya Jokowi maju bersama Jusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya yang diusung oleh PDIP, PKB, Hanura dan Nasden. Ia pun terpilih setelah menang melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan perolehan suara 53,15 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi lalu kembali terpilih di Pilpres 2019 bersawa wakilnya Ma'ruf Amin melalui dukungan PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI dan PBB. Jokowi kembali bertarung melawan Prabowo yang diduetkan bersama Sandiaga Uno dan memenangkan Pilpres dengan hasil perolehan suara 55,5 persen.</div>

Wakil TKN Prabowo-Gibran, Anggawira menilai, Presiden Jokowi milik semua masyarakat Indonesia. Hal itu menyusul warna kuning dasi Jokowi.

Tak Lagi Merah, Presiden Kini Pakai Dasi Kuning, Elite Gerindra Tegaskan Tak Ada Hubungannya dengan Partai Manapun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-aspebindo.jpg" alt="ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)" width="100%">
<figcaption>ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menolak secara tegas rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) atau IMF yang meminta Indonesia mempertimbangkan penghapusan secara bertahap larangan ekspor bijih nikel dan meninjau ulang program hilirisasi. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mendukung langkah tegas Menteri Bahlil yang tidak akan mengikuti saran IMF dan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan, pasalnya pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri melalui program hilirisasi. &ldquo;Kami dari asosiasi mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk men-stop (ekspor) raw material (bahan baku) dalam rangka penguatan industri dalam negeri,&rdquo; ujar Anggawira, Kamis (6/7). Menurut Anggawira kebijakan tersebut sudah tepat, fokus pemerintah menggalakkan program hilirisasi untuk memajukan Indonesia dan terbukti telah menciptakan nilai tambah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Tercatat ekspor nikel tahun 2017-2018 hanya USD 3,3 miliar, namun begitu kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel diberlakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga USD 30 miliar atau setara Rp 450 triliun. &ldquo;Proses hilirisasi kita anggap itu akan memberikan nilai tambah dan bisa membuka lapangan pekerjaan di kita. Karena bonus demografi kita banyak tenaga kerja produktif jadi harus didorong,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Walaupun memang banyak tantangan dari sisi investasi dan juga tentunya tantangan dari sisi pendapatan negara tapi terbukti dalam 2 tahun terakhir peningkatan nilai tambah itu berbanding lurus dengan income pemerintah,&rdquo; sambung Anggawira. Anggawira juga menuturkan, pihaknya setuju dengan pendapat Bahlil yang mengatakan IMF sering menerapkan standar ganda seperti halnya Amerika Serikat (AS) memberlakukan embargo bahan dan alat pembuatan semikonduktor terhadap Tiongkok, namun IMF tidak mengusik kebijakan tersebut.&nbsp; Sama halnya kebijakan Uni Eropa (UE) yang menerapkan aturan perdagangan baru terkait deforestasi yang berpotensi merugikan produk utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit, di pasar Eropa, tetapi IMF melakukan pembiaran. &ldquo;Mengenai standar ganda saya kira kerap kali kita mendapati dari lembaga-lembaga dunia ya, kemarin Uni Eropa juga terhadap produk sawit kita. Jadi kalau mereka ada kepentingan pakai standar ganda tapi saya rasa ya ini (nikel) hak kita,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut Anggawira mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak melarang sepenuhnya ekspor nikel, tetapi ketika bahan mentah nikel sudah berhasil diolah di dalam negeri baik setengah jadi atau sudah jadi silah kan untuk diserap di pasar luar negeri. &ldquo;Ini kan produk dalam negeri kita dan sebenarnya kita tidak juga tidak melarang sepenuhnya artinya yang kita larang itu kan barang mentahnya tapi ketika sudah diproses ya silakan saja diambil,&rdquo; paparnya. Dijelaskan Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia itu menjelaskan jika negara luar menginginkan bahan mentah dari Indonesia harus berani menanamkan investasinya ke tanah air untuk membangun smelter. &ldquo;Jadi ya kita juga berharap negara-negara maju mau berinvestasi dan membangun industrinya di dalam negeri,&rdquo; tukas Anggawira. Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan hilirisasi tak bisa ditawar-tawar atau harga mati. Indonesia akan tetap memprioritaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang. "Bahwa langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dan larangan ekspor tetap kita lakukan," tegas Bahlil. Bahlil yang juga mantan ketua umum HIPMI itu menuding IMF menerapkan standar ganda kepada Indonesia perihal larangan hilirisasi Indonesia. "Menurut saya ada standar ganda yang dibangun IMF saat negara-negara lain melarang ekspor. Seperti Amerika Serikat yang melarang ekspor semikonduktor. Eropa juga yang membangun konsensus soal pembangunan keberlanjutan. Tapi, kenapa negara kita yang diusik," ujar Bahlil. IMF menurut Bahlil, tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan kepada Indonesia untuk penghapusan larangan ekspor nikel dan komoditas mineral lainnya. Bahlil kemudian mengingatkan agar IMF menghargai kedaulatan suatu negara dalam kebijakan yang dirumuskan serta meminta IMF mengadopsi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022 yang menyepakati setiap negara mempunyai keleluasaan untuk menyusun strateginya, termasuk kebijakan investasi soal hilirisasi, dan sektor prioritas lainnya.&nbsp; "Keputusan G20 itu sudah disetujui menjadi keputusan bersama dengan memberikan ruang masing-masing negara mengelola penciptaan nilai tambah dengan keunggulan produksi masing-masing," tukas Bahlil.

Bahlil tidak akan mengikuti saran IMF soal pelarangan ekspor bahan mentahdan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan.

HIPMI Dukung Sikap Tegas Bahlil Tolak Permintaan IMF soal Hilirisasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/harga-bawang-surabaya.jpg" alt="DI ATAS HARGA ACUAN: Sri Wahyuning, salah seorang pedagang, menata bawang putih dan merah di Pasar Pucan, Jumat (20/11). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DI ATAS HARGA ACUAN: Sri Wahyuning, salah seorang pedagang, menata bawang putih dan merah di Pasar Pucan, Jumat (20/11). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) berharap informasi yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI terkait adanya dugaan mafia dalam perizinan impor bawang putih yang diterbitkan Kementerian Perdagangan harus ditindaklanjuti. Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira menyebut harga bawang putih saat ini terbilang masih tinggi. Menurut dia, harga normal bawang putih perkilonya biasanya Rp20.000/kilogram, tapi sekarang melambung hingga Rp 35.000-Rp37.000/kilogram. &ldquo;Berarti ada kebijakan yang kurang tepat. Nah, ini mungkin yang harus didalami kenapa harganya sampai tinggi. Padahal, kan kita ketahui bawang putih ini hampir sebagian besar impor,&rdquo; jelas dia. Maka dari itu, Anggawira mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus bisa melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan dilakukan secara transparan juga, jangan sampai ada isu kemana-mana. &ldquo;Katanya ada indikasi, dicek aja di RDP DPR kemarin udah cukup rame ya. Intinya menurut saya, Mendag (Zulkifli Haan) agar bisa menindaklanjuti hal ini dan melakukan komunikasi dengan dunia usaha,&rdquo; ujarnya. Sementara Ketua Ombudsman, Mokh. Najih mengatakan impor produk pertanian harus tetap mengacu pada perlindungan petani dalam negeri, bahwa kebijakan impor, seperti bawang, beras, tidak boleh merugikan petani, nasib atau kesejahteraan petani harus didahulukan. &ldquo;Justru data yang benar dan objektif harus dibuka secara transparan, mengenai mengapa harus impor, bagaimana regulasinya, prosedurnya, pihak-pihak yang diberi izin, berapa jumlah yang diizinkan, apa syaratnya. Jangan sampai spekulan yang tanpa data, izin berlagak dirugikan,&rdquo; jelas dia. Sementara Kasatgas Pangan Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya akan mendalami dulu informasi adanya dugaan mafia perizinan impor bawang putih sebagaimana yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. "Nanti kami cek ya," kata Whisnu. Menanggapi tudingan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah jika ada mafia impor bawang putih di Kementeriannya. "Saya jamin anak buah saya di sini nggak ada yang main-main begitu," kata Zulhas itu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (6/6). Jika ada yang terindikasi ada mafia bawang putih di jajarannya, Zulkifli mengaku tak segan-segan untuk memprosesnya ke ranah hukum.&nbsp; "Silakan dilaporkan langsung ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung," tegas Zulhas.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus bisa melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan dilakukan secara transparan, jangan sampai ada mafia

Marak Mafia Bawang Putih, HIPMI Anggap Ada Kebijkan Tak Tepat di Kemendag 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/alokasikan-rp-92-miliar-begini-gambaran-program-ok-oce_m_166447.jpeg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan-Sandiaga Uno, OK (One Kecamatan) OCE (One Center Entrpreneurship) diprediksi bisa mulai digulirkan mulai tahun depan. Realisasi program tersebut setelah Pemerintah Provinsi DKI telah mengajukan anggaran sebesar Rp 92 miliar dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Kamis kemarin. Bendahara OK OCE Anggawira mengatakan, pengalokasian anggaran ini merupakan bukti konkret Anies-Sandi dalam merealisasikan janji kampanyenya. "Langkah cepat Anies-Sandi dalam menjalankan program memajukan Kota Jakarta dikonkretkan dengan melakukan revisi Kebijakan Umun Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD DKI Jakarta 2018," jelas dia dilansir RMOl Jakarta (Jawa Pos Grup), Sabtu (4/11). "Dan kami dari OK OCE memastikan jika anggaran sebesar Rp 92 miliar bakal dikelola dengan transparan," sambung dia. Nantinya, lanjut Anggawira, dana sebesar Rp 92 miliar tersebut dikonsolidasikan oleh dinas-dinas terkait, dan program tersebut merupakan penunjang dari gerakan OK OCE. "Kami minta penggunaannya dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik," ujar Anggawira. Dia memastikan bahwa tiap kecamatan akan dibangun satu pusat kewirausahaan untuk mengatasi pengangguran dan mengentas kemiskinan. "Generasi produktif kaum muda di tiap kecamatan. Kita dorong anak muda di ibu kota lebih produktif dan bisa terjun ke dunia usaha," kata Anggawira. Dia mencontohkan, Program OK OCE bisa bersinergi dengan program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI seperti Urban Farming. "Sebelumnya hanya untuk pemenuhan pangan keluarga, ke depan bersama OK OCE, Urban Farming akan berorientasi bisnis. Kontinuitas produksi dan pemasaran hasil akan dibantu dengan pendekatan participatory atau pendampingan. Yakin usaha sampai membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan," pungkas Anggawira.

Alokasikan Rp 92 Miliar, Begini Gambaran Program OK OCE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/didampingi-alumni-ipb-vicky-optimis-bisa-pimpin-kota-bekasi_m_142909.jpeg" alt="Vicky Prasetyo artis yang terkenal karena pidatonya saat masih berpacaran dengan pedangdut Zaskia Gothik" width="100%">
<figcaption>Vicky Prasetyo artis yang terkenal karena pidatonya saat masih berpacaran dengan pedangdut Zaskia Gothik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembawa acara sekaligus komedian Vicky Prasetyo, semakin membuktikan keseriusannya maju dalam Pilkada Kota Bekasi 2018 mendatang.&nbsp;  Dia bahkan telah menyatakan siap jika dirinya dipasangkan dengan Anggawira sebagai kandidat kuat.  Vicky menilai Anggawira yang merupakan salah satu tim sukses Anies Sandi adalah sosok pemuda cerdas, menguasai ilmu politik, berpengalaman dalam dunia usaha dan organisasi.  "Kami harus menerima silaturahmi dan faktor kemungkinan dari siapapun, saya pasti akan membuka tangan dengan baik karena beliau (Anggawira) merupakan salah satu orang yang akan dibutuhkan di Bekasi," kata Vicky Prasetyo di Bekasi (8/7).  Mantan kekasih Zaskia Gotik itu menambahkan, Pilkada ini tidak dapat dimenangkannya sendiri. Oleh sebab itu butuh tokoh pendamping untuk bekerjasama dalam membangun Bekasi.&nbsp;  Sehingga dirinya menerima dengan senang hati bila berkesempatan menjalin sinergi dengan Anggawira apalagi PAN dan Gerindra juga bersinergi di Pilkda DKI baru lalu.  "Saya pasti akan buka tangan, apalagi kami sama- sama bergotong royong membangun Bekasi, itu hebat sekali pasti berdampingan dengan beliau (Anggawira) karena sudah memiliki track record yang baik,&rdquo; jelasnya.  Saat ini, Vicky yang mencalonkan diri lewat PAN mengaku tengah menyusun strategi kampanye bersama tim pemenangan. Dirinya juga akan segera melakukan sosiasliasi ke berbagai wilayah di Bekasi.  "Sejauh ini masih menjalankan proses, tahapan yang diatur oleh tim pemenangan. Tapi saya lebih kepada rundown yang ditetapkan, yaitu melakukan sosialisasi di berbagai macam wilayah di Bekasi yang memiliki 12 kecamatan, dan 56 kelurahan," tutupnya.  Seperti diketahui, pria bernama asli Hendrianto ini resmi mendaftar menjadi bakal calon Wali Kota Bekasi, Sabtu (17/6) lalu.&nbsp;  Saat itu dia mengaku memiliki tekad untuk menjadi calon pemimpin Bekasi karena merupakan tanah kelahirannya, dan tempat ia mengenyam pendidikan.&nbsp;  Sementara itu, Anggawira resmi mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Kota Bekasi 2018 melalui partai Gerindra.&nbsp; Dalam pencalonannya alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan dirinya mengusung sebuah gagasan yakni Bekasi Terdepan.   "Ini merupakan gagasan saya untuk menjadikan kota Bekasi menjadi lebih maju dan lebih baik dalam berbagai aspek seperti sektor pelayanan publik, dan lain sebagainya,&rdquo; ungkap Anggawira yang juga Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi itu. (ded/dms/JPG)

Didampingi Alumni IPB, Vicky Optimis Bisa Pimpin Kota Bekasi

anggawira

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggawira

Berita Terkini