<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/stunting-2603168781.jpg" alt="BKKBN Blitar menggelar edukasi tentang stunting, menggandeng Dexa Group." width="100%">
<figcaption>BKKBN Blitar menggelar edukasi tentang stunting, menggandeng Dexa Group.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mengalokasikan Rp 186,4 trilliun atau 5,6 persen untuk sektor kesehatan dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2024. Salah satu fokus utamanya adalah mencapai target penurunan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada 2024. Terkait dengan ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mendorong penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dalam mengatasi stunting dan aktif dalam edukasi pencegahan stunting. Salah satunya yakni program edukasi melibatkan&nbsp;Dexa Group yang telah digelar di Blitar, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. "Kami berterima kasih karena Dexa selalu mengajak agar sukses menyusui. Ini penting sekali, hari ini anak-anak muda jika tidak diberikan informasi menyusui, bagaimana menjadi ibu yang ASI-nya sukses," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/8).&nbsp; Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pencapaian target penurunan stunting 2024. "Saya berterima kasih kepada Dexa sudah memberikan produk lokal. Sekarang arahan pemerintah harus produk lokal," lanjut Hasto. Dalam kesempatan sama, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan bahwa untuk mencegah stunting bisa menggunakan bahan-bahan lokal dari daerah sendiri sebagai nutrisi. "Tadi sudah makan ikan kutuk, ikan gabus itu bagus untuk stunting," katanya. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 14,5 persen dan pada 2022 turun 0,2 persen pooin. "Saya berharap kasus stunting di Kabupaten Blitar bisa ditekan lagi sehingga bisa zero stunting di 2023," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Ibu Christine Indrawati menuturkan,&nbsp;Kabupaten Blitar memutuskan membeli bahan herbal untuk mendukung produksi ASI. Salah satunya yaitu HerbaAsimor. Menurutnya, ini sejalan dengan program pemerintah untuk berbelanja produk dalam negeri dengan TKDN tinggi, minimal 25 persen. "Maka kami cari bahan-bahan dengan kandungan TKDN tinggi. Pada 2022 kami belanja HerbaAsimor yang kami bagikan kepada ibu-ibu menyusui. Sasaran pemberian HerbaAsimor kepada 1.462 orang dan diberikan selama 6 bulan. Hasilnya, 80 persen produksi ASI meningkat," terangnya. Corporate Affairs Director Dexa Group Tarcisius Tanto Randy mengatakan,&nbsp;pihaknya berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), dan Ikatan Bidan Indonesia dengan mengedukasi para bidan, salah satunya di Kabupaten Blitar. Menurut Head of Corporate Communications Dexa Group Bapak Sonny Himawan, target penurunan stunting merupakan implementasi salah satu core value perusahaan, yaitu&nbsp;deal with care. "Untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen memerlukan kolaborasi pentahelix. Sejak tahun 2022 Dexa Group dan BKKBN telah berkolaborasi dengan lebih dari 5.500 bidan di 7 wilayah untuk melakukan edukasi pencegahan stunting," ungkap Sonny. &nbsp;

Tarcisius Tanto Randy mengatakan, pihaknya berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forkompinda, dan IBI mengedukasi para bidan.

Bantu Pemerintah Capai Target Penurunan Stunting, Dexa Group dan BKKBN Gelar Edukasi di Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/STUNTING-JOKOWI-628248493.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah program anggaran yang tidak sampai kepada masyarakat. Salah satu yang diungkap adalah anggaran program stunting senilai Rp 10 miliar tetapi porsinya lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, bukan membeli telur. "Saya baru saja minggu lalu ngecek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri) coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk program stunting, dicek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar, yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6). "Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini yang harus diubah," imbuhnya. Jokowi menegaskan, kalau Program Stunting dianggarkan Rp 10 miliar seharusnya yang lain-lainnya itu Rp 2 miliar. Sedangkan paling besar, yakni Rp 8 miliar itu untuk dibelikan bahan pokok yang langsung bisa diberikan kepada masyarakat. "Kalau Rp 10 miliar anggarannya, itu mestinya yang lain-lainnya itu Rp 2 miliar. Yang Rp 8 miliar itu untuk dibelikan langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan kepada yang stuntting kongkretnya kan seperti itu," tegasnya. Tak hanya program stunting, Jokowi juga menyoroti tentang dana pengembangan UMKM di salah satu kabupaten yang tidak disebutkan namanya. Dari anggaran Rp 2,5 miliar justru paling banyak digunakan untuk honor dan perjalanan dinas, sedangkan untuk pengembangnnya hanya sebesar Rp 600 juta. Melihat anggaran yang cenderung banyak dialokasikan untuk program pengembangan dan perjalanan dinas. Jokowi menilai program tersebut absurd dan tidak kongkret lantaran tidak langsung menyasar ke masyarakat. "Ini ada di APBD, saya enggak usah sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM total anggaran Rp 2,5 miliar, senilai Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. Kesitu-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar atau Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja, pemberdayaan, pengembangan, istilah istilah yang absurd enggak konkret," ujar Jokowi. "Padahal langsung saja, itu buat modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, kan kalau pengembangan umkm mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas," imbuhnya. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tugas BPKP untuk mengarahkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, Kementerian dan Lembaga. Dalam hal ini, ia berpesan agar BPKP bisa mengarahkan program pemerintah ke hal yang konkret. Mantan Walikota Solo ini mengatakan bahwa itulah tugas berat bagi BPKP. Terutama, bagaimana anggaran daerah dan pusat bisa digunakan untuk hal yang produktif. "Ini tugas berat BPKP ada di sini, begitu bisa membalikkan 80 persennya untuk konkret dan 20 persennya untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN dan APBD itu produktif," jelasnya. "Karena tangan BPKP itu sampai ke provinsi, kabupaten dan kota artinya bisa mengawal, mengawasi dan mengarahkan," imbuhnya. &nbsp; &nbsp;

Program stunting senilai Rp 10 miliar tetapi porsinya lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, bukan membeli telur.

Kekecewaan Jokowi Soal Anggaran Stunting Miliaran Tapi Banyak Buat Perjalanan Dinas, Bukan Beli Telur

anggaran stunting

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran stunting

Berita Terkini

Bantu Pemerintah Capai Target Penurunan Stunting, Dexa Group dan BKKBN Gelar Edukasi di Blitar

Kekecewaan Jokowi Soal Anggaran Stunting Miliaran Tapi Banyak Buat Perjalanan Dinas, Bukan Beli Telur

Download Aplikasi JawaPos.com