<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/UT-1386433650.jpg" alt="Kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berlomba meningkatkan jumlah hasil penelitian di kampus masing-masing. Tidak terkecuali dengan Universitas Terbuka (UT). Tahun depan mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan riset atau penelitian para dosen.&nbsp;Pengumuman anggaran riset yang cukup besar itu, disampaikan langsung oleh Wakil Rektor UT Rahmat Budiman. "Jadi, untuk anggaran penelitian di kampus UT, dari tahun ke tahun meningkat," katanya usai pembukaan ajang International Conference of Multidiciplinary Academic Studies (ICoMUS) di kampus UT, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (31/10).&nbsp; Rahmat mengatakan untuk tahun depan, anggaran penelitian yang bisa diperebutkan oleh para dosen mencapai Rp 40 miliar. Anggaran tersebut mengacu pada alokasi dana riset atau penelitian tahun-tahun sebelumnya. Para dosen diharapkan terus melakukan penelitian dengan tema yang berkualitas.&nbsp;"Anggaran penelitian itu bisa berubah," katanya. Disesuaikan dengan banyaknya jumlah proposal penelitian yang didaftarkan. Rahmat menegaskan setiap proposal penelitian yang masuk, akan diperiksa atau direview oleh tim independen. Sehingga bisa dipastikan proposal penelitian yang lolos, memiliki manfaat. Baik untuk internal kampus maupun masyarakat pada umumnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama Ketua LPPM UT Dewi Artati Padmo Putri mengatakan, saat ini berlaku kebijakan baru di UT. Yaitu setiap dosen hanya bisa mendapatkan satu kesempatan kegiatan penelitian bersumber dari anggaran internal. Selebihnya didorong untuk berkompetisi merebutkan dana penelitian lembaga lain.&nbsp;"Kecuali untuk penelitian yang bersifat penugasan," katanya. Dewi mencontohkan kegiatan penelitian yang bersifat penugasan dari kampus terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Dia mengatakan saat ini UT sedang gencar eksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan. "Misalnya untuk tutor asisten, jadi penilai, atau lainnya," katanya.

Tahun depan mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan riset atau penelitian para dosen.

Bikin Kantong Dosen Tebal, Kampus Universitas Terbuka Alokasikan Anggaran Penelitian Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/Kantor-BRIN-Fedrik-Tarigan-2-259666427.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan, penggunaan anggaran riset dari dana abadi penelitian tetap diawasi. Peneliti harus melaporkan perkembangan riset atau inovasinya. Meski di ujung penelitian tidak sesuai dengan gambaran yang dirancang. Penjelasan lebih teknis soal pemanfaatan hasil investasi dana abadi penelitian itu disampaikan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito di kantornya kemarin (23/5). Dia menyatakan bahwa yang digunakan untuk pembiayaan riset dan inovasi adalah hasil investasi dana abadi penelitian. &rdquo;Dana pokoknya tidak boleh digunakan,&rdquo; katanya. Dia menjelaskan, pengajuan dana riset itu terbuka dan dilakukan secara online. Siapa pun boleh mengajukan anggaran. Yang penting memasukkan proposal riset. &rdquo;Tentu proposalnya harus bagus,&rdquo; tuturnya. Nanti proposal yang masuk dinilai tim dari komunitas riset. Dia menegaskan, anggaran untuk setiap proyek inovasi atau riset tidak terbatas. Yang penting wajar. Penelitiannya juga bisa menggunakan model berlanjut atau tahun jamak. Jadi, bisa satu tahun anggaran, dua tahun anggaran, dan seterusnya. Pendaftaran dibuka sejak awal tahun. Dalam setahun, dibuka beberapa gelombang seleksi proposal. Mego menuturkan, peneliti tetap harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Meski begitu, administrasi pelaporannya tidak rumit, bahkan tidak sampai membebani penelitiannya. Yang terpenting, peneliti bisa memastikan kegiatan risetnya berjalan sesuai dengan perencanaan. &rdquo;Tidak boleh mandek,&rdquo; tegasnya. Dia mengakui, kegiatan riset atau inovasi itu unik. Hasil yang didapatkan tidak selalu sesuai dengan premis awal. Misalnya, sebuah penelitian direncanakan menghasilkan A, tetapi bisa jadi hasilnya B. Kondisi ini tidak jadi persoalan bagi BRIN. Mego menjelaskan, meski sudah ada anggaran dari dana abadi penelitian, BRIN tetap memiliki APBN untuk kegiatan riset dan inovasi. Bedanya, APBN di BRIN diperuntukkan unit-unit riset internal mereka. Sementara, anggaran dari dana abadi penelitian itu bersifat umum, termasuk untuk kalangan swasta. Terpisah, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih penggunaan dana abadi yang diberikan kepada perguruan tinggi (PT). Baik itu program dana abadi perguruan tinggi (DAPT) maupun dana abadi penelitian. Nizam mengungkapkan, DAPT ditujukan untuk mengakselerasi mutu perguruan tinggi di Indonesia agar berkelas dunia. Dana abadi penelitian digunakan untuk meningkatkan riset dan inovasi para peneliti. Di perguruan tinggi, penelitian ini tentu melibatkan dosen dan mahasiswa. &rdquo;Saat ini DAPT diberikan sebagai padanan atas dana abadi yang diperoleh PTN BH kita. Tujuannya terutama untuk mendorong PTN kita memupuk dana abadi dan mengakselerasi peningkatan kualitas perguruan tinggi kita agar berkelas dunia,&rdquo; paparnya. Dari program Merdeka Belajar episode 21 ini, lanjut dia, kualitas PTN BH di Indonesia terus meningkat dan semakin unggul. Pemeringkatan di tingkat dunia pun terus melejit. &rdquo;Dalam THE Impact Rankings, tiga PTN BH kita, UI, IPB, dan UGM, sudah masuk 100 besar,&rdquo; ungkapnya. Disinggung tentang alokasi untuk tahun ini, Nizam belum memberikan jawaban pasti. Yang jelas, menurut dia, besarnya dana bergantung hasil pengelolaan DAPT oleh LPDP. Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Agus Muhamad Hatta ST MSi PhD mengatakan, dana abadi LPDP sangat bagus untuk menjamin keberlanjutan riset maupun pendidikan. Selama ini memang anggaran riset nasional masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju maupun di kawasan ASEAN. Hal itu tentu perlu ditingkatkan. &rsquo;&rsquo;Harapannya, dana abadi ini bisa menambah alokasi riset di tingkat nasional,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin (23/5). Hatta menuturkan, banyak tim peneliti ITS mendapatkan hibah riset yang dikelola LPDP sejak beberapa tahun terakhir. Dana hibah riset tersebut diperoleh melalui kompetisi dengan para peneliti di seluruh Indonesia. &rsquo;&rsquo;Hingga sekarang masih terus mengikuti dana hibah riset LPDP,&rdquo; ujarnya. Hatta berharap dana abadi riset maupun pendidikan lebih sinkron dengan rencana pengembangan SDM maupun pembangunan di masa akan datang. Khususnya untuk mendukung visi Indonesia pada 2045. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan road map ke arah itu. Dia mencontohkan, presiden membutuhkan hilirisasi hasil alam. Nah, pemerintah harus menyiapkan road map. Mulai penyiapan SDM, jumlah insinyur yang dibutuhkan, hingga periset untuk mengarahkan hasil-hasil alam agar bisa dikelola dengan baik. &rsquo;&rsquo;Jadi, tidak hanya penggunaan dana abadi, tetapi road map juga perlu disiapkan,&rdquo; imbuhnya. Hatta menambahkan, dana abadi tersebut diberikan melalui dua cara. Pertama, dikelola langsung oleh LPDP melalui program riset produktif (rispro). Namun, yang banyak berlangsung sekarang adalah rispro invitasi. Yaitu, riset aplikatif dan terapan untuk menjawab kebutuhan industri nasional. &rsquo;&rsquo;Kemudian, LPDP juga memberikan pendanaan melalui BRIN. Jadi, ada beberapa skema yang dananya diperoleh dari LPDP,&rdquo; katanya. Selama ini, lanjut dia, para peneliti ITS tidak menghadapi kendala dalam memperoleh dana hibah riset dari LPDP. Bahkan, banyak pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia maju (RIIM) yang berjalan. Dan, itu dibuka sepanjang tahun. &rsquo;&rsquo;Dana penelitian itu dibutuhkan suatu negara untuk melihat seberapa maju negara tersebut. Seberapa besar anggaran penelitian yang diberikan negara, baik dari kementerian, dana abadi, maupun lain-lain,&rdquo; ujarnya. Hatta mengatakan, atmosfer tersebut sangat baik ketika dana abadi yang besar itu dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menghasilkan luaran-luaran penelitian maupun inovasi. Tentu untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa. &rsquo;&rsquo;Perguruan tinggi terus berupaya meningkatkan anggaran penelitian. Sebab, perguruan tinggi mempunyai dosen dan mahasiswa yang mumpuni untuk melakukan kegiatan riset,&rdquo; kata dia. (wan/mia/ayu/c14/c7/oni)

BRIN menekankan, penggunaan anggaran riset dari dana abadi penelitian tetap diawasi. Peneliti harus melaporkan perkembangan riset.

BRIN Tidak Batasi Anggaran Riset, Yang Penting Wajar, Progres Penelitian Tetap Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/jokowi-megawati.jpg" alt="AMBIL SUMPAH: Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarnoputri saat pelantikan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara kemarin (13/10). (LUKAS SETPRES)" width="100%">
<figcaption>AMBIL SUMPAH: Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarnoputri saat pelantikan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara kemarin (13/10). (LUKAS SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan bisa tetap efektif meski merupakan penggabungan dari lima lembaga riset. Sebab, Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengarah BRIN kemarin (13/10).  Pelantikan Dewan Pengarah BRIN berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN. Selanjutnya, menteri keuangan dan menteri Bappenas menjadi wakil ketua. Anggotanya berasal dari praktisi dengan berbagai latar pendidikan. Dewan Pengarah BRIN akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik.  Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebutkan, tugas dewan pengarah adalah memberikan panduan dalam konteks makro. Mereka tidak turut dalam proses penelitian. ”Detailnya akan dibahas dalam rapat dewan pengarah,” ujarnya saat ditemui seusai pelantikan.  Menurut dia, ada banyak keuntungan ketika dewan pengarah terdiri atas berbagai unsur. Handoko menyebutkan bahwa lembaganya memerlukan politisi dan teknokrat. ”Kalau dalam undang-undang, dewan pengarah ini memang tidak melakukan riset. Riset tanggung jawab saya,” katanya.  Adanya dewan pengarah diharapkan dapat menghilangkan kendala fundamental. Misalnya, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan anggaran. Hal itu terkait dengan disatukannya lima lembaga riset. ”Saya mengumpulkan semua periset dan unit riset,” ujarnya.  Handoko juga menyinggung soal anggaran. Beberapa peneliti mengeluhkan dana penelitian yang kecil. Nah, dengan dikumpulkannya lembaga riset, dana riset diharapkan bertambah besar. ”Anggaran kececer ke mana-mana dan kecil,” ungkapnya.  Tahun depan anggaran BRIN mencapai Rp 6,1 triliun. Dana itu belum termasuk dana litbang kementerian. Dana tersebut digunakan untuk riset.  Rencananya, riset yang menjadi prioritas adalah riset yang bisa mengeksplorasi green economy, blue economy, dan digital economy. Indonesia dinilainya memiliki kekayaan laut dan hutan yang belum terekspos. Jika ada penelitian, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah di sektor tersebut.  Keluhan periset lainnya adalah manajemen. Selama ini lembaga penelitian berjalan sendiri-sendiri sehingga beban manajemen ada pada periset. ”Seharusnya periset ini dilayani,” ucapnya. Hal itu mulai diubah dengan adanya BRIN. ”Pada 1 Januari (2022) mulai dengan manajemen yang baru,” imbuhnya.

Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Anggaran Riset Tidak Lagi Jadi Kendala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/syahrul-kalung-korona.jpg" alt="TERUS PAKAI KALUNG EUKALIPTUS: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Nusantara Jakarta, Selasa (8/7). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERUS PAKAI KALUNG EUKALIPTUS: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Nusantara Jakarta, Selasa (8/7). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari balkon wartawan, kalung yang dikenakan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya itu terlihat mencolok. Tapi, anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar kontan meminta Syahrul untuk tidak memamerkan kalung eukaliptus (kayu putih) yang belum teruji secara ilmiah tersebut.  ”Mohon televisi jangan di-shoot (kalung eukaliptus, Red). Nanti masyarakat berlomba-lomba ikut pakai karena menterinya pakai,” kata Mindo di tengah rapat kerja Mentan dengan Komisi IV DPR kemarin.  Meski mendapat sindiran, Syahrul dan jajaran tidak lantas melepas kalung itu. Mereka tetap memakai kalung yang sempat ramai disebut sebagai antivirus korona itu hingga rapat selesai. ”Padahal, belum tahu kita hasilnya. Kami harap Kementan lebih selektif lah,” kata Mindo yang juga politikus PDI Perjuangan.  Syahrul mengklaim, riset yang terkait dengan potensi eukaliptus sebagai kalung antivirus korona sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaganya. Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) memiliki Balai Besar Penelitian Veteriner.  Balai tersebut memiliki unit balai penelitian tanaman obat dan rempah. Karena itu, riset yang terkait dengan potensi tanaman obat dan rempah di Indonesia dalam konteks masa pandemi Covid-19, jelas dia, sesuai dengan ranah kerja Kementan.  Dia mengatakan, saat ini produk tersebut baru diuji coba. Karena itu, untuk mencapai hasil, masih dibutuhkan proses yang panjang. ”Saya lakukan untuk kepentingan bangsa. Jadi, saya harus percaya,” ucap dia.  Dalam keterangan pers Senin lalu (6/7), Kepala Balitbangtan Kementan Fadjry Djufry menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menyebut kalung eukaliptus sebagai kalung antivirus korona. Melainkan aromaterapi untuk membantu meredakan gangguan pernapasan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kalung-antikorona.jpg" alt="Prototipe kalung eukaliptus saat pemaparan oleh Balibangtan di kantor Balai Besar Penelitan Veteriner Kementan, Bogor, Selasa (7/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Prototipe kalung eukaliptus saat pemaparan oleh Balibangtan di kantor Balai Besar Penelitan Veteriner Kementan, Bogor, Selasa (7/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure> TERUS PAKAI KALUNG EUKALIPTUS: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Nusantara Jakarta, Selasa (8/7). (HENDRA EKA/JAWA POS)  Tulisan antivirus di kemasan, papar dia, hanya ada di prototipe yang jadi penyemangat para peneliti bahwa penelitian menuju ke sana. ”Tidak ada klaim antivirus,” katanya (Jawa Pos, 7/7).  Namun, pihaknya pun siap menghentikan penelitian tersebut jika tidak mendapat dukungan, khususnya dari Komisi IV DPR. ”Saya ingin sampaikan, khusus mengenai eukaliptus, kalau tidak didukung, ya saya hentikan,” kata Syahrul.  Meski demikian, Syahrul tetap berharap mendapat dukungan dari Komisi IV DPR. ”Kalau didukung, saya jalan terus,” sambungnya.  Menanggapi pernyataan Mentan, Ketua Komisi IV DPR Sudin tidak mempersoalkan Kementan untuk melanjutkan riset antivirus korona dengan tanaman eukaliptus. Hanya, tegas Sudin, pihaknya meminta urusan tersebut sebaiknya tidak menggunakan dana APBN.  ”Selama tidak pakai APBN, silakan. Tapi, kalau pakai APBN, saya tidak mau. Apa jadinya nanti kalau gagal? Pak Menteri dan kami (komisi IV, Red) juga yang kena,” tegas Sudin.  Syahrul mengungkapkan, rencananya, hari ini (8/7) Kementan menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah pihak untuk meneliti manfaat eukaliptus. Termasuk dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan beberapa perguruan tinggi. Di antaranya, Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Indonesia (UI). ”Kami akan melanjutkan riset ini dan tidak menggunakan APBN,” tandas mantan gubernur Sulawesi Selatan itu.  Terkait kerja sama dengan Kementan itu, belum banyak komentar dari pihak UI. Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari Fahrial Syam mengatakan, draf atau materi perjanjian kerja sama (PKS) sedang dibuat. ”Proposal penelitian sedang dibahas,” kata dokter spesialis penyakit dalam itu.  Menurut Ari, kalung tersebut berisi daun kayu putih. Sebagai inhaler, aromanya bisa melegakan tenggorokan.  Saat ini, lanjut Ari, harapan masyarakat dan pemerintah terhadap penanganan Covid-19 begitu besar. Sehingga penelitian baru di tingkat sel saja, hasilnya langsung diklaim sebagai obat antivirus.  ”Bagaimana dengan produk-produk kayu putih yang ada dalam bentuk inhaler, roll-on, yang sebagian sudah disetujui BPOM? Tetap keberadaannya bukan sebagai antivirus,” katanya.  Jadi, dia tidak setuju jika kalung eukaliptus disebut sebagai kalung antivirus. ”Cukuplah disebut kalung kayu putih atau kalung eukaliptus saja,” ucap dia.  Sementara itu, Humas PB IDI Abdul Halik Malik membenarkan bahwa hari ini, rencananya, ada pertemuan di kantor Kementan pukul 10.00. Pertemuan itu tak hanya membahas kalung antivirus korona. ”Membicarakan kerja sama riset,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Riset yang dimaksud mengenai tanaman obat. Tak hanya fokus pada Covid-19. Menurut Malik, riset itu dilakukan untuk seluruh penyakit yang diderita manusia.  ”Rencana penelitian lanjutan obat antivirus dan penyakit untuk manusia berbahan dasar tanaman obat,” ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua PB IDI Daeng Muhammad Faqih menyatakan, apa yang dilakukan oleh Kementan merupakan hal yang baik. Tinggal selanjutnya dilakukan pengujian sesuai tahapan untuk obat yang akan digunakan oleh manusia. Bahkan, IDI terbuka untuk melakukan kerja sama uji klinis.  Dia menyatakan, yang dilakukan oleh Kementan itu tidak hanya untuk virus korona. Namun dengan tanaman yang dimiliki Indonesia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_FksDI1ESzk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=iuTxQaTq2Q8

DPR Hanya Mau Kelanjutan Riset Kalung Eukaliptus tanpa APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bu-mega-ingatkan-jokowi-soal-anggaran-riset_m_175455.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar Presiden Joko Widodo menaikan anggaran untuk riset, menurut Mega dana yang disediakan untuk riset tak lebih dari 1 persen dari APBN. Seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL (Jawa Pos Grup), Mega menilai, perlunya perencanaan pembangunan nasional yang berbasis kepada hasil riset ilmiah. Di hadapan Jokowi, Megawati menyampaikan permohonan agar anggaran riset itu dinaikkan. "Sebagai ketua umum partai politik, saya sudah instruksikan anggota di parlemen untuk meperjuangkan. Saya mohon. Call saya tinggi saja loh Pak (Jokowi), 5 persen. Siapa tahu nanti bisa akhirnya jadi 2,5 persen gitu," kata Megawati saat sambutan di Rakornas PDIP di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (16/12). "Kita selalu banggakan, di Amerika Serikat ada Silicon Valley. Kalau mau dibikin di sini, dari mana ya? Saya pikir. Apa yang mau diriset?" tambah Megawati. Megawati juga berbicara soal pentingnya menjaga kekayaan alam dengan arif dan bijaksana. &lrm; Ditegaskannya, kekayaan alam bukan hanya untuk dieksploitasi demi investasi. Sebab eksploitasi hanya akan menghasilkan kehancuran manusia itu sendiri. "Kekayaan alam jadi modal yang harus dimanfaatkan secara bijaksana. Tak ada salahnya mengadopsi pola hidup masyarakat adat yang bersinergi dengan alam dan lingkungan," kata dia. Megawati lalu bercerita, saat dirinya menjabat Presiden RI Kelima, dirinya selalu menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Indonesia memiliki semuanya. Maka apapun yang diminta negara lain, Indonesia selalu memilikinya. Namun hal itu kemudian mendorong banyak negara ingin mempengaruhi Indonesia agar bisa mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Banyak pihak yang ingin masuk, termasuk lewat pintu investasi. Untungnya, Indonesia punya Presiden Jokowi, yang disebut Megawati tegas dalam menjaga kepentingan Indonesia. "Ada yang mau menanam investasi. Tapi presiden kita dengan keras sudah bilang, boleh datang, tetapi kontraknya harus berkeadilan untuk bangsa Indonesia," kata Megawati disambut tepuk tangan riuh ribuan peserta acara. Megawati juga sempat menyinggung soal pentingnya menjaga biodiversitas Indonesia. Kata Megawati, dengan kemajuan teknologi saar ini, pencurian flora dan fauna sangat mudah dilakukan. "Saya sudah instruksikan kader membantu mendata kekayaan potensi budaya dan intelektual ke daerah kita masing-masing sebagai bagian dari milik resmi Indonesia," pungkas Megawati.

Bu Mega Ingatkan Jokowi soal Anggaran Riset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72365_91658_riset-penelitian-2.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kemajuan pembangunan bangsa ditentukan dari pendidikan dan riset. Sayangnya, jumlah anggaran riset di Indonesia masih belum optimal. Anggaran riset dari jumlah pendapatan per kapita masih sangat kecil yaitu 0,2 persen. Anggaran riset secara nasional masih 0,2 persen dari total pendapatan perkapita. Jika dinominalkan jumlahnya hanya Rp 16-17 triliun. Jumlah ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia. &ldquo;Korea Selatan 4 persen, Malaysia sudah 1 koma sekian persen,&rdquo; kata Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Muhammad Dimyati di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (21/12). Anggaran riset ini, kata Dimyati, masih jauh dari harapan. Pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa penelitian adalah belanja, bukan investasi. &ldquo;Kalau menganggap penelitian adalah investasi, maka mereka akan berlomba memperbesar ini. Investasi kan ada return. Negara maju karena investasi,&rdquo; tegas Dimyati. Semakin tinggi anggaran riset, lanjutnya, maka kemajuan pembangunan bangsa akan bergeliat. Harapan ini disambut baik oleh UI untuk menggenjot jumlah penelitian dan jurnal internasional. Rektor UI Muhammad Anis menjelaskan, selama tiga tahun terakhir pihaknya membangun pondasi dan atmosfer riset bagi para peneliti. Seluruh fakultas diwajibkan menggenjot hasil riset. &quot;Lalu sarpras kita upgrade dan ditambah. Dengan pembangunan laboratorium multidisplin riset dilakukan berbagai disiplin ilmu,&rdquo; tegas Anis. (cr1/JPG)

Anggaran Riset RI Sangat Minim, Kalah Sama Negara Tetangga

anggaran riset

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran riset