<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (7/7), Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun. Dari pagu indikatif Rp 109,6 triliun menjadi Rp 173,3 triliun. Permintaan tersebut sontak menjadi sorotan banyak pihak.&nbsp; Menurut R. Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute, permintaan tambahan anggaran yang diajukan oleh Polri berdasar surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 itu dapat dilihat dari beberapa kebutuhan yang menjadi faktor penting dalam urusan keamanan negara.&nbsp; &rdquo;Selain karena keamanan dalam negeri merupakan faktor fundamental, juga karena Polri menunjukkan kinerja yang sangat baik,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Jumat (11/7).&nbsp; Haidar menyampaikan bahwa keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sangat penting. Apalagi di tengah tren kriminalitas yang cenderung meningkat, khususnya di kawasan dan global. Termasuk kejahatan lintas batas yang belakangan ini semakin marak.&nbsp; Dia pun mencontohkan beberapa kejahatan lintas batas negara yang kerap terjadi. Di antaranya kasus penyelundupan orang dan barang, termasuk narkoba. Kemudian kasus-kasus berkaitan dengan kejahatan siber yang terus berkembang, semakin canggih dan kompleks.&nbsp; &rdquo;Karena itu, sudah selayaknya Polri didukung dengan anggaran yang memadai untuk menghadapi tantangan tersebut,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Anggaran keamanan negara, lanjut Haidar, bukan sekadar pengeluaran atau beban bagi negara. Melainkan investasi perlindungan jangka panjang untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Dia pun menilai anggaran Polri selama ini sudah digunakan dengan baik.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun, R. Haidar Alwi menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk keamanan.

Kata Pengamat Usai Polri Minta Tambahan Anggaran dari Rp 109,6 Triliun Menjadi Rp 177,3 Trilin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kebutuhan operasional institusi pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut disampaikan melalui surat Kapolri kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjelaskan, besaran usulan tersebut mengalami kenaikan signifikan.&nbsp; &ldquo;Pagu indikatif RK/AKL tahun anggaran 2026, guna mendukung rencana kerja Polri, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun. Usulan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 46,8 triliun atau meningkat 37 persen dibandingkan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp 126,6 triliun,&rdquo; kata Wahyu saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7). Wahyu merinci, peningkatan anggaran ini terbagi dalam tiga jenis belanja utama. Menurutnya, anggaran belanja pegawai sebesar Rp 64,9 triliun dengan kenaikan sebesar Rp 5,5 triliun atau 9,32 persen.&nbsp; Selain itu, anggaran belanja barang sebesar Rp 47,6 triliun naik sebesar Rp 13,5 triliun atau 39,74 persen. Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 60,8 triliun meningkat sebesar Rp 27,7 triliun atau 83,89 persen. Namun, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk Polri tahun 2026 jauh lebih rendah dari usulan tersebut. &ldquo;Pagu indikatif Polri tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 109,6 triliun,&rdquo; ungkap Wahyu. Ia menambahkan, terdapat selisih signifikan antara usulan kebutuhan anggaran Polri dan pagu indikatif yang ditetapkan.&nbsp; &ldquo;Belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 60,1 triliun atau menurun 7,43 persen sebesar Rp 4,8 triliun dari usulan. Belanja barang sebesar Rp 33,7 triliun atau menurun 29,11 persen sebesar Rp 13,8 triliun dari usulan. Sementara belanja modal hanya sebesar Rp 15,7 triliun atau menurun 74,12 persen sebesar Rp 45,1 triliun,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Komjen Wahyu menegaskan bahwa kekurangan pagu tersebut berpotensi menghambat capaian target prioritas nasional dan reformasi birokrasi yang diemban Polri. Ia berharap adanya pembahasan lanjutan dengan kementerian terkait agar kebutuhan anggaran 2026 dapat dipenuhi secara proporsional dan realistis sesuai tugas-tugas strategis Polri.

Polri mengajukan anggaran Rp 173,4 triliun untuk mendukung rencana kerja tahun 2026, mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya.

Polri Minta Anggaran Sebesar Rp 173,4 Triliun untuk Kinerja Strategis 2026, Naik Rp 46,8 Triliun dari Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/arema-gas-air-mata.jpg" alt="Tragedi Arema Kanjuruhan gas air mata" width="100%">
<figcaption>Tragedi Arema Kanjuruhan gas air mata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buntut penggunaan gas air mata di tragedi Kanjuruhan, anggaran pengadaan gas air mata di Korps Bhayangkara disorot. Tahun ini Polri merencanakan anggaran Rp 160,1 miliar untuk pengadaan gas air mata dan pelontarnya. Rencana pengadaan itu dinilai perlu dievaluasi.  Dalam situs lpse.polri.go.id diketahui, tahun ini akan dilakukan empat kali pengadaan gas air mata. Yang pertama, pengadaan peluncur gas air mata senilai Rp 41 miliar. Lalu, pengadaan amunisi gas air mata Rp 69,1 miliar.  Ketiga, pengadaan gas air mata kaliber 38 mm senilai Rp 20 miliar. Terakhir, pengadaan peluncur dan gas air mata seharga Rp 30 miliar. Dengan begitu, total tahun ini jumlah anggaran untuk gas air mata dan pelontarnya senilai Rp 160,1 miliar.  Dalam lima tahun belakangan sejak 2017 hingga 2021, Polri telah mengeluarkan anggaran Rp 790,7 miliar untuk pembelian gas air mata beserta kelengkapannya. Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, terkait anggaran itu memang nilai totalnya terlihat besar. ”Tapi, saat dibagi untuk 30 polda dan lebih dari 400 polres menjadi kecil. Hanya sekitar Rp 3 miliar per Kasatwil,” paparnya.  Karena kecilnya anggaran tersebut, malah muncul dugaan bahwa gas air mata yang digunakan sudah kedaluwarsa. Karena itulah, kemudian perlu diinvestigasi benarkah gas air mata yang digunakan tersebut telah melewati batas kelayakan pemakaian. ”Kalau iya, tetap perlu evaluasi,” jelasnya.  Menurut dia, gas air mata sebenarnya merupakan standar normal kepolisian di seluruh dunia. Militer malah tidak memiliki gas air mata tersebut. ”Ini senjata yang digunakan untuk melumpuhkan, tapi tidak mematikan seperti di militer. Seharusnya seperti itu,” tuturnya.  Meski begitu, lanjut dia, problem utamanya adalah profesionalisme petugas di lapangan. Diketahui bahwa Kapolres telah menginstruksikan untuk tidak menggunakan kekerasan secara berlebihan. ”Bahkan mengaku tidak memerintahkan penembakan gas air mata,” terangnya.  Karena itu, profesionalisme petugas di lapangan perlu diperbaiki karena tidak mematuhi instruksi dari komandan yang berwenang di wilayah. ”Ini yang utama,” paparnya kemarin.  Dia mengatakan, sebenarnya juga terasa adanya kejanggalan dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Sebab, hampir semua potensi kerawanan itu tidak ada, tidak ada suporter lawan dan bermain di kandang sendiri.  Karena itu, perlu didalami oleh intelijen. Sebab, bisa jadi ada operasi-operasi intelijen yang dilakukan untuk mendiskreditkan Polri. ”Terasa lho adanya operasi semacam ini, tapi sulit membuktikan kalau bukan dari intelijen,” urainya. (idr/c6/ttg)

Anggarkan Rp 160,1 Miliar untuk Gas Air Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ahmad-sahroni-ist.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Senin (14/9). Adapun agenda dari rapat tersebut adalah untuk membahas terkait Anggaran Kepolisian Indonesia tahun 2021 mendatang.  Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni ini, para fraksi telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 19. 6 triliun untuk Polri. Selain membahas soal anggaran, dibahas juga terkait isu-isu keamanan yang harus diantisipasi Polri pada tahun 2021.  “Kami komisi III dapat menerima penjelasan mengenai Pagu Anggaran Polri Tahun 2021 sebesar Rp 111,975 triliun serta setuju dan mendukung terkait  usulan tambahan yang diajukan Polri sebesar Rp19 triliun. Dengan catatan, apabila terdapat belanja barang dan modal yang sesuai dngan mata anggaran yang tidak prioritas maka bisa dialihkan atau direlokasi,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (14/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/10/2018/polri-ajukan-dana-anggaran-rp-86-triliun-komisi-iii-dpr-setuju-saja/">Polri Ajukan Dana Anggaran Rp 86 Triliun, Komisi III DPR Setuju Saja</a></li> </ul> Sahroni juga menjelaskan, penambahan anggaran untuk Polri tersebut akan diperuntukkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara di tengah pandemi Covid-19. Mengingat dalam 1-1,5 tahun ke depan, Indonesia masih dalam kondisi sosial ekonomi yang rawan karena pandemi, potensi naiknya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat juga tinggi.  "Karenanya usulan penambahan anggaran untuk Polri ini kami setujui untuk lebih menguatkan polri dalam menjaga kemanan negara di tengah pandemi," paparnya.  Lebih jauh, Sahroni menjelaskan, bahwa DPR nantinya akan meminta laporan penggunaan anggaran setiap smester I dan II tahun 2021 pada raker evaluasi APBN Berjalan guna memperhatikan program yang menjadi prioritas.  "Pastinya kami juga akan terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari kepolisian terkait anggaran ini, agar anggarannya betul-betu digunakan untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III Sahroni Setuju Anggaran Polri Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polri-ajukan-dana-anggaran-rp-86-triliun-komisi-iii-dpr-setuju-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggodogan anggaran Polri 2019 terus dilakukan. Terbaru lembaga penegak hukum itu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/10). Dalam RDP tersebut, Wakapolri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, instansinya mengajukan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp 86 triliun. Angka tersebut masih di bawah pagu indikatif mereka sebesar Rp 95,031 triliun. "Kami mengajukan anggaran sejumlah Rp 86,187 triliun. Meskipun masih kurang sebesar Rp 8,844 triliun, kami tidak mengajukan tambahan anggaran dan berharap bisa disahkan," ujar Dono di ruang rapat. Mantan Kabareskrim itu menjelaskan bahwa alokasi anggaran akan digunakan untuk sejumlah kepentingan. Di antaranya, belanja pegawai Rp 43,2 triliun. Belanja barang Rp 25,324 triliun. Dan belanja modal sejumlah Rp 17,62 triliun. Sementara iti Ketua Komisi III, Kahar Muzakir yang memimpin RDP ini mengaku mengapresiasi atas usulan anggaran yang diberikan oleh Polri. Meski tidak menambah anggarannya, Komisi III akan memperjuangkan yang terbaik bagi Polri ke Badan Anggaran (Banggar). "Ini damai mendengar Polri. Tidak mengajukan tambahan anggaran tapi tetap akan bekerja optimal," Sambung Kahar. Usulan anggaran Polri ini nantinya akan dibawa oleh Komisi III ke rapat banggar besar. Untuk kemudian diteruskan di rapat paripurna DPR RI pada 28 Oktober mendatang.

Polri Ajukan Dana Anggaran Rp 86 Triliun, Komisi III DPR Setuju Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/banyak-utang-kasus-tito-ingin-anggaran-polri-seperti-kpk_m_179081.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Polri memiliki utang alias sisa kasus yang belum tertangani selama dua tahun terakhir sebanyak 1.055 laporan polisi. Pekerjaan ini diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian, karena terkendala dengan anggaran yang terbatas. Tito Karnavian mengatakan anggaran yang diterima Polri melalui sistem indeks (dianggarkan) untuk penyidik polri di bidang reserse sangat terbatas. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan sistem di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki anggaran at cost (kartu kredit) untuk semua penyidik. &ldquo;Itu (sistem at Cost) selama ini kami sampaikan kepada pemerintah. Kalau di KPK sudah menggunakan sistem at Cost. Sementara Polri (memakai sistem) indeks nggak akan mungkin maksimal bekerja,&rdquo; kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (3/1). Dijelaskannya, dengan pola anggaran indeks yang sampai saat ini masih dilakukan Polri, hal itu sangat membatasi kinerja para penyidik untuk mendalami sebuah kasus. Sebagai contoh, terlapor kasus berada di luar negeri dan mangkir dalam panggilan, maka penyidik harus siap untuk menjemput paksa dengan anggaran yang sudah dikategorikan. Sementara anggaran untuk penjemputan belum tentu sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Selain itu selama ini Polri membuat empat kategori untuk kasus yang ditangani. Yakni, sangat sulis, sulit, sedang dan ringan. Membedakan kasus ini tidak gampang. Contohnya, kasus penghinaan dimasukkan ke dalam kategori sedang dan ringan. Biaya penyidikannya Rp 7 juta. Akan tetapi penyidikan terkendala dengan keberadaan saksi di luar kota dan terlapor di kota lain. Tentu untuk menyelesaikan pemeriksaan tidak cukup dengan anggaran perjalanan sebesar Rp 7 juta. "Bagaimana bisa menyelesaikan itu. Itu problem mendasar,&rdquo; sebut Tito. Tito berharap pemerintah bisa mengubah sistem penganggaran Polri khususnya untuk penyidik reserse yang menangani kasus menjadi sistem at cost. "Kami tidak bisa menekan kepada petugasnya tapi sistemnya. Saya sudah sampaikan berkali kali (kepada pemerintah) gunakan sistem At Cost. Saya bisa neken penyidik, kamu sudah cukup anggarannya," jelas Tito.

Banyak Utang Kasus, Tito Ingin Anggaran Polri Seperti KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/minta-anggaran-naik-kapolri-ditantang-menteri-sri-begini_m_178056.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Polri telah meminta kenaikan anggaran operasional untuk tahun 2018 sebesar 70 persen kepada Menteri Prekonomian Sri Mulyani. Hal tersebut dibeberkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Permintaan tersebut, kata Tito, dikabulkan dengan syarat, yakni Polri harus mampu meningkatkan pajak pendapatan negara dan bea cukai. "Oke saya bilang, saya siap memanggil para penunggak pajak. Asal jangan membuat kekisruhan," kata Tito di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (28/12). Tito menyebut, kenaikan anggaran operasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kepolisian. Sebab, hal itu juga untuk melenyapkan perilaku koruptif di institusi Polri. "Setelah diperhitungkan, 70 persen kenaikan anggaran operasional dapat memberikan Rp 440 ribu per-anggota Polri. Negara harus menaikkan anggaran sebesar Rp 29 triliun," ucap Tito. Namun, mendengar kalkulasi tersebut, Menteri Perekonomian Sri Mulyani mengaku tidak sanggup dengan jumlah yang harus dikeluarkan oleh negara. "Itu Bu Sri bilang menyerah," ungkap Tito. Meski demikian, Tito berharap anggaran Polri dapat dinaikkan hingga 100 persen. Hal itu guna memerangi perilaku koruptif. "Kami minta yang bagus betul naik 100 persen. Karena perhitungan saya kalau sampai 100 persen maka take home pay seorang Kombes bisa sampai di atas Rp 30 juta. Pasti akan bisa memerangi perilaku koruptif," tandas mantan Kepala BNPT ini.

Minta Anggaran Naik, Kapolri Ditantang Menteri Sri Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/anggaran-dua-kali-lipat-polri-modernisasi-peralatan_m_143235.jpeg" alt="Defile HUT Bhyangkara ke-71 di Lapangan Monas, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Defile HUT Bhyangkara ke-71 di Lapangan Monas, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Polri perlu berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di bawah kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu Bhayangkara kini semakin baik. Hal itu tak terlepas dari dukungan yang diberikan presiden. Terutama di bidang anggaran. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerangkan, selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, anggaran Polri dari pemerintah terus meningkat. Hal ini untuk menunjang kinerja anak buahnya di lapangan. "Di bidang anggaran, pada 2014, anggaran Polri sebesar Rp 44 triliun. Dalam kurun waktu tiga tahun, yakni pada 2017, menjadi Rp 84 triliun. Artinya anggaran naik dua kali lipat," ucap Tito di peringatan HUT Bhayangkara ke-71, di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta, Senin (10/7). Peningkatan anggaran kata Tito membuat Polri dapat melakukan modernisasi peralatan, perbaikan sistem sarana prasarana dan infrastruktur. "Di antaranya pembangunan Polda Metro Jaya yang sudah dimulai sejak 2004, tapi tersendat 13 tahun. Namun di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, Insyaallah, Polda Metro Jaya akan selesai pembangunannya pada akhir 2017," katanya. Selain Polda Metro Jaya, pembangunan Gedung Bareskrim baru setinggi 17 lantai juga sedang dalam proses pengerjaan. "Insyaallah selesai pada tahun depan," katanya. Lanjut Tito menerangkan, Polri berterimakasih atas keputusan untuk menaikkan remunerasi Polri. Kenaikan remunerasi Polri pada 2015 hanya 33 persen, padahal instansi lainnya sudah mencapai 100 persen. Sementara pada 2016, kenaikan remunerasi Polri sudah mencapai 53,4 persen. "Alhamdulillah tahun 2016 lalu, Bapak sudah menaikkan tunjangan kinerja anggota 53,4 persen," katanya. Tito menegaskan, Polri berkomitmen untuk terus membenahi internal Polri, meningkatkan kinerja secara profesional serta melakukan manajemen media. Menurutnya, keberhasilan dalam upaya membenahi Polri dapat dilihat dari berbagai survei yang dilakukan lembaga polling yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. "Polri bukanlah milik Polri semata. Polri milik kita semua baik pemerintah, masyarakat. Oleh karena itu dukungan dan doa dari semua pihak diperlukan guna mewujudkan harapan pemerintah dan masyarakat terhadap Polri," katanya. Sementara Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan kesuksesan Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat. "Ke depan tantangan Polri akan semakin berat terlebih dalam era globalisasi ini. Kesuksesan Polri tidak lepas dari dukungan semua elemen bangsa dan masyarakat," katanya. Dalam momentum HUT Polri itu, Jokowi menekankan agar jajaran Polri meningkatkan kinerjanya dalam menangani isu-isu primordial, kejahatan transnasional, terorisme, narkoba dan kejahatan siber. Dia juga meminta Polri untuk bersiap dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. (elf/JPG)

Anggaran Dua Kali Lipat, Polri Modernisasi Peralatan

anggaran polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran polri

Berita Terkini