<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Prabowo-JK-2055666056.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) turut merespons soal kerahasiaan data Kementerian Pertahanan Indonesia yang sempat disinggung dalam debat Pilpres yang ketiga pada Minggu (10/1) lalu. Menurutnya, tak ada yang perlu dirahasiakan dalam pertahanan Indonesia.&nbsp; <div dir="auto">"Rahasia apa sih pertahanan kita? Bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista?" ujar JK kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa sesuatu menjadi rahasia biasanya jika menyangkut harga-harfa yang tidak wajar. Bila masalah alutsista, ia mengatakan bahwa semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki sejumlah pesawat Sukoi dan yang lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013717455/jk-berpesan-untuk-jadi-pemimpin-yang-tidak-emosional">JK Berpesan Untuk Jadi Pemimpin yang Tidak Emosional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada itu ya. Di dunia ini apa yang rahasia," sentilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya. Terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat. Bisanya itu dirahasiakan," imbuh JK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tak ada yang perlu disembunyikan dari soal pertahanan negara. Apalagi jika berkaitan dengan anggaran pembelian alat-alat pertahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rakyat harus tau berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan dikemanakan, rakyat mesti tau," tandas jK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, saat debat ketiga Pilpres 2024 berlangsung, Prabowo menyebut data-data yang disampaikan Anies keliru. Dia mengatakan siap untuk diskusi lebih lanjut soal data-data yang ditudingkan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, semua data yang Saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka," pungkas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam, menampilkan tiga masing-masing capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) turut merespons soal kerahasiaan data Kementerian Pertahanan Indonesia yang sempat disinggung dalam debat.

JK Sebut Tak Ada yang Perlu Dirahasiakan Soal Anggaran Pertahanan: Rakyat Berhak Tahu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200720_150029.jpg" alt="Ilustrasi prajurit BKO TNI-AD. Toyiban/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prajurit BKO TNI-AD. Toyiban/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengamat Militer ISESS Bambang Rukminto yakin bahwa Calon Presiden Ganjar Pranowo akan memprioritaskan kesejahteraan TNI/Polri, termasuk pengadaan rumah dinas.&nbsp; &ldquo;Kalau enggak ada prioritas ke sana, yang dibeli pasti pesawat dulu,&rdquo; tegas Bambang, Senin (8/1).&nbsp; Menurutnya, sudah tepat jika calon presiden memiliki skala prioritas dalam penganggaran pertahanan dan keamanan. Adapun masalah kesejahteraan anggota TNI/Polri adalah sebuah keniscayaan dan selalu diperjuangkan kenaikan gajinya oleh pemerintah setiap tahun. Selain kesejahteraan, Bambang mengingatkan perlunya memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan. Sebab, keduanya harus simultan juga dengan peningkatan kemampuan pertahanan yang diantaranya ada alutsista.&nbsp; "Tanpa ada profil kemampuan pertahanan yang kuat, tentu tak memiliki daya gentar pada ancaman,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Peremajaan alutsista lanjut Bambang, tidak bisa ditinggalkan. Namun &lsquo;bekas bukan berarti ketinggalan jaman&rsquo;. &ldquo;Tetapi segera melakukan transformasi teknologi pertahanan sesuai kebutuhan jaman juga harus masuk dalam skala prioritas,&ldquo; sebut dia.&nbsp; Bambang memperhatikan komitmen Capres Ganjar menghadapi tantangan dari dunia siber. Menurutnya ini sangat relevan dengan keadaan saat ini. Sebab problem ancaman ke depan tentu tak sama dengan saat ini apalagi masa lalu.&nbsp; "Ketika IoT (Internet of Things) sudah masuk ke semua lini, ancamannya tentu terkait siber. Sementara semua device terkait siber masuk tanpa ada kontrol yang ketat, sehingga dampaknya bisa berbahaya bagi pertahanan negara,&rdquo; jelas Bambang.&nbsp; Sedangkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai program kesejahteraan anggota TNI/Polri yang digagas pasangan&nbsp; Ganjar Pranowo-Mahfud MD layak diapresiasi.&nbsp; "Saya sependapat dengan pandangan capres Ganjar Pranowo terkait dengan kesejahteraan anggota," terangnya. Teguh mengungkapkan gaji anggota Polri masih terbilang rendah. "Kita tahu gaji ASN atau PNS kita itu sangat rendah. Kalau seorang jenderal polisi, Kapolri, itu skala gajinya saja cuma 9 juta sekian, sampai yang terendah bintara itu cuma 3 juta," ungkapnya. Kemudian untuk Kapolri dengan tunjangan jabatan dan operasional hanya mendapat sekitar Rp52 juta. "Itu sangat kecil. Kalau anggota paling rendah, dengan tunjangan paling cuma 5-6 juta," tambahnya. Kendati demikian, Teguh mengingatkan terkait sumber pendanaan untuk program tersebut. "Problemnya, kalau semangat itu mau diwujudkan, ini kan membutuhkan peningkatan anggaran negara. Kalau dikalikan 3 kali saja gaji pokonya, itu pembengkakan anggaran negara APBN mampu tidak membiayai?" tandasnya. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pula sumber pendanaan yang mampu meningkatkan APBN.&nbsp; "Mungkin Ganjar-Mahfud MD memiliki resep untuk mengelola anggaran negara, mungkin dengan memotong&nbsp; kebocoran karena korupsi atau produktivitas sumber daya alam, tapi ini memerlukan konsep pengelolaan sumber daya alam yang baik," pungkasnya.

Selain kesejahteraan prajurit, tetap perlu memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan. Sebab, keduanya harus simultan dan sejalan.

Kalangan Pakar Dukung Peningkatkan Kesejahteraan Prajurit Harus Jadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/alutsista-1192743814.jpg" alt="Ilustrasi: Alutsista.(Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Alutsista.(Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Jawapos.com - Debat putaran ketiga capres-cawapres pada Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta menjadi debat panas antara ketiga calon presiden. Dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri, ketiga bakal calon presiden saling beradu argumen mengenai topik yang dibahas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan capres nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan mengenai pembelian alutsista di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat melakukan pemaparan visi misinya di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dalam pernyataan tersebut, Anies menyebut Kemenhan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 700 triliun dalam pembelian alutsista negara. Anies pun tampak menyayangkan hal tersebut dengan membandingkan keadaan tentara Indonesia yang masih banyak belum memiliki rumah dinas. Meski demikian, pernyataan yang disampaikan Anies tersebut merupakan disinformasi. Dimana fakta mengenai dana yang dianggarkan untuk alutsista negara adalah Rp 385 triliun. Dan berikut merupakan daftar belanja alutsista di masa kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto pada periode 2020-2024. <ul> <li dir="ltr"> 8 Kapal Fregat Fincantieri </li> </ul> Delapan buah kapal Fregat menjadi hak milik Indonesia pada 10 Juni 2021. Pembelian dilakukan dari perusahaan pembuat kapal, Fincantieri Italia. <ul> <li dir="ltr"> 42 Jet Dassault Rafale </li> </ul> Akuisisi 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale berhasil dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pada 10 Februari 2022 lalu dengan perusahaan Dassault Aviation di Perancis. <ul> <li dir="ltr"> 12 Jet Tempur Mirage 2000-5 </li> </ul> Pengadaan 12 Jet Mirages 2000-5 ini dilakukan pada Januari 2023 lalu yang menghabiskan biaya sebanyak Rp 12,4 triliun.&nbsp; <ul> <li dir="ltr"> 12 Drone Tempur Anka </li> </ul> Dilansir reuters,&nbsp;Indonesia telah melakukan pembelian Drone Tempur Anka sebanyak 12 buah dari Turkish Aerospace. Pembelian tersebut menghabiskan anggaran Rp 4,65 triliun. <ul> <li dir="ltr"> 24 Pesawat Tempur F-15EX </li> </ul> Sebanyak 24 unit pesawat tempur F-15ID (F-15EX) juga berhasil diakuisisi oleh Indonesia pada 22 Agustus 2023 lalu dengan menghabiskan anggaran Rp 21.491,7 triliun. <ul> <li dir="ltr"> 24 Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk </li> </ul> Berdasar data Kementerian Pertahanan, pembelian 24 buah Helikopter&nbsp; Sikorsky S-70M Black Hawk dilakukan pada 23 Agustus 2023 lalu dari Amerika Serikat (AS) <ul> <li dir="ltr"> 2 Kapal Selam Scorpene </li> </ul> Kerjasama antara Indonesia dan Perancis membuahkan dua unit kapal selam Scorpene pada 10 Februari 2022. <ul> <li dir="ltr"> 2 Pesawat Airbus A-400M </li> </ul> Kementerian Pertahanan melakukan pembelian 2 buah Pesawat Airbus A-400M pada 18 November 2021 di acara Dubai Airshow. <ul> <li dir="ltr"> Rudal Balistik Khan </li> </ul> Pembelian Rudal Balistik Khan dilakukan pada tahun 2022 dengan Roketsan, Turkiye dan PT. Noahtu Shipyard. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> &nbsp;

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menghabiskan anggaran sebanyak Rp 700 triliun dalam pembelian alutsista negara selama dipimpin Prabowo.

Berikut Daftar Belanja Alutsista Menhan Prabowo Subianto, Dari Puluhan Jet Tempur Hingga Rudal Balistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-210025-4244766842.jpeg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kenaikan harga bahan pokok menjadi sorotan PDI Perjuangan. Sebab, kenaikan harga kebutuhan bagi seluruh masyarakat itu disandingkan dengan kenaikan anggaran untuk pertahanan. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia mengaku tidak sependapat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menambah utang negara untuk belanja alutsista. Padahal, bangsa Indonesia tengah menghadapi persoalan ekonomi terkait tingginya harga kebutuhan pokok. Tidak tanggung-tanggung, nilai utang negara bertambah akibat membeli alutsista di tengah persoalan ekonomi rakyat mencapai Rp 386 triliun. "Kami sangat sedih ketika mendengar Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga bahan pokok rakyat justru dijawab oleh Pak Prabowo selaku Menhan dengan menambah pinjaman luar negeri sebesar Rp 386 triliun,&rdquo; kata Hasto kepada wartawan, Minggu (17/12). Hasto menekankan bahwa perang yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan menghadapi kemiskinan. Serta mampu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, tantangan geopolitik dunia seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai menyebabkan krisis energi dan pangan. Serta, muncul ketegangan di Timur Tengah, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berdaya untuk mengatasinya. Seharusnya, Pemerintah fokus dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, dia menegaskan bahwa sosok kepemimpinan seperti Ganjar Pranowo sangat dibutuhkan. Sebab, Ganjar memiliki sikap tenang penuh kedewasaan tanpa konflik dan tidak membuat pernyataan kontroversial sebagaimana calon presiden (capres) lainnya. "Pak Ganjar mampu menunjukkan jati dirinya sebagai nahkoda yang penuh ketenangan, nakhoda yg mampu mengatasi krisis dan nakhoda Indonesia yang tidak emosional," tegas Hasto. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui anggaran belanja alutsista senilai Rp 386 triliun. Alokasi anggaran tersebut disepakati melalui hasil rapat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Jokowi dan Prabowo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada 28 November 2023 lalu.

Kenaikan harga bahan pokok menjadi sorotan PDIP. Sebab, kenaikan harga kebutuhan bagi seluruh masyarakat itu disandingkan dengan anggaran.

Klaim Ganjar Capres Lebih Baik, Hasto Sorot Kenaikan Anggaran Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pengamanan-Sidang-Parlemen-China-040323-irf-1_1.jpg" alt="Personel Kepolisian Bersenjata Tiongkok (PAP) bersiaga di Lapangan Tiananmen di seberang Balai Agung Rakyat, Beijing, sebagai tempat digelarnya rangkaian pembukaan Sidang Parlemen Dua Sesi, Sabtu (4/3). M. Irfan Ilmie/Antara" width="100%">
<figcaption>Personel Kepolisian Bersenjata Tiongkok (PAP) bersiaga di Lapangan Tiananmen di seberang Balai Agung Rakyat, Beijing, sebagai tempat digelarnya rangkaian pembukaan Sidang Parlemen Dua Sesi, Sabtu (4/3). M. Irfan Ilmie/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiongkok mengumumkan anggaran sektor pertahanan pada 2023 sebesar 224,79 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3,4 kuadriliun.  Dalam pembukaan Sidang Tahunan Kongres Rakyat Tiongkok (NPC) di Beijing, Minggu (4/3), pengumuman besaran usul anggaran tersebut mengalami kenaikan 7,2 persen dibandingkan pada 2022. Hal itu sudah sesuai dengan rencana Tiongkok untuk mempertahankan pertumbuhan satu digit anggaran pertahanan dalam delapan tahun berturut-turut sejak 2016.  Pada 2020, laju pertumbuhan anggaran pertahanan nasional Tiongkok sebesar 6,6 persen, kemudian 6,8 persen pada 2021, dan selanjutnya 7,1 persen pada 2022.  Tiongkok melakukannya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan modernisasi pertahanan nasionalnya. Selain  itu, untuk menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan kepentingan pembangunan menghadapi ancaman dan ketidakstabilan eksternal, demikian draf NPC yang beredar di kalangan media seperti dilansir dari Antara.  Masih dari arena pembukaan sidang tahunan lembaga legislatif tersebut, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menargetkan pertumbuhan perekonomian nasional pada 2023 sebesar 5 persen. Menurut dia, target tersebut mencerminkan kepercayaan diri negaranya dalam pemulihan ekonomi nasional setelah berhasil memerangi pandemi Covid-19 dan mampu menyeimbangkan situasi gejolak ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.  Target tahun 2023 tersebut juga lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional Tiongkok yang dicapai pada 2022 sebesar 3 persen.  Rangkaian sidang parlemen dua sesi yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPCC) dan NPC digelar pada 4-11 Maret 2023 di Balai Agung Rakyat. Lebih dari 2.000 delegasi, baik yang mewakili partai politik maupun kelompok etnis minoritas, menghadiri sidang tahunan itu.

Tiongkok Umumkan Anggaran Pertahanan 2023 Sebesar Rp 3,4 Kuadriliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Antusiasme-Warga-Sambut-Parade-HUT-Ke-77-TNI-DERY-RIDWANSAH-3.jpg" alt="Masyarakat antusias berswafoto dan menaiki kendaraan tempur saat peringatan HUT ke-77 TNI di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Peringatan HUT ke-77 TNI yang mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Masyarakat antusias berswafoto dan menaiki kendaraan tempur saat peringatan HUT ke-77 TNI di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Peringatan HUT ke-77 TNI yang mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyampaikan anggaran untuk pertahanan perlu dinaikkan. Hal ini demi meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari ancaman-ancaman pertahanan.  "Berpolitik adalah soal keberpihakan. Jadi, keberpihakan kepada anggaran tentara ini masih belum menampakkan seperti apa yang diceritakan tadi zaman Bu Megawati Soekarnoputri," kata Utut di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).  Utut menyatakan, TNI kuat merupakan keniscayaan bagi fraksi PDIP. Karena itu, PDIP ingin melihat TNI yang kuat, disiplin, dan terpenting mendapat dukungan anggaran untuk terus memperkuat pertahanan nasional.  "PDI Perjuangan ingin melihat TNI kita makin kuat," tegas Utut.  Utut menjelaskan, anggaran pertahanan Rp 134 triliun jauh dari cukup. Utut membandingkan dengan Singapura, yang memiliki anggaran besar untuk sektor pertahanan. Menurutnya, anggaran untuk pertahanan idealnya adalah dua hingga tiga kali lipat dari anggaran yang ada saat ini, atau berarti sekitar Rp 400 triliun.  "Idealnya paling tidak dibandingkan Singapura, idealnya kali dua atau kali tiga dari anggaran ini. Itu menurut saya," terang Utut.  Sementara itu, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito menyatakan, TNI harus selalu menjadi garda terdepan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Bahkan, TNI harus selalu profesional dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh Pancasila, undang-undang 1945 lalu sapta Marga dan Sumpah Prajurit.  "Artinya TNI harus tetap manunggal dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI itu akan kuat. Sebetulnya kekuatan TNI itu adanya di dalam persatuan dan kesatuan TNI dengan rakyat," tukas Ganip.

Anggaran Pertahanan Idealnya Sampai Rp 400 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demi membentuk postur pertahanan negara yang ideal, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, ungkap Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia –yang tahun depan ada di angka Rp 127,4 triliun itu– termasuk yang terkecil. ”Tidak sampai 1 persen dari GDP atau gross domestic bruto,” katanya di kantor Kemenhan kemarin (3/12).  Prabowo menyebutkan, anggaran Kemenhan berada di kisaran 0,8 persen dari total GDP. Bandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yang anggaran pertahanannya mencapai 2 sampai 3 persen dari GDP-nya. ”Sedang saya perjuangkan supaya kita juga bisa anggaran ditingkatkan untuk menjamin kedaulatan kita,” bebernya.  Dengan anggaran besar, selain keamanan terjamin, Prabowo yakin kekayaan Indonesia tidak akan dicuri negara-negara lain. Sembari menunggu hal itu disetujui, Kemenhan akan berusaha memaksimalkan anggaran yang ada. Prabowo memastikan, pihaknya punya skala prioritas. Termasuk soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.  ”Prioritas ya ada. (Tapi) tidak akan saya sampaikan ke kalian (jurnalis, Red),” candanya. Menurut Prabowo, prioritas Kemenhan tidak bisa disampaikan kepada sembarang orang. ”Ini banyak mata dan telinga di sini,” tambah dia.  Yang pasti, TNI punya minimum essential force (MEF) dan rencana strategis (renstra) yang harus dikejar pemenuhannya. Di samping memaksimalkan anggaran yang ada, Kemenhan berusaha menjalankan perintah Presiden Joko Widodo secara optimal dalam memberikan ruang kepada industri pertahanan (inhan) dalam negeri. Baik itu perusahaan swasta maupun BUMN.

Prabowo Subianto Perjuangkan Kenaikan Anggaran Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/prabowo-alutista-sabik-jpc.jpg" alt="Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung Pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Dalam Negeri. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung Pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Dalam Negeri. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 25 pelaku industri pertahanan mengadakan Pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Dalam Negeri di halaman Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12). Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto didampingi Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono berkesempatan melihat langsung pameran tersebut.  Prabowo dan Trenggono sempat melihat sejumlah alutsista. Seperti Missile Target Drone Jalak, Rudal Petir, Large Target Drone, dan beberapa Kendaraan Dapur Lapangan atau Randurlap. Usai melihat alat-alat pertahanan, mantan Danjen Kopassus tersebut mengatakan, industri pertahanan dari pihak swasta sudah maju. Walaupun masih perlu penelitian lanjutan untuk menyempurnakannya.  "Ada bagian-bagian yang masih kita harus adakan litbang lagi. Tapi, Insya Allah, saya optimistis (industri pertahanan) kita lima tahun lagi akan lebih mandiri, berdiri di atas kaki sendiri," kata Prabowo.  Prabowo menyebut, sudah ditugasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan industri dalam negeri. Dengan begitu, pengadaan alutsista Indonesia tidak lagi bergantung dari impor.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/prabowo-alutista-sabik-jpc1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung Pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Dalam Negeri. (Sabik Aki Taufan/ JawaPos.com  Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta agar tak ada lagi dikotomi antara industri pertahanan BUMN dan swasta. Terlebih, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 disebutkan swasta tidak diutamakan dalam produsen alutsista pertahanan.  "Saya katakan tadi bahwa kita jangan berpikir domain nasional, swasta. Kita semua anak bangsa. Swasta adalah bagian vital dari ekonomi kita, BUMN dan swasta harus bekerja sama. Nanti kita bisa cari formulanya," ucap Prabowo.  Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan peningkatan anggaran pertahanan. Menurut dia anggaran sekarang masih kurang dari 1 persen gross domestic product (GDP) 2018 yang mencapai Rp 14.837,4 triliun.  Angka tersebut dianggap Prabowo masih sangat kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, dianggap perlu ada perbaikan demi memperkuat kedaulatan negara.  "Anggaran kita di Asia Tenggara terkecil dibanding negara tetangga kita. Kita tidak sampai satu persen dari GDP kita, dari produksi domestik bruto kita. Kita baru sekitar 0,8 persen," pungkasnya.  Sebagai informasi, meski Prabowo mengklaim anggaran pertahanannya kecil dibandingkan negara-negara tetangga, akan tetapi kementeriannya merupakan pemegang anggaran terbesar dalam APBN 2020. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 131,2 triliun untuk Kementerian Pertahanan.  Anggaran ini lebih besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menempati posisi kedua K/L dengan alokasi anggaran terbesar, senilai Rp 120,2 triliun. Berturut-turut setelahnya ada Polri (Rp 104,7 triliun), Kemenag (Rp 65,1 triliun), Kemensos (Rp 62,8 triliun), dan Kemenkes (Rp 57,4 triliun). Kemudian ada Kemenhub (Rp 43,1 triliun), Kemenristekdikti (Rp 42,2 triliun), Kemenkeu (Rp 37,2 triliun), serta Kemendikbud (Rp 36,3 triliun).

Prabowo Optimistis Lima Tahun Lagi Industri Pertahanan Bisa Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Ketua Komisi I DPR Meutia Hafid (kanan) menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kem" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Ketua Komisi I DPR Meutia Hafid (kanan) menjelang rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan sengit terjadi setelah Menhan Prabowo Subianto memaparkan konsep pertahanan di depan komisi I. Itu berawal dari anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menginterupsi Prabowo karena tidak menyinggung perincian penggunaan anggaran Kemenhan.  Effendi mengatakan, anggaran Kemenhan Rp 131,2 triliun harus disampaikan secara terbuka. ”Tolong kepada Menhan dijelaskan urgensinya. Mengapa kesannya kok seperti disembunyikan,” kata Effendi.  Adian Napitupulu, anggota komisi I lainnya, juga meminta Prabowo menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran. Sebab, perincian anggaran tersebut juga sudah disampaikan secara tertulis ke anggota DPR. ”Jadi lucu kalau tidak disampaikan terbuka,” ujarnya.  Mendengar desakan DPR, nada bicara Prabowo seperti meninggi. Dia bersikukuh agar pembahasan anggaran Kemenhan dilakukan secara tertutup. Dia ingin berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pertahanan dan keamanan. ”Meski ditekan DPR pun, saya tidak mau terbuka. Saya akan menyampaikan ke DPR, tapi jangan terbuka,” tegas Prabowo.  Melihat perdebatan panjang, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid lantas menengahi. Dia setuju agar rapat berikutnya dilakukan secara tertutup.  Dalam rapat juga disinggung soal pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Saat ini alutsista TNI dinilai masih jauh dari kekuatan minimum atau minimum essential force (MEF). Apalagi menuju ideal essential force (IEF). Dengan demikian, pengadaan alutsista harus dilakukan secara bertahap.  Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, pihaknya akan berupaya maksimal mengandalkan peran industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad, misalnya. Dalam pengadaan peluru, PT Pindad masih mampu menyiapkan 200 juta peluru per tahun. Padahal, kebutuhan dalam negeri mencapai 600 juta butir peluru per tahun. ”Untuk saat ini, sebisa mungkin kita andalkan produksi lokal dulu,” tutur Dahnil.

Prabowo Minta Perincian Anggaran Pertahanan Dibahas Tertutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tni-ad-belanja-kendaraan-taktis-dan-amunisi-roket-ke-brasil_c_285855.jpg" alt="Ilustrasi alutsista: TNI-AD Belanja Kendaraan Taktis dan Amunisi Roket ke Brasil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi alutsista: TNI-AD Belanja Kendaraan Taktis dan Amunisi Roket ke Brasil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) utama dalam mewujudkan visi tentara sebagai Poros Maritim dan berkemampuan sekaligus sebagai tentara Poros Dirgantara dunia.  Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, pemerintah sejatinya sudah serius melakukan revolusi militer atau Revolutionary in Military Affairs (RMA). Saat ini kaidah-kaidah manajemen terkini mulai dipakai dalam pembenahan TNI.  Akan tetapi ada satu hal yang hampir 17 tahun belum juga terwujud dan dinilai sangat mendesak karena sesuai perintah undang-undang. Sehingga, presiden sebagai panglima tertinggi menjadi timpang memahami, mengendalikan aspek, serta kebijakan terkait pertahanan dan keamanan. Yakni, menetapkan Dewan Ketahanan Nasional sebagai National Security Council atau NSC.  "(Itu) agar presiden dalam melakukan dan memutuskan kebijakan pertahanan dan keamanan memiliki sumber yang reliable dan accountable sehingga dapat dilakukan secara tertintegrasi," ujar Connie kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.  Ia lebih sepakat jikalau anggaran pertahanan berdasar Optimum atau Maximum Essential Forces. Sebab, anggaran pertahanan harus berdasarkan AGHT atau ancaman gangguan tantangan dan hambatan.  "Garhan (anggaran pertahanan) kita dengan MEF itu tidak based on threats yang real. Sehingga projection serta gelar dan postur TNI tidak mencerminkan ready for who and what (siap untuk siapa dan apa)," tegas istri mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat Djaja Suparman itu.  Connie menilai anggaran militer harus bisa ditingkatkan setidaknya 5-7 persen dari Gross Domestic roduct (GDP). Pasalnya, visi Poros Maritim Dunia jelas berdampak merubah ruang serta doktrin tentara untuk dioperasikan.  Sebelum itu, harus diperjelas dulu kerangka kerja dan road map pertahanan dan keamanan nasional. Namun sayangnya hingga kini Indonesia belum juga memiliki NSC, serta RUU Keamanan Nasional juga terbengkalai. Kemudian perlu diperjelas bagaimana reformasi fungsi organisasi pertahanan.  "Seperti contoh order of battle kita masih disintegrated, antar kodam, koopsau, dan koopsal masih terpisah-pisah. Segera kita butuhkan adalah the real integrated armed forces," tutur Connie.  Memang, Indonesia saat ini tidak bisa diremehkan dengan menempati urutan ke 15 negara terkuat di dunia. Keahlian tempur TNI dan semangat juangnya terbukti bagus, meski dengan segala keterbatasan yang masih ada.  Tetapi, hal-hal tersebut jangan membuat Indonesia lupa diri. Harus diukur kembali semua kemampuan yang dimiliki hari ini oleh TNI.  "Sudah mampukah melawan menghadapi dan menyelesaikan semua AGHT dalam bentuk modern war di wilayah kedaulatan dan kawasan kita demi tercapainya kepentingan nasional kita?," tukas Connie.

Anggaran Pertahanan Indonesia Disarankan Naik 7 Persen dari GDP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran pertahanan

Berita Terkini