<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/prabs-1431072460.jpg" alt="Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara hemat sebesar Rp 20 triliun lebih, setelah memutuskan memangkas anggaran perjalanan dinas. Prabowo menyebut, anggaran perjalanan dinas yang dipangkas bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. "Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih," kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1). Kepala negara mengungkapkan, anggaran perjalanan dinas yang dipangkas bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti renovasi gedung sekolah. Karena itu, Prabowo meminta jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk tetap berhemat. "Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki," ucap Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, acara-acara yang bersifat seremoni seperti ulang tahun bisa ditiadakan. Prabowo mengingatkan para pembantunya untuk tidak menghamburkan uang negara hanya sekadar acara seremoni. "Hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan," tegasnya. Lebih lanjut, Prabowo meminta para pembantunya untuk mematuhi kebijakan tersebut. "Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini," pungkas Prabowo Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerbitkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan lzin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat edaran itu bertujuan memperketat izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi para pejabat pemerintahan. Surat itu diterbitkan berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. "Agar saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," sebagaimana dikutip dalam petikan kebijakan terssebut, Kamis 26 Desember 2024.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih," kata Prabowo .

Usai Sunat Anggaran Perjalanan Dinas, Prabowo Ungkap Negara Hemat Rp 20 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/tito-karnavian-2146998347.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemda untuk mulai melakukan efisiensi anggaran nonprioritas pada 2025. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan, pihaknya akan terus me-review APBD 2025 milik daerah. Sesuai hasil rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi perjalanan dinas akan dikurangi separo. Bukan hanya di kementerian/lembaga, melainkan juga pemda. &rdquo;Saya juga sudah meminta Dirjen keuangan daerah. Nanti kita pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien,&rdquo; ujarnya dalam rapat koordinasi keuangan daerah dan penyerahan APBD Award di Grand Sahid Jakarta kemarin (18/12). Selain perjalanan dinas, pemangkasan menyentuh kegiatan seremonial nonsubstansi. Program penanganan tengkes, misalnya, tidak boleh lagi jika separo anggaran habis untuk rapat koordinasi. &rdquo;Tolonglah mindset-nya berubah karena kasihan rakyat,&rdquo; imbuhnya. Anggaran hasil efisiensi tersebut akan dipindah ke kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selain efisiensi, dalam rakor, Mendagri menekankan pentingnya daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, masih banyak daerah yang menggantungkan pendapatan pada dana transfer dari pusat. Terbukti, dari Rp 1.300&ndash;1.400 triliun dana yang beredar di daerah, sekitar Rp 900 triliun di antaranya berasal dari dana transfer pusat. &rdquo;PAD hanya sekitar Rp 400 triliun atau Rp 300 triliun,&rdquo; kata Tito. Untuk menaikkan PAD, lanjut dia, kepala daerah dituntut kreatif. Salah satu instrumen yang didorong Tito adalah pemanfaatan BUMD. Dia menilai mayoritas BUMD tidak prospek karena dikelola secara tidak profesional. Misalnya, menempatkan orang dekat tanpa kompetensi. (far/c19/oni)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemda untuk mulai melakukan efisiensi anggaran nonprioritas pada 2025.

Efesiensi, Anggaran Perjalanan Dinas Pemda Dikurangi Separo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/menag-908360243.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) di Rapat Kerja Nasional Kemenag di Bogor (15/11). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) di Rapat Kerja Nasional Kemenag di Bogor (15/11). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin upacara pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemenag di Bogor pada Jum'at (15/11). Ada beberapa pesan yang dia tekankan kepada para pejabat Kemenag. Diantaranya soal penghematan anggaran.&nbsp; Nasaruddin menuturkan urusan penghematan anggaran itu menjadi arahan langsung Presiden Prabowo. "Disampaikan langsung oleh (Sekretaris Kabinet) Mayor Teddy," katanya. Dia mengatakan rapat koordinasi atau sejenisnya bisa dilakukan lewat pertemuan virtual.&nbsp; "Bayangkan kalau ada 60 kampus, melakukan seminar nasional. Habis uang untuk ke sana kemari," katanya. Bahkan jika semua seminar itu diikuti, setiap pekan pimpinan kampus Kemenag bisa perjalanan luar kota.&nbsp; Padahal ketika mengikuti seminar, tidak semua rektor atau pejabat jadi pembicara. Ada yang diundang untuk jadi peserta saja. Kalau seperti itu, bisa dilakukan secara virtual. Dia menegaskan kegiatan seperti seminar nasional boleh saja mengundang rektor kampus negeri Kemenag, tetapi tidak harus didatangi secara fisik.&nbsp; Nasaruddin juga menyampaikan etika birokrasi perjalanan dinas. Pejabat Kemenag di daerah, termasuk pimpinan kampus Kemenag, harus izin dulu ke Menteri Agama untuk perjalanan luar negeri. Tidak boleh lagi minta izin langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Selain itu kebiasaan membawa rombongan banyak, harus dikurangi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015317125/bicara-di-ktt-apec-presiden-prabowo-ajak-pemimpin-negara-dunia-lebih-bijaksana-di-tengah-persaingan-global">Bicara di KTT APEC, Presiden Prabowo Ajak Pemimpin Negara Dunia Lebih Bijaksana di Tengah Persaingan Global &nbsp;</a> "(Anggaran perjalanan dinas) ini kalau bisa dihemat, luar biasa sekali," katanya. Bisa sampai menghemat anggaran triliunan rupiah. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti untuk memperbaiki madrasah yang sudah rusak dan keperluan umat lainnya.&nbsp; Pada kesempatan itu, Nasaruddin juga menyampaikan soal kehidupan beragama di Indonesia. Dia menegaskan aparatur Kemenag bukan birokrat biasa. Tetapi harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat terkait keagamaan yang mendasar.&nbsp;

Ada beberapa pesan yang Menag Nasaruddin Umar tekankan kepada para pejabat Kemenag. Diantaranya soal penghematan anggaran.

Hemat Anggaran Perjalanan Dinas, Menag Nasaruddin Warning untuk Pejabat Sampai Rektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/WhatsApp-Image-2023-05-05-at-135001-3008733977.jpeg" alt="Presiden Jokowi mengecek langsung jalan yang rusak di Lampung menggunakan mobil dinasnya dengan dikawal Paspampres." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi mengecek langsung jalan yang rusak di Lampung menggunakan mobil dinasnya dengan dikawal Paspampres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBN maupun APBD yang banyak digunakan untuk ongkos-ongkos birokrasi seperti rapat maupun perjalanan dinas. Presiden kembali menekankan bahwa APBN harus dibelanjakan untuk pengembangan yang berdampak langsung pada masyarakat. &rdquo;Setiap rupiah uang rakyat harus dikembalikan betul kepada rakyat. Membiayai yang dirasakan rakyat, bukan proses,&rdquo; tegasnya. Jokowi melihat fenomena seperti itu terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya, kata dia, kegiatan penyuluhan pertanian di sebuah provinsi. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian di kabupaten. Anggarannya Rp 1 miliar. Namun, Rp 734 juta digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. &rdquo;Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen dipakai untuk betul-betul pengembangan,&rdquo; beber Jokowi. Kejadian semacam itu, kata presiden, tidak satu dua saja. Namun, ribuan agenda yang sudah dilakukan dengan skema demikian. Untuk itu, kepala negara mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. &rdquo;Agar UMKM bisa naik kelas,&rdquo; ujarnya. Jokowi meminta agar kualitas belanja APBN maupun APBD dikawal sejak perencanaan. Kegiatannya harus terus dimonitor dan dievaluasi apakah tepat sasaran atau tidak. Dia meminta agar pembiayaan untuk birokrasi tidak lebih dari 25 persen. &rdquo;Fokus pada program unggulan, tidak usah juga banyak program,&rdquo; katanya. (dee/lyn/c17/fal)

Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBN maupun APBD yang banyak digunakan untuk ongkos-ongkos birokrasi seperti rapat maupun perjalan

Jokowi Soroti Anggaran untuk Rapat dan Perjalanan Dinas, Minta APBN-APBD Dikawal sejak Perencanaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Di-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah daerah tidak bisa sering-sering melakukan perjalanan dinas tahun depan. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan rambu-rambu menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.  Panduan dari pusat tersebut tertuang dalam Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Salah satu aspek yang disoroti adalah perjalanan dinas (perdin).  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, desain APBD 2022 harus memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Karena itu, porsi untuk hal-hal yang tidak memiliki urgensi harus dikurangi. Misalnya, perjalanan dinas.  Di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir, kata dia, ada banyak sektor yang lebih kritikal. Sebut saja sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. ’’Alihkan ke belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,’’ ujarnya dalam konferensi pers kemarin (2/9).  Menurut Ardian, secara substansi, perdin dilakukan untuk fungsi koordinasi dan konsultasi. Nah, dengan adanya aplikasi seperti Zoom Meeting, frekuensi perdin harus bisa dikurangi. Apalagi, meski melalui perangkat tersebut, pejabat daerah bisa tetap saling tatap muka. ’’Pandemi sudah mengajarkan ada budaya baru,’’ katanya.  Kendati demikian, tidak berarti perjalanan dinas dihilangkan seluruhnya. Ardian mengatakan, pihaknya memahami bahwa ada program-program yang tetap perlu dilihat dan ditinjau secara langsung. Misalnya, pembangunan infrastruktur. Eksekutif juga perlu memastikan laporan yang diterima sesuai dengan kondisi riil di lapangan.  Tahun depan Ardian meminta perdin difokuskan untuk keperluan dengan karakteristik tersebut. Kalau sebatas koordinasi dan konsultasi, pemda bisa memanfaatkan fasilitas teknologi.  Jika frekuensi perdin bisa dikurangi, pihaknya meyakini akan ada efisiensi yang cukup besar. Berkaca pada alokasi di APBD 2021, dana perdin yang dilakukan pemda di seluruh Indonesia terbilang fantastis: mencapai Rp 38,1 triliun. Perinciannya, pemerintah provinsi Rp 9,4 triliun dan pemerintah kabupaten/kota Rp 28,7 triliun. ’’Silakan dialokasikan ke penganggaran lainnya,’’ imbau Ardian.  Selain perdin, lanjut dia, efisiensi lainnya bisa dilakukan dalam penggunaan kertas dan toner (tinta, print, dan sebagainya). Pada 2021 belanja kertas oleh pemda mencapai Rp 811,3 miliar dan toner Rp 567 miliar. Dengan pemanfaatan teknologi, dia meyakini anggaran untuk kebutuhan itu bisa ditekan. ’’Belanja konsumtif bisa semakin dirasionalkan,’’ tegasnya.  Nah, sisa hasil efisiensi tersebut bisa digunakan di pos lainnya. Contohnya, penanganan pandemi, bantuan sosial, atau program produktif lain.  Ardian menambahkan, salah satu pos anggaran yang alokasinya harus ditambah tahun depan adalah belanja tidak terduga (BTT). Pihaknya meminta agar BTT dalam RAPBD 2022 dinaikkan 5 sampai 10 persen dibandingkan 2021. Pada 2021 alokasi BTT hanya Rp 14,41 triliun.  Dia beralasan, BTT merupakan instrumen anggaran yang fleksibel. Dengan demikian, jika ada hal yang bersifat mendadak, proses pergeseran dana lebih mudah dilakukan. Aspek fleksibilitas dibutuhkan di tengah ketidakpastian situasi pandemi. ’’Karena kita tidak tahu situasi pandemi pada 2022 seperti apa,’’ terangnya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan berpendapat, anggaran perdin semestinya dikurangi sejak lama. Pasalnya, selama ini hasil dari perjalanan tersebut kerap tidak jelas. Kesan yang muncul justru jalan-jalan dan fasilitas lainnya. ’’Memang perjalanan dinas penting untuk dikurangi karena efektivitasnya selama ini dipertanyakan,’’ ujarnya.  Terlebih pada saat pandemi dengan berbagai pembatasan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan juga cukup efektif untuk digantikan secara daring.  Misbah berharap instruksi efisiensi perdin bisa dikawal secara maksimal oleh Kemendagri. Dengan begitu, tidak ada pihak yang mengakali dengan mencari-cari alasan. Dia juga berharap kepala daerah punya komitmen yang sama untuk menertibkan jajarannya.  Bahkan, menurut dia, bukan hanya frekuensinya yang dikurangi. Melainkan juga hal teknis lainnya. Misalnya, jumlah orang yang ikut serta dalam tugas luar kota. ’’Selama ini, dalam beberapa kasus seharusnya bisa dilakukan 1–2 orang, tapi kemudian yang melakukan rombongan,’’ ungkapnya.  Jenis kendaraan yang digunakan juga harus dipilih yang efisien. Dia mencontohkan, jika jarak masih bisa diakses dan efisien dengan mobil atau kereta, tidak perlu menggunakan pesawat.  Pengurangan perdin itu, menurut Misbah, diharapkan tidak hanya diterapkan di daerah. Efisiensi serupa harus dilakukan di level pemerintah pusat.  Terakhir, Misbah mengingatkan bahwa hasil efisiensi perdin perlu diawasi dan dipastikan tepat sasaran.  Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) belum berkomentar terkait kebijakan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Ketua Apkasi yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan tidak merespons pesan yang dikirim Jawa Pos.  Garis-Garis Besar RAPBD  Di sisi lain, Kemendagri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022 yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, dalam SE tersebut ada sejumlah hal yang ditekankan kepada daerah.  Pertama, APBD 2022 harus menstimulus reformasi struktural guna memulihkan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat, serta infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas.  Kedua, pemda harus menerapkan budaya kerja baru. Misalnya, memaksimalkan kerja digital dalam rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, jasa, dan pemeliharaan. ’’Budaya kerja kita harus berubah,” tuturnya.  Berikutnya, penyusunan program kegiatan harus dilakukan secara efektif, tidak bersifat rutinitas/monoton, serta tetap antisipatif dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

Pemda Diminta Kurangi Perjalanan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Presiden-Jokowi-Raka-640x446.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menggunakan anggaran kerja kementerian agar turut diarahkan menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus korona. Salah satunya adalah dengan menahan alokasi perjalanan dinas, termasuk pertemuan yang tentunya harus dikurangi.  "Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil," ujar dia di dalam rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju, Senin (16/3).  Berdasarkan data, alokasi anggaran yang dimiliki seluruh kementerian untuk perjalanan dinas sebesar Rp 40 triliun. Di mana nantinya dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar.  "Ini ada kurang lebih Rp 40-an triliun yang segera nantinya bisa dialirkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," terangnya.  Program dana desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan juga diminta agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya, jika tidak maka tingkat konsumsi masyarakat pun akan terus menurun.  Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa. Diharapkan, dana itu dialih fungsikan menjadi pendorong konsumsi masyarakat di tengah gejolak perekonomian yang tidak stabil saat ini.  "Kemudian yang berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap kedua, tolong ini juga menyangkut uang yang besar agar bisa segera dimulai dan kalau bisa tolong juga dilihat apakah ada kemungkinan Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini sehingga akan memperkuat daya beli masyarakat," tutup Jokowi.

Fokus Dorong Daya Beli, Jokowi Akan Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas