<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-201829-3112247610.png" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024). ANTARA/Bayu Saputra" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024). ANTARA/Bayu Saputra</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2023 mencatat defisit lebih kecil daripada yang ditetapkan. Sepanjang 2023, APBN tercatat defisit Rp 347,6 triliun. Angka itu setara dengan 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi karena lebih besarnya realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 2.774,3 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp 3.121,9 triliun. Defisit anggaran tersebut sangat kecil dari yang direncanakan pemerintah. Pada APBN 2023, pemerintah awalnya merancang defisit senilai Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen PDB. Target tersebut kemudian direvisi melalui Perpres 75/2023, yakni menjadi senilai Rp 479,9 triliun atau 2,27 persen PDB. Terkait hal itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memandang, APBN dikatakan semakin sehat dibanding tahun-tahun sebelumnya karena keseimbangan primer Indonesia positif di tahun 2023. &ldquo;Tentu berita bagus untuk Indonesia karena secara fiskal kondisi Indonesia semakin baik dan sehat, sebagaimana dikatakan Sri Mulyani,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos, Rabu (3/1) Ronny menjelaskan, secara matematis, keseimbangan primer bisa surplus tentu karena terjadinya penurunan defisit APBN, dari yang semula direncanakan sekitar 2,84 persen dari PDB, ternyata di penghujung tahun hanya sebesar 1,65 persen dari PDB. &ldquo;Arti lainya, pemerintah menarik utang lebih sedikit dari yang direncanakan,&rdquo; imbuhnya. Defisit APBN bisa menipis tentu karena penerimaan total negara di akhir tahun tercatat lebih dibanding belanja negara, sementara penarikan utang dikurangi menjadi sekitar Rp 407 triliun sepanjang tahun 2023. Sehingga secara kasat mata bisa dibilang bahwa pada APBN 2023, bunga utang tak lagi ditutup memakai utang, sebagaimana terjadi selama ini. &ldquo;Karena itulah disebut lebih sehat,&rdquo; jelas Ronny. Namun demikian, Ronny menyebut pemaknaan tersebut hanyalah pemaknaan secara umum, karena penerimaan total negara tehitung lebih besar dari belanja negara. Nyatanya utang juga termasuk ke dalam penerimaan total negara, alias penerimaan total negara tidak saja dihitung berdasarkan penerimaan pajak, tapi juga non pajak, termasuk utang. Tapi karena penerimaan secara total tercatat lebih besar dari belanja negara dikurangi cicilan utang, maka dianggap cicilan dianggap tidak ditutup memakai utang. Berbeda dengan keseimbangan primer negatif, di mana penerimaan negara lebih kecil dibanding belanja negara, sehingga cicilan utang diasumsikan dibayar memakai utang yang ditarik. &ldquo;Namun terlepas dari itu, secara fiskal, jika keseimbangan primer positif, maka berarti kondisi fiskal negara semakin baik dan sehat di satu sisi dan semakin sustainable di sisi lain. Untuk itu, Kemenkeu layak diapresiasi terkait soal ini. Semoga semakin besar nilai surplusnya di tahun-tahun selanjutnya, agar kondisi fiskal Indonesia semakin kokoh dan tangguh,&rdquo; jelas Ronny. Dia menyebut, ada beberapa tantangan ke depan. Pertama, bagaimana agar keseimbangan primer tetap positif, tapi target belanja tetap tercapai di satu sisi dan penerbitan surat utang juga dikurangi di sisi lain. Kedua, bagaimana agar penerimaan pajak semakin naik dan optimal. &ldquo;Sehingga kontribusi utang terhadap belanja bisa semakin ditekan,&rdquo; katanya. (*)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2023 mencatat defisit lebih kecil daripada yang ditetapkan.

Defisit Lebih Kecil, Apakah Artinya APBN Lebih Sehat?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/Firman-4_1-1050633427.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 26 pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Kamis (2/11)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 26 pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Kamis (2/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal utama dalam merespons kebutuhan sektor digital. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di era digital. Dengan menggunakan APBN, diharapkan dapat tercipta kebijakan keuangan yang efektif guna mempercepat pertumbuhan sektor digital di Indonesia. Diungkap oleh JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://antaranews.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://antaranews.com&amp;source=gmail&amp;ust=1701317186219000&amp;usg=AOvVaw0KocvlOPrTTQM-qduMkMWM">antaranews.com</a>, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perkembangan digital tidak hanya membawa keuntungan tetapi juga tantangan penting bagi perekonomian. Dalam pernyataannya, ia mencatat bahwa kemunculan kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi untuk mendisrupsi lapangan pekerjaan yang ada, menciptakan perubahan besar dalam dinamika pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, Menteri Keuangan optimis bahwa dengan respons yang tepat, teknologi AI bisa diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial positif, membuka peluang baru, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam wawancaranya, beliau menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang cermat dan terukur agar negara dapat mengelola dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan teknologi ini secara inklusif dan berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013340475/youtube-sedang-uji-coba-fitur-berbasis-ai-bagi-pelanggan-premium-banyak-fitur-fitur-menarik">YouTube Sedang Uji Coba Fitur berbasis AI Bagi Pelanggan Premium, Banyak Fitur-Fitur Menarik </a> "Saat ini, Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung dan mengenali bahwa teknologi digital hadir bersama kita, dan akan mengubah wajah ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan keuangan negara melalui APBN untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan belanja pendidikan, semua ini dilakukan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," kata Sri Mulyani dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa. Dalam konteks Kementerian Keuangan, berbagai aspek operasional telah mengalami transformasi ke metode digital. Pada masa sebelumnya, anggaran Kementerian Keuangan terkait dengan biaya cetak dan salin dokumen anggaran. Namun, saat ini, seluruh proses dokumentasi dilakukan secara digital, menghasilkan efisiensi yang memungkinkan realokasi anggaran untuk keperluan belanja lainnya. Perubahan ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga menciptakan peluang baru di sektor keuangan. Aspek seperti digitalisasi asuransi, pembayaran digital, dan layanan kredit menjadi area yang berkembang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013339259/antisipasi-dampak-negatif-ai-pada-bidang-fotografi-sony-electronics-kerahkan-cara-canggih-menggandeng-ap">Antisipasi Dampak Negatif AI Pada Bidang Fotografi, Sony Electronics Kerahkan Cara Canggih Menggandeng AP</a> Para regulator, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), secara aktif mengamati perkembangan ini melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan dinamika peluang teknologi digital. Terlebih lagi, dengan dominasi generasi yang melek teknologi di Indonesia, potensi pemanfaatan teknologi digital semakin besar. Menurut Menteri Keuangan, perdebatan pro dan kontra terkait teknologi digital harus terus diawasi. Sri Mulyani menyatakan, mungkin 10 tahun mendatang teknologi digital akan mengalami perubahan yang luar biasa besar, dimana implikasinya akan sangat menentukan lanskap dari kondisi sosial politik dan kesejahteraan masyarakat nantinya. ***

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kemunculan kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi untuk mendisrupsi lapangan pekerjaan.

Sri Mulyani Prediksi AI Membawa Perubahan Ekonomi yang Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/A746CC03-1021-4AFA-9B02-C3C99DD5B0D8.jpg" alt="Titik Nol di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (18/6/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Titik Nol di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (18/6/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan guna membangun kepercayaan pasar. Sehingga, ke depan banyak investasi swasta untuk melanjutkan pembangunan.  ”Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN memang mendapatkan alokasi dari APBN, sehingga dari sini diharapkan menjadi pengungkit sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN, pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. karena itu, lanjut Bambang, pihaknya juga menginginkan peran swasta dalam pembangunan di kawasan IKN.  ”Metode creative financing yang baru seperti municipal bond, SDG bond, ataupun green bond, menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan. Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika IKN Nusantara mempunyai ESG yang baik,” terang Bambang.  Menurutn dia, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas IKN. Termasuk penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN.  Dia ingin membuktikan pada 2024, ada target-target yang bisa dilihat. Yakni ada sekitar 921 hektare yang akan dilengkapi, bukan hanya membangun gedung, tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.  ”Itu merupakan sejumlah target yang ingin kami capai secara berjenjang, dengan demikian tentu investor akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang akan dibangun berkelanjutan,” ujar Bambang.  Terkait dengan Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN yang digelar Senin (15/8), selain ingin menyampaikan ke masyarakat tentang berbagai hal mengenai IKN, pihaknya juga ingin mendapat masukan dari berbagai pihak baik terkait lingkungan, sosial, dan lainnya.  ”Semakin bagus kita menangani masalah lingkungan, sosial, dan masalah yang berhubungan dengan tata kelola, biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun. Semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan bersih, makin terbuka pula peluang mendapatkan investasi,” tutur Bambang.

Penggunaan APBN di IKN untuk Bangun Kepercayaan Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 mengalami kinerja positif. Realisasi APBN hingga kuartal I-2022 mengalami surplus sebesar Rp 10,3 persen atau 0,06 persen dari produk domestik bruto.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa surplus tersebut dikontribusi oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 501 triliun, di sisi lain pembelanjaan negara hanya Rp 490,6 triliun.  "Artinya kondisi APBN kita positif, surplus sampai dengan akhir kuartal I-2022," ungkap dia dalam telekonferensi pers APBN KiTa, Rabu (20/4).  Ia menyampaikan, pendapatan negara ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 401,8 triliun atau tumbuh 38,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) serta penerimaan pajak bukan negara (PNBP) sebesar Rp 99,1 triliun atau tumbuh 11,8 persen yoy.  Adapun, dari sisi belanja realisasinya berasal dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp 150 trilun, belanja non-k/l Rp 164,2 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp 176,5 triliun.  Adanya surplus ini turut membuat penurunan biaya utang. Di mana pada kuartal I-2022 pembiayaan utang baru Rp 139,4 triliun, sementara pada 2021 mencapai Rp 332,8 triliun.  "Pembiayaan utang merosot tajam, yaitu 58,1 persen. Ini surplus dan pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan APBN mulai pulih kesehatannya," imbuhnya.  Sri Mulyani pun menegaskan, pemerintah akan terus menjaga APBN yang merupakan tulang punggung negara dalam menghadapi krisis, melindungi masyarakat, membangun infrastruktur serta membangun pendidikan dan kesehatan.  "APBN harus dijaga kesehatannya, karena APBN sudah bekerja sangat keras dalam menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi," tutup dia.

APBN Surplus Rp 10,3 Triliun, Sektor Pajak Paling Banyak Berkontribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menteri-ppn_bappenas-dengan-pansus-ikn-13012022-gp-4.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.  ”Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada. Sehingga, kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang,” jelas Suharso seperti dilansir dari Antara.  Suharso beralasan, tujuan penggunaan APBN dengan tenor panjang untuk menghindari pembangunan ibu kota negara berhenti di tengah jalan. Sebab, proses pembangunan IKN akan memakan waktu yang sangat lama.  ”Untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan ada. Itu lah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan,” tutur Suharso.  Dia menjelaskan, pemerintah sudah mengkategorikan anggarannya dalam berbagai kewajiban. Beberapa di antaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan, hingga dana otonomi khusus (otsus).  Sebelumnya, anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus mengatakan, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp 90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  Dana sebesar Rp 252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp 123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menteri PPN Usulkan Pembangunan IKN Dibiayai APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jurus-sakti-sri-mulyani-jaga-stabilitas-ekonomi-jelang-pemilu_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki masa pemilu, biasanya stabilitas ekonomi terganggu karena panggung politik memanas. Menteri Keuangan Sri Mulyani punya jurus jitu menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Dia mengatakan, pemerintah tetap menjalankan perekonomian seperti biasa. Program yang telah dirumuskan Dalma Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 juga tetap dilaksanakan. "Ya tidak ada yang berbeda. Artinya sudah melakukan (kebijakan) dari sisi makro sama. Inflasi kemarin cukup rendah, kemudian dari sisi belanja APBN pemerintah cukup meningkat,"&nbsp;ujarnya di Tangerang, Jakarta, Selasa (12/3). "Kita akan tetap menjalankan program yang sudah ada dalam UU APBN, untuk bisa menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal I," tambahnya. Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan &nbsp;tetap fokus mendorong investasi. Apalagi, tahun kemarin target investasi tumbuh di bawah 7 persen atau tak sesuai target. "Dalam ekonomi juga akan tercipta kesempatan kerja dalam kegiatan produktif yang ada. Pemerintah tetap fokus menciptakan investasi, menjaga stabilitas yang ada dan juga menjaga growth yang menimbulkan optimisme," tutupnya. &nbsp;

Jurus Sakti Sri Mulyani Jaga Stabilitas Ekonomi Jelang Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonom-meskipun-devisa-surplus-negara-tetap-berutang_m_197860.jpeg" alt="Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai sulit rasanya melihat Indonesia bisa melunasi utangnya. Menurutnya, tidak ada negara yang tidak bisa berutang." width="100%">
<figcaption>Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai sulit rasanya melihat Indonesia bisa melunasi utangnya. Menurutnya, tidak ada negara yang tidak bisa berutang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada pertanyaan mendasar yang muncul dari polemik utang Indonseia saat ini. Kapan utang itu bisa dilunasi? Sebelum menjawab itu, perlu diketahui bahwa utang Indonesia hingga Januari 2018 sebesar USD 357,5 miliar atau sebesar Rp 4.897,7 triliun. Untuk rasio utangnya, tercatat sebesar 34,7 persen.&nbsp;&nbsp; Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai sulit rasanya melihat Indonesia bisa melunasi utangnya. Menurutnya, tidak ada negara yang tidak bisa berutang.&nbsp;"Karena tidak ada satu negara pun, termasuk Saudi tidak berutang. Jadi jangan cita-cita tidak berutang," ujarnya di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3). Kendati penerimaan negara surplus, negara tetap akan berutang. Sebab, pembiayaan sektor lain tidak melulu bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.&nbsp; "Misalnya, kita penerimaan sedang bagus, surplus, tetap kita berutang. Utangnya gimana, menerbitkan utang baru dengan bunga lebih murah untuk membayar utang baru yang bunganya lebih tinggi. Jadi bagian inheernt dari pengelolaan utang negara dan ada yeild curve nya," jelas dia. Di sisi lain, pemerintah saat ini cenderung dominan melakukan utang dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang bunganya cenderung rendah. Melalui penerbitan SBN, pemerintah dapat mengelola utang tersebut secara merdeka. Lain halnya jika melakukan pinjaman antar negara yang utangnya tidak bisa semena-mena digunakan karena langsung diawasi. "Tapi itu yang dikatakan Bu Susi, dia menolak pinjaman ADB. Memang ada trade off antara kemerdekaan, kebebasan, dengan keterikatan dengan utang. Jadi optimumnya sih kita makin mengurangi ULN, tapi yang penting bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas," pungkasnya.&nbsp;

Ekonom: Meskipun Devisa Surplus, Negara Tetap Berutang