<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/vaksin-tak-lagi.jpg" alt="PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)</figcaption>
</figure>Khusus Masyarakat Tidak Mampu Ditanggung BPJS Kesehatan  JawaPos.com – Seiring makin terkendalinya Covid-19, pemerintah tidak lagi menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan pandemi. Pada APBN 2023, alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dihentikan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak adanya anggaran PEN tahun depan. ”Tidak lagi ada PEN karena sudah selesai berdasar Undang-Undang Nomor 2 atau Perppu 1/2022. Jadi, semuanya sekarang masuk di belanja K/L (kementerian/lembaga) dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang reguler,” ujarnya dalam keterangan pers Selasa (16/8).  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memastikan dana yang disiapkan untuk antisipasi pandemi ada pada kementerian/lembaga atau melalui TKDD. APBN 2023 akan difokuskan pada pelayanan kesehatan reguler serta mendukung transformasi sistem kesehatan. Alokasinya mencapai Rp 169,8 triliun atau setara 5,6 persen dari belanja negara.  Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pemilu. Pada 2023, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 14 triliun mengikuti siklus pemilu dan tahapan. Lalu, anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,5 triliun. ”Anggaran pemilu yang paling besar nanti terjadi pada 2024 saat pelaksanaan pemilu. Jadi, ini (anggaran 2023, Red) masih di dalam proses pelaksanaan persiapan pemilunya,” jelas bendahara negara tersebut.  Khusus sektor kesehatan, nominal anggaran pada 2023 mencapai Rp 169,8 triliun. Turun 20,2 persen jika dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp 212,8 triliun. Namun, tahun ini Rp 212,8 triliun tersebut masih terbagi dalam anggaran reguler Rp 130,4 triliun dan penanganan Covid-19 Rp 82,3 triliun.  Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, turunnya pagu anggaran sektor kesehatan 2023 justru merupakan keberhasilan pemerintah. Sebab, kenaikan anggaran sebelumnya dalam penanganan pandemi Covid-19 tak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat lima besar dalam penanganan pandemi. ”Anggaran sektor kesehatan naik, kemudian turun. Saya melihat ini adalah keberhasilan yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.  Selain itu, kata dia, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia efisien dalam penggunaan dana kesehatan. Pemerintah bisa menjaga pengeluaran anggaran kesehatan yang rutin tidak terganggu pandemi.  Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini hanya sekitar Rp 88 triliun atau turun Rp 10 triliun dari 2021. Dia mengklaim sejumlah pembenahan dan program bisa tetap tumbuh. ”Karena ini bukan turun. Memang ada sebagian anggarannya bekas dipakai buat vaksinasi,” katanya. Selain itu, ada efisiensi yang telah disinergikan dengan anggaran kesehatan pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. ”Covid-19 ini mengajari kita bahwa banyak sekali duplikasi anggaran yang seharusnya bisa kita sinergikan,” sambungnya.  Soal penanganan pandemi yang belum usai, Budi mengatakan, pihaknya sudah berhitung. Anggaran kesehatan akan kembali ke anggaran rutin. Karena itu, tahun depan vaksinasi Covid-19 rencananya dibuka ke mekanisme pasar. Itu berlaku untuk masyarakat non penerima bantuan iuran program JKN-KIS. Masyarakat tidak mampu yang masuk penerima bantuan iuran (PBI) menggunakan BPJS Kesehatan. ”Rencana PBI di-support pemerintah bisa melalui mekanisme BPJS Kesehatan,” tegasnya.  Sementara itu, berdasar rencana alokasi anggaran 2023, kalangan dunia usaha menilai pemerintah sedang berancang-ancang untuk menstimulasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. Hal itu dilihat dari konsentrasi anggaran manufaktur Rp 392 triliun. ”Dengan anggaran yang cukup besar pada subsidi, pemerintah terlihat proaktif dalam melindungi daya beli masyarakat ketika proyeksi inflasi masih tinggi,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.  Menurut dia, target belanja negara tak selamanya sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Faktor ketidakpastian global masih membayangi perkembangan ekonomi dan perdagangan sampai tahun depan. ”Potensi tekanan global masih cukup tinggi, termasuk pada makro kita. Khususnya di sisi nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga acuan,” terang Shinta.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita mengapresiasi pemerintah yang tidak menghapus sejumlah kebijakan insentif guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya subsidi bahan bakar minyak (BBM). ”Kita memang menginginkan pemerintah ini memberikan banyak insentif. Insentif terus diadakan sampai tahun depan,” tegas Suryadi.  Meski pemulihan ekonomi membaik, lanjut dia, dunia usaha juga mempunyai kehati-hatian masih adanya risiko eksternal atau geopolitik yang tidak terkendali. Misalnya, potensi perang dan wabah penyakit. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut dan belum dapat dipastikan kapan usai. ”Karena itu, apabila sejumlah insentif tersebut dicabut, kebijakan-kebijakan tersebut sangat sensitif dan menjadi kekhawatiran dunia usaha atas kondisi ekonomi dan stabilitas dalam negeri,” paparnya.  Di sisi lain, dari sektor industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan peran vital industri bagi perekonomian Indonesia. ”Sektor manufaktur sudah berada on the right track. Itu ditunjukkan dengan dominasi produk-produk hilir pada struktur ekspor Indonesia,” ujarnya.  Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. ”Yang itu berperan dalam pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Agus.

Vaksin Covid-19 Tak Lagi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan.jpg" alt="PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)" width="100%">
<figcaption>PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu sumber pendanaan ibu kota negara (IKN) berasal dari dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022. Kebijakan itu sempat diprotes kalangan DPR dalam raker komisi XI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemarin (19/1).  Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan mengingatkan pemerintah bahwa sejatinya penggunaan anggaran PEN untuk IKN menyalahi aturan. Marwan merujuk pada pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.  Dalam pasal tersebut, lanjut dia, dituliskan bahwa dana PEN tidak ditujukan untuk pembangunan IKN. ”Saya ingatkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2020 pasal 11 sangat jelas menyatakan bahwa program PEN dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya,” tegas Marwan.  Menurut dia, pembangunan IKN tak bersangkut paut dengan program PEN. Selain itu, IKN disebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi perekonomian masyarakat. ”IKN itu sesuatu yang baru yang tidak berdampak apa-apa. Ia cuma kebun dan hutan yang mau kita bangun. Jadi, saya ingatkan Ibu Menteri Keuangan dan kawan-kawan di komisi XI agar kita tidak melanggar undang-undang yang sudah kita buat dan setujui bersama,” tuturnya.  Menanggapi protes tersebut, Menkeu menuturkan, tanpa anggaran PEN pun pemerintah tetap bisa menggunakan dana di Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN pada tahap awal. Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR mendapat alokasi APBN sekitar Rp 110 triliun untuk berbagai program. Sebagian dana itu bisa digunakan untuk pembangunan IKN.  Ani –sapaan Menkeu– juga tak mempermasalahkan apabila anggaran PEN tidak diperbolehkan untuk IKN. ”Pos lain bisa dilakukan di Kementerian PUPR. Bisa gunakan sekitar Rp 110 triliun, bisa melakukan realokasi di situ. Jika PEN enggak boleh dihubungkan oleh IKN, nggak apa-apa juga,” katanya.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, alokasi PEN 2022 akan dirampingkan hanya untuk tiga klaster. Yakni, klaster kesehatan Rp 122,5 triliun; perlindungan sosial Rp 154,8 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 178,3 triliun. Pihaknya akan menyisir anggaran di klaster ketiga. Namun, dia belum memerinci anggaran yang dikucurkan untuk IKN.  Ani melanjutkan, tahap pertama pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022–2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN agar menjadi pemicu awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar. ”Makanya di (klaster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022, akan kita anggarkan di Rp 178 triliun ini,” jelasnya.  Terpisah, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Velix Wanggai menyampaikan, perpindahan pusat pemerintahan (centre of government) ke IKN Nusantara nanti tidak hanya diperuntukkan eksekutif. Namun juga legislatif dan kantor perwakilan negara asing.  Pemindahan dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kukar bakal dilakukan pada semester pertama 2024 dengan keputusan presiden. ”Lembaga negara berpindah kedudukan dari Jakarta ke Nusantara secara bertahap,” ujarnya.  Namun, tampaknya, tidak semua aparatur sipil negara (ASN) diboyong ke IKN Nusantara. Velix mengungkapkan, dalam pemindahan itu, pemerintah pusat akan menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga lainnya serta ASN yang tidak dipindahkan.  Dia menyebutkan, ada tiga skenario yang disiapkan pemerintah terkait dengan mobilisasi ASN nanti. Yakni, skenario unit kerja yang ditetapkan K/L untuk pindah, skenario ASN yang disusun K/L untuk pindah, dan skenario keluarga yang disusun tiap ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. ”Dari sisi peta ASN, saat ini sedang diidentifikasi di internal kementerian lembaga untuk unit kerja dan jumlah ASN yang dipindahkan ke Nusantara,” ungkapnya.  Yang jelas, perpindahan akan dilakukan dengan sistem klaster. Pemerintah telah menetapkan lima klaster sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi. Dia mencontohkan, klaster I terdiri atas kepresidenan, kementerian koordinator, kementerian triumvirat (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan), kementerian pendukung perencanaan dan penganggaran (Kementerian Keuangan), kementerian penyiapan infrastruktur dasar (Kementerian PUPR), serta alat pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri). Kementerian/lembaga itulah yang bakal diboyong kali pertama ke IKN Nusantara. Kemudian menyusul klaster-klaster selanjutnya.  Karena itu, dalam dua tahun ke depan, pemerintah akan mempercepat pembangunan kantor presiden dan kementerian di klaster I. Pemerintah akan berfokus untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di area seluas 6.000 hektare.  Sementara itu, para insinyur pembangunan IKN diperkirakan hanya memiliki waktu dua tahun. Asumsinya, pembangunan bisa dimulai pada 2022. Kemudian, pemindahan dimulai pada 2024. Waktu tersebut bahkan bisa kurang dari dua tahun.  Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, waktu dua tahun untuk pembangunan IKN masih memungkinkan. ”Masih memungkinkan dengan fasilitas pendukung yang lengkap,” ujar Danis kepada Jawa Pos kemarin (19/1).

Dewan Tolak IKN Dibiayai Dana PEN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusaha-skala-besar-masih-wait-and-see-di-tahun-politik_m_229113.jpg" alt="Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara" width="100%">
<figcaption>Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus bergulir dan dipersiapkan dengan matang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, proyek pembangunan Ibu Kota Negara masuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, masuknya anggaran IKN dalam PEN sangat tidak relevan. Sebab, banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran. Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi.  “Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (19/1).  Menurutnya, pembangunan IKN sebaiknya menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir ke perusahaan milik negara. Sementara dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil dibawah 1 persen ke PDB.  Apalagi, kata Bhima, model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil. Selain itu, jika tujuannya menyerap tenaga kerja, bukanlah dari proyek pembangunan IKN namun melalui insentif UMKM.  “Ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif. 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN. Lagipula tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan datang dari pulau Jawa juga, bukan tenaga kerja di wilayah IKN,” jelasnya.  Disamping itu, pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN. “Sekarang defisit APBN harus ditekan di bawah 3 persen tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh,” pungkasnya.

Proyek Ibu Kota Negara Pakai Anggaran PEN, Tepatkah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/MENKEU-IAI.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini menjadi Rp 699,43 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 21 persen dari realisasi sementara 2020 yang sebesar Rp 579,78 triliun.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, dana PEN akan jadi pendorong pertumbuhan terutama kuartal I di tahun ini terutama pada Januari hingga Maret 2021. “Diharapkan jadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan,” ujarnya secara virtual, Selasa (23/2).  Anggaran PEN tersebut juga naik dari anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun ini. Hal itu disebabkan oleh perkembangan situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan anggaran lebih banyak.  Sri Mulyani menyebut dari sektor kesehatan, anggaran PEN tahun ini mencapai Rp 176,3 triliun. Angka ini naik signifikan dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun. Kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat. "Kesehatan akan akselerasi Februari hingga Maret," ucapnya.  Kemudian, anggaran untuk perlindungan sosial menjadi sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 220,39 triliun. Anggaran perlindungan sosial tersebut, termasuk untuk program bantuan sosial tunai, Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, diskon listrik, hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan.  Lalu, pemerintah juga menyiapkan sebesar Rp 186,8 triliun untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi. Angka itu naik dari tahun lalu yang terealisasi Rp 173,17 triliun.  Sedangkan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun atau naik dari realisasi tahun lalu yang Rp 66,5 triliun. Juga insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,86 triliun, turun dari tahun lalu yang 56,12 triliun.  "Semua hanya berharap dari APBN sebagai motor penggerak ekonomi, terutama di kuartal I. Kita berharap di kuartal II, maka beban terhadap APBN bisa mulai dibagi kepada sektor yang muliah pulih,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Pemerintah Siapkan Anggaran PEN Jadi Rp 699,43 Triliun, Buat Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/idealnya-rp-5-triliun-rapbd-kotim-disepakati-rp-185-triliun_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Rapat kompilasi akhir Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2019 berjalan alot dan sempat buntu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rapat kompilasi akhir Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2019 berjalan alot dan sempat buntu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, per 26 Oktober 2020 progres pencairan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai Rp 361,5 triliun atau 52 persen dari pagu Rp 695,2 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berharap pemerintah dapat segera mencairkan atau membelanjakan seluruh anggaran PEN hingga akhir tahun 2020 hingga dapat terserap seluruhnya di akhir tahun.  "Sampai saat ini sudah mencapai 52 persen dari pagunya. Ini cukup terakselerasi dalam beberapa bulan terakhir, dan akan terserap menuju ke arah 100 persen sampai akhir tahun," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/11).  Febrio memaparkan, pada dua bulan terakhir ini proses pencairan akan dipercepat khususnya pada klaster pembiayaan korporasi yaitu mengenai penyertaan modal negara (PMN) kepada lima BUMN.  "Ada beberapa, seperti di sisi pembiayaan, pinjaman daerah, lalu PMN ke BUMN serta pinjaman BUMN. Ini akan cukup akseleratif di dalam sisa 2 bulan dari tahun 2020," katanya.  Febrio mengatakan, program PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun ini terdiri dari 6 klaster. Pertama klaster kesehatan yang anggarannya Rp 87,55 triliun sudah terealisasi 35,1 persen atau Rp 30,74 triliun. Kemudian, Klaster perlindungan sosial telah terealisasi 85,3 persen atau Rp 174,06 triliun dari total anggaran Rp 203,9 triliun. Klaster sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda sudah terealisasi 26,9 persem atau Rp 28,61 triliun dari total anggaran Rp 106,11 triliun.  Selanjutnya, klaster insentif usaha sudah terealisasi 29,4 persen atau Rp 35,49 triliun dari total anggaran Rp 120,61 triliun. Klaster dukungan UMKM sudah terealisasi 75 persen atau Rp 92,6 triliun dari total anggaran Rp 123,46 triliun. Terakhir, klaster pembiayaan korporasi sudah cair Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 53,57 triliun.  Selain itu, Febrio menambahkan, pemerintah juga akan terus menyelesaikan hambatan-hambatan regulasi yang mempengaruhi realisasi program PEN. Caranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. "Monitoring ini baik dilakukan di tingkat kabinet, komite percepatan dan juga di internal Kemenkeu," tutupnya.

2 Bulan Terakhir, Anggaran PEN Baru Capai 52 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wamen-BUMN-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Budi Gunadi Sadikin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunadi Sadikin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus dicairkan. Hingga 28 September, pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 304,6 triliun atau 43,8 persen dari total anggaran yang tersedia Rp 695,2 triliun.  Anggaran untuk beberapa sektor di klaster perlindungan sosial sudah hampir tuntas disalurkan. Ada dua sektor yang penyerapannya di atas 90 persen. Pertama, program keluarga harapan (PKH). ”Ini sudah bisa disalurkan Rp 36,3 triliun dan diterima 10 juta penerima manfaat,” terang Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin kemarin (30/9). Itu setara 97,1 persen dari pagu anggaran PKH Rp 37,4 triliun.  Kemudian, yang serapannya juga besar adalah program kartu prakerja. Di antara total anggaran Rp 20 triliun, sudah tersalurkan Rp 19,5 triliun atau 97,5 persen. Beberapa program lainnya masih di kisaran 70 persen. Misalnya, kartu sembako (73,2 persen) serta bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek (74,6 persen). Untuk program subsidi gaji, baru terealisasi 36,9 persen.  Wakil menteri BUMN itu meyakini penyaluran bantuan tersebut akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat. Sebab, dalam hitungan kasar, penyaluran bantuan sepanjang kuartal ketiga seharusnya bisa berdampak pada produk domestik bruto senilai hampir Rp 300 triliun.  Wakil Ketua Satgas PEN Suahasil Nazara menuturkan, tren serapan bulanan PEN memang meningkat signifikan. Pada akhir Juni, total anggaran yang terserap secara kumulatif sejak awal program PEN mencapai Rp 124,62 triliun. Kemudian, sepanjang Juli, anggaran Rp 23,05 triliun terserap. Pada Agustus, serapannya meningkat hampir tiga kali lipat, yakni Rp 63,93 triliun. Selama 28 hari pada September lalu, anggaran yang terserap Rp 93,02 triliun. ”Jadi, bisa dilihat bahwa terjadi percepatan penyerapan anggaran yang sangat signifikan untuk program pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2020/ketua-komite-pc-pen-tempat-tidur-icu-dan-isolasi-terisi-4629-persen/">Ketua Komite PC-PEN: Tempat Tidur ICU dan Isolasi Terisi 46,29 Persen</a>  Suahasil menyatakan, pada kuartal III 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Meski ekonomi dalam negeri diprediksi belum bisa lepas dari pertumbuhan minus, setidaknya kontraksinya lebih kecil daripada kuartal II. Karena itu, pemerintah masih optimistis perbaikan kondisi ekonomi terus berlangsung, termasuk sepanjang tahun depan.  Optimisme itu pula yang mendasari kesepakatan pemerintah dan DPR untuk memproyeksikan ekonomi 2021 tumbuh 5 persen. Diharapkan, secara gradual akan terjadi perbaikan dari sisi konsumsi dan investasi. Termasuk yang berasal dari konsumsi pemerintah. Dengan begitu, ada kontribusi terhadap pemenuhan target pertumbuhan ekonomi 5 persen.  Hal lain yang mendasari target pertumbuhan ekonomi 5 persen tahun depan adalah kontraksi ekonomi tahun ini. Bila ekonomi mengalami kontraksi, pertumbuhannya menjadi minus. ”Secara teknikal, tahun depannya itu memang ada sedikit peningkatan karena tahun ini basisnya lebih rendah,” jelas Suahasil. Kondisi tersebut diistilahkan sebagai technical rebound.  Secara sederhana, bila tahun ini turun, tahun depannya perekonomian bisa terlihat naik. Jadi, bisa terjadi pertumbuhan yang positif. Basisnya adalah kombinasi technical rebound dengan kondisi ekonomi yang secara gradual meningkat. Baik dari sisi konsumsi maupun investasi yang didukung anggaran pemerintah.  Lantas, apa saja program pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut? Budi menuturkan bahwa yang utama adalah satgas diminta mempertahankan program yang dinilai sukses dan lancar sepanjang 2020. ”Mungkin ada beberapa program lagi. Titipan dari Kemenkeu adalah tolong dipastikan yang sifatnya transformasional bisa masuk,” tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4Bcfz5Oztbk

Tren Serapan Anggaran PEN Meningkat, Sampai September Rp 304,6 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PELABUHAN-NORMAL-MAY-DAY-FED-4.jpg" alt="ILUSTRASI: aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pelabuhan salah satu bentuk etalase perekonomian nasional. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pelabuhan salah satu bentuk etalase perekonomian nasional. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah struktur stimulus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang penyerapannya masih rendah. Hal itu dilakukan agar pemberian bantuan dapat berjalan efektif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.  "Program yang tidak jalan, akan didesain ulang supaya uangnya masuk ke kantong masyarakat," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa (28/7).  Febrio memberi contoh, salah satu insentif yang akan didesain ulang adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan stimulus ini, artinya para pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 200 juta dalam setahun terbebas dari PPh kareba dibayar oleh pemerintah.  Keputusan tersebut berlaku bagi pekerja di 1.189 bidang industri. Adapun, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun dan baru terserap 13,34 persen.  "Bahasanya saja sudah susah dimengerti masyarakat. Kita harus kerja lebih baik dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar mengerti," ucapnya  Selain itu, lanjutnya desain yang akan dirumah adalah program perlindungan sosial khsususnya yang realisasinya masih rendah. Hanya saja, dirinya tidak menyebut secara detail program perlindungan apa yang akan dirombak dalam waktu dekat.  Menurutnya, pihaknya saat ini tengah menyisir program mana yang kemungkinan besar tidak anggarannya tidak digunakan secara maksimal. Jika terbukti diketahui, akan segera diubah ke program lain sehingga uang tersebut akan mengalir ke masyarakat.  “Itu kata kuncinya. Uang yang ada disiapkan harus mengalir ke masyarakat," imbuhnya.  Meskipun demikian, Febrio optimistis untuk program perlindungan sosial pada program PEN akan terserap 100 persenhingga akhir 2020. "Karena ini kan bayarnya bulanan, sehingga dekati akhir tahun akan stand well," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ljadoN_ZtdI  https://www.youtube.com/watch?v=jsQNwN0ob-4  https://www.youtube.com/watch?v=PZamQ-nb8nw

Pemerintah Bakal Ubah Desain Stimulus Program PEN Berdaya Serap Rendah

anggaran PEN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran PEN

Berita Terkini