<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/ibu-menkeu-874614030.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pemilu hingga 1 April 2024 mencapai Rp 26 triliun. Realisasi tersebut sekitar 67,9 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp 38,3 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun. &rsquo;&rsquo;Anggaran pemilu total dari 2022&ndash;2024 itu 71,3 triliun. Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 triliun. Artinya, hampir 67,9 persen terbelanjakan,&rdquo; ujar Sri Mulyani. Dana yang dialokasikan ke KPU dan Bawaslu digunakan untuk pembentukan, honorarium badan ad hoc, pengadaan barang dan jasa, pemungutan dan penghitungan suara, serta kebutuhan sarana IT pemilu.Kemudian, operasional dan honorarium pengawas ad hoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu. Sementara itu, dana yang dialokasikan ke kementerian/lembaga lain sebesar Rp 2,2 triliun digunakan untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, operasi keamanan siber, dan sandi event pemilu. Selain pengeluaran negara untuk pemilu, Menkeu menyampaikan perincian terbaru realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari total pagu Rp 39,6 triliun per 1 April 2024. &rdquo;Hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp 39,6 triliun. Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen dari pagu,&rdquo; papar Ani, sapaan karib Sri Mulyani. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dari tahun 2022&ndash;2024 tercatat Rp 72,1 triliun. Untuk alokasi anggaran 2022 tercatat Rp 5,5 triliun, kemudian 2023 meningkat Rp 27 triliun, dan pada 2024 alokasi yang dianggarkan untuk IKN mencapai Rp 39,6 triliun. Menkeu memerinci, Rp 2,3 triliun atau 6,4 persen dari total pagu dipakai untuk pembangunan IKN di klaster infrastruktur. Progres realisasi fisik sementara tercatat 13,5 persen. Dalam klaster infrastruktur, APBN digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN). Realisasi anggaran negara juga digelontorkan untuk pembangunan Tower Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Rumah Tapak Menteri, serta proyek-proyek krusial lainnya. Termasuk infrastruktur pengendalian banjir. &rdquo;Jadi, Sepaku Semoi, embung, dan pengendalian banjir itu menggunakan seluruh APBN kita,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia juga memerinci penggunaan anggaran untuk klaster non infrastruktur sebesar Rp 2 triliun atau 65,5 persen dari total pagu Rp 3,1 triliun. &rdquo;Untuk belanja noninfra ada Rp 2 triliun. Mulai dari perencanaan, koordinasi, promosi, laporan dan rekomendasi kegiatan pemetaan, pemantauan, serta dukungan pengamanan dan operasi dari Otorita IKN sendiri. Dalam hal ini telah dibelanjakan Rp 2 triliun atau 65 persen dari pagu sebesar Rp 3,1 triliun,&rdquo; pungkasnya. (agf/c18/fal)

Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pemilu hingga 1 April 2024 mencapai Rp 26 triliun. Realisasi tersebut sekitar 67,9 persen.

Sri Mulyani Laporkan Realisasi APBN Per 1 April 2024: Belanja IKN Rp 4,3 Triliun, Pemilu Rp 26 T

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1JPG-2637092674.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mencapai Rp 26 triliun sampai dengan 1 April 2024. Angka tersebut tercatat 67,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 triliun. Artinya hampir 70 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi April di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menkeu merinci, anggaran tersebut telah digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 23,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian operasional dan honorarium pengawas Adhoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, dan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU dan Bawaslu paling besar Rp 23,8 triliun dan K/L lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan Pemilu," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain telah digunakan sebesar Rp 2,2 triliun. Untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggarran kode etik penyelenggaraan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, operasi keamanan siber dan sandi event pemilu, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, pemantauan persidangan perkara pemilu dan rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas Pemilu dan Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut Pemilu telah selesai dan ia meminta kepada seluruh lembaga dan kementerian terkait untuk dapat menyusun pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari APBN tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, secara keseluruhan alokasi anggaran pemilu sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 dianggarkan sebesar Rp 71,3 triliun. Angka itu terdiri dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 3,1 triliun, realisasi sementara tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun, dan alokasi anggaran Pemilu dalam APBN 2024 mencapai Rp 38,3 triliun.</div> &nbsp;

Anggaran tersebut telah digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 23,8 triliun.

Biaya Pemilu 2024 Capai Rp 26 Triliun dari Total Anggaran yang Disiapkan Rp 38,3 Triliun

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) mencapai Rp 23,1 triliun sampai dengan 29 Februari 2024. Angka tersebut tercatat 60,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk tahun Rp 38,3 triliun sudah direalisasikan Rp 23,1 triliun. Ini artinya 60,3 persen karena memang pemilunya kan 14 Februari kemarin jadi memang belanjanya memuncak pada Januari, Februari sampai dengan pemilihan suara," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menkeu merinci, anggaran tersebut telah digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 21,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014480934/kpk-panggil-ketua-dprd-lamongan-terkait-dugaan-korupsi-pembangunan-gedung-kantor-pemkab-ta-2017-2019">KPK Panggil Ketua DPRD Lamongan Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pemkab TA 2017-2019</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian honorarium Adhoc, pengawas Adhoc, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, pengawasan logistik, operasional pengawas Adhoc, dan pengawasan penetapan hasil pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain telah digunakan sebesar Rp 1,9 triliun. Untuk pengamanan pemilu oleh TNI/Polri, pemenuhan almatsus pengaman pemilu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk operasi keamanan siber dan event pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilihan umum, layanan penanganan pengaduan dugaan kode etik penyelenggara pemilu, dan pemantauan persidangan perkara pemilu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) mencapai Rp 23,1 triliun sampai dengan 29 Februari 2024.

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 23,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 250 miliar. Anggaran itu dapat disiapkan pemprov dengan tepat waktu. &rdquo;Secara prinsip Pemprov Bali sudah siap. Anggarannya sudah tersedia. Persoalannya tinggal menunggu tahap Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum,&rdquo; kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Wiryanata menambahkan, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada 2023, pemerintah daerah harus sudah mencairkan 40 persen dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada. Ratusan miliar anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh tahap Pilkada 2024 di Bali. Termasuk untuk pengawasan hingga pengamanan. Berdasar usul yang disampaikan masing-masing lembaga dan kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bali, rencana anggaran untuk KPU Provinsi Bali sebesar Rp 155,90 miliar, kemudian Bawaslu Provinsi Bali Rp 41,09 miliar, Polda Bali Rp 39,42 miliar, dan Korem 163/Wirasatya sebesar Rp 7,5 miliar. &rdquo;Total rencana kebutuhan anggaran itu sebesar Rp 243,91 miliar lebih. Tetapi kami siapkan posnya Rp 250 miliar untuk Pilkada 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan pilpres dan pileg itu kan anggarannya dari pusat,&rdquo; terang I Gusti Ngurah Wiryanata. Menyesuaikan tahap Pilkada 2024 yang akan dimulai sekitar akhir 2023, anggaran pilkada dari Pemerintah Provinsi Bali dipastikan cair pada triwulan terakhir tahun ini. &rdquo;Jadi sekitar Oktober atau November sudah cair 40 persen,&rdquo; ujar I Gusti Ngurah Wiryanata. Wiryanata menambahkan, terkait anggaran Pilkada 2024 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah ancang-ancang dari tahun lalu. &rdquo;Pada 2022 sebenarnya sudah saving Rp 100 miliar, tinggal mencari kekurangannya lagi Rp 150 miliar sehingga genap Rp 250 miliar,&rdquo; papar I Gusti Ngurah Wiryanata. Berdasar komunikasi dengan BPKAD Bali, lanjut dia, anggaran yang sudah tersedia sekitar Rp 175 miliar. &rdquo;Masih kurang Rp75 miliar. Estimasi dengan terus kita menabung dan disisihkan dalam dana cadangan, mungkin kira-kira Juli ini sudah lengkap,&rdquo; tutur I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia menegaskan, dana ratusan miliar tersebut termasuk dalam anggaran untuk pengamanan selama proses Pilkada 2024. &rdquo;Kita siapkan juga untuk keamanan, TNI dan Polri karena di setiap tempat pemungutan suara harus ada aparat, tidak mungkin tanpa operasional,&rdquo; ucap Wiryanata. Di kabupaten/kota juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada dan akan ada patungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. &rdquo;Kami sudah rapat dengan kabupaten/kota dan secara prinsip mereka sudah menyiapkan. Artinya aman, ada komponen-komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi dan ada yang kabupaten,&rdquo; terang I Gusti Ngurah Wiryanata.

Pemprov Bali pastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Rp 250 miliar dapat disiapkan pemprov tepat waktu

Pemprov Bali Pastikan Anggaran Pilkada 2024 Rp 250 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja ekstra dengan dimulainya tahapan Pemilu 2024. Terlebih, 2023 ini merupakan tahun politik, gerbang untuk memulai pesta demokrasi pada 2024.  "Tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024 yang akan datang, dalam catatan KPK menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Senin (2/12).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengungkapkan, jelang pesta demokrasi 2024 membutuhkan banyak anggaran. Dia tak memungkiri, semua hal penyelenggaraan pemerintahan cenderung untuk disalahgunakan.  "Bahkan, diperjualbelikan secara illegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formil. Padahal substansinya disimpangi," papar Ghufron.  Ghufron menyebut, aliran uang negara yang rawan diselewengkan itu di antaranya berupa pengadaan barang dan jasa, seleksi pejabat, perizinan, hingga pada bantuan-bantuan yang berpotensi disalahgunakan. Karena itu, KPK sudah mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk berhati-hati memasuki tahun politik 2023.  "KPK memberikan peringatan sedari awal bahwa tahun 2023 yang sudah masuk masa pra kontestasi politik mengimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek korupsi," tegas Ghufron.  Karena itu, Ghufron berharap 2023 ini bukan tahun maraknya praktik korupsi. Namun, tahun politik yang penuh dengan integritas.  Karena KPK telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional tegas dan akuntable. KPK berharap tahun 2023 ini tidak merupakan tahun korupsi, tapi tahun politik etis berintegritas tanpa korupsi," pungkas Ghufron.

KPK Pelototi Aliran Negara yang Diselewengkan Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220729_212032.jpg" alt="Royyan Ketua Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar turut datang ke acara pernikahan anak pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Royyan Ketua Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar turut datang ke acara pernikahan anak pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera mencairkan anggaran Pemilu Serentak 2024 sesuai dengan kebutuhan KPU.  Cak Imin memastikan, Fraksi PKB di DPR RI akan terus berjuang agar alokasi anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan yang sudah diusulkan. "Fraksi PKB akan berjuang terus supaya menteri keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU," kata Cak Imin, Selasa (9/8).  Menurut Cak Imin, anggaran Pemilu harus tercukupi agar pelaksanaan setiap tahapan pemilu bisa berjalan optimal, sehingga hasil pemilu pun berkualitas. Apalagi, Pemilu merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin bangsa baik eksekutif maupun legislatif.  "Jadi, dengan anggaran lancar, semua proses pemilu mulai dari pendaftaran, pengesahan, insyaallah lancar-lancar. Moga-moga semua tidak ada hambatan. Dan sekali lagi, Bu Sri Mulyani, jangan lupa," tegas Cak Imin.  Sebagaimana diketahui, KPU RI mengeluhkan kekurangan anggaran untuk menjalankan tahapan Pemilu Serentak 2024 pada tahun 2022.  Kebutuhan anggaran Pemilu Serentak pada 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, dari jumlah tersebut, baru teralokasi sebesar 45,87 persen dari kebutuhan, yakni Rp 3,69 triliun sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 4,36 triliun.  Anggaran pemilu 2022 ini terbagi dalam dua item besar, yakni anggaran tahapan pemilu dan anggaran dukungan tahapan pemilu. Anggaran tahapan pemilu sudah 70,14 persen dari kebutuhan.  Untuk tahapan pemilu, KPU membutuhkan Rp 2,24 triliun dan teralokasi Rp 1,57 triliun (70,14 persen). Dengan demikian kekurangannya sebesar Rp 666 miliar.

Cak Imin Ingatkan Menteri Sri Mulyani Segera Cairkan Anggaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKT-1-MENKOPOLHUKAM-BERTEMU-ORTU-BRIGADIR-J-FED-6.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu orangtua Brigadir J, Samuel Hutabarat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2022). Kedatangan Samuel bersama perkumpulan Hutabarat di Jakarta untuk menyampaikan hal-hal ter" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu orangtua Brigadir J, Samuel Hutabarat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2022). Kedatangan Samuel bersama perkumpulan Hutabarat di Jakarta untuk menyampaikan hal-hal ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam Pemilu 2024.  "Berapa pun biayanya asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, DPR, pemerintah. Itu kemudian yang akan dibiayai oleh pemerintah dan disepakati. Persoalan selama ini kan sepertinya lambat itu soal prosedur aja kalau yang sudah disepakati Tahun 2022, oke," kata Mahfud usai memimpin Rapat Badan Peradilan Khusus Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/8).  Rapat itu dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, perwakilan Bawaslu, Dirjen Anggaran Kemenkeu dan beberapa pejabat terkait.  Dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, Mahfud menyebutkan bahwa Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjamin bahwa pemerintah akan mengeluarkan anggaran Pemilu tersebut sejauh prosedurnya itu sudah dipenuhi, seperti ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  "Lebih baik masyarakat bergembira sajalah bahwa pesta demokrasi ini akan dilaksanakan betul. Tidak akan terganggu atau terhenti prosesnya, misalnya, hanya karena biayanya tidak lancar. Itu jaminan pemerintah bahwa biaya akan disediakan," jelas Mahfud.  Namun, lanjut dia, anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara hal yang tidak pokok, seperti pembangunan kantor, kenaikan honor dan penambahan jumlah TPS akan didiskusikan kembali. "Itu nanti kita diskusikan, apakah perlu bangun kantor itu dalam situasi seperti sekarang, honor-nya apa perlu seperti yang diusulkan misalnya 30 persen saja," tuturnya.  Dana yang disetujui bersama ialah sebesar Rp1,24 triliun. Pencairan dana itu akan bertahap di tahun 2022, 2023, dan 2024 karena sifatnya multiyears. Respons KPU sendiri, tambah Mahfud, KPU akan segera melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan kesepakatan itu sehingga nanti bisa secepatnya di proses.  "Tapi sampai saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang, itu belum ada. Semuanya berjalan karena anggaran rutin-nya kan ada. Anggaran pemilu dalam arti pemungutan suara itu yang harus disiapkan dari sekarang," ucapnya. (*)

Mahfud MD: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Anggaran untuk Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku masih kekurangan anggaran Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 5,6 triliun untuk tahapan dan program di Tahun 2022. Kebutuhan anggaran KPU pada 2022 sebesar Rp 8,06 triliun dan baru teralokasi Rp 2,4 triliun.  "Kebutuhan anggaran KPU Tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun. Yang sudah teralokasi pada DIPA KPU Tahun 2022 pada angka Rp 2,4 triliun atau masih kurang Rp 5,6 triliun," kata Anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Minggu (19/6).  Yulianto menjelaskan, kebutuhan anggaran KPU pada 2022 diantaranya untuk KPU RI sebesar Rp 0,9 triliun, KPU Provinsi (34 satuan kerja/satker) sebesar Rp 1,3 triliun dan kebutuhan KPU kabupaten/kota (514 Satker) sebesar Rp 5,7 triliun. Dia menyebut, kekurangan anggaran KPU tersebut telah dibahas dalam berbagai rapat dengar pendapat atau RDP dan konsinyering dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah.  "Dalam rapat-rapat tersebut anggaran KPU pada prinsipnya disetujui," ucap Yulianto.  Yulianto mengungkapkan, penyebab belum dialokasikan sepenuhnya kebutuhan anggaran KPU tahun 2022, yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menunggu penetapan tahapan Pemilu (PKPU Tahapan). Setelah penetapan PKPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, tutur dia, Kemenkeu akan membahas kekurangan anggaran tersebut.  "Langkah yang dilakukan untuk penambahan anggaran adalah melalui pertama permintaan anggaran tambahan TA 2022 kepada Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan dari Komisi II dan Banggar DPR," ungkap Yulianto.  Apabila disetujui, maka akan dilakukan pembahasan/penelaahan antara Setjen KPU dan Dirjen Anggaran (DJA) terhadap detail anggaran tambahan. Hasil penelaahan, akan dilakukan penambahan anggaran melalui anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) kepada DIPA KPU 2022.  "Terkait waktu kapan dapat dilakukan penelaahan atau pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu (DJA), tergantung persetujuan Menkeu untuk membahasnya," pungkas Yulianto.

Butuh Rp 8 Triliun, Baru Dialokasikan Rp 2,4 Triliun di DIPA KPU 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA-MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat konsinyasi tertutup yang dilakukan penyelenggara pemilu bersama DPR dan pemerintah berjalan cukup efektif. Sejumlah persoalan yang sebelumnya mengemuka mulai mencapai kesepakatan. Salah satunya terkait anggaran pemilu.  Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dalam rapat konsinyasi, masing-masing pihak sudah menyampaikan kesepakatan untuk menetapkan anggaran pemilu di angka Rp 76 triliun. Angka tersebut sesuai dengan rasionalisasi yang dilakukan KPU setelah pada awal-awal sempat mengusulkan Rp 86 triliun. ’’Insya Allah disetujui sebesar Rp 76 triliun,’’ ujarnya tadi malam.  Dana tersebut, lanjut dia, akan dialokasikan dengan sistem multiyear. Yakni, dicicil sesuai kebutuhan setiap tahun melalui APBN 2022, 2023, dan 2024.  Selain anggaran, rapat menyepakati durasi kampanye. Kecenderungannya, lanjut Rifqi, lama masa kampanye akan mengerucut ke 75 hari.  Durasi tersebut jauh lebih rendah daripada usulan KPU yang sebelumnya mengajukan 120 hari.  Penurunan durasi masa kampanye, lanjut Rifqi, juga diikuti dengan perubahan mekanisme pengaturan pengadaan barang, jasa, dan logistik. Targetnya, pengadaan logistik bisa diproses secara lebih efektif, simpel, tapi tetap menjaga akuntabilitas. ’’Dengan misalnya menggunakan katalog elektronik dan penyebaran pencetakan beberapa tempat di Indonesia,’’ imbuhnya.  Selama ini durasi kampanye didesain lama karena pada saat bersamaan space waktunya juga digunakan untuk persiapan logistik. Nah, dengan pengadaan yang didesain lebih simpel, durasi kampanye bisa ditekan. ’’Sehingga penyebaran distribusi sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama,’’ tuturnya.  Selain penyederhanaan pengadaan, instrumen lain yang disepakati untuk memangkas durasi kampanye adalah adanya kodifikasi hukum acara pemilu. Dengan begitu, sengketa pencalonan bisa lebih cepat dan daftar calon yang dibutuhkan untuk produksi surat suara juga lebih cepat didapat.  ’’(Kodifikasi) melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,’’ kata politikus PDIP tersebut. Nanti ada produk hukum yang dapat memangkas masa persidangan. Meski demikian, Rifqi menyebut kesepakatan itu baru sebatas rapat informal. Namun, kepastiannya masih menunggu rapat resmi di Komisi II DPR. ’’Keputusan resminya akan diambil melalui rapat dengar pendapat,’’ tandasnya.

Anggaran Pemilu Rp 76 T, Masa Kampanye 75 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ilustrasi-pemilu-2024-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP melakukan konsinyering dalam rangka membahas persiapan Pemilu 2024. Kegiatan ini dilakukan pada 13-15 Mei 2022.  "Ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat konsindering ini. Di antaranya melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024. Termasuk juga membahas lebih detil terkait aspek anggaran yang dinilai masih jumbo," kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Jumat (13/5).  Komisi II dan Pemerintah terus meminta KPU serta Bawaslu untuk mengefisienkan anggaran dari pengajuan awal sebesar Rp 86 triliun. Terakhir sudah di rasionalisasi menjadi sekitar Rp 76 triliunan. Meski demikian, kata Guspardi, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 belum disepakati hingga saat ini.  "Kemudian soal lamanya durasi masa kampanye juga belum disepakati oleh KPU, pemerintah maupun DPR," ujar Politisi PAN ini.  Legislator asal Sumatera Barat itu menjelaskan, KPU mengusulkan kampanye berlangsung 120 hari dan pemerintah ingin 90 hari. Sementara sejumlah fraksi Komisi II mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat yaitu sekitar 60-75 hari.  "Tujuannya, memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap tahapan, pengadaan dan penyebaran logistik," ujar Guspardi.  Guspardi berujar, penyingkatan masa kampanye tentu akan berimplikasi terhadap regulasi PKPU dan juga akan terjadi penghematan anggaran, dimana pengadaan logistik Pemilu bisa lebih efektif dan efisien. Terlebih, yang tidak kalah penting dibahas lebih lanjut mengenai penggunaan sistem digital e-recap.  "Dimana sebelumnya pada Pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun baru bersifat uji coba. Kalau nanti kita sepakati menjadi permanen, tentu ini akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet dan lain sebagainya," ungkapnya.  Selain itu persoalan yang perlu dikaji juga terkait standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa Pemilu. Hal ini perlu dikaji agar penyelesaian sengketa Pemilu 2024 tidak beririsan dengan tahapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.  "Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya lebih paripurna, karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebik baik dari pemilu sebelumnya," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Bahas Persiapan Pemilu 2024, Anggota DPR Akui Anggaran Belum Final

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran pemilu

Berita Terkini