<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/madrasah-2140661422.jpg" alt="SARAT EDUKASI: dari kiri, Dr Ir Subandi MSc (Bapenas), Dirjen Pendis Kemenag Prof Muhammad Ali Ramdhani, dan Ketua PMU EREP MEQR Abdul Rouf dalam rapat proyek REP MEQR, Rabu (14/6)." width="100%">
<figcaption>SARAT EDUKASI: dari kiri, Dr Ir Subandi MSc (Bapenas), Dirjen Pendis Kemenag Prof Muhammad Ali Ramdhani, dan Ketua PMU EREP MEQR Abdul Rouf dalam rapat proyek REP MEQR, Rabu (14/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 15.500 madrasah telah mengikuti bimbingan teknis evaluasi diri madrasah (EDM) rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik (e-RKAM) sepanjang 2023. Masing-masing madrasah diwakili kepala, bendahara, dan staf (tim inti madrasah) dengan jumlah total mencapai 46.500 orang. Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) melalui proyek Realizing Education&rsquo;s Promise-Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR). Sesuai dengan project appraisal document (PAD), salah satu program pada proyek REP-MEQR adalah penerapan e-RKAM. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran akan berkualitas manakala didasarkan pada analisis hasil EDM yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). Bimtek EDM e-RKAM merupakan bagian dari menyiapkan personel madrasah yang andal dalam melaksanakan program yang telah dan akan berjalan. &rdquo;Pengelola madrasah harus mampu mengalokasikan secara tepat sumber dana seperti bantuan operasional sekolah (BOS) atau sumber dana lainnya untuk kegiatan yang mendorong pencapaian standar nasional pendidikan (SNP),&rdquo; kata Dhani di Jakarta, Rabu (14/6). Melalui aplikasi EDM e- RKAM, lanjut Dhani, pemanfaatan semua dana bantuan dapat dipantau dengan baik di jenjang kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. &rdquo;Sehingga kualitas lembaga pendidikan dapat ditingkatkan seiring kenaikan kualitas perencanaan dan penganggaran,&rdquo; terang guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Moh. Ishom mengatakan, 15.500 madrasah yang mengikuti bimtek EDM e-RKAM, berasal dari 16 provinsi. Yakni, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalbar, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, dan Sulut. &rdquo;Penerapan sistem e-RKAM ini memungkinkan madrasah untuk merencanakan, menganggarkan, dan memonitor penggunaan dana atau pembiayaan pendidikan dengan lebih efektif untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa,&rdquo; papar Ishom. (wir/wan/c6/fal)

Sebanyak 15.500 madrasah telah mengikuti bimbingan teknis evaluasi diri madrasah (EDM) rencana kerja dan anggaran madrasah.

15.500 Madrasah Ikuti Bimtek EDM E-RKAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bosda-sma-smk-dan-slb-swasta-di-jateng-ditambah_m_.jpg" alt="DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar." width="100%">
<figcaption>DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga saat ini anggaran dari APBD provinsi, kota, dan kabupaten belum bisa dicairkan untuk pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama (Kemenag) berusaha mengatasi sumbatan kucuran anggaran tersebut. Sehingga nantinya APBD bisa ikut membiayai madrasah, pesantren, dan sejenisnya.  Keinginan Kemenag untuk membuka sumbatan tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Rohmat Mulyana Sapdi. "Kemenag terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu. Untuk memperjuangkan membuka norma-norma yang masih mengunci," katanya di sela kunjungan ke MAN 1 Kota Malang pada Jumat (30/9) malam.  Rohmat mengatakan ada peluang bagus untuk membuka kebijakan yang menyumbat kucuran APBD untuk madrasah dan sejenisnya. Dia menuturkan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa APBN, termasuk yang dikucurkan ke daerah, mencakup layanan pendidikan agama dan keagamaan.  Dia mengungkapkan, secara proaktif Kemenkeu beberapa kali rapat dengan Kemenag. "Untuk membahas soal desain rencana ke depan, pembiayaan madrasah," katanya. Selain itu Kemenag juga menggelar rapat serta berkirim surat secara resmi kepada Kemendagri. Rohmat mengungkapkan menyambut positif soal kucuran APBD untuk membiayai madrasah, pesantren, dan sejenisnya.  Rohmat lantas menyampaikan sejumlah alternatif skenario kucuran APBD untuk madrasah, pesantren, dan sejenisnya. Yaitu melalui skema hibah dalam negeri. "Cara seperti ini pernah dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Nilainya Rp 300 miliar," katanya.  Dana hibah dalam negeri yang bersumber dari APBD tersebut, diberikan kepada Kanwil Kemenag atau Kantor Kemenag di Kabupaten atau Kota. Kemudian oleh kanwil atau kantor Kemenag, dana tersebur dikelola untuk disalurkan ke madrasah, pesantren, dan sejenisnya.  Cara lainnya adalah memotong dana sebelum ditransfer ke daerah. Atau bisa juga memotong dana transfer daerah yang sudah masuk ke kantong pemda. Rohmat mengatakan kondisi saat ini ketika dana sudah masuk kantor pemda, tidak bisa dikucurkan untuk madrasah atau pesantren. Sebab masih ada sejumlah regulasi yang tidak memperbolehkannya.  Aturan-aturan ini yang akan direvisi pemerintah, memalui Kemenag, Kemendagri, dan Kemenkeu. "Ini yang kami perjuangan. Sampai saat ini belum bisa direalisasikan," pungkasnya.  &nbsp;

Upaya Kemenag Buka Penyumbat Kucuran APBD untuk Biayai Madrasah

anggaran madrasah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran madrasah

Berita Terkini

15.500 Madrasah Ikuti Bimtek EDM E-RKAM

Upaya Kemenag Buka Penyumbat Kucuran APBD untuk Biayai Madrasah

Download Aplikasi JawaPos.com