<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/anggaran-3981782392.jpg" alt="ILUSTRASI. Anak-anak SD memandangi laptop di depan mereka. Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan di APBN 2026. (Jawapos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Anak-anak SD memandangi laptop di depan mereka. Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan di APBN 2026. (Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Menkeu menyebut, anggaran pendidikan yang disiapkan sepanjang tahun 2026 sebesar Rp 727 triliun sampai dengan Rp 761 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan disiapkan senilai Rp 228 triliun. Hal ini sebagaimana disampaikan Menkeu saat Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III terkait kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026, Selasa (20/5). "Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun. Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun," kata Sri Mulyani. Ia menyampaikan anggaran pendidikan yang dikucurkan pada tahun 2026 akan digunakan untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. "Penguatan kualitas tenaga pengajar dan penguatan pendidikan vokasi akan terus didukung. Program unggulan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja," jelasnya. Sementara untuk anggaran kesehatan, Menkeu menyebut akan digunakan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk peningkatan program jaminan kesehatan nasional sebagai asuransi kesehatan. Selain itu, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas serta meminimalkan beban biaya kesehatan di tingkat masyarakat.&nbsp; "Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program, pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, dan menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil," pungkasnya.

Menkeu menyebut, anggaran pendidikan yang disiapkan sepanjang tahun 2026 sebesar Rp 727 triliun sampai dengan Rp 761 triliun.

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Pendidikan Rp 761 Triliun dan Kesehatan Rp 228 Triliun di APBN 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/stunting-2603168781.jpg" alt="BKKBN Blitar menggelar edukasi tentang stunting, menggandeng Dexa Group." width="100%">
<figcaption>BKKBN Blitar menggelar edukasi tentang stunting, menggandeng Dexa Group.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mengalokasikan Rp 186,4 trilliun atau 5,6 persen untuk sektor kesehatan dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2024. Salah satu fokus utamanya adalah mencapai target penurunan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada 2024. Terkait dengan ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mendorong penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dalam mengatasi stunting dan aktif dalam edukasi pencegahan stunting. Salah satunya yakni program edukasi melibatkan&nbsp;Dexa Group yang telah digelar di Blitar, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. "Kami berterima kasih karena Dexa selalu mengajak agar sukses menyusui. Ini penting sekali, hari ini anak-anak muda jika tidak diberikan informasi menyusui, bagaimana menjadi ibu yang ASI-nya sukses," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/8).&nbsp; Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pencapaian target penurunan stunting 2024. "Saya berterima kasih kepada Dexa sudah memberikan produk lokal. Sekarang arahan pemerintah harus produk lokal," lanjut Hasto. Dalam kesempatan sama, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan bahwa untuk mencegah stunting bisa menggunakan bahan-bahan lokal dari daerah sendiri sebagai nutrisi. "Tadi sudah makan ikan kutuk, ikan gabus itu bagus untuk stunting," katanya. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 14,5 persen dan pada 2022 turun 0,2 persen pooin. "Saya berharap kasus stunting di Kabupaten Blitar bisa ditekan lagi sehingga bisa zero stunting di 2023," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Ibu Christine Indrawati menuturkan,&nbsp;Kabupaten Blitar memutuskan membeli bahan herbal untuk mendukung produksi ASI. Salah satunya yaitu HerbaAsimor. Menurutnya, ini sejalan dengan program pemerintah untuk berbelanja produk dalam negeri dengan TKDN tinggi, minimal 25 persen. "Maka kami cari bahan-bahan dengan kandungan TKDN tinggi. Pada 2022 kami belanja HerbaAsimor yang kami bagikan kepada ibu-ibu menyusui. Sasaran pemberian HerbaAsimor kepada 1.462 orang dan diberikan selama 6 bulan. Hasilnya, 80 persen produksi ASI meningkat," terangnya. Corporate Affairs Director Dexa Group Tarcisius Tanto Randy mengatakan,&nbsp;pihaknya berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), dan Ikatan Bidan Indonesia dengan mengedukasi para bidan, salah satunya di Kabupaten Blitar. Menurut Head of Corporate Communications Dexa Group Bapak Sonny Himawan, target penurunan stunting merupakan implementasi salah satu core value perusahaan, yaitu&nbsp;deal with care. "Untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen memerlukan kolaborasi pentahelix. Sejak tahun 2022 Dexa Group dan BKKBN telah berkolaborasi dengan lebih dari 5.500 bidan di 7 wilayah untuk melakukan edukasi pencegahan stunting," ungkap Sonny. &nbsp;

Tarcisius Tanto Randy mengatakan, pihaknya berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forkompinda, dan IBI mengedukasi para bidan.

Bantu Pemerintah Capai Target Penurunan Stunting, Dexa Group dan BKKBN Gelar Edukasi di Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Menkes-Terima-24-Organisasi-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1JPG-1436014801.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerukan agar masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19 hingga booster untuk segera mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerukan agar masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19 hingga booster untuk segera mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran kesehatan tahun 2024 naik 8,1 persen dari tahun 2023 menjadi Rp 186,4 trilun. Angka ini setara dengan 5,6 persen dari APBN secara keseluruhan.&nbsp; <div dir="auto">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, peningkatan anggaran tersebut akan dimanfaatkannya untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, alokasinya juga untuk mengefektifkan program JKN dan mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024. Caranya adalah melalui perluasan cakupan pencegahan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya kenaikan anggaran, tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan untuk sesegera mungkin menyelesaikan target-target dari Bapak Presiden," ujar Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011595089/kini-giliran-kewenangan-menkes-dalam-pasal-156-ruu-kesehatan-yang-diresahkan-asosiasi-tembakau">Kini Giliran Kewenangan Menkes dalam Pasal 156 RUU Kesehatan yang Diresahkan Asosiasi Tembakau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terutama untuk menjalankan program promotif dan preventif, yaitu menjaga masyarakat agar tidak jatuh sakit,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01441729/pb-idi-dorong-penggunaan-fitofarmaka-demi-kemandirian-farmasi">PB IDI Dorong Penggunaan Fitofarmaka Demi Kemandirian Farmasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam lima tahun terakhir anggaran kesehatan terus mengalami kenaikan. Dari sebesar Rp 119,9 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp 124,4 T pada tahun 2021, menjadi Rp 134,8 T pada tahun 2022, menjadi Rp 172,5 T pada tahun 2023 dan sebesar Rp 186,4 T pada tahun 2024.</div>

Peningkatan anggaran tersebut akan dimanfaatkannya untuk transformasi sistem kesehatan dan mendorong industri farmasi yang kuat.

 Anggaran Kesehatan Tahun 2024 Naik Jadi Rp 186,4 Triliun, sebelumnya Rp 172,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kendati mandatory spending atau alokasi belanja wajib di sektor kesehatan dihapus, tak berarti pemerintah lepas tangan dalam pembiayaan. Semua pelayanan kesehatan akan tetap dibiayai. Namun, pembiayaan kini berbasis kinerja. "Dengan tidak adanya persentase angka di dalam Undang-Undang Kesehatan, bukan berarti anggaran itu tidak ada," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr M. Syahril. Dia menerangkan, alokasi biaya kesehatan akan tersusun dengan rapi berdasar rencana induk kesehatan. Selain itu, berbasis kinerja berdasar input, output, dan outcome yang akan dicapai. Dia menyebut, salah satu penyebab banyaknya kasus kesehatan adalah tidak adanya guideline yang jelas. Padahal, anggaran sudah tersedia. Dia lantas mencontohkan kondisi saat ini, 300 ribu orang setiap tahun meninggal karena stroke. Ada juga 6 ribu bayi meninggal karena kelainan jantung bawaan yang tidak bisa dioperasi. Lalu, terdapat 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting. "Perencanaan hanya copy paste dari tahun sebelumnya ditambah inflasi sekian, akhirnya outcome-nya ya begitu-begitu saja, karena belum terarah dengan baik,&rdquo; ucapnya. Karena itu, mulai tahun anggaran 2024, Kemenkes akan menyusun rencana induk kesehatan. Di dalamnya akan diatur pembagian peran antara pusat dan daerah. "Diatur juga targetnya nanti seperti apa," katanya. Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti menyatakan, dengan ketidakefektifan mandatory spending, perlu ada inovasi berupa penganggaran sesuai kinerja. &rsquo;&rsquo;Nanti kita susun rencana induk kesehatan yang setiap tahun dibahas bersama DPR,&rdquo; ungkapnya. Dia menuturkan, anggaran kesehatan di tingkat pusat yang sudah dibelanjakan pada 2023 telah mencapai 9,2 persen dari APBN. Dengan skema baru itu, hasilnya diyakini akan lebih maksimal. "Rencananya dulu klir, maka ada uangnya,&rdquo; ujarnya. Dengan cara itu, diharapkan tidak ada disparitas anggaran antardaerah. "Nanti dilakukan sosialisasi apa itu rencana induk kesehatan, seperti apa detailnya, targetnya apa, dan apa yang akan dihitung. Kami dampingi daerah,&rdquo; ungkapnya. Judicial Review <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen Ferry Nurzarli menunjukkan nomor urut saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022)." width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen Ferry Nurzarli menunjukkan nomor urut saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).</figcaption>
</figure> Partai Buruh langsung merespons pengesahan UU Kesehatan dengan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komitmen itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers kemarin. Said mengatakan, pihaknya melakukan judicial review (JR) dalam waktu dekat. "Bilamana sudah didapatkan nomor undang-undang tersebut. Karena kalau belum ada nomor, tidak bisa diajukan JR," ujarnya. Gugatan itu, lanjut dia, dilakukan karena ada banyak kelas pekerja yang dirugikan. Khususnya para pekerja di sektor kesehatan. Said menuturkan, dari sisi formil, dalam UU Kesehatan terdapat cacat karena tidak menghadirkan partisipasi yang bermakna. Kemudian dari sisi materiil, lanjut dia, ada banyak ancaman. Pertama, UU Kesehatan mengancam sistem jaminan sosial nasional, khususnya terkait dengan jaminan kesehatan. Sebab, program jaminan kesehatan bersifat spesialis, tetapi kemudian dijadikan generalis melalui UU Kesehatan. Alasan kedua, lanjut dia, ada perubahan mandatory spending menjadi money follow program. Dalam pemahamannya, jika mandatory spending, seluruh biaya ditanggung BPJS. Namun, jika money follow program, akan terjadi urun bayar antara pasien dan BPJS Kesehatan. &rsquo;&rsquo;Ini akan merusak sistem jaminan sosial,&rdquo; imbuhnya. Bagi kelas pekerja, sistem itu sangat merugikan. Ketiga, buruh juga mempersoalkan norma biaya kontingensi yang akan terganggu dengan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah menteri. "Kalau di bawah menteri kesehatan, di mana uangnya jika terjadi situasi darurat. Dia kan nggak bisa langsung menggunakan APBN," jelasnya. (lyn/far/c7/oni)

Kendati mandatory spending atau alokasi belanja wajib di sektor kesehatan dihapus, tak berarti pemerintah lepas tangan dalam pembiayaan.

Kemenkes Mulai Susun Rencana Induk 2024, Pembiayaan Kesehatan Kini Berbasis Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/menkes-budi-gunadi-sadikin-2611861035.png" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023." width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Alokasi belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan resmi dihapus dari APBN. Itu seiring dengan disahkannya RUU Kesehatan kemarin (11/7). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, Kemenkes akan menyusun rencana induk kesehatan untuk menyusun program kesehatan yang kini tanpa mandatory spending. Pada undang-undang sebelumnya, mandatory spending untuk kesehatan dialokasikan 5 persen dari APBN dan 10 persen pada APBD. Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiative (CISDI) melihat bahwa penghapusan mandatory spending itu merupakan masalah dalam UU Kesehatan anyar. CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih mengatakan, ada 58 di antara 514 kabupaten/kota yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021. &rdquo;Realitas di lapangan memprihatinkan,&rdquo; kata Diah. Menurut dia, prioritas pembangunan daerah sulit terlaksana karena keterbatasan anggaran. Hilangnya mandatory spending itu membuat tidak ada komitmen perbaikan untuk menguatkan sistem kesehatan di tingkat pusat maupun daerah. Kekhawatiran yang sama disampaikan Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Pranadipa. Mahesa mengatakan, bila draf UU Kesehatan yang disahkan sama dengan draf RUU yang sebelumnya beredar, hilangnya anggaran kesehatan akan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurut dia, masyarakat akan mengalami ketidakpastian pelayanan kesehatan karena mandatory spending dihilangkan. Dia menjelaskan, mandatory spending merupakan jaminan agar pemda mengalokasikan APBD untuk kesehatan masyarakat. Jika itu dihilangkan, bisa saja pemda berdalih tak punya anggaran untuk universal health coverage (UHC) di daerahnya. Apalagi saat terjadi pergantian pimpinan di daerah. &rdquo;Kalau tidak dialokasikan, bisa jadi pemda berganti pemerintahan, lalu dia bilang gak ada anggarannya. UHC yang tadinya 100 persen jadi berkurang. Sehingga jaminan atas kesehatan rakyat jadi tidak pasti,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, dia bersama organisasi profesi (OP) akan melakukan langkah hukum. Pengajuan judicial review (JR) menjadi jalan pertama yang akan mereka tempuh setelah UU Kesehatan disahkan. Sebab, banyak persoalan prosedural yang dilanggar. Salah satunya meaningful participation yang tidak dilakukan sesuai UU 13/2022. Di antara tiga keterlibatan, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan, hanya satu yang dipenuhi. Menkes Budi seusai sidang paripurna menyatakan telah mempelajari berbagai sistem mandatory spending di sektor kesehatan. Menurut dia, di berbagai negara, mandatory spending itu tidak memengaruhi derajat kesehatan. &rdquo;Kita seharusnya fokus bukan ke spending, tapi ke outcome,&rdquo; tegasnya. Selama menjadi menteri, Budi mempelajari bahwa anggaran dipakai untuk hal yang tidak jelas. Penyelesaian masalah itu harus melalui pendekatan program. Artinya, program apa yang akan dilakukan dan apa yang dihasilkan, itulah yang akan didanai. &rdquo;Sebenarnya uang kita kasih. Yang penting hasilnya,&rdquo; tegasnya. Dengan begitu, program yang dibuat tidak bisa serampangan. Kementerian Kesehatan akan menyusun rencana induk kesehatan. Rencana tersebut akan disepakati pemerintah dan DPR. Program yang telah disetujui, menurut Budi, akan diberi pendanaan. (lyn/mia/c19/oni)

Alokasi belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan resmi dihapus dari APBN. Itu seiring dengan disahkannya RUU Kesehatan.

Fokus UU Kesetahan ke Outcome, Bukan Spending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan pada RUU Kesehatan terus menjadi polemik. Hal itu melahirkan keraguan bahwa layanan kesehatan ke depan bisa semakin baik. Anggota Badan Legislatif DPR Herman Khaeron menyatakan, penghapusan mandatory spending justru tidak memberikan rasa aman. Padahal, seharusnya undang-undang memberikan landasan kuat. &rdquo;Saya sebagai anggota baleg di awal memang ingin (anggaran kesehatan) meningkat ke 10 persen,&rdquo; katanya kemarin (20/6). Alasannya, kehadiran negara masih dibutuhkan dalam pemenuhan akses kesehatan. Menurut dia, mandatory spending penting untuk memberikan ketetapan alokasi anggaran yang lebih pasti. Namun, dengan adanya penghapusan tersebut, pihaknya ragu ke depan bisa dibangun puskesmas hingga ke daerah pelosok. Apalagi, mewujudkan janji sistem kesehatan yang murah untuk rakyat. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan dari Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menjelaskan alasan penghapusan anggaran wajib untuk kesehatan tersebut. Menurut dia, mandatory spending merupakan cara negara menganggarkan dana sesuai dengan pola dan kebutuhan yang ada. Selama ini memang tertulis besaran angkanya. &rdquo;Menurut teman-teman Kemenkeu, kalau kita mau membuat pola anggaran itu betul-betul menyentuh masyarakat di bawah, mandatory spending itu sebenarnya tak cukup membantu,&rdquo; paparnya. Yang selama ini terjadi, justru tidak ada kroscek yang dilakukan oleh pemilik program atas kegiatan yang dijalankan. Selain itu, tidak sinkron dengan basis anggarannya. Menurut Melki, penganggaran kadang tidak cocok dengan kebutuhan di lapangan. &rdquo;Kami pakai program baru sesuai dalam UU ini yang berbasis program, kinerja, output, income, input, dan lainnya,&rdquo; katanya. Artinya, anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau program. Dia menyatakan, bisa jadi yang akan dikeluarkan lebih dari mandatory spending sekarang yang mencapai 5 persen dari APBN. &rdquo;Angkanya bisa lebih dari 10 persen. Selagi programnya bagus, tercapai, output dan inputnya jelas,&rdquo; terang dia. Sektor kesehatan, kata dia, memang menjadi pilot project penghapusan mandatory spending. Sementara itu, Dewan Pembina Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dr Baharuddin SpOG(K) menyatakan bahwa seolah-olah RUU Kesehatan hanya menyangkut kepentingan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IAI, atau IBI. Padahal, aturan itu menjadi calon payung hukum bagi urusan kesehatan yang juga berdampak pada masyarakat. &rdquo;Ini bukan hanya urusan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain. Tapi, ini urusan masyarakat,&rdquo; katanya. Dia mengkritisi RUU Kesehatan tidak memiliki semangat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Contohnya, terkait pengumpulan data kesehatan penduduk Indonesia. Tidak jelas siapa yang akan mengawasi regulasi data kesehatan itu. &rdquo;Otoritas kesehatan data kesehatan ini diawasi siapa, ini blind spot,&rdquo; katanya. Pada kesempatan lain, organisasi profesi (OP) menampik tudingan aksi penolakan pengesahan RUU Kesehatan lantaran mengalami kerugian finansial atas pengurusan surat tanda registrasi (STR) nakes yang hanya perlu diurus sekali seumur hidup. Seperti diketahui, dalam draf RUU Kesehatan, pengurusan STR yang biasanya dilakukan lima tahun sekali nanti cukup diurus sekali untuk selamanya. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menegaskan, pembayaran terkait pengurusan STR dilakukan pada konsil, bukan OP. Konsil merupakan lembaga negara dan biaya tersebut masuk dalam penerimaan negara bukan dari pajak. &rdquo;Jadi, tidak ada kerugian finansial yang kaitannya dengan OP,&rdquo; tegasnya. Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah. Menurut dia, tidak ada OP yang sengaja mempersulit, bahkan menagih biaya untuk pengurusan STR kepada anggotanya. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons masih adanya kelompok yang menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. Dia mengatakan, undang-undang tersebut adalah usulan atau inisiatif DPR. &rdquo;Ya, memang undang-undang itu tidak mungkin memenuhi keinginan semuanya,&rdquo; katanya di Istana Wakil Presiden kemarin. Akhir 2022, kata dia, dilakukan public hearing dengan mengundang semua organisasi profesi. Termasuk para dokter yang muda hingga tua. Kemudian, usulan tersebut dimasukkan ke pemerintah pada Februari 2023. Setelah itu, pada Maret&ndash;April lalu, pemerintah melakukan uji publik dengan mengundang organisasi profesi terkait. &rdquo;Memang dari puluhan ribu yang ikut, ribuan yang memberi masukan. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima di undang-undang,&rdquo; jelasnya. Terkait regulasi mandatory spending atau anggaran wajib kesehatan yang dihapus, Budi mengatakan bahwa hal itu sudah melalui diskusi panjang. Pemerintah antara lain mengacu pada pengalaman mandatory spending di bidang lain. Budi mencontohkan, ketika ada mandatory spending 10 persen dari APBN dengan nominal Rp 100 triliun, programnya harus benar-benar disiapkan dulu. Bukan sebaliknya, anggaran disediakan baru programnya menyusul. &rdquo;Akibatnya, yang terjadi biasanya itu disalurkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu pertama yang kita amati,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Budi menyatakan, sebuah anggaran harus dilandasi pada program yang jelas. Ketika anggaran wajib kesehatan dihapus, bukan berarti tidak ada program kesehatan lagi. Program kesehatan tetap ada dan disusun berdasar kebutuhan anggarannya. Dengan begitu, penggunaan anggaran lebih efektif karena program sudah ditetapkan di awal. (wan/mia/lyn/c6/fal)

Penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan pada RUU Kesehatan terus menjadi polemik. Hal itu melahirkan keraguan.

Mandatory Spending Dihapus di RUU Kesehatan, Susun Program Dulu, Baru Tetapkan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggaran kesehatan menjadi salah satu materi yang krusial dalam RUU Kesehatan. DPR mengusulkan anggaran sektor kesehatan yang semula hanya 5 persen dinaikkan menjadi 10 persen. Namun, saat rapat panitia kerja (panja) minggu lalu, melalui voting diputuskan bahwa nominal anggaran tersebut tidak ditulis. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, ayat pada RUU Kesehatan terkait dengan anggaran kesehatan yang bersumber dari APBN atau APBD sebenarnya sudah bagus. &rdquo;Sayangnya, tidak ada angka mandatory spending-nya berapa,&rdquo; kata Kurniasih. Menurut dia, selama ini porsi mandatory spending untuk sektor kesehatan sudah baik. Yakni, 10 persen untuk APBD dan 5 persen untuk APBN. &rdquo;Sempat ngobrol dengan wakil (panja) dari pemerintah, setidaknya angka dari APBD saja yang dikunci,&rdquo; ujarnya. Jika tidak ada angka pasti yang diamanatkan dalam undang-undang, dia khawatir dengan nasib pasien penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Menurut Kurniasih, pemerintah berjanji tetap berkomitmen membayari iuran peserta PBI. Terutama yang dibiayai APBD. Namun, legislator PKS itu mempertanyakan pengawasannya agar pemerintah daerah juga taat memberikan anggaran yang cukup di sektor kesehatan. Pada kesempatan lain, CEO CISDI Diah Satyani menuturkan, sudah ideal jika RUU Kesehatan mematok anggaran kesehatan 10 persen. Berdasar data yang dimilikinya, masih ada 58 di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021. &rdquo;CISDI ingin menekankan pentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 persen sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat,&rdquo; tegas Diah. (lyn/c14/oni)

Anggaran kesehatan menjadi salah satu materi yang krusial dalam RUU Kesehatan. DPR mengusulkan anggaran sektor kesehatan dikoreksi.

DPR Soroti Porsi Anggaran Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/vaksin-tak-lagi.jpg" alt="PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)</figcaption>
</figure>Khusus Masyarakat Tidak Mampu Ditanggung BPJS Kesehatan  JawaPos.com – Seiring makin terkendalinya Covid-19, pemerintah tidak lagi menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan pandemi. Pada APBN 2023, alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dihentikan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak adanya anggaran PEN tahun depan. ”Tidak lagi ada PEN karena sudah selesai berdasar Undang-Undang Nomor 2 atau Perppu 1/2022. Jadi, semuanya sekarang masuk di belanja K/L (kementerian/lembaga) dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang reguler,” ujarnya dalam keterangan pers Selasa (16/8).  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memastikan dana yang disiapkan untuk antisipasi pandemi ada pada kementerian/lembaga atau melalui TKDD. APBN 2023 akan difokuskan pada pelayanan kesehatan reguler serta mendukung transformasi sistem kesehatan. Alokasinya mencapai Rp 169,8 triliun atau setara 5,6 persen dari belanja negara.  Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pemilu. Pada 2023, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 14 triliun mengikuti siklus pemilu dan tahapan. Lalu, anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,5 triliun. ”Anggaran pemilu yang paling besar nanti terjadi pada 2024 saat pelaksanaan pemilu. Jadi, ini (anggaran 2023, Red) masih di dalam proses pelaksanaan persiapan pemilunya,” jelas bendahara negara tersebut.  Khusus sektor kesehatan, nominal anggaran pada 2023 mencapai Rp 169,8 triliun. Turun 20,2 persen jika dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp 212,8 triliun. Namun, tahun ini Rp 212,8 triliun tersebut masih terbagi dalam anggaran reguler Rp 130,4 triliun dan penanganan Covid-19 Rp 82,3 triliun.  Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, turunnya pagu anggaran sektor kesehatan 2023 justru merupakan keberhasilan pemerintah. Sebab, kenaikan anggaran sebelumnya dalam penanganan pandemi Covid-19 tak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat lima besar dalam penanganan pandemi. ”Anggaran sektor kesehatan naik, kemudian turun. Saya melihat ini adalah keberhasilan yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.  Selain itu, kata dia, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia efisien dalam penggunaan dana kesehatan. Pemerintah bisa menjaga pengeluaran anggaran kesehatan yang rutin tidak terganggu pandemi.  Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini hanya sekitar Rp 88 triliun atau turun Rp 10 triliun dari 2021. Dia mengklaim sejumlah pembenahan dan program bisa tetap tumbuh. ”Karena ini bukan turun. Memang ada sebagian anggarannya bekas dipakai buat vaksinasi,” katanya. Selain itu, ada efisiensi yang telah disinergikan dengan anggaran kesehatan pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. ”Covid-19 ini mengajari kita bahwa banyak sekali duplikasi anggaran yang seharusnya bisa kita sinergikan,” sambungnya.  Soal penanganan pandemi yang belum usai, Budi mengatakan, pihaknya sudah berhitung. Anggaran kesehatan akan kembali ke anggaran rutin. Karena itu, tahun depan vaksinasi Covid-19 rencananya dibuka ke mekanisme pasar. Itu berlaku untuk masyarakat non penerima bantuan iuran program JKN-KIS. Masyarakat tidak mampu yang masuk penerima bantuan iuran (PBI) menggunakan BPJS Kesehatan. ”Rencana PBI di-support pemerintah bisa melalui mekanisme BPJS Kesehatan,” tegasnya.  Sementara itu, berdasar rencana alokasi anggaran 2023, kalangan dunia usaha menilai pemerintah sedang berancang-ancang untuk menstimulasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. Hal itu dilihat dari konsentrasi anggaran manufaktur Rp 392 triliun. ”Dengan anggaran yang cukup besar pada subsidi, pemerintah terlihat proaktif dalam melindungi daya beli masyarakat ketika proyeksi inflasi masih tinggi,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.  Menurut dia, target belanja negara tak selamanya sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Faktor ketidakpastian global masih membayangi perkembangan ekonomi dan perdagangan sampai tahun depan. ”Potensi tekanan global masih cukup tinggi, termasuk pada makro kita. Khususnya di sisi nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga acuan,” terang Shinta.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita mengapresiasi pemerintah yang tidak menghapus sejumlah kebijakan insentif guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya subsidi bahan bakar minyak (BBM). ”Kita memang menginginkan pemerintah ini memberikan banyak insentif. Insentif terus diadakan sampai tahun depan,” tegas Suryadi.  Meski pemulihan ekonomi membaik, lanjut dia, dunia usaha juga mempunyai kehati-hatian masih adanya risiko eksternal atau geopolitik yang tidak terkendali. Misalnya, potensi perang dan wabah penyakit. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut dan belum dapat dipastikan kapan usai. ”Karena itu, apabila sejumlah insentif tersebut dicabut, kebijakan-kebijakan tersebut sangat sensitif dan menjadi kekhawatiran dunia usaha atas kondisi ekonomi dan stabilitas dalam negeri,” paparnya.  Di sisi lain, dari sektor industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan peran vital industri bagi perekonomian Indonesia. ”Sektor manufaktur sudah berada on the right track. Itu ditunjukkan dengan dominasi produk-produk hilir pada struktur ekspor Indonesia,” ujarnya.  Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. ”Yang itu berperan dalam pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Agus.

Vaksin Covid-19 Tak Lagi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tenaga-Kesehatan-Upacara-HUT-RI-Dery-Ridwansah-11-2.jpg" alt="Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kemarin (8/8) Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet terkait dengan rencana anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2023. Seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Jokowi menginstruksikan beberapa langkah agar perekonomian Indonesia tahun depan aman. Di sisi lain, negara juga akan menambah anggaran untuk kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). RAPBN itu akan dibacakan saat sidang DPR pada 16 Agustus. Rapat kemarin merupakan arahan terakhir sebelum difinalkan Kementerian Keuangan. ”Sidang kabinet kali ini membahas desain RAPBN 2023 dalam situasi global yang mengalami goncangan dan ketidakpastian tinggi,” tutur Ani, sapaan akrab Sri Mulyani. Karena itu, APBN harus didesain agar menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi nanti. Jokowi juga berpesan agar APBN tetap kredibel dan sehat. ”IMF menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun ini,” ujarnya. Tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas cukup tinggi. Belanja kementerian dan lembaga tahun depan akan difokuskan pada program nasional. ”Fokus presiden tidak ada proyek baru atau proyek yang tidak selesai pada 2024,” bebernya. Untuk anggaran pembangunan SDM, pemerintah cenderung meningkatkan anggaran kesehatan. Anggaran itu tidak dikhususkan untuk penanganan pandemi. ”Anggaran kesehatan akan naik dari Rp 133 triliun menjadi Rp 168,4 triliun,” ucapnya. Sementara itu, anggaran pendidikan tetap berada di angka 20 persen.

Anggaran Kesehatan di RAPBN 2023 Naik Jadi Rp 168 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 dua tahun belakangan mengajarkan bahwa sistem kesehatan merupakan hal vital dalam sebuah negara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sistem kesehatan di Indonesia harus terus dibenahi.  Menurut Budi, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mewajibkan pemda mengalokasikan dana khusus kesehatan dalam APBD. Setiap daerah diminta mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk anggaran kesehatan.  Aturan tersebut, lanjut Budi, mengacu undang-undang. Karena itu, semua kepala daerah harus melaksanakannya. ’’Yang penting 10 persen itu harus direalisasikan dengan baik, termasuk untuk peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan,” bebernya. Alokasi anggaran, menurut Budi, dapat digunakan untuk biaya kesehatan, laboratorium, optimalisasi fasilitas pelayanan, peningkatan alat kesehatan, dan peningkatan kompetensi serta jumlah tenaga kesehatan. Tujuan lainnya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang lebih baik.  "Untuk daerah yang APBD-nya kurang dari Rp 500 miliar, mungkin bisa kita bantu subsidi. Kalau di atas Rp 1 triliun, nanti kita review dulu,” ucap Budi.  Sebelumnya, Budi menyatakan bahwa implementasi transformasi sistem kesehatan membutuhkan dukungan pemda. ’’Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam dua tahun ini,” ucapnya.

Daerah Harus Alokasikan 10 Persen APBD untuk Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran kesehatan

Berita Terkini