<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meutya-hafid-optimistis-jokowi-tekuk-prabowo-di-debat-ke-4_m_.jpg" alt="Meutya Hafid" width="100%">
<figcaption>Meutya Hafid</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid menyatakan, calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto telah menyampaikan secara transparan, terkait anggaran pertahanan dalam sesi debat ketiga Pilpres 2024. Meski memang, ada aspek tertentu yang harus tetap rahasia demi keamanan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran (pertahanan) oleh orang-orang yang sebetulnya ikut menyetujui, jadi paham betul yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi juga bahwa semuanya beliau sampaikan transparan," kata Meutya kepada wartawan, Selasa (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi I DPR RI menjelaskan, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) aktif mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR. Menurutnya, banyak anggaran pertahanan yang disampaikan ke Komisi I DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi betul sekali yang beliau sampaikan, saya sudah menjelaskan semuanya kepada komisi I sebagai perwakilan atau badan yang mewakili institusi DPR secara keseluruhan," ucap Meutya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam debat capres ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data Kemhan kepada publik terkait pengadaan alutsista dan kebijakan lain di Kemenhan. Prabowo sempat mengajak Anies dan Ganjar untuk berdiskusi di luar sesi debat, dalam memahami lebih lanjut tentang data dan kebijakan pertahanan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013712089/gunawan-dwi-cahyo-dipecat-dari-persik-kediri-bukan-karena-masalah-rumah-tangga">Gunawan Dwi Cahyo Dipecat dari Persik Kediri Bukan karena Masalah Rumah Tangga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia juga menegaskan bahwa membuka secara terbuka masalah internal pertahanan negara bukan sesuatu yang pantas dilakukan. Menurutnya, membuka semua kekurangan dan masalah kenegaraan kepada publik bukanlah tindakan yang bertanggung jawab, dan hal ini juga tidak dilakukan oleh negara-negara maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya ingatkan, Bapak cinta tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita, kita buka di depan umum. Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, profesor," pungkas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div>

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran (pertahanan) oleh orang-orang yang sebetulnya ikut menyetuju

Meutya Hafid Tegaskan Prabowo Telah Transparan Buka Anggaran Pertahanan ke Komisi I DPR

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/alutsista-1192743814.jpg" alt="Ilustrasi: Alutsista.(Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Alutsista.(Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>Jawapos.com</strong> - Debat putaran ketiga capres-cawapres pada Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta menjadi debat panas antara ketiga calon presiden. Dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri, ketiga bakal calon presiden saling beradu argumen mengenai topik yang dibahas.</p> <p dir="ltr">Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan capres nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan mengenai pembelian alutsista di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.</p> <p dir="ltr">Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat melakukan pemaparan visi misinya di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.</p> <p dir="ltr">Dalam pernyataan tersebut, Anies menyebut Kemenhan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 700 triliun dalam pembelian alutsista negara.</p> <p dir="ltr">Anies pun tampak menyayangkan hal tersebut dengan membandingkan keadaan tentara Indonesia yang masih banyak belum memiliki rumah dinas.</p> <p dir="ltr">Meski demikian, pernyataan yang disampaikan Anies tersebut merupakan disinformasi. Dimana fakta mengenai dana yang dianggarkan untuk alutsista negara adalah Rp 385 triliun.</p> <p dir="ltr">Dan berikut merupakan daftar belanja alutsista di masa kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto pada periode 2020-2024.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>8 Kapal Fregat Fincantieri</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Delapan buah kapal Fregat menjadi hak milik Indonesia pada 10 Juni 2021. Pembelian dilakukan dari perusahaan pembuat kapal, Fincantieri Italia.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>42 Jet Dassault Rafale</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Akuisisi 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale berhasil dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pada 10 Februari 2022 lalu dengan perusahaan Dassault Aviation di Perancis.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>12 Jet Tempur Mirage 2000-5</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Pengadaan 12 Jet Mirages 2000-5 ini dilakukan pada Januari 2023 lalu yang menghabiskan biaya sebanyak Rp 12,4 triliun.&nbsp;</p> <ul> <li dir="ltr"> <p class="class-paragraph" dir="ltr"><strong>12 Drone Tempur Anka</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Dilansir reuters,&nbsp;Indonesia telah melakukan pembelian Drone Tempur Anka sebanyak 12 buah dari Turkish Aerospace. Pembelian tersebut menghabiskan anggaran Rp 4,65 triliun.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>24 Pesawat Tempur F-15EX</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Sebanyak 24 unit pesawat tempur F-15ID (F-15EX) juga berhasil diakuisisi oleh Indonesia pada 22 Agustus 2023 lalu dengan menghabiskan anggaran Rp 21.491,7 triliun.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>24 Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Berdasar data Kementerian Pertahanan, pembelian 24 buah Helikopter&nbsp; Sikorsky S-70M Black Hawk dilakukan pada 23 Agustus 2023 lalu dari Amerika Serikat (AS)</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>2 Kapal Selam Scorpene</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Kerjasama antara Indonesia dan Perancis membuahkan dua unit kapal selam Scorpene pada 10 Februari 2022.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>2 Pesawat Airbus A-400M</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Kementerian Pertahanan melakukan pembelian 2 buah Pesawat Airbus A-400M pada 18 November 2021 di acara Dubai Airshow.</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Rudal Balistik Khan</strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr">Pembelian Rudal Balistik Khan dilakukan pada tahun 2022 dengan Roketsan, Turkiye dan PT. Noahtu Shipyard.</p> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menghabiskan anggaran sebanyak Rp 700 triliun dalam pembelian alutsista negara selama dipimpin Prabowo.

Berikut Daftar Belanja Alutsista Menhan Prabowo Subianto, Dari Puluhan Jet Tempur Hingga Rudal Balistik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kebebasan-berekspresi-dan-ujaran-kebencian_m_155041.jpeg" alt="Gufron Mabruri" width="100%">
<figcaption>Gufron Mabruri</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Imparsial mengkritik kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024. Kenaikan anggaran jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun sumbernya dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gufron Mabruri, salah satu perwakilan Imparsial menilai, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,&rdquo; kata Gufron dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gufron menyebut, kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden, sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013354546/benarkah-memotong-rambut-dapat-mengurangi-stres-simak-dampaknya-pada-mental-dan-fisik-menurut-psikolog">Benarkah Memotong Rambut dapat Mengurangi Stres? Simak Dampaknya pada Mental dan Fisik Menurut Psikolog</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum lagi, kata Gufron, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal tetapi telah merusak hutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemenhan pada proyek Komponen Cadangan dan alutsista,&rdquo; kata Gufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, kata Gufron, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Sehingga, seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih "rahasia negara".&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini.&nbsp; &ldquo;Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi,&rdquo; jelasnya.</div>

Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor

Anggaran Kemenhan Tiba-tiba Naik jadi Rp 61,58 Triliun Jelang Pemilu, Imparsial Anggap Tidak Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dan-Prabowo-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah adanya isu pengadaan alutsista yang disebut-sebut mencapai USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Infonya anggaran sebesar itu akan didapat melalui skema utang luar negeri.<br /> <br /> Dirjen Strahan Kemenhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason menegaskan, angka yang ada pada dokumen rancangan Perpres yang beredar tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Karena proses pembahasan sampai saat ini masih berjalan.<br /> <br /> “Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu,” kata Rodon Pedrason dalam keterangannya, Minggu (30/5).<br /> <br /> Diketahui Rancangan Perpres tersebut beredar setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa tengah menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.<br /> <br /> Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024.<br /> <br /> Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.<br /> <br /> Menurut Rodon, untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal. Namun, alutsista itu sendiri akan dapat dipakai oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama.<br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/"><b>Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/"><b>Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</b></a></span></p><br /> "Tapi bahwa diperlukan modernisasi Alutsista itu sebuah keniscayaan. Alutsista itu boleh tua tapi gak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni," ujar Rodon.<br /> <br /> Sementara itu, Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengetok palu, adanya rencana Perpres ini menjadi angin segar untuk alutsista Indonesia yang masih tertinggal.<br /> <br /> Dia mengatakan, bila melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, angka yang terbaru itu hanya sekitar 11,4 persen jika dibandingkan dengan angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun.<br /> <br /> “Apalagi jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7 persen setiap tahunnya,” ujar Fahmi.<br /> <br /> Menurut Fahmi, jika rancangan itu disetujui Presiden, pemerintah akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari PDB per tahun. Harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab.<br /> <br /> Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk melakukan modernisasi alat-alat utama persenjataan (Alutsista).<br /> <br /> "Hal tersebut baru rencana yang disampaikan Kemhan. Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan," ucap Hasanuddin.<br /> <br /> Hasanuddin mengklaim, rencana itu masih dalam pengkajian. Dia memastikan akan disesuaikan dengan keuangan negara.<br /> <br /> “Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," pungkasnya.

Kemenhan Bantah Rencana Utang Rp 1,7 Kuadriliun Demi Beli Alutsista

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/faisal-basri-kritik-jokowi-sudah-impor-harga-pangan-ri-masih-tinggi_m_.jpg" alt="Ekonom UI Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom UI Faisal Basri</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan bahwa seharusnya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemengan) dipotong lebih besar untuk penanganan Covid-19.<br /> <br /> Pasalnya, di dalam kondisi seperti sekarang ini, semua negara berfokus untuk memerangi wabah virus, bukan perang sungguhan. Maka dari itu, pemerintah seharusnya merealokasikan anggaran Kemenhan lebih besar.<br /> <br /> "Di kondisi ini, yang kita perangi adalah virus, tapi anggaran pertahanan dari Rp 131 triliun menjadi Rp 122 triliun ini luar biasa kan, nuklir pun tidak bisa melumatkan virus, jadi anggaran pertahanan itu harus dipotong lebih besar," ujar dia dalam diskusi online, Rabu (13/5).<br /> <br /> Pemerintah harus sadar bahwa saat ini kondisi Indonesia sedang krisis, bukan hanya dari segi kesehatan, namun juga ekonomi.<br /> <br /> Adapun, anggaran Kemenhan yang semula Rp 131,182 triliun hanya berkurang Rp 8,734 triliun menjadi Rp 122,447 triliun. Menurutnya, itu bisa dipangkas lebih besar, yakni Rp 70 triliun.<br /> <br /> "Kita betul-betul krisis, anggaran pertahanannya mungkin Rp 50 triliun, itu kita bisa dapet sekitar Rp 70-an triliun, jangan ngutang dulu diperbanyak," tegasnya.<br /> <br /> Kemudian, sama juga untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di mana harusnya pemangkasan anggarannya lebih besar, semula sebesar Rp 120,217 triliun menjadi Rp 95,683 triliun atau hanya berkurang Rp 24,533 triliun. Pasalnya, saat ini banyak proyek yang berhenti pembangunannya akibat Covid-19.<br /> <br /> "Apa yang mau dibangun, yang mau kita selamatkan adalah manusianya bukan fisiknya, PUPR hanya diturunkan anggarannya dari Rp 120 triliun jadi Rp 95,6 triliun, jadi misalnya kita dapat Rp 50 triliun dari situ, sisanya untuk PUPR yang untuk proyek padat karya semua lah, sehingga saudara-saudara kita yang ada di kota dan desa, selokan dan jalan diperbaiki, semua aktivitas bisa jalan tinggal protokol kita ikuti," tutupnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

Tangani Covid-19, Anggaran Kemenhan Harusnya Dipotong Lebih Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Prabowo-Subianto-Kemenhan-for-Jawa-Pos-1.jpg" alt="CEK TEROPONG: Menhan Prabowo Subianto menjajal senjata buatan PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, kemarin. (Kemenhan for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK TEROPONG: Menhan Prabowo Subianto menjajal senjata buatan PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, kemarin. (Kemenhan for Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto fokus dalam upaya menguatkan pertahanan negara melalui penguatan alutsista. Hal itu sejalan dengan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kepemimpinannya di periode kedua.<br /> <br /> Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan sudah memepringatkan kepada semua pihak agar tidak main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu tidak boleh ada kebocoran anggaran pengadaan alustista.<br /> <br /> "Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente disektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Dahnil kepada wartawan, Senin (25/11).<br /> <br /> Prabowo menilai belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran. Oleh karena itu, belanja alutsista harus tepat sasaran.<br /> <br /> "Belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, Pesawat tempur Angkatan Udara dan darat," ucap Dahnil.<br /> <br /> "Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," imbuhnya.<br /> <br /> Dahnil menyebut Prabowo paham betul terhadap kondisi alutsista milik Indonesia. Sehingga sudah tahu mana yang perlu dimodernisasi dan mana yang belum perlu. Baik itu untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat.<br /> <br /> Saat ini Prabowo sudah melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja alutsista yang dibutuhkan. Baik itu, yang sudah dialokasikan pada 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif.<br /> <br /> "Agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," pungkas Dahnil.

Peringatan Prabowo: Tak Ada yang Jadi Rente di Sektor Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Jokowi-Prabowo-Raka.jpg" alt="SESUAI KOMPETENSI: Prabowo Subianto menerima SK sebagai menteri pertahanan dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SESUAI KOMPETENSI: Prabowo Subianto menerima SK sebagai menteri pertahanan dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi anggaran cukup tinggi dalam APBN 2020. Anggaran Kemenhan mencapai Rp 127,36 triliun, terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menerintahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tidak ada kebocoran dan penyimpangan anggaran.<br /> <br /> Seperti diberitakan<em> PojokSatu.id (Jawa Pos Group)</em>, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Prabowo berjanji akan mencari celah kebocoran anggaran. Ia berkomitmen tidak akan ada kebocoran anggaran.<br /> <br /> “Kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak,” kata Prabowo di kompek Istana, Jakarta.<br /> <br /> “Jadi terus-menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, ‘mark up-mark up’ yang tidak masuk akal sedang kita berusaha,” tambah Prabowo.<br /> <br /> Namun, Prabowo tidak menjelaskan mana saja alutsista yang akan ia prioritaskan untuk diteliti. Ia akan mengkaji dan melakukan efisiensi, penghematan, dan daya guna. “Anggaran saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik,” tambah Prabowo.<br /> <br /> Untuk meningkatkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2020 sebesar Rp 10,86 triliun, naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya.<br /> <br /> Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp 4,16 triliun, dan matra udara Rp 2,11 triliun. “Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh,” ungkap Prabowo.

Jokowi Perintahkan Prabowo: Jangan Ada Kebocoran Anggaran

anggaran kemenhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran kemenhan

Berita Terkini