<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/2023-02-03-14313-PM-3836742859.jpeg" alt="I Ketut Kariyasa Adnyana. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>I Ketut Kariyasa Adnyana. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau ulang kebijakan yang menurunkan anggaran kebencanaan pada 2026. Pada APBN 2026 anggaran kebencanaan hanya Rp 179 miliar. Padahal tahun sebelumnya mencapai Rp 519 miliar. Anggota Komisi VIII DPR I Ketut Kariyasa Adnyana mendesak Kemensos meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada tahun 2026. Pemangkasan anggaran kebencanaan dinilai berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam melakukan intervensi saat terjadi bencana, sementara kapasitas dan kuantitas bencana di Indonesia justru terus meningkat. &ldquo;Saya nggak kebayang dengan anggaran yang sangat terbatas di 2026, anggaran kebencanaan dari Rp 519 miliar menjadi Rp 179 miliar,&rdquo; kata Ketut Kariyasa di Jakarta, Sabtu (31/1). Anggota Fraksi PDIP itu mengingatkan bahwa penanganan bencana saat ini memiliki tantangan yang berat, karena masih adanya beban utang anggaran kebencanaan yang belum terselesaikan. &ldquo;Dan kita tahu kapasitas dan kuantitas bencana itu makin meningkat. Dan disampaikan di sini ada sekitar hampir Rp 1,4 triliun yang masih mengutang,&rdquo; ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bali itu . Dalam kesempatan itu, Ketut Kariyasa mempertanyakan langkah konkret yang bisa diambil Kemensos dalam menghadapi situasi kebencanaan. &ldquo;Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam keadaan seperti ini?&rdquo; ucap Ketut Kariyasa. Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang berdampak pada ratusan ribu warga, tetapi tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai. Dia mengingatkan pemerintah agar lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang meningkatkan risiko bencana di Indonesia. &ldquo;Kami melihat adanya sekarang fenomena terjadi pemanasan global, negara kita dikepung oleh adanya siklon yang dulu tidak ada,&rdquo; katanya. Perubahan iklim membuat Indonesia semakin rentan terhadap bencana. Untuk itu, negara harus hadir secara nyata dalam penanganan bencana. Dia khawatir keterbatasan anggaran akan menghambat kemampuan pemerintah membantu masyarakat terdampak. &ldquo;Nah, negara harus hadir di sini. Nah, kalau posturnya seperti ini, apakah bisa negara ini nanti membantu teman-teman?&rdquo; ujarnya. &ldquo;Jangan sampai nanti kejadian-kejadian di Sumatera itu, mereka itu banyak hal-hal yang dilakukan, kita tidak bisa menolong hanya karena diselamatkan dengan sendirinya, bukan intervensi dari pemerintah,&rdquo; beber pria yang lahir di Busungbiu, Bali itu. (*)

Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau ulang kebijakan yang menurunkan anggaran kebencanaan pada 2026.

Komisi VIII DPR Desak Kemensos Kaji Ulang Anggaran Bencana yang Hanya Rp 179 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Tes-Swab-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas medis mengambil sampel penumpang KRL Commuter Line saat tes swab di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020). Tes swab yang dilakukan secara random untuk 300 penumpang dengan mengumpulkan cairan atau sampel dari bagian belakang hidung dan ten" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sampel penumpang KRL Commuter Line saat tes swab di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020). Tes swab yang dilakukan secara random untuk 300 penumpang dengan mengumpulkan cairan atau sampel dari bagian belakang hidung dan ten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana untuk dibahas ke tahap selanjutnya bersama pemerintah. Persetujuan dicapai dalam rapat harmonisasi yang mendengarkan pandangan mini fraksi kemarin (8/5). Semua sepakat agar pembahasan RUU tersebut dipercepat.  Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan, RUU Penanggulangan Bencana adalah usulan Komisi VIII DPR. RUU itu merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi tersebut masuk dalam daftar 50 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. ”Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, perlu ada penyesuaian aturan yang lebih terperinci dan menyeluruh dalam penanganan bencana,” kata Supratman yang memimpin rapat pleno kemarin.  Menurut Supratman, dalam RUU itu harus ada penegasan terkait batas minimum anggaran untuk kebencanaan yang dialokasikan dalam APBN. Agar setiap terjadi bencana, baik alam maupun nonalam, bisa langsung ditangani. ”Tidak seperti saat ini. Setiap ada bencana, kita gagap karena minim dana,” cetusnya.  Pihaknya mengusulkan agar anggaran penanganan bencana naik dari 1 persen menjadi 2 persen dalam APBN maupun APBD. Alokasi anggaran disiapkan dalam bentuk dana siap pakai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga anggaran bisa dipakai kapan saja dibutuhkan. ”Butuh dana siap pakai. Sebab, kita memiliki banyak daerah rawan bencana,” imbuh politikus Gerindra itu.  Anggota Baleg DPR Ali Taher Parasong menambahkan, RUU Penanggulangan Bencana harus menjawab sejumlah persoalan dalam penanganan bencana. Mulai penguatan manajemen kelembagaan hingga koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar tidak tumpang-tindih. Termasuk kemudahan untuk memobilisasi sumber daya manusia. ”Becermin pada penanganan Covid-19, dibutuhkan mekanisme lebih sistematis dan terkoordinasi,” tutur dia.  RUU Penanggulangan Bencana juga mengatur beberapa aspek teknis maupun substansi. Di antaranya penambahan unsur profesional dalam mengisi jabatan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector penanggulangan bencana. Sehingga ke depan kepala BNPB dapat berasal dari sipil, TNI/Polri, maupun profesional yang ahli di bidang kebencanaan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B-KBX0ecQqU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DGOLx3aTY6g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xzG3Tuhs3Bk

DPR Usulkan Kenaikan Anggaran Bencana, Minimal 2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tahun-depan-bpbd-sleman-dijatah-rp-12-miliar_m_176663.jpeg" alt="Kepala BPBD Sleman Joko Supriyanto (kiri) bersama Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun dalam acara Apel Siaga di Lapangan Sleman beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Kepala BPBD Sleman Joko Supriyanto (kiri) bersama Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun dalam acara Apel Siaga di Lapangan Sleman beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran kebencanaan di Kabupaten Sleman mencapai Rp 12 miliar pada 2018. Nominal tersebut meningkat dari anggaran tahun ini sebesar Rp 9 miliar. Adapun penggunaan dana kebencaaan untuk kegiatan kesiapsiagaan, penanganan, maupun setelah terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Joko Supriyanto mengatakan, meningkatnya anggaran seiring bertambahnya kegiatan. "Kegiatan mitigasi maupun penanganannya. 2018 Nanti hampir sekitar Rp 12 miliar," kata Joko saat dikonfirmasi, Kamis (21/11). Terlebih pada tahun ini, Sleman dideklarasikan sebagai kabupaten tangguh bencana setelah seluruh indikatornya masuk. Diantaranya kelembagaan, sarana prasarana, masyarakat, peta risiko, perencanaan, pendanaan, sustainability, sekolah dan desa tanggap bencana. Serta yang akan menyusul rumah sakit dan puskesmas tanggap bencana. Sleman memang menjadi daerah rawan bencana. Setidaknya ada 7 bencana alam sepanjang tahun ini. Salah satunya banjir lahar hujan. Menyebabkan satu alat berat berupa backhoe terpendam di aliran Sungai Gendol, Rabu (20/12). "Saya minta harus hati-hati. Kalau sudah mendung sebaiknya minggir (menepi). Kemarin satu (backhoe) itu kehabisan bensin. Ora isi mlaku to uwis entek bensine (tidak bisa berjalan sudah habis bensinnya)," ujar Joko. Selain lahar hujan, tanah longsor di daerah perbukitan juga terus mengancam. Terutama di Kecamatan Prambanan. Ada 27 rumah terdampak yang harus direlokasi. Bencana tersebut merupakan dampak badai siklon Cempaka. "Untuk anggaran pembangunan huntara (hunian sementara) sudah kami serahkan. Sekarang sudah dibangun. Kalau huntap (hunian tetap), kami tidak punya anggaran. Jadi sekarang baru proses pengajuan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ucap Joko. Dari 27 huntara, 3 diantaranya berdiri di Dusun Sengir, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. "Huntara sudah jadi. Berjarak sekitar 100 meter dari rumah asal," imbuh Rendra Suparmadi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Prambanan.

Tahun Depan, BPBD Sleman Dijatah Rp 12 Miliar