<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kuota 600 ribu peserta disiapkan untuk program kartu prakerja gelombang ke-12. Pendaftaran dibuka sejak kemarin (23/2).  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, program kartu prakerja berhasil menjalankan mandat sebagai program pengembangan kompetensi kerja sekaligus perlindungan sosial pada masa pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program tersebut pada 2021 dengan total anggaran Rp 10 triliun untuk semester I.  ’’Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pascapandemi,’’ papar Airlangga.  Peserta <a href="https://www.jawapos.com/tag/kartu-prakerja/">kartu prakerja</a> akan menerima bantuan insentif Rp 1 juta yang dapat digunakan untuk membeli program pelatihan melalui platform-platform digital yang tersedia. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh stimulus tunai Rp 600 ribu per bulan yang dikucurkan empat kali dengan total Rp 2,4 juta.  Peserta juga akan menerima insentif pengisian survei Rp 50 ribu sekali survei dengan total tiga survei atau Rp 150 ribu. Insentif diberikan setelah peserta kartu prakerja mengisi survei tersebut.  Total kuota untuk semester I sebanyak 2,7 juta orang. Sementara itu, kuota gelombang ke-12 mencapai 600 ribu orang. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga yang bisa menjadi penerima kartu prakerja. Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.  Airlangga menegaskan, pendaftaran program kartu prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas. Baik pencari kerja, lulusan baru, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), karyawan, maupun wirausaha. Asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id.  Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan, penerima bansos Kementerian Sosial (data terpadu kesejahteran sosial, bantuan subsidi upah, maupun banpres produktif usaha mikro) tidak dapat menerima manfaat program kartu prakerja. Begitu pula penerima kartu prakerja 2020, anggota TNI/Polri, ASN, komisaris/direksi BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/02/2021/kartu-prakerja-dibuka-lagi-penerima-bansos-dan-bsu-tidak-boleh-daftar/">Kartu Prakerja Dibuka Lagi, Penerima Bansos dan BSU Tidak Boleh Daftar</a>  Airlangga yang juga ketua Komite Cipta Kerja mengatakan, Keberhasilan program kartu prakerja sebelumnya divalidasi survei angkatan kerja nasional (sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020. Sebanyak 88,9 persen penerima kartu prakerja menyatakan bahwa keterampilan mereka meningkat.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/Kcc1QcNfRYw

Kuota Penerima Kartu Prakerja Gelombang Ke-12 Hanya 600 Ribu Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK telah meminta agar program kartu prakerja dihentikan sementara karena berpotensi melanggar aturan. Sikap KPK itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih jauh indikasi pelanggaran hukum yang diduga dilakukan manajemen pelaksana. Terutama terkait dengan potensi kerugian negara yang timbul akibat tidak efektifnya program semi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tersebut.  Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, selama ini banyak pihak menduga program kartu prakerja bermasalah, salah sasaran, dan salah urus. Kajian KPK yang dipaparkan Kamis (18/6) menguatkan dugaan itu. ”Ternyata terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK,” terang dia kepada Jawa Pos kemarin (19/6).  Jazil yakin, KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif persoalan kartu prakerja. Dia menyatakan, pemerintah harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi lembaga antirasuah itu.  Jika rekomendasi tersebut diabaikan, kecurigaan publik terhadap program yang menelan anggaran Rp 20 triliun tersebut akan bertambah.  Habiburokhman, anggota Komisi III DPR, menambahkan bahwa sejak awal dirinya sudah mempersoalkan kartu prakerja. ”Sekarang omongan saya terbukti kan?” terang dia saat ditemui di gedung DPR kemarin. Pemerintah harus mengevaluasi program itu. Harus ada audit karena anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Semua aspek yang dianggap bermasalah juga harus diaudit. Khususnya anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membiayai program itu.  Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki kesimpulan serupa. Dalam kajian yang mereka lakukan, ditemukan banyak masalah. Misalnya, tidak ada standar jelas yang mengatur batasan mitra platform digital yang merangkap sebagai lembaga penyedia pelatihan (LPP). Temuan itu juga diungkap KPK dalam paparan kajian Kamis lalu.  ICW juga mengidentifikasi adanya potensi kuat terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proses kurasi dan pengawasan pelatihan dalam jaringan (daring) prakerja. ”Tidak ada standar yang jelas mengenai lembaga pelatihan yang dinilai pantas dan bisa bermitra dalam program kartu prakerja,” ujar peneliti ICW Tibiko Zabar.  Sebagaimana diberitakan, KPK mengidentifikasi bahwa kerja sama dengan delapan platform digital dalam program prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital sebagai mitra resmi pemerintah yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 tidak sesuai pasal 35 dan 47 Permenko Perekonomian 3/2020. KPK juga menyoroti materi pelatihan yang tidak dilakukan dengan kompetensi memadai. Bukan hanya itu, dari 327 sampel pelatihan, juga ditemukan 89 persen (291) tersedia secara gratis di internet.  Sebelumnya, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan bahwa pihaknya sudah menghentikan sementara seluruh kegiatan. Hal itu sesuai dengan hasil kajian KPK untuk memperbaiki tata kelola, kebijakan, dan pelaksanaan. ”Komite sudah menunda pendaftaran kartu prakerja dua minggu lebih. Itu juga sebagai bagian evaluasi dan mendengarkan masukan lembaga pengawas,” kata Panji kepada Jawa Pos.  Panji juga menegaskan, tidak ada konflik kepentingan terkait kemitraan platform digital. Menurut dia, pemerintah melalui PMO-lah yang menetapkan lembaga, jenis pelatihan, hingga melakukan kurasi utama yang paling terakhir. ”Jadi, kamilah yang menjadi jurinya. Platform digital hanya mengusulkan,” jelasnya. Saat ini ada delapan platform mitra yang menyatakan sanggup. Panji memastikan, nanti jumlah tersebut akan terus bertambah. Asal, memenuhi syarat sesuai Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.  Dia mengakui bahwa pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online. Hanya berbasis kerja sama terbuka antara pemerintah dan platform yang menyatakan sanggup dan sesuai dengan kriteria pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian, untuk teknis kerja sama, sesuai ayat 1 pasal 48 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebut pelaksanaan kerja sama manajemen pelaksana dan platform digital dilakukan melalui perjanjian kerja. ”Jadi, saya perlu klarifikasi, tidak ada penunjukan, murni atas perjanjian kerja sama kedua pihak,” tegasnya. Sedangkan untuk kriteria platform digital, ada di pasal 47, yakni dapat dikelola pemerintah (seperti sisnaker) atau swasta.

Kartu Prakerja Mandek, Anggaran Harus Diaudit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ruangguru melalui Skill Academy, salah satu platform program kartu prakerja, menampik tudingan menerima anggaran Rp 3,8 triliun. Meski begitu, hingga kemarin mereka tidak bersedia memberikan informasi jumlah peserta prakerja yang membeli paket pelatihan online.  Public Relation Lead Ruangguru Sekar Krisnauli menyatakan, dalam melaksanakan program kartu prakerja, Skill Acedemy senantiasa mematuhi pedoman dari manajemen pelaksana (PMO) kartu prakerja. ’’Termasuk tentang penggunaan informasi,’’ jelasnya kemarin (17/5). Sesuai dengan pedoman, informasi soal jumlah maupun sebaran pembelian paket online di tiap platform hanya bisa disampaikan pemerintah.  Dia menjelaskan, pembelanjaan atau penggunaan anggaran pelatihan online tidak memakai model penjatahan. Jadi, tiap peserta bebas memilih paket pelatihan online di platform mitra pemerintah mana pun.  Dana yang diterima setiap mitra platform bergantung pada pilihan peserta. Peserta program tersebut memegang kendali penuh dalam menggunakan dana yang masuk ke akunnya. Di dalam sistem kartu prakerja juga tidak ada tender. Sebab, uang dari pemerintah disalurkan ke peserta. Kemudian, peserta memilih paket pelatihan online yang disediakan delapan mitra sesuai minat masing-masing.  ’’Ruangguru selalu mematuhi seluruh pedoman, peraturan, dan kebijakan pemerintah,’’ kata Chief Product &amp; Partnership Officer (CPO) dan Co-Founder Ruangguru Iman Usman. Dia menuturkan, Ruangguru siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan implementasi program dilaksanakan sesuai peraturan.  Sementara itu, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, top four platform yang terdata adalah Skill Academy, Kemenaker, Tokopedia, dan Pintaria. Sementara itu, pelatihan online yang paling favorit selama ini adalah kemampuan bahasa Inggris. ’’Kemudian keterampilan pemasaran secara digital atau online,’’ jelasnya. Bentuknya berbagai jenis. Intinya, pelatihan tentang perdagangan atau marketing dengan manfaatkan media digital atau online.  Selanjutnya, banyak yang meminati pelatihan keterampilan berwirausaha. Meliputi keuangan, marketing, dan lainnya. Setelah itu, keterampilan membuat konten untuk media sosial, desain grafis, komunikasi, dan pelatihan Ms Office. ’’Dan terakhir (pelatihan, Red) barista,’’ jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IcFjZuDgpOk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A9T_JUrKV68

Bantah Terima Rp 3,8 Triliun, Ruangguru Klaim Tidak Ada Penjatahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan program kartu prakerja terus bergulir. Program yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun itu dianggap tidak relevan di tengah kondisi pandemi covid-19.  Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan Fadli Noor menuturkan, kartu prakerja adalah visi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja implementasi dari program tersebut terburu-buru. "Faktanya Kartu Prakerja menemui banyak kendala teknis dan bisa berujung kepada pemborosan anggaran negara," ujar Fadli Noor kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).  Menurut Fadli Noor, berdasar dari perkembangan dari penjelasannya, penggunaan platform online dalam program Kartu Prakerja hanya berbentuk jual beli video tutorial dan sertifikat kelulusan pelatihan.  Padahal diketahui bahwa pemanfaatan kartu prakerja adalah untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kepada pencari kerja agar dapat diterima oleh pasar kerja. Jika untuk mengejar target tersebut, maka program Kartu Prakerja semestinya bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selama ini BNSP memiliki ribuan penyelenggara pelatihan dengan standar kompetensi yang telah dirumuskan bersama seluruh stakeholder industri.  Fadli Noor menyarankan, semestinya pemerintah cukup membangun gerbang digital yang dapat diakses secara gratis oleh pencari kerja. BNSP dapat mendorong lembaga pelatihan profesi untuk menciptakan konten dan video tutorial sesuai modul SKKNI. Lalu disajikan di gerbang digital tersebut. "Untuk personal skill, penyedia konten dapat dilakukan oleh profesional di bidang masing-masing," imbuhnya.  Apa yang terjadi sekarang adalah jual beli video yang outputnya tidak bisa dievaluasi sesuai harapan awal program kartu prakerja. Program tersebut masih akan berjalan hingga 4 bulan ke depan. Setelah pandemi berakhir, kemungkinan pasar kerja mulai membaik. Sementara dana Rp 5,6 triliun habis untuk hal-hal yang tidak sesuai standar kompetensi dunia kerja.  "Kami berharap pemerintah segera menghentikan sementara program Kartu Prakerja ini untuk dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan. Dana Rp 5,6 Trilliun saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan wabah Covid-19, sebaiknya direalokasi menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan."  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AcM6tkhdp5I  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v62gOEyiP30  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wO4kZoxcUT8

PSI: Kami Harap Pemerintah Segera Hentikan Program Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gus-yaqut-jangan-biarkan-hoax-merusak-tatanan-hidup-bermasyarakat_m_.jpg" alt="Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‎- Anggota Komisi II DPR RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan sebaiknya pemerintah mengurungkan niat mengeksekusi Kartu Prakerja di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19. Yaqut juga meminta agar anggaran Kartu Prakerja dialokasikan untuk bantuan sosial.  "Sejak gagasan penambahan Kartu Prakerja karena Covid-19 ini muncul, saya sudah menyatakan agar ditiadakan saja," ujar Yaqut kepada JawaPos.com, Sabtu (25/4).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai sebaiknya anggaran Kartu Prakerja tersebut dialokasikan untuj bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih membutuhkan di tengah pandemi Covid-19.  "Entah bentuknya tunai atau dalam bentuk barang kebutuhan pangan. Rakyat lebih membutuhkan daripada pelatihan yang menikmati justru vendor yang hidupnya sudah berkecukupan," ungkapnya.  Seperti diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).  Bagi mereka yang sukses mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.  Program ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal‎  Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga kali.  Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

DPR Minta Anggaran Kartu Prakerja Dialokasikan untuk Bansos